Faksionalisme dan Timur Tengah

Broto Wardoyo

Pascaperistiwa 9/11, Timur Tengah menjadi korban gejala unilateralisme. AS memulai aksi itu di Afganistan, lalu Irak. Adapun Israel memaksakannya dalam penyelesaian masalah Palestina/Israel.

Kini, gejala baru muncul di Timur Tengah (Timteng), berkontribusi negatif pada perdamaian. Timteng mengalami era faksionalisme yang membelah dunia Arab.

Di Irak, perseteruan kelompok Sunni-Syiah berkembang ke arah pembantaian etnis. Di Lebanon, gejolak Sunni-Syiah dan perpecahan intra-Maronit mengancam perang saudara di Lebanon. Dipicu penarikan diri Israel dari Lebanon selatan, beberapa kelompok menghendaki aksi serupa dilakukan Suriah. Sebagian kelompok lain—dengan Hezbollah sebagai tulang punggung—menghendaki Suriah tetap dilibatkan dalam politik Lebanon.

Di Palestina, gejala serupa muncul dalam pertentangan Fatah dan Hamas. Berakhirnya koalisi Fatah-Hamas-independen sesuai mandat Kesepakatan Mekkah menegaskan kuatnya politik faksionalisme di Palestina.

Dalam ketiga kasus tersebut, kegagalan membangun tatanan politik yang seimbang menjadi akar masalah menguatnya gejala faksionalisme.

Peranan asing

Tak ada lagi pan-Arabisme, pan-Islamisme, atau nasionalisme yang bisa mengatasi spirit faksionalisme itu. Gejala faksionalisme kian mekar dengan kuatnya intervensi pemain asing di masing-masing arena.

Di Irak, peran AS, Iran, dan negara-negara Arab-Teluk dibarengi ikut bermainnya aneka kelompok yang diidentifikasikan sebagai fundamentalis, menjadikan faksionalisme beriring kekerasan. Bom menjadi keseharian di Irak.

Di Lebanon, sistem politik confessionalism yang rentan terhadap benturan antarkelompok kian kaku oleh intervensi asing. AS, Israel, Suriah, dan Iran merupakan aktor-aktor luar utama di Lebanon yang keberadaannya dimanfaatkan—selain memanfaatkan—mitra-mitra lokalnya. Hasil pemilu sela bulan ini mengingatkan akan terjadinya perang sipil jika manajemen kekuasaan tidak dilakukan dengan baik. International Crisis Group sudah mengingatkan bahaya re-confessionalism dan street-politics (Lebanon in Tripwire, Middle East Briefing, 2006).

Di Palestina terjadi kondisi serupa. Pasca-Kesepakatan Mekkah harapan yang sempat terbersit ternyata hanya fatamorgana. Penataan sistem politik internal juga direcoki kuatnya kepentingan asing, baik Israel, AS, maupun para donor, Arab dan non-Arab.

Penguatan masyarakat sipil

Sejauh ini pilihan solusi dijatuhkan dengan meminimalkan intervensi asing. Di Irak, ada tekanan kuat agar AS mengurangi domain intervensi. Di sisi lain muncul tekanan serupa terhadap Iran. Dialog tiga pihak—Irak, AS, dan Iran—yang lebih dari sekali dilakukan merupakan usaha membelokkan kepentingan asing terhadap Irak. Di Lebanon, Resolusi 1701 memaksa semua pihak asing menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kepada PBB dan Lebanon. Di Palestina, langkah Presiden Abbas menolak bantuan penyelesaian dari luar menjadi indikasi serupa.

Selain meminimalkan intervensi asing, pilihan solusi lain dilakukan dengan membangun demokrasi. Sebagai langkah awal, dilakukan pembentukan pemerintahan transisional—atau penguatan pemerintah yang sudah ada—diikuti penguatan hukum dan HAM. Langkah ini terbukti kontraproduktif karena ketidakpercayaan satu sama lain. Yang muncul, perdebatan ihwal kompatibilitas demokrasi dan karakter masyarakat Timteng. Kebiasaan tribalisme justru meletupkan kekerasan lebih besar dalam alam demokrasi.

Hal ini terjadi karena tidak adanya penguatan masyarakat sipil lebih dulu. Penguatan ini dibutuhkan guna memantapkan kekuatan tawar publik terhadap kekuasaan. Proses ini sudah ada di Palestina dengan tingginya kesadaran berpolitik dan menyelesaikan masalah melalui jalur politik. Sayang, dicemari tekanan asing yang merecoki proses dan memunculkan politik elite yang tidak jelas juntrungannya.

Di Irak, hilangnya dialog intrasipil memunculkan politik elite. Publik diombang-ambingkan elite yang bertarung. Penolakan publik terhadap kekerasan tidak digubris. Di Lebanon, hal sama juga terbentuk. Aliansi para elite menyulitkan publik untuk berpikir rasional dalam menentukan masa depan.

Gejala faksionalisme harus dihentikan jika kita tidak ingin melihat Timteng kian membara.

Broto Wardoyo Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI

Harapan Baru di Timteng

Hasil pertemuan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert telah mendorong proses perundingan terbuka.

Tidak seperti rangkaian pertemuan selama ini, kedua pihak sudah menyinggung langsung persoalan inti, seperti masalah batas wilayah, status kota suci Jerusalem, dan pemulangan pengungsi Palestina.

Pada serangkaian pertemuan dengan Abbas selama beberapa bulan terakhir, Olmert selalu enggan menyentuh persoalan inti, yang menjadi sumber ketegangan kedua bangsa.

Tidaklah mengherankan, pertemuan hari Selasa 28 Agustus di kediaman PM Olmert di Jerusalem dianggap sebagai langkah maju yang memberikan harapan baru. Abbas rupanya mampu menggiring tuan rumah agar membahas isu substansial jika konflik ingin diatasi.

Sebelum pertemuan, Abbas menyatakan, pertemuan perdamaian bulan November mendatang yang disponsori Amerika Serikat hanya akan "membuang-buang waktu" jika tiga persoalan inti tidak dibahas.

Presiden AS George Walker Bush dengan nada optimistis mengharapkan konferensi perdamaian bulan November mendatang akan menghasilkan kesepakatan final dalam penyelesaian konflik Timur Tengah.

Sementara pihak Palestina mengharapkan bulan Oktober mendatang sudah ada kesepakatan bersama dengan Israel tentang rancangan proses pembentukan negara Palestina merdeka.

Tentu saja sangat diharapkan Palestina dan Israel yang berkepentingan langsung dapat menyelesaikan dan membereskan pertikaian di antara mereka sendiri.

Campur tangan dunia luar tidak diperlukan lagi jika kedua pihak dapat mengatasi persoalan secara damai. Namun, dalam kasus Timteng yang rumit, dukungan internasional sangat diperlukan dalam membantu mengatasi konflik yang sudah berlangsung ratusan tahun itu, lebih-lebih dalam puluhan tahun terakhir.

Sekiranya Palestina dan Israel mencapai kesepakatan bagi rancangan penyelesaian konflik bulan Oktober mendatang, konferensi perdamaian internasional bulan berikutnya tetap bermakna untuk memperteguh dan memperkuat kesepakatan itu.

Perlu dikemukakan pula, tantangannya tidaklah kecil dalam menentukan batas wilayah dan pemulangan para pengungsi Palestina. Paling sensitif soal status Jerusalem karena kedua pihak ingin menjadikan kota suci itu sebagai ibu kota negara.

Namun, persoalan apa pun pasti dapat diselesaikan jika keinginan menegakkan keadilan dan perdamaian tak dikalahkan oleh kepentingan yang bersifat sepihak.

Thailand

Ketika Kelas Menengah Antidemokrasi

Maruli Tobing

Kelas menengah, itulah perangkat analisa yang dikembangkan pakar ilmu-ilmu sosial Barat bagi konsumsi Dunia Ketiga. Kelas menengah dilihat sebagai lokomotif demokrasi dan perubahan. Jatuh-bangunnya demokrasi terkait dengan tumbuh atau tidaknya lapisan menengah secara memadai.

Masalahnya, hingga saat ini belum ditemukan rumusan baku mengenai besarnya porsi lapisan menengah yang dipersyaratkan bagi tumbuhnya suatu demokrasi yang kuat dan stabil. Maka, dengan sendirinya pendekatan ini menjadi reaksioner, cenderung melestarikan status quo.

Pergolakan politik di Thailand dalam dua tahun terakhir menunjukkan watak reaksioner tersebut. Kelas atas dan menengah yang berbasis di Bangkok menolak kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra. Mereka kemudian bersekutu dengan kekuatan antiperubahan, lingkungan istana raja dan militer.

Februari tahun lalu dibentuk Aliansi Rakyat bagi Demokrasi (PAD), yang mencakup kalangan pengusaha besar, menengah, politisi, akademisi, pengacara, wartawan, mahasiswa, karyawan BUMN, dan sejenisnya.

Sejak itu, PAD secara rutin mengerahkan ribuan massa berunjuk rasa menuntut PM Thaksin mundur. Massa juga sempat berkemah di depan kantor PM. Mereka menuding Thaksin menggelapkan pajak, nepotis, diktator, dan antikerajaan.

Memulihkan ekonomi

Thaksin terpilih sebagai PM tahun 2001 dalam pemilu yang paling demokratis dalam sejarah Thailand. Partai Thai Rak Thai yang dibentuknya tahun 1998 merebut 248 kursi dari 500 kursi parlemen.

Thaksin, konglomerat terkaya di Thailand dengan bisnis utama telekomunikasi, berkuasa saat perekonomian negeri ini belum pulih dari dampak krisis moneter 1997. Berbeda dengan Pemerintah Indonesia yang berusaha menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), Thaksin justru meningkatkan subsidi. Dengan demikian, gejolak harga minyak mentah di pasaran internasional tidak berdampak negatif terhadap sektor produksi maupun daya beli masyarakat.

Ia juga mengucurkan fasilitas kredit berbunga rendah dan mudah diperoleh petani, pedagang kecil, maupun lapisan berpendapatan rendah di perkotaan. Moratorium kredit untuk masa tiga tahun berlaku bagi kredit usaha menengah dan kecil.

Berbarengan dengan itu, pemerintah mengalokasikan dana secara besar-besaran membangun infrastruktur di daerah setingkat kabupaten. Membangun puskesmas modern dan sekolah-sekolah dengan kualitas pendidikan setara dengan di kota. Juga beasiswa pendidikan di luar negeri bagi lulusan SLTA dengan nilai terbaik di daerah setingkat kabupaten.

Setahun setelah Thaksin berkuasa, ekonomi Thailand tumbuh 5,2 persen. Angka tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara yang dilanda krisis moneter. Tahun berikutnya naik menjadi 6,9 persen dan 6,1 persen tahun 2005.

Selama masa pemerintahannya, jumlah penduduk miskin secara nasional turun drastis, dari 21,3 persen menjadi 11,3 persen. Pendapatan rakyat miskin di wilayah timur laut meningkat 40 persen.

Pendapatan domestik kotor Thailand yang tadinya 4,9 triliun baht naik menjadi 7,1 triliun baht tahun 2005. Cadangan devisa juga terkatrol dari 30 miliar dollar AS menjadi 64 miliar dollar AS. Utang kepada IMF dilunasi dua tahun sebelum jatuh tempo.

Laporan studi Bank Dunia (2006) menyebut, kualitas dan kemampuan Pemerintah Thailand mengendalikan korupsi selama periode 2002-2005 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan periode 1996-2002.

Kudeta militer

Kalangan pengamat ekonomi internasional menyebut fenomena ini sebagai Thaksinomic. Sedangkan bagi rakyat Thailand, baru kali inilah pemerintah serius memerhatikan nasib mereka.

Thaksin menjadi sangat populer di kalangan rakyat dan satu-satunya PM Thailand yang dapat menyelesaikan masa jabatannya. Bahkan, ia terpilih kembali dengan suara mayoritas mutlak. Dalam pemilu 2005, Partai Thai Rak Thai merebut 374 kursi dari 500 kursi parlemen. Kemenangan ini merupakan rekor dalam sejarah pemilu Thailand.

Media internasional menyebut, popularitas Thaksin hanya dapat dibandingkan dengan Raja Bhumibol Adulyadej. Namun, justru di sinilah bencana mulai muncul. Klik pengusaha yang selama ini menikmati fasilitas karena kedekatannya dengan keluarga kerajaan mulai gerah dan terusik.

Kelas menengah di Bangkok juga merasakan hal yang sama. Khususnya karena gaya hidup dan kultur politik mereka menolak berdampingan dengan masyarakat desa yang dianggap kotor dan bodoh. Mereka menuding Thaksin mengeksploitasi kebodohan tersebut.

Sondhi Limthongkul, konglomerat media massa yang terkait kredit bermasalah, secara terbuka menyatakan tekadnya menurunkan PM Thaksin. Ia gusar atas pencopotan Viroj Nualkhair, Presdir Krung Thai Bank milik pemerintah, tahun 2005. Viroj menghapus utang Sondhi kepada bank tersebut sebesar 1,6 miliar baht. Rencananya, sisa utang yang macet akan diputihkan.

Sondhi dan beberapa pengusaha membentuk PAD, Februari 2006. Militer dan keluarga raja mendukung gerakan ini secara diam-diam. Namun, aksi unjuk rasa PAD selama berbulan-bulan tidak membuahkan hasil.

Ini mendorong militer melancarkan kudeta 21 September 2006 dan memberlakukan keadaan darurat militer. Raja Bhumibol Adulyadej mendukung kudeta tersebut. Kelas menengah dan atas di Bangkok merayakannya sebagai kemenangan.

Kemenangan kembali dirayakan setelah hasil referendum 21 Agustus lalu menunjukkan, 58 persen pemilih menyetujui rancangan konstitusi baru versi junta militer. Referendum ini dilaksanakan saat 35 provinsi dalam status darurat militer.

Masalahnya, setelah 10 bulan berkuasa dan konflik di Thailand selatan makin mengganas, apakah militer akan kembali ke barak? Kelas menengah mulai cemas. Ini karena jawabannya sama mustahilnya dengan meminta para perwira militer itu mundur dari jabatan puncak di hampir semua BUMN—termasuk perusahaan telekomunikasi, penerbangan, bandara, industri kimia—yang mendadak mereka kuasai pascakudeta 21 September.

Tragedi Kemanusiaan

AS, dari Vietnam ke Irak

Trias Kuncahyono

Dua tahun silam, salah seorang arsitek Perang Vietnam, mantan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, ketika wawancara dengan CNN dalam acara "Late Edition with Wolf Blitzer", mengaku sudah mencium "bau" kesamaan antara Vietnam dan Irak.

Ia mengatakan, hasil yang dicapai di Vietnam tak sebanding dengan pengorbanan yang telah diberikan. Yang terjadi di lapangan telah merontokkan dukungan masyarakat terhadap keterlibatan AS di Vietnam.

Kissinger mau mengingatkan, invasi AS ke Vietnam adalah salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ke-20. Manusia mencopot kemanusiannya dan membinasakan manusia lain. Ini adalah kesalahan besar AS yang baru diakui dua dasawarsa kemudian. Mantan Menhan Robert McNamara dalam buku In Retrospect: The Tragedy and Lessons in Vietnam menulis bahwa keterlibatan AS di Vietnam adalah sebuah kesalahan besar.

Kesalahan itu diulang lagi tahun 2003, yakni dengan menginvasi Irak. AS didukung sejumlah negara menggempur Irak, menjatuhkan Presiden Saddam Hussein dan kini, hampir lima tahun kemudian, situasi di Irak bukan bertambah baik, tetapi sebaliknya. Perang saudara, di negara yang terbelah atas dasar etnis dan religius itu tidak dapat dihindari.

Padahal, kesalahan besar yang dilakukan AS di Vietnam meminta korban demikian besar, baik dari pihak AS maupun Vietnam. Menurut catatan, hingga AS keluar dari Vietnam, Washington telah mengirim total 3,3 juta tentara. Dari jumlah tersebut, sekitar 57.000 orang tewas, 300.000 cedera/cacat, sekitar 700 ditawan, dan lebih kurang 5.000 orang hilang.

Berapa banyak orang Vietnam yang tewas? Selama tahun 1968- 1969, di zaman Presiden Richard Nixon, tentara AS telah melakukan 400.000 kali pengeboman dengan menjatuhkan 1,2 juta bom. Akibatnya, 200.000 tentara Vietnam komunis tewas, 585.000 orang mengungsi, dan 130.000 rakyat Vietnam yang tak tahu-menahu soal perang juga tewas. Tentu masih banyak korban entah tewas atau cedera yang tak terdaftar. Dan, akibat- akibat lanjutan dari perang itu.

Perang ideologi

Namun, mengapa kesalahan yang sama dilakukan lagi oleh AS atas Irak? Semua alasan yang dulu dikemukakan para pejabat tinggi AS, termasuk Presiden George W Bush, tidak valid lagi. Dulu mereka mengatakan, invasi dilakukan karena Irak memiliki senjata pemusnah massal. Tuduhan itu tak terbukti.

Irak juga dituduh memberi tempat dan memiliki hubungan dengan Al Qaeda. Karena itu, AS ingin mengakhiri dukungan Saddam terhadap Al Qaeda. Tak terbukti lagi. Alasan lain adalah membebaskan rakyat Irak.

Setelah semua alasan tidak terbukti, Bush pada 25 Agustus lalu mengatakan, yang ia lakukan di Irak seperti para pendahulunya mengirim tentara AS ke Korea dan Vietnam, yakni "sebuah perjuangan ideologi". Ideologi apa lagi yang diperjuangkan Bush?

Dulu, AS terjun ke Vietnam karena ingin menghadang perluasan komunisme (teori domino: bila Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis, negara-negara lainnya, seperti Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia, akan jatuh juga). Teori ini tidak terbukti!

Akan tetapi, Bush menilai bahwa penarikan pasukan AS dari Vietnam adalah sebuah kesalahan. Harga yang harus dibayar dari penarikan mundur tentara AS dari Vietnam adalah jutaan orang tak berdosa jadi korban. Mereka menjadi manusia perahu, dimasukkan ke kamp- kamp "pendidikan", dan jadi korban "killing fields".

Apa itu berarti bahwa Bush tidak akan menarik pasukan AS dari Irak dalam waktu dekat dan secara serentak? "Selama saya menjadi panglima tertinggi, kita akan terus berjuang untuk meraih kemenangan," katanya kepada para veteran perang AS di Kansas (The Christian Science Monitor, 24 Agustus).

Bush tetap bertekad AS harus memenangi peperangan di Irak, "musuh akan dikalahkan" di Irak. Ia juga secara tegas tidak mau mengulang pengalaman pahit Perang Vietnam. AS keluar dari Vietnam dengan membawa kekalahan. Karena itu, Bush berpendapat bahwa penarikan mundur pasukan AS terlalu dini akan "menghancurkan."

"Menghancurkan" pihak mana? Apakah ada jaminan ditariknya pasukan AS dari Irak akan menimbulkan prahara kemanusiaan di negeri itu seperti ketika AS meninggalkan Vietnam?

Demikian juga sebaliknya, apakah keberadaan tentara AS di Irak dalam waktu lama akan melahirkan kedamaian di negeri itu? Sampai sekarang ini tidak! Kehadiran AS telah menjadi salah satu penyebab pecahnya perang saudara dan mengakibatkan terus terjadinya saling bunuh antara Syiah dan Sunni. Masyarakat minoritas Kurdi pun jadi korban.

Data dari Iraq Body Count menegaskan hal itu: hari Minggu, 20 Agustus, 52 orang tewas karena bom; Selasa, 21 Agustus, 394 orang tewas; Rabu, 22 Agustus, 86 orang tewas karena bom; Kamis, 23 Agustus, 54 orang tewas juga karena bom; Jumat, 24 Agustus, 42 orang tewas karena bentrokan senjata; Sabtu, 25 Agustus, 32 orang tewas karena bom; dan Minggu, 26 Agustus, 52 orang tewas.

Rekonsiliasi nasional

Bagaimana Irak keluar dari krisis tersebut? Irak tidak bisa selamanya menggantungkan nasib kepada AS. Mereka harus bangkit dan membangun dirinya sendiri. AS memang memberikan kehancuran di negeri itu dan, untuk itu, dituntut bertanggung jawab, tetapi tidak memaksakan kehendak.

Upaya para pemimpin Irak untuk mengusahakan rekonsiliasi nasional belum berhasil. Rekonsiliasi nasional merupakan syarat mutlak bagi lahirnya sebuah Irak baru, sebuah negara demokratis.

Rekonsiliasi nasional hanya bisa terwujud apabila di antara berbagai elemen masyarakat—Syiah, Sunni, dan Kurdi serta kelompok-kelompok lainnya—terbangun sikap saling percaya di satu sisi dan di sisi lain mereka harus memiliki sikap percaya terhadap institusi politik yang tengah dibangun.

Selain itu, rekonsiliasi nasional juga membutuhkan adanya toleransi, kesediaan untuk menerima perbedaan. Memang, dalam masyarakat yang pluralistik secara primordial, toleransi merupakan masalah yang sulit diwujudkan dan karenanya konflik terbuka dan sering kali berdarah kerap terjadi di antara mereka.

Konflik yang keras ini, sebagai akibat dari keragaman etnis dan agama yang ada dalam masyarakat, terjadi karena identitas etnis atau religius ditanamkan begitu dini dan begitu dalam di dalam kepribadian seseorang (Robert A Dahl dalam Saiful Mujani, Muslim Demokrat, Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru, 2007).

Bagaimana membangun saling percaya antarwarga dan membangun toleransi adalah tugas besar yang harus dilakukan para pemimpin Irak saat ini. Kegagalan mengerjakan "pekerjaan besar" itu bukan tidak mungkin akan berujung pada kegagalan Irak untuk lahir kembali menjadi negara dan bangsa baru. Salah-salah yang terjadi justru sebaliknya: Irak terpecah-belah, paling kurang menjadi tiga negara merdeka dan berdaulat, utara, tengah, dan selatan.

Bila itu yang terjadi, inilah tragedi terbesar atas Irak setelah invasi AS. Dan, kalau tragedi itu menjadi kenyataan, tidak bisa tidak, AS harus ikut bertanggung jawab. Itulah dosa terbesar AS di awal abad ke-21.

Itulah sepotong tragedi kemanusiaan, setelah Vietnam, yang diciptakan AS.

Presiden di Negara Sekuler

Abdullah Gul (56) akhirnya menang dalam putaran ketiga pemungutan suara pemilihan presiden Turki dengan perolehan suara 339 dari 550 anggota parlemen yang ada di Turki. Jumlah itu melebih syarat jumlah suara mayoritas yang harus diperoleh, yakni 276 suara. Sebelumnya, pada putaran pertama dan kedua Gul tidak terpilih karena hanya bisa mendapat 340 kursi. Seharusnya Gul memperoleh minimal 367 kursi.

Dengan terpilihnya Gul, berarti untuk pertama kalinya Turki memiliki presiden yang islamis. Latar belakang Gul ini yang menjadi kontroversial dan ditentang elite sekuler, termasuk para jenderal angkatan bersenjata. Padahal, sebenarnya partai yang berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), sejak empat bulan lalu mengajukan Gul sebagai kandidat presiden. Namun, upaya itu terus diganjal.

Bagi elite sekuler, Gul dianggap tidak terlalu sekuler. Bahkan, Gul dianggap ancaman bagi Republik Turki yang didirikan Mustafa Kemal Ataturk pada tahun 1923 setelah tumbangnya kekuasaan Ottoman. Turki adalah negara yang mayoritas Muslim dengan 74 juta penduduk. Meski demikian, Turki punya konstitusi yang sekuler.

Selain latar belakang Gul yang islamis, warga Turki yang sekuler juga tidak nyaman dengan upaya istri Gul melaporkan Pemerintah Turki ke Pengadilan Hak Asasi Manusia atas larangan penggunaan jilbab di kantor dan di perguruan tinggi. Persoalan latar belakang Gul ini yang lantas memicu krisis politik.

Kondisi menjadi makin tegang karena pihak angkatan bersenjata mengancam siap mempertahankan sistem sekularisme. Bahkan, sekularisme dinilai berada dalam bahaya dan terancam dihapuskan oleh kelompok islamis. Meski AKP berjanji setia pada sistem sekularisme, kelompok garis keras sekularis khawatir Gul akan secara diam-diam melaksanakan program-program rahasia islamis.

Namun, kekhawatiran sekularis itu dibantah kelompok liberal yang menduga sekularis bersikap sinis seperti itu hanya karena tak mampu menandingi popularitas AKP. Sekularis juga dianggap sulit menerima kebangkitan kubu Gul—konservatif religius—yang selama ini terpinggirkan oleh sekularis.

Jaga keseimbangan

Karena terpilih sebagai presiden, sekularis yakin Gul pasti akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan kekuasaannya. Apalagi sekularis mengingatkan akan selalu mengawasi sepak terjang dan pemerintahan Gul. "Kami akan selalu mengawasi setiap langkah yang dia ambil. Kami juga akan mengawasi kesetiaannya kepada republik," kata seorang anggota dari kelompok sekularis, Mustafa Ozyurek.

Para pengamat mengingatkan Gul agar berhati-hati dalam menjaga keseimbangan antara sekularis dan konservatif yang tengah mengupayakan kebebasan beragama yang lebih luas. Perbedaan sikap antara sekularis dan konservatif itu menjadi bukti belum berakhirnya konfrontasi. Oposisi khawatir AKP akan berusaha menyatukan masalah agama dengan negara mengingat AKP kini mengendalikan posisi-posisi strategis pemerintahan.

"Tugas utama Gul meraih simpati orang-orang yang tidak percaya padanya. Tetapi, ini tak bisa dia lakukan sendiri. Apalagi jika seluruh sektor masyarakat tak bisa menerima rekonsiliasi," kata pengamat politik, Rusen Cakir. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Pakistan

Musharraf Bersepakat dengan Benazir Bhutto

Islamabad, Rabu - Presiden Pakistan Pervez Musharraf, Rabu (29/8), bersepakat dan bersedia mengikuti tuntutan mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto untuk mundur dari jabatan kepala staf Angkatan Darat. Kesepakatan antara Bhutto dan Musharraf itu termasuk perkembangan dari langkah maju negosiasi pembagian kekuasaan. "Kedua belah pihak telah sepakat soal itu," kata Menteri Perhubungan Sheikh Rashid Ahmed.

Namun, pernyataan Ahmed itu tidak senada dengan Bhutto yang sampai sekarang masih tidak jelas menyatakan apakah Musharraf telah benar-benar bersedia mundur dari jabatan di militer itu. Bahkan, disebutkan, utusan Musharraf sedang berusaha menyelesaikan semacam pakta dengan Bhutto. Kesepakatan atau pakta itu diharapkan bisa membantu Musharraf mempertahankan kekuasaan sebagai presiden hingga lima tahun mendatang.

Di harian Daily Telegraph, Rabu, Bhutto hanya disebutkan mengatakan bahwa masalah seragam sudah diselesaikan. "Isu seragam ini amat penting dan ada banyak perkembangan dalam negosiasi kami beberapa hari terakhir," ujarnya. Selain persoalan jabatan Musharraf, masih ada beberapa isu yang akan dibahas kedua belah pihak.

Negosiasi di antara Musharraf dan Bhutto itu dianggap penting karena keduanya memiliki pandangan relatif liberal, pro-Barat, dan sama-sama berusaha mengantisipasi krisis politik yang akan dapat melumpuhkan Pakistan.

Tuntutan Bhutto itu sesuai dengan konstitusi yang ada. Bhutto dan pemimpin kelompok oposisi lainnya menyatakan, dalam konstitusi disebutkan, Musharraf harus melepaskan posisi sebagai kepala staf AD sebelum meminta mandat baru dari parlemen pada September atau Oktober mendatang. Musharraf mulai berkuasa sejak terjadi kudeta pada tahun 1999. Meski sudah jelas tercantum di dalam konstitusi, Musharraf tetap bersikeras untuk tetap menjabat kepala staf AD hingga akhir tahun 2007.

Popularitas redup

Bekerja sama dengan Bhutto menjadi satu-satunya pilihan bagi Musharraf jika ingin tetap mempertahankan kekuasaan. Apalagi mengingat sejak Maret lalu popularitas Musharraf mulai turun. Ketika itu Musharraf berusaha mengganti hakim ketua di Mahkamah Agung. Tindakan itu langsung menuai protes, yang kemudian menuntut Musharraf segera mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Pengadilan kemudian kembali mengaktifkan hakim ketua Mahkamah Agung bulan Juli lalu. Tindakan itu diharapkan akan dapat menguatkan gugatan hukum terhadap pemilihan kembali Musharraf. Pengadilan mengaku telah menerima petisi dari Kepala Partai Islam Jamaat-e-Islami Qazi Hussain Ahmad, yang menentang peran ganda Musharraf sebagai presiden sekaligus sebagai kepala staf AD.

Pekan lalu pengadilan juga memutuskan, mantan PM Pakistan yang terguling dari kekuasaan di tahun 1999 dan kini juga mengungsi, Nawaz Sharif, diperbolehkan pulang ke Pakistan saat menjelang pemilu parlemen, Januari mendatang. Sharif lantas menuding Musharraf sebagai diktator yang harus disingkirkan dari politik. Para pendukung Sharif menyatakan akan menyambut kembalinya Sharif sebelum pemilihan presiden. Padahal, pemerintah telah mengancam akan menangkap Sharif dengan tuduhan akan merencanakan kudeta.

Musharraf pernah bertekad tidak akan memperbolehkan Bhutto atau Sharif kembali masuk ke Pakistan. Dua mantan PM itu dituding korupsi dan menimbulkan kesulitan ekonomi yang nyaris saja membangkrutkan Pakistan pada tahun 1990-an. Namun, kini keduanya boleh kembali pulang untuk mengikuti rekonsiliasi politik. (AP/LUK)

Krisis Politik di Banglades

Pemerintah sementara Banglades menghadapi krisis politik serius. Rakyat menilai pemerintah lamban menuntaskan dua tugas besarnya.

Kedua tugas itu adalah memberantas korupsi dan demokratisasi. Ketika pemerintahan sementara dukungan militer ditetapkan Januari lalu, mereka berjanji akan segera membersihkan negara dari korupsi yang sudah berurat akar dan membelit Banglades sebelum pemilu pada akhir 2008. Sejumlah tindakan sudah dilakukan. Komisi Antikorupsi sudah menahan 200 orang yang disangka korupsi dan kini menunggu diadili.

Akan tetapi, tindakan itu belum sepenuhnya memuaskan banyak pihak. Pemerintah dinilai kurang cekatan. Selain itu, sejak pemerintah sementara dukungan militer berkuasa, kehidupan berpolitik dipersulit. Pemerintah melarang pertemuan-pertemuan politik. Larangan itu membuat Liga Awami dan Partai Nasionalis Banglades tak berdaya. Apalagi pemimpin mereka, Sheik Hasina dan Khaleda Zia, juga dituduh melakukan tindak kriminal.

Pertemuan-pertemuan mahasiswa yang dinilai berbau politik pun dilarang. Padahal, universitas-universitas di Banglades secara tradisional menjadi tempat berlangsungnya debat-debat politik. Sejarah Banglades mencatat gerakan mahasiswa berperan besar dalam penggulingan pemerintah militer Ziaur Rahman dan Muhammad Ershad. Yang lebih membuat mahasiswa marah adalah hadirnya tentara dan polisi di kampus-kampus.

Bentuk kekecewaan dan kemarahan itu mereka ungkapkan dalam demonstrasi di enam kota selama beberapa hari pekan lalu. Pemerintah dukungan militer menjawab demonstrasi itu dengan menangkapi beberapa dosen yang dianggap terlibat dalam aksi para mahasiswa itu. Aparat keamanan juga memukuli para wartawan.

Tak pelak lagi, perkembangan terakhir itu menempatkan Banglades ke dalam krisis politik serius. Bisa jadi, jika krisis politik terus bergulir dan semakin besar, upaya pemberantasan korupsi akan terhambat dan persiapan pelaksanaan pemilu tahun depan pun akan menghadapi banyak persoalan.

Bukan tidak mustahil, apabila krisis politik itu terus berkepanjangan, dan pemerintah sementara tak berdaya, kekuatan militer yang saat ini hanya mendukung pemerintah akan mengambil alih kendali. Jika itu yang terjadi, maka keinginan rakyat Banglades untuk membangun negara demokrasi masih sulit terwujud.

Rakyat berharap banyak pada demokrasi. Mereka berharap demokrasi akan mengurangi ketidakadilan dan pengorganisasian kehidupan kolektif lebih rasional. Selain itu, mereka juga berharap demokrasi akan melindungi kebebasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintahan Baru Tanpa Fretilin

Kristio Wahyono

Presiden Jose Ramos- Horta menetapkan Kay Rala Xanana Gusmao, pemimpin aliansi empat partai—PSD-ASDT, PD, dan CNRT—menjadi perdana menteri yang segera membentuk pemerintahan.

Maka, partai terkuat Fretilin, meski meraih 21 kursi, dikalahkan aliansi parpol yang bergabung dan menjadi 37 kursi dari 65 kursi parlemen yang tersedia.

Keputusan Horta memihak kelompok yang dalam UUD 2002 disebut aliansi-partai mayoritas parlemen, juga bisa dilihat sebagai balas jasa Presiden kepada pendukungnya. Saat itu Horta, yang calon independen, didukung Xanana dan massa dari keempat parpol dalam memenangi pemilihan presiden babak kedua Maret 2007 atas calon dari Fretilin, Francisco (Lu-Olo) Guterres.

Untuk memperkuat keputusan itu, sebelumnya Presiden Horta mengunjungi Uskup Alberto Ricardo dan Uskup Basilio do Nascimento guna mendengar pandangan gereja Katolik terkait dengan rencana pembentukan pemerintahan baru. Gereja Katolik menginginkan pemerintahan baru tanpa Fretilin.

Mayoritas kalangan intelektual pun berpandangan serupa. Selama lima tahun sejak 2002, negara-negara yang dulu bersimpati bahkan mensponsori kemerdekaan Timor Timur, kini seolah berbalik, tak peduli dengan tudingan terhadap Timor Leste sebagai salah satu "negara gagal".

Rongrongan

Terlepas dari kondisionalitas itu, Pasal 106 UUD 2002 memberi wewenang konstitusional kepada Presiden Horta. "Perdana Menteri ditentukan oleh Parpol yang memperoleh suara terbanyak atau gabungan beberapa partai mayoritas di Parlemen yang kemudian ditetapkan oleh Presiden setelah mendengar partai-partai lain yang terwakili di Parlemen". Jadi tidak salah jika Presiden Horta membuat interpretasi sendiri bahwa aliansi mayoritas parlemen berhak membentuk pemerintahan.

Gagasan Fretilin tentang "pemerintahan inklusif minoritas" serta gagasan power sharing yang didukung misi gabungan PBB, UNMIT, menemui jalan buntu.

Tiga kali kekalahan Fretilin sejak tahun lalu, mulai dari disingkirkannya Mari Alkatiri dari kursi PM, kekalahan Lu Olo dalam pilpres, dan kini Fretilin berdiri di luar panggung pemerintahan, harus diyakini bukan berarti partai itu tamat. Sebab, meski tidak mencapai 50 persen suara, Fretilin tetap unggul dengan 21 kursi ketimbang CNRT pimpinan Xanana (18), ASDT-PSD pimpinan Xavier Amaral dan Mario Carrascalao (11), dan PD pimpinan Lasama (8).

Lagi pula gagasan Fretilin tentang pembentukan pemerintahan inklusif minoritas dibenarkan Pasal 106 UUD 2002. Ini merupakan landasan konstitusional bagi Fretilin dalam perjuangan berikut jika pemerintahan aliansi mayoritas parlemen tiba-tiba tersandung di tengah jalan.

Belum final

Selain itu, pernah ada keraguan dari Presiden Horta atau misi gabungan PBB-UNMIT, pemerintahan apa pun tanpa Fretilin tidak akan menjamin stabilitas politik. Artinya, tidak tertutup kemungkinan pemerintahan aliansi tanpa Fretilin akan menghadapi rongrongan politik dan mungkin fisik dalam pemerintahan lima tahun kedepan. Fretilin sadar, "cabikan-cabikan" atas dirinya sudah di ambang pintu.

Penyelidikan lanjutan tentang dugaan keterlibatan Alkatiri dalam rencana pembunuhan para musuhnya (2006), audit internasional tentang penggunaan anggaran belanja pemerintah, dugaan berbagai korupsi, kerusuhan dengan gereja (2005), pengusiran pejabat negara yang menempati rumah pribadi (2004), tuduhan Fretilin terhadap pejabat yang terlibat kerusuhan Dili dan Atsabe (2002), dan tak transparannya perundingan pembagian minyak dan gas dengan Australia sejak 2001 diyakini akan tendensius.

Ada dua catatan. Pertama, pada 1975 berbagai kelompok yang dipimpin Partai UDT melakukan kudeta, menewaskan 15.000 jiwa. Namun, Fretilin mampu menaklukkan lawannya menuju "kemerdekaan Timor Timur" 27 November 1975.

Kedua, selama 20 tahun Fretilin digilas CNRM/CNRT, tetapi muncul kembali dan menjadi partai terkuat pada 2001. Maka, tidak ada jaminan untuk mengatakan, kekalahan Fretilin ini merupakan kekalahan final.

Kristio Wahyono Kepala Kantor Perwakilan RI di Dili (2000-2003)

Abe Serukan Kemitraan Demokrasi Asia

New Delhi, Rabu - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengajak India bergabung dalam sebuah kemitraan demokrasi Asia yang lebih luas dan menyertakan Australia dan Amerika Serikat. Abe tidak memasukkan nama China dalam kemitraan yang dia tawarkan, padahal saat ini China merupakan negara dengan kekuatan super di Asia.

Pandangan mengenai kemitraan demokrasi Asia disampaikan Abe dalam pidatonya di depan rapat paripurna parlemen India, Rabu (22/8). Kehadiran Abe dalam rapat tersebut merupakan bagian dari kunjungan tiga harinya di India.

"Kemitraan ini adalah sebuah asosiasi di mana kita saling berbagi nilai-nilai dasar, seperti kemerdekaan, demokrasi, penghormatan terhadap HAM, dan kepentingan-kepentingan strategis," ujar Abe kepada para anggota parlemen dan diplomat.

Menurut dia, sebuah kemitraan Asia yang lebih luas dan melampaui batas-batas geografi saat ini mulai memperlihatkan bentuknya secara jelas. Namun, dia tidak menguraikan secara rinci.

Abe berpendapat, Jepang dan India perlu bergandeng tangan dalam kemitraan ini bersama AS dan Australia. Jika ini terjadi, Asia yang lebih luas akan berkembang dan membentuk sebuah jaringan sangat besar. Pada akhirnya, jaringan ini akan menjangkau seluruh negara di Samudra Pasifik dan menggabungkan AS serta Australia.

"Keterbukaan dan transparansi pada jaringan ini akan memungkinkan orang, barang, modal, dan ilmu pengetahuan mengalir dengan bebas," ujar Abe merinci keuntungan dari kemitraan yang dia tawarkan.

Pemimpin India, sejauh ini, belum menjawab ajakan Abe. Namun, sebelumnya, Sekjen Departemen Luar Negeri India Shiv Shankar Menon mengingatkan agar hubungan India-Jepang jangan sampai mengorbankan hubungan India-China.

Selama ini, Jepang berupaya mendorong kemitraan strategis dengan India dan negara lain guna mengimbangi kekuatan China yang dianggap sebagai ancaman. Langkah yang ditempuh Tokyo antara lain membangun kerja sama keamanan yang lebih erat dengan AS, Australia, dan India. Bulan depan, Angkatan Laut Jepang akan ikut latihan militer bersama AS dan India yang digelar di Teluk Bengal.

Meski demikian, Jepang tetap berupaya memperbaiki hubungan dengan China di berbagai bidang. Sejumlah pengamat mengatakan, manuver Jepang untuk membentuk kemitraan demokrasi merupakan kritik terselebung terhadap China.

(AFP/REUTERS/BSW)

Sukhoi Jual 6 Pesawat Tempur kepada Indonesia

Kesepakatan Pertama dari Pameran Kedirgantaraan Moskwa

Moskwa, Selasa - Perusahaan Rusia penghasil pesawat tempur, Sukhoi, Selasa (21/8), mengumumkan penjualan enam pesawat tempur kepada Indonesia senilai 300 juta dollar AS (sekitar Rp 2,85 triliun). Enam pesawat ini terdiri dari tiga SU-30 MK2 dan tiga SU-27 SKM. TNI AU sudah memiliki empat pesawat Sukhoi.

Kantor berita resmi Rusia, RIA, melaporkan, penandatanganan nota kesepahaman bagi pengadaan enam pesawat tempur ini berlangsung saat pembukaan Pameran Kedirgantaraan Moskwa kemarin. RIA menyebutkan, enam pesawat ini akan melengkapi empat pesawat Sukhoi SU-27 SK yang sudah diserahkan kepada Indonesia tahun 2003.

Penandatangan nota kesepahaman penjualan enam Sukhoi ini sebelumnya diungkapkan Wakil Direktur Federal Service for Military Technical Cooperation (FSMTC) Rusia Letjen VK Dzirkalin dalam pertemuan dengan Sekjen Departemen Pertahanan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin di Moskwa. Berbeda dengan nilai di atas, dalam nota kesepahaman disebutkan, nilai penjualan enam pesawat itu 355 juta dollar AS (sekitar Rp 3,37 triliun).

Pemerintah Rusia sebelumnya memberikan pinjaman 1 miliar dollar AS bagi pengadaan persenjataan kepada Indonesia untuk masa 2007-2010. Namun, pembelian enam Sukhoi ini di luar pinjaman yang ada. Dana serta tata cara pembayarannya akan dibahas secara tersendiri.

Pesawat tempur Sukhoi ini menggantikan peran pesawat A-4 Skyhawk dan berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan. Enam pesawat tempur Sukhoi ini diperkirakan baru akan bergabung ke jajaran TNI AU tahun 2008.

Sudah lebih dari 2.000 pesawat tempur keluaran Sukhoi dijual ke berbagai negara. Rusia sendiri menggunakan SU-24, SU-25, SU-27, SU-30, dan SU-33. Pesawat tempur Sukhoi dipergunakan di lebih dari 20 negara. India dan Malaysia sudah menggunakan pesawat Sukhoi, sementara Thailand berminat membeli SU-30 untuk menggantikan armada udaranya yang uzur.

Pertama di MAKS

Pengumuman penjualan ini merupakan yang pertama diungkapkan kepada publik berkenaan dengan pameran kedirgantaraan dua tahunan MAKS yang berlangsung di luar Moskwa itu. Pameran ini oleh Kremlin sebagai unjuk keyakinan akan bangkitnya industri penerbangan dan kekuatan militer Rusia.

MAKS kali ini merupakan yang terbesar karena diikuti sekitar 800 peserta dan dihadiri oleh industri kelas atas dari Barat, seperti perusahaan pembuat pesawat terbang Boeing dari AS dan Airbus dari Eropa.

"Kami terus-menerus memperluas pameran kedirgantaraan ini sebagai dasar penandatangan kontrak bagi pengembangan kerja sama internasional dalam penerbangan dan ruang angkasa," ujar Presiden Rusia Vladimir Putin saat membuka MAKS.

Putin menegaskan, Rusia perlu mempertahankan posisinya sebagai penghasil pesawat tempur terkemuka. (Reuters/AFP/ppg)

Kazakhstan

Kubu Presiden Menyapu Semua Kursi Parlemen

ALMATY, Senin - Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Senin kemarin, merayakan kemenangan setelah partainya menyapu bersih semua kursi parlemen. Ia mengatakan, kemenangan mutlak kubunya pada pemilu parlemen yang dilakukan, Sabtu (18/8), bukanlah penistaan pada demokrasi.

"Anda tahu, pada setiap pemilu ada yang menang dan kalah, tetapi kali ini pemenang adalah semua warga Kazakhstan," kata Nazarbayev (67) di Astana, ibu kota Kazakhstan, pecahan Uni Soviet.

Kazakhstan adalah negara pemilik minyak terbesar kelima di dunia. Negara ini berpenduduk sekitar 15 juta jiwa dan kini sedang mengalami perkembangan ekonomi. Pendapatan per kapita negara ini sekitar 9.500 dollar per tahun. Namun, negara ini masih dalam suasana politik yang dikuasai satu pihak, mirip dengan era Orde Baru di Indonesia.

Partainya, Nur Otan, menyabet 88,05 persen. Sebanyak enam partai oposisi lain hanya merebut 11,95 persen suara. Tak satu partai oposisi pun yang meraih suara di atas 7 persen, padahal itu adalah syarat utama bagi satu partai untuk meraih kursi di parlemen. Itu artinya kekuasaan mutlak kini ada di tangan Presiden tanpa keberadaan kelompok oposisi.

Meski demikian, muncul juga suara sumbang yang mengatakan bahwa pemilu Kazakhstan tidak memenuhi standar internasional. Namun, Presiden Nazarbayev membantahnya.

"Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia sudah terjadi, di mana semua partai politik turut bertarung. Sayangnya, tak ada satu partai oposisi pun meraih suara lebih dari 7 persen. Meski demikian, kita tidak perlu menyebut hal itu sebagai sebuah tragedi," kata Nazarbayev.

Ia berbicara di hadapan Majelis Rakyat Kazakhstan, sebuah badan yang mewakili berbagai etnis di negara Asia Tengah itu. Negara ini memiliki penduduk dengan berbagai etnis dan juga dengan tampang wajah yang berbeda. Sebagian warga Kazakhstan berwajah Mongoloid, Rusia, dan campuran di antara keduanya.

Curang

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), sebuah pemantau pemilu bertaraf internasional, menyatakan, pemilu di negara ini tidak memenuhi standar. Bahkan, dikatakan, tidak pernah ada pemilu sebenarnya yang terjadi di Kazakhstan sejak Nazarbayev berkuasa sejak tahun 1991.

Nazarbayev bergeming. Ia mengatakan, rakyat memang memilih partai yang paling mampu mempertahankan kestabilan dan keamanan.

Rusia dan Amerika Serikat juga sama-sama anggota OSCE. Namun, dua negara ini malah menuduh OSCE terlalu keras menilai Presiden Nazarbayev. Rusia maupun AS bersahabat dengan Kazakhstan, yang dianggap sebagai salah satu mitra strategis di Asia Tengah.

Namun, Nazarbayev tidak dihormati dunia dalam konteks demokrasi. Dia selalu mencoba memperbaiki citra dirinya di dunia internasional. Misalnya, ia gigih untuk melobi agar Kazakhstan bisa menjadi ketua OSCE pada 2009.

Parlemen "stempel"

Pemilu hari Sabtu lalu dilakukan setelah rampungnya reformasi undang-undang, di mana otoritas diperintahkan mendukung pluralisme. Hal itu termasuk peningkatan kursi oposisi di parlemen. Reformasi itu diajukan untuk mencegah terjadinya keadaan, di mana anggota parlemen hanya berperan sebagai tukang stempel atas semua program pemerintah.

"Pemerintah tampaknya ingin mempertahankan kekuasaan tunggal dan yakin bahwa dengan dominasi satu partai, semua urusan lebih mudah diatasi ketimbang memiliki parlemen dari beberapa partai," kata Dosym Satpayev, Direktur Kelompok Manajemen Risiko di Almaty, kota terbesar Kazakhstan.

"Keadaan negara kini seperti kembali ke era Uni Soviet dengan kekuasaan satu partai," kata Ketua Partai Demokratik Sosial Amirzhan Kosanov.(REUTERS/AP/AFP/MON)

1 Miliar Dollar dari Rusia

Pengadaan Persenjataan TNI Memberikan Efek De

Suryopratomo

Moskwa, Kompas - Sebagai bagian dari komitmen perjanjian kerja sama yang ditandatangani kedua kepala negara pada 1 Desember 2006, Rusia memberikan pinjaman 1 miliar dollar AS bagi pengadaan persenjataan kepada Indonesia untuk masa 2007-2010.

Departemen Pertahanan RI memutuskan menggunakan pinjaman tersebut bagi pengadaan 10 helikopter MI-17-V5 dan lima helikopter MI-35P beserta persenjataannya untuk TNI AD, dua kapal selam Kelas Kilo dan 20 kendaraan infanteri tempur BMP-3F untuk TNI AL, serta enam paket peralatan avionik dan persenjataan Sukhoi TNI AU.

Sekretaris Jenderal Dephan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin yang memimpin delegasi pada Sidang Komisi III Indonesia-Rusia di Moskwa, Senin (20/8), mengatakan, kerja sama pemerintah dan pemerintah (G to G) pada pengadaan peralatan militer diharapkan menjadi model bagi kerja sama militer selanjutnya.

"Seperti Dephan di Indonesia, Federal Service for Military Technical Cooperation (FSMTC) diharapkan menjadi satu-satunya pintu masuk dalam merumuskan dan menyelenggarakan pengadaan peralatan militer bagi Indonesia," kata Sjafrie.

Wakil Direktur FSMTC Letjen VK Dzirkalin selaku Ketua Komisi Rusia menerima pandangan Indonesia. Bahkan, ia menambahkan, Rusia menyadari kesulitan anggaran yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan sistem pertahanan sehingga terbuka bagi ditemukannya cara pembayaran yang tidak memberatkan.

Efek deteren

Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Marsekal Muda Slamet Prihatino menjelaskan, pembelian persenjataan melalui kredit dari Rusia ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah.

Penambahan persenjataan tempur akan memberikan efek deteren kepada negara-negara lain yang mencoba mengusik kedaulatan wilayah Indonesia.

"Apa yang kita lakukan sekarang sesuai kemampuan anggaran yang ada, tetapi bermanfaat karena mampu memberikan efek deteren kepada negara-negara lain," kata Slamet.

Ia mencontoh pengadaan enam peralatan avionik dan persenjataan untuk pesawat Sukhoi. Dengan tambahan tersebut, pesawat TNI AU akan dilengkapi dengan sistem avionik, elektronik, dan persenjataan yang lebih memadai untuk mengawal wilayah Indonesia.

Begitu juga apabila kelak dua kapal selamnya bisa masuk dalam jajaran tempur. TNI AL akan memiliki mobilitas menjaga wilayah laut Indonesia yang sekarang ini banyak dimasuki kapal-kapal asing untuk berbagai kepentingan, termasuk pencurian ikan.

Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Adnan Ganto melihat kredit negara yang diberikan Rusia kompetitif dan menguntungkan dengan bunga 5,3 persen per tahun, lebih rendah dari kredit ekspor pengadaan persenjataan negara OECD.

"Karena Rusia bukan negara anggota OECD, mereka tidak bisa memberikan kredit ekspor. Tetapi, dengan tingkat bunga 5,3 persen final, akhirnya bunga dari Pemerintah Rusia lebih rendah karena tidak ada fee lain yang harus kita bayarkan, baik itu untuk komitmen pinjaman, manajemen, maupun country risk," kata Adnan Ganto.

Kredit Pemerintah Rusia berjangka waktu 15 tahun, di mana lima tahun pertama merupakan grace period di mana peminjam tidak perlu harus membayar pokok maupun bunga.

Enam Sukhoi

Dalam pertemuan kemarin juga dibahas pengadaan enam pesawat Sukhoi, yakni tiga SU-27 SKM dan tiga SU-30 MK2. Dengan tambahan tersebut, TNI AU memiliki 10 pesawat Sukhoi.

"Penandatanganan nota kesepahaman pengadaan enam pesawat Sukhoi hari Selasa bersamaan dengan pembukaan Pameran Kedirgantaraan Moskwa," kata Dzirkalin.

Untuk enam Sukhoi dibutuhkan anggaran sebesar 355 juta dollar AS. Kebutuhan anggaran akan dibicarakan tersendiri karena tidak bisa tertutup oleh kredit 1 miliar dollar AS yang diberikan Pemerintah Rusia.

"Kita akan carikan pembiayaan, termasuk bunga agar tidak memberatkan," kata Adnan.

Dari Rusia ke Indonesia dengan Cinta

Buru-buru Dubes Federasi Rusia untuk Indonesia Alexander A Ivanov menampik bahwa judul konser orkestra dan balet "From Russia to Indonesia with Love" ada kaitan dengan judul film James Bond. "Ini lebih tepat dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang," ujar Ivanov di kediamannya di Jakarta, Senin (20/8).

Ivanov, yang baru empat bulan menempati posnya di Jakarta, pada 22 Agustus besok akan menggelar Gala Concert Orchestra & Ballet di Hotel Nikko. Acara yang melibatkan balerina Bolshoi (Moskwa), pemain biola Pavel Sedov, pianis Vitaliy Yunitskiy, didukung artis Indonesia, guna menyambut kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Jakarta, 8 September.

Kunjungan satu hari Putin ini, oleh Ivanov, akan dijadikan awal dari kian baiknya hubungan kedua negara. "Dan ini perlu diawali dengan damai, dan damai itu bisa tercipta jika ada cinta," ujar Ivanov. Dan festival kebudayaan Rusia ini menjadi bagian dari rasa cinta dan disayang.

"Terus terang, judul ’From Russia to Indonesia with Love’ ini ide saya. Istri saya dan semua pihak mendukungnya," ujar Ivanov, yang dibenarkan istrinya, Ludmila Ivanova. Ludmila cukup sibuk mempersiapkan acara festival budaya Rusia yang pertama ini. "Kami membawa cinta bagi Indonesia," ujar ibu seorang putri ini.

Ivanov mengaku tak punya latar belakang budaya dan seni. Dia hanya diplomat karier. Tetapi, dengan festival budaya yang diawali dengan konser gala orkestra dan balet, dilanjuti ekshibisi lukisan (reproduksi) di Pondok Indah Mall (23-26 Agustus), konser musik klasik di Gedung Kesenian (23 Agustus), dan kelas master balet, biola, piano, dan orkestra (21-25 Agustus), hubungan Rusia dan Indonesia akan kian akrab.

Hubungan kedua negara pernah dekat di akhir tahun 1950- an dan awal 1960-an. Hubungan pun membeku. Kini era baru di mana Indonesia dan Rusia punya banyak persamaan setelah mengalami reformasi dan demokrasi.

"Kami punya pandangan yang sama soal tata dunia baru, yakni mengutamakan perdamaian dan kemakmuran. Perlu adanya multi kutub. Intinya, kedua negara punya banyak kesamaan struktur sehingga bisa menjadi sebuah mitra baru," ujar Ivanov.

Karena itu, momentum kunjungan Presiden Putin—kunjungan pemimpin Rusia pertama dalam 50 tahun ini ke Indonesia—ini menjadi awal terbentuknya sebuah mitra baru. "Presiden Putin akan bicara soal politik internasional dan kerja sama ekonomi," ujar Ivanov.

Masalah Irak, Iran, penyelesaian Timur Tengah, Korea, dan keanggotaan Dewan Keamanan PBB bakal menjadi topik pertemuan Putin dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Bersama Putin, akan ikut 100 pengusaha Rusia. Didie W Soewondho, Ketua Kadin Indonesia Komite Federasi Rusia-CIS (Persemakmuran Negara-negara Merdeka), menegaskan, sebuah forum bisnis akan digelar.

"Pengusaha Rusia tadi bergerak di gas dan minyak, energi, telekomunikasi, perikanan, pertahanan, dan investasi. Diharapkan ada kerja sama dalam forum bisnis ini," ujar Soewondho.

Ivanov membenarkan. Dari Festival Budaya Rusia ini diharapkan muncul rasa cinta dan forum bisnis menumbuhkan hubungan yang kian erat dan menguntungkan. Selanjutnya ada peningkatan dalam hubungan dagang yang pada tahun 2006 mencapai 700 juta dollar AS dan nilai investasi 2,5 miliar-3,5 miliar dollar AS itu.

Dubes Ivanov melakukan pendekatan budaya. Sebuah langkah diplomasi jitu. (*)

Irak

Tragedi di Bumi Nineveh

Trias Kuncahyono

Pada 22 Februari 2006, Masjid Al Askaria atau Masjid Emas di Samarra diledakkan. Masjid Emas itu milik kaum Syiah meski Samarra adalah kota Sunni. Sejak saat itu, seakan anak panah konflik berbau sektarian di Irak terus berlepasan tanpa kendali. Korban pun terus berjatuhan.

Sampai kapan konflik itu akan terus bergulir? Pertanyaan itu dijawab dengan peledakan bom bunuh diri menggunakan truk di wilayah Irak utara. Empat bom bunuh diri meledak di daerah permukiman kaum Yazidi di Desa Qataniya dan Adnaniya, Provinsi Ninive (Nineveh). Paling kurang 200 orang tewas akibat bom bunuh diri itu (bahkan informasi terakhir menyatakan korban tewas mencapai 400 orang).

Peledakan bom itu mengirimkan pesan bahwa kini konflik sektarian di Irak telah semakin luas. Konflik menyentuh wilayah yang selama ini terlindungi. Selama ini, Nineveh adalah daerah bebas konflik sektarian, tidak seperti Baghdad atau kota-kota di sekitarnya. Akan tetapi, apa yang terjadi pada Selasa (14/8) telah membuat wilayah itu berdarah-darah.

Lebih dari itu, konflik sektarian kini tidak hanya antara kelompok Syiah dan Sunni, melainkan telah pula menjadikan kaum Yazidi sebagai korbannya. Kaum Yazidi Kurdi adalah kelompok minoritas yang tersebar di Suriah, Turki, Georgia, Armenia, dan Irak. Di Irak diperkirakan jumlah mereka 100.000 orang.

Mengapa kaum Yazidi Kurdi yang menjadi sasaran? Tidak jelas benar jawabannya. Yang pasti, tragedi Nineveh—di tempat itu ada kota kuno bernama Nineveh yang dahulu kala menjadi ibu kota Kerajaan Assiriah. Dan, dari Nineveh pula lahir cerita tentang Nabi Yunus yang dimakan ikan paus karena menolak perutusan Tuhan—memaksa orang untuk segera berkesimpulan: konflik sektarian di Irak tak terkontrol lagi.

Kaum Yazidi adalah kelompok yang unik. Mereka menggabungkan elemen-elemen Zoroastrianisme, Manicheisme, Yudaisme, Kristen, dan Islam menjadi agamanya. Mereka menyembah figur malaikat, Malak Ta’us atau Malaikat Burung Merak. Kaum Yazidi tidak percaya akan adanya neraka dan menyangkal adanya setan (Encyclopaedia of The Orient).

Mereka juga memiliki kitab suci, bahkan dua: Kitab Wahyu dan Buku Hitam. Keduanya ditulis dalam bahasa Arab. Kaum Yazidi menyebut diri mereka Dasin, sedangkan istilah "Yazidisme" diperkirakan berasal dari bahasa Persia, yakni ized yang berarti malaikat. Karena itu, nama Yazidisme dihubungkan dengan kalifah keenam, Yazid (680-683) dari kaum Syiah.

Yang menarik lagi adalah ritual mereka berpusat pada Sheik Adii, seorang sufi Arab yang tinggal di Irak bagian utara pada abad ke-12 dan diyakini sebagai orang sucinya. Ada perziarahan tahunan ke makam Sheik Adii yang terletak di Mosul, Irak utara, selama enam hari pada akhir Agustus.

Akan tetapi, pertanyaannya tetap sama: mengapa mereka menjadi korban pengeboman bunuh diri?

Pembasmian etnis

Jawaban yang segera muncul—meski masih membutuhkan penjelasan lebih dalam—adalah tragedi Nineveh sebagai bentuk dari pembasmian etnik dan agama. John Simpson dalam tulisannya di BBC News menyatakan, hal seperti itu telah menjadi bagian dari pola yang mendasari perang saudara di Irak. Benarkah demikian?

Sementara itu, Misi Bantuan PBB di Irak menyebut serangan itu sebagai "tindak kriminal sangat jahat yang dimaksudkan untuk memperluas perpecahan sektarian dan etnik di Irak" (The Christian Science Monitor, 17/8).

Yang pertama-tama dituding oleh berbagai pihak termasuk AS adalah kelompok militan yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda. Tudingan itu antara lain didasarkan pada adanya kesamaan serangan di Nineveh dengan di Dusun Amerli, sebuah wilayah terpencil di Provinsi Salaheddin, sebulan lalu. Dalam tragedi di Amerli itu tercatat 185 orang tewas. Sebagian besar korban adalah orang-orang Syiah Turki.

Kondisi di lapangan memberikan pesan jelas bahwa perdamaian di Irak masih jauh. Bisa jadi, ini merupakan babak-babak awal dari berakhirnya Irak sebagai sebuah negara dan akan terpecah-pecah menjadi tiga negara: selatan, tengah, dan utara.

Selatan di tangan kaum Syiah, tengah di bawah kekuasaan kaum Sunni, dan utara menjadi negaranya etnik Kurdi (Peter W Galbraith, The End of Iraq, How American Incompetence Created A War Without End).

Namun, apakah menjadi setragis itu? Kalau itu terjadi, keyakinan para arsitek perang di Washington yang mendorong pecahnya perang di Irak dan penyingkiran Saddam Hussein, yakni menjadikan Irak sebagai negara demokrasi, gagal total.

Ini karena demokrasi memberi tempat bagi tumbuh berkembangnya toleransi. Atau dengan kata lain toleransi adalah salah satu nilai dari demokrasi. Tak ada toleransi, tak ada demokrasi.

Dan, inilah tragedi Nineveh.

Putin Hidupkan Lagi Patroli Pengebom

Moskwa, Minggu - Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan menghidupkan kembali patroli jarak jauh pesawat pengebom strategis Rusia setelah selama 15 tahun berhenti. Langkah ini dilakukan setelah Kremlin melihat tindakan Rusia ini tidak diikuti negara-negara lain.

Patroli jarak jauh pengebom Rusia berhenti sejak tahun 1992. Putin dalam keputusannya hari Jumat lalu menegaskan, mulai tengah malam, hari ini, 17 Agustus, 14 pesawat pengebom strategis dilengkapi misil, pesawat tanker, dan pendukung akan lepas landas dari tujuh pangkalan AU Rusia yang berbeda di wilayah Federasi Rusia.

Ia menjelaskan, pesawat-pesawat ini akan memulai patroli yang nantinya akan melibatkan 20 pesawat pengebom strategis. "Mulai hari ini (17 Agustus), patroli ini akan berlangsung reguler dan murni strategis. Pengebom yang terlibat pada patroli saat ini akan melewatkan 20 jam di udara, dengan pengisian bahan bakar di udara, dalam koordinasi dengan AL Rusia," ujarnya.

Putin tidak menyebutkan negara mana saja yang tidak mengikuti jejak Rusia menghentikan patroli pengebom strategis. Ia mengatakan, Rusia secara unilateral menghentikan misi strategis untuk patroli jarak jauh. Hanya saja, tidak ada yang mengikuti langkah ini. Bahkan, mereka melakukan patroli strategis ini hingga saat ini.

"Patroli akan dilakukan di atas semua wilayah di mana kapal-kapal dagang Federasi Rusia dan kegiatan ekonomi aktif berlangsung," ujar Putin.

Kebijakan Rusia ini kembali mengingatkan Perang Dingin saat pesawat pengebom strategis Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet saling terbang jarak jauh berpatroli dan melakukan misi pengintaian.

"Kami berharap mitra kami bisa memahami kembalinya misi patroli pengebom strategis Rusia ini," tegas Putin. Ia menjelaskan, pilot-pilot Rusia terlalu lama menganggur. "Pilot kami terlalu lama di darat. Kini mereka gembira karena bisa beraktivitas lagi," ujar Putin.

Rusia memiliki pesawat strategis, namun tidak banyak melakukan latihan di udara. Penerbangan patroli saat ini terjadi hanya saat latihan militer berskala besar.

Dan sebagaimana diketahui, Rusia tidak banyak mengadakan latihan militer dalam 15 tahun ini. Sejak bubarnya Uni Soviet akhir tahun 1980-an, Rusia praktis menghadapi masalah ekonomi dan politik dalam negeri yang menyita perhatian besar.

Penegasan Putin ini diungkapkan setelah media Barat melaporkan, pengebom strategis Rusia kembali melakukan penerbangan patroli sebagaimana ketika masih berlangsung Perang Dingin.

Sejauh ini belum ada penjelasan dan komentar dari kalangan militer Barat, khususnya Amerika Serikat, soal keputusan Rusia menghidupkan patroli pengebom strategis jarak jauh ini. Washington DC juga tidak menanggapi tuduhan bahwa mereka terus melakukan penerbangan strategis jarak jauh. (AFP/ppg)

Rakyat Setuju Konstitusi Baru

Hasil Ini merupakan Kemenangan bagi Pemerintah Militer

Bangkok, Minggu - Rakyat Thailand akhirnya menyetujui konstitusi baru yang disusun pemerintahan bentukan militer. Dalam referendum yang digelar Minggu (19/8), mayoritas pemilih menyatakan "ya". Ini merupakan sebuah kemenangan bagi pemerintahan yang dibentuk setelah kudeta militer September 2006.

Perdana menteri yang ditunjuk militer, Surayud Chulanont, mengumumkan kemenangan pemerintah setelah exit poll (survei terhadap pemilih yang baru saja memberikan suara) referendum menunjukkan, sebanyak 68 persen pemilih setuju konstitusi baru. Jumlah pemilih mencapai dua pertiga dari 45 juta orang yang memiliki hak pilih.

"Kami menganggap bahwa konstitusi ini telah disetujui rakyat, dan pada akhir Agustus, konstitusi ini akan diajukan kepada raja untuk disahkan," ujar Surayud melalui televisi nasional. Jika raja mengesahkan, konstitusi baru itu akan menggantikan "Konstitusi Rakyat" tahun 1997.

"Secara keseluruhan, pemilih yang berpartisipasi mencapai lebih dari 50 persen. Saya berterima kasih kepada rakyat Thailand yang telah memberikan suara mereka," tutur Surayud.

Sebelumnya, pemerintah junta khawatir pemilih yang memberi suara jumlahnya sedikit. Jika terjadi, hal itu akan memalukan pemerintah dan menguntungkan PM tersingkir, Thaksin Shinawatra. Karena itu, pemerintah mengerahkan 400.000 personel militer untuk membujuk rakyat menyetujui konstitusi baru.

Konstitusi baru disusun militer untuk mencegah Thaksin dan partainya yang masih populer di Thailand kembali ke tampuk kekuasaan. Konstitusi baru itu antara lain menyebutkan, kekuasaan PM dibatasi delapan tahun; PM beserta keluarganya dan politisi dilarang memiliki saham di perusahaan media dan memegang saham mayoritas di perusahaan swasta. Konstitusi baru juga mengatur amnesti bagi jenderal-jenderal yang menggulingkan Thaksin.

Pemilu

Dengan konstitusi baru ini, kehidupan demokrasi di Thailand pascakudeta tak berdarah September tahun lalu dapat dipulihkan kembali. Setidaknya, konstitusi baru ini dapat memuluskan pemilu.

Surayud berjanji, konstitusi baru ini akan mengembalikan negeri yang lebih dari satu tahun mengalami kericuhan politik itu ke jalur yang benar. Karena itu, dia menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar pemilu akhir tahun ini.

"Saya tegaskan lagi bahwa pemilu akan digelar akhir tahun ini. Tanggal pastinya masih dipertimbangkan. Tetapi saya yakin, tanggal yang paling tepat adalah setelah ulang tahun raja, 5 Desember," ujarnya.

Hasil referendum ini disambut baik sejumlah analis. Mereka mengatakan, hasil referendum ini menunjukkan bahwa rakyat Thailand telah melakukan rekonsiliasi. Mereka juga dianggap telah siap mempersempit jurang perbedaan pendapat melalui pemilu yang bersih dan adil.

Meski begitu, ada juga sejumlah pihak yang khawatir konstitusi baru itu akan membuat pemerintah kembali dikontrol oleh pusat-pusat kekuasaan tradisional, seperti militer, birokrasi, dan keluarga kerajaan.

(AFP/REUTERS/BSW)

Pembasmian Etnis di Irak

Situasi di Irak semakin tidak terkendali. Tanda-tanda terciptanya perdamaian semakin samar. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin tidak aman.

Peledakan lima bom truk secara berantai di daerah permukiman kaum Yazidi Kurdi di Provinsi Nineveh, Irak utara, yang menewaskan sekurangnya 200 orang, hanya menegaskan bahwa konflik bernuansa etnis semakin meluas.

Selama ini permusuhan nyaris hanya terjadi antara kelompok Sunni dan Syiah. Saling bunuh tanpa henti terjadi di antara mereka. Kalau tidak di antara mereka, yang terjadi adalah penyerangan terhadap pasukan pendudukan pimpinan AS. Namun, peristiwa hari Selasa lalu memberikan cerita lain tentang situasi di Irak.

Penyerangan terhadap kaum Yazidi, yang merupakan kelompok minoritas, melontarkan sebuah pertanyaan, apakah ini sebuah upaya pembasmian etnis? Kalau pertanyaan itu terlalu tergesa-gesa dilemparkan, penyerangan terhadap kaum Yazidi tetaplah sebuah tindakan di luar batas kemanusiaan.

Memang, perang telah melecehkan hati nurani manusia. Ketika perang berkobar, ada sejumlah aspek yang ditelantarkan bahkan dilupakan, yakni aspek moral, budaya, dan peradaban manusia.

Dalam hal ini manusia telah menjadi serigala bagi sesamanya, homo homini lupus. Padahal, hanya manusia di antara segala ciptaan yang mempunyai akal budi dan kemauan, suara hati dan kebebasan. Hanya manusialah yang diciptakan agar dapat dan harus mempertanggungjawabkan kehidupannya.

Akan tetapi, bila pembunuhan sesama manusia begitu saja mudah terjadi, terlebih terhadap mereka yang tidak berdosa, menjadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan, sungguh ini sebuah kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itu, apa pun motif dan latar belakang penyerangan terhadap kaum Yazidi adalah sebuah tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Tindakan itu hanya memperkeruh situasi dan keadaan di Irak, yang pada gilirannya akan mempersulit upaya penyatuan semua elemen masyarakat Irak untuk membangun sebuah negara baru yang bersatu dan damai.

Apakah situasi di Irak akan berkembang tanpa kendali menyerupai tragedi yang pernah di terjadi, misalnya, di Bosnia atau daerah-daerah lain yang kaum minoritas menjadi sasaran pembunuhan? Tentu kita semua tidak berharap bahwa situasi di Irak akan bertambah buruk. Kita berharap segera dapat dicari jalan keluar.

PM Abe: Indonesia, Negara yang Berpengaruh

Tingkatkan Dimensi Hubungan

Jakarta, Kompas - Indonesia adalah sebuah negara Asia Tenggara yang berpengaruh besar di setiap bidang termasuk politik, ekonomi dan budaya. Saya percaya, tanpa Indonesia tidaklah mungkin orang dapat berbicara tentang keselarasan (harmoni) dan kemakmuran di kawasan ini.

Demikian jawaban tertulis Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang dikirimkan ke Kompas, Jakarta, Sabtu (18/8). Wawancara tertulis dilakukan sehubungan dengan kunjungan PM Abe mulai Minggu (19/8) hingga Selasa (21/) di Jakarta.

Apa tujuan dan hasil-hasil yang diharapkan dari kunjungan anda ke Indonesia?

Pertama-tama saya ingin mengungkapkan kegembiraan saya bahwa akan bertemu dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan melakukan tukar-menukar pendapat dengan beliau. Saya merasa sangat berbahagia mengunjungi Indonesia bersama sebuah misi tingkat tinggi yang terdiri dari hampir 200 orang, yang dipimpin oleh Mitarai, Ketua Nippon Keidanren (Federasi Bisnis Jepang).

Berdasarkan hubungan yang dibina berasaskan persahabatan selama setengah abad terakhir, RI-Jepang telah menjadi dua mitra strategis yang sama-sama memiliki nilai-nilai dasar. Pada kunjungan Presiden Yudhoyono ke Jepang sebagai tamu negara pada November 2007 lalu, saya dan Presiden RI telah menciptakan gagasan tentang "Kemitraan Strategis untuk Masa Depan yang Damai dan Makmur". Kami mengumumkan tekad untuk membawa hubungan antara kedua negara kita ke dimensi yang lebih tinggi.

Tahun 2008 merupakan ulang tahun ke-50 pembukaan hubungan diplomatik Jepang-RI. Pada kunjungan ini, bersama Presiden Yudhoyono saya akan menegaskan kembali tekad kami untuk mengembangkan dan memperluas hubungan persahabatan dan kerja sama kedua negara kita. Selanjutnya, melalui penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) Jepang-RI serta dokumen-dokumen yang terkait dengan kerja sama di bidang energi dan lingkungan, saya ingin menunjukkan pendekatan kami pada pengembangan lebih lanjut dari kemitraan strategis antara kedua negara kita dalam bentuk nyata. Saya juga ingin memperluas kerja sama dan pertukaran antara kedua negara kita sejalan dengan kian mendekatnya peristiwa besar bersejarah bagi Jepang dan Indonesia, yaitu ulang tahun ke-50 pembukaan hubungan diplomatik, pada tahun 2008.

Pada kunjungan ini, saya berharap dapat berpidato di Indonesian Council on World Affairs (ICWA) seiring dengan peringatan ke-40 pembentukan ASEAN. Dalam pidato tersebut, saya akan menengok kembali hubungan Jepang-ASEAN hingga saat ini seraya menatap ke masa depan.

Bagaimana hubungan Jepang-RI akan dikembangkan lewat EPA?

Dengan EPA, Jepang-RI berupaya memperkukuh kemitraan ekonomi melalui ketentuan mengenai peningkatan hubungan ekonomi yang luas, termasuk liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang, jasa, investasi serta penerimaan calon-calon perawat dan petugas keperawatan RI. EPA juga memperkukuh hubungan di bidang energi dan sumber daya mineral, pengembangan sumber daya manusia, lingkungan bisnis, dan lain-lain.

Harapan saya adalah EPA dapat meningkatkan perdagangan antara kedua negara kita melalui penghapusan tarif. Saya berharap investasi Jepang di Indonesia bisa ditingkatkan melalui liberalisasi dan fasilitasi. Saya berharap daya-saing industri Indonesia bisa diperkuat melalui peningkatan pertukaran personal serta lewat kerja sama pengembangan sumber daya manusia. Saya percaya penghapusan tarif, liberalisasi dan fasilitasi investasi, serta usaha memperkukuh daya-saing industrial Indonesia akan berkontribusi terhadap pengembangan lingkungan investasi yang sedang diupayakan oleh Pemerintah RI.

Pada kesempatan ini saya merasa amat berbahagia dapat menandatangani EPA Jepang-RI bersama Presiden Yudhoyono. Saya berharap EPA ini akan memperkukuh bukan hanya hubungan ekonomi antara kedua negara kita tetapi juga hubungan secara menyeluruh.

Keidanren turut serta dalam kunjungan Anda? Apa arti dan tujuan dari misi ekonomi yang berskala besar ini?

Sebuah misi ekonomi tingkat tinggi yang beranggotakan hampir 200 orang, dipimpin Mitarai, Ketua Nippon Keidanren ikut mendampingi saya. Hal ini mengindikasikan bahwa kalangan bisnis Jepang menaruh harapan-harapan serius pada Indonesia.

Jepang merupakan mitra dagang dan investor terbesar bagi Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia adalah sebuah pasar besar dan tujuan investasi serta pemasok penting sumber daya alam seperti gas alam dan batubara. Secara kumulatif, Indonesia merupakan penerima terbesar bantuan Pemerintahan Jepang.

Saya berharap semoga kunjungan oleh misi ekonomi tingkat tinggi seperti ini dan penyelenggaraan berbagai pertemuan seperti "Forum Bisnis Jepang-RI" dapat menjadi kesempatan penting bagi pengembangan lebih lanjut hubungan ekonomi timbal-balik yang bermanfaat bagi kedua negara kita. Juga bagi saya sendiri, saya ingin terus berupaya bersama Presiden Yudhoyono untuk mengembangkan hubungan ekonomi Jepang-RI.

Apakah Jepang merasa prihatin dengan meningkatnya pengaruh besar China di Asia? Bila demikian, tindakan apa saja yang akan dilakukan Jepang untuk meredam keberdayaan China di Asia dan ASEAN?

Saya percaya ASEAN memainkan peran utama dalam pembinaan perdamaian dan kemakmuran di Asia dan RI berperan sangat penting dalam hal ini.

Pada bulan Oktober 2006, tak lama setelah saya memegang jabatan, saya mengunjungi Beijing, dan saya mencapai kesepakatan dengan para pemimpin China, yaitu bahwa Jepang dan China akan membangun "hubungan strategis yang saling bermanfaat" untuk memperluas kepentingan-kepentingan bersama dan sama-sama memberikan kontribusi kepada Asia dan dunia.

Berbagai pertemuan puncak Jepang-China terus berlanjut. Melalui berbagai pertemuan itu kami menyempurnakan rincian nyata dari "hubungan strategis yang saling bermanfaat" antara Jepang dan China. Dengan memperdalam hubungan ini, serta membangun hubungan yang berorientasi masa depan, saya ingin memberi kontribusi bagi terjaminnya perdamaian dan kemakmuran kawasan.

Mengenai China, Jepang berantisipasi bahwa karena China terus mendorong transparansi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan anggaran militernya, dan menjaga konsistensi dengan berbagai aturan internasional, maka China akan mengemban peran dengan tanggung jawab yang lebih besar di kawasan dan dalam masyarakat internasional.

Anda begitu gencar soal pemanasan global. Apa tujuan "Cool Earth 50" yang Anda luncurkan?

Saya telah mengumumkan proposal "Cool Earth 50" pada Mei 2007. Kami harus menjadi pelopor untuk mengatasi masalah pemanasan bumi, isu besar masyarakat internasional. Penting bagi masyarakat internasional untuk berbagi soal visi jangka panjang tentang pengurangan pemanasan bumi, termasuk mengurangi menjadi separuh dari emisi gas di dunia selambat-lambatnya pada tahun 2050.

Sebuah kerangka kerja sama internasional sudah dibentuk dan mulai berlaku pada tahun 2013 nanti. Kami selayaknya membangun sebuah kerangka kerja efektif yang diikuti semua negara besar, bersifat fleksibel dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing negara. Perlu ada keseimbangan antara pelestarian lingkungan dengan pembangunan ekonomi, dengan menggunakan berbagai teknologi penghematan energi, dan lainnya.

Jepang akan memberikan dukungan luas bagi negara berkembang yang termotivasi dan sedang berusaha mengontrol emisi-emisi gas, dengan menggunakan berbagai teknologi dan pengalaman Jepang. Saya juga telah menyatakan bahwa Jepang akan menyusun sebuah mekanisme pembiayaan untuk ini. Saya mengharapkan dapat membicarakan hal ini bersama Presiden Yudhoyono. (*/mon)