I n t e r n a r n a z i o n a l e

"Drama Obama"

2008-08-29T19:45:00.000+07:00

Oleh Budiarto Shambazy

Pekan depan berbagai survei akan membuktikan duet ”Obiden” (Barack Obama dan Joseph Biden) bisa memenangi pilpres Amerika Serikat. Itu pun masih bergantung pada siapa cawapres John McCain yang ditentukan akhir Agustus.

Sekitar sebulan terakhir popularitas Obama turun, McCain malah naik. Akhir pekan lalu, sebuah survei membuktikan, mereka sama-sama kuat dipilih 47 persen responden.

Obama tanpa Biden mulai menimbulkan keraguan karena baru hebat sebatas pidato. Walau tampil sebagai tokoh harapan, ia beberapa kali terjebak arus politik Washington yang mapan.

Misalnya, ia mendukung kebijakan Presiden George Walker Bush menyadap pembicaraan telepon warga. Obama mulai mencla-mencle dalam soal penarikan pasukan dari Irak: mau langsung atau bertahap?

Obama menawarkan perubahan, tetapi kurang merinci perubahan yang ia maksud pada tingkat kebijakan yang konkret. Pesta ”Obamamania” telah berakhir, pemilih mulai sinis terhadap ”Oba-me” alias Obama- sentris yang ”I story”. Lebih penting lagi, muncul pertanyaan pokok, ”Can you lead us?” Sebab, AS bukan negara biasa karena satu-satunya adidaya yang menentukan hajat hidup dunia.

Namun, Obama bukanlah Presiden George W Bush, Bill Clinton, George HW Bush, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, atau Lyndon Johnson. Ia setara dengan Presiden John F Kennedy: pemimpin berbakat.

Pemimpin berbakat ”terlahir sebagai pemimpin”. Mereka tak lahir tiap hari dan sering kali pergi meninggalkan arena lebih cepat daripada orang biasa.

Misalnya, di lapangan hijau ada Diego Armando Maradona, dalam politik kita ada Soekarno, di dunia musik Barat ada John Winston Lennon, dan di tingkat global ada pula Nelson Mandela.

Tiap orang boleh mengaku belajar kepemimpinan, merasa mampu jadi gembala, atau busung dada punya pengikut setia. Mereka bukanlah ”pemimpin”, tetapi hanya ”pemimpi”.

Tak satu pun bintang yang akan mampu mengulang gocekan Maradona menipu pemain-pemain Inggris di Piala Dunia 1986 di Meksiko. Kualitas Pele, Franz Beckenbauer, Michel Platini, atau Ronaldo tak seujung kelingking Maradona.

Di negeri ini sudah terlalu banyak ”Soekarno jadi-jadian”. Mereka sudah mati-matian mau kayak Bung Karno, tetapi apa daya enggak pernah jadi.

Mana ada pula musisi yang mampu meledakkan ”Beatlemania” yang diotaki Lennon? Hanya dalam hitungan jam lahirlah magnum opus bernama Imagine, yang membuat bulu kuduk bergidik begitu mendengarnya.

Dan, saya yakin tak satu pun manusia yang sanggup mempertahankan prinsip seperti Mandela. Ia dibui puluhan tahun oleh rezim apartheid di Afrika Selatan tanpa pernah kehilangan hati nurani, tekad perjuangan, akal sehat, dan... senyum dikulum.

Tentu saja Obama, Bung Karno, Maradona, dan Mandela berbeda. Namun, mereka memiliki keuntungan komparatif dibandingkan orang biasa: mereka lebih mudah membangun karisma.

Ia bukan barang setengah jadi, dijahit jadi politikus sejak usia 20 tahunan. Ia bukan lulusan perguruan tinggi sembarangan, melainkan dari Harvard dan orang hitam pertama yang memimpin redaksi majalah hukum universitas bergengsi itu.

Ia bukan senator tingkat state atau pusat, tetapi juga penulis ulung yang sekitar 15 tahun lalu melahirkan karya dramatis, Dreams from My Father. Ia bukan pewacana sejati, tetapi menuangkan renungan tentang bangsanya lewat The Audacity of Hope.

Di atas semua itu, ia berhasil membangun karisma selama bertahun-tahun. Ia berkeringat meniti buih perlahan-lahan, menaiki anak tangga satu per satu, dan mendaki bukit langkah demi langkah sampai ke puncak.

Di lain pihak, pemimpin berbakat juga punya kelemahan. Bung Karno hidup poligami, Lennon berlidah tajam, Maradona terjebak narkoba, dan Mandela bukan orator hebat.

Bagaimanapun, kelemahan pemimpin berbakat juga menjadi magnet punya daya tarik luar biasa besar. Obama sempat dijuluki ”Obambi” karena seperti Bambi, anak rusa tak berdosa dalam buku A Life in the Woods karya Felix Salten.

Keluguan politik Obambi salah satu faktor yang memukau pemilih. Keluguan itu yang menyadarkan bangsa AS bahwa momentum kebangkitan politik harapan dan perubahan amat terlalu sayang untuk tak segera dimanfaatkan.

McCain tak lebih dari kepanjangan tangan rezim Presiden Bush. Ciri kepemimpinan Presiden Bush tak lebih dari politik smear and fear yang menakut-nakuti semua orang di Bumi ini, termasuk rakyatnya sendiri.

Entah sudah berapa pemimpin dan negeri asing yang anti-AS, yang dituding evil (jahat) yang mesti dijauhi. Lama-kelamaan rakyat AS pun, yang akhirnya saling curiga, bertanya sendiri, ”Sebenarnya yang evil itu siapa sih?”

Sebelum ”Drama Obama” berlangsung, rakyat AS tak menaruh perhatian lagi pada politik. Mereka dikelabui habis-habisan oleh Presiden Bush lewat dongeng senjata pemusnah massal Irak.

Kini keadaan berbalik 180 derajat. Perhatian dunia terfokus pada saat Konvensi Partai Demokrat di Denver sampai hari-H, 4 November 2008.

Tak ada yang khawatir McCain bisa mengalahkan Obama yang diperkuat Biden, sang politikus kawakan. Saya hanya khawatir kita di sini tak belajar dari ”Drama Obama”.

Dalam politik kadang berlaku kiasan, ”We are too dumb to be govern”. Ya, Anda tahulah apa maksudnya.

Michelle Obama: Saya Lebih Suka sebagai "The Mom in Chief"

2008-08-29T19:41:00.001+07:00

Tidak hanya ribuan peserta Konvensi Partai Demokrat di Denver, Colorado, yang terharu mendengar pidato Michelle Obama hari Senin lalu. Senator Hillary Clinton, Selasa (26/8), pun spontan mengakui Michelle sebagai bakal first lady yang hebat.

”Bukankah Michelle semalam luar biasa?” tanya Hillary saat berpidato di depan 2.500 perempuan di sebuah hotel di Denver. ”Saya sedikit paham soal tugas di Gedung Putih. Saat Presiden tidak ada di sana, maka telepon ditujukan kepada First Lady. Dengan Michelle Obama, maka kita berbicara dengan seseorang yang bisa menjawab,” ujar Hillary memuji Michelle.

Michelle, perempuan dengan tinggi 180 sentimeter, memang memesona. Dengan mengenakan baju pas di tubuh, jepitan rambut serasi, Michelle mengingatkan orang pada Jackie Kennedy, istri Presiden John F Kennedy.

Lahir sebagai Michelle LaVaughn Robinson, 17 Januari 1964 di Chicago, Michelle tumbuh dalam keluarga menengah bawah. Ayahnya, Frasier Robinson, adalah pegawai PAM di Chicago. Ibunya, Marian, bekerja sebagai sekretaris di toko katalog setelah anak-anaknya besar.

Michelle dan kakaknya, Craig, hidup dalam keluarga yang hangat. Sentuhan dan kecupan sayang orangtuanya begitu berkesan. Ayahnya sakit-sakitan dan meninggal dunia tahun 1991. Namun, ayahnya tak pernah bolos kerja.

Michelle kuliah di Princeton serta Harvard Law School (1988) dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Untuk memperbaiki ekonomi keluarga, Michelle langsung bergabung di Kantor Hukum Sidley Austin di Chicago.

Mentor Obama

Di kantor hukum itu Michelle, yang adalah karyawan lebih senior, harus menjadi mentor karyawan baru bernama Barack Obama. Michelle, yang tegas dan prinsipiil, menolak ketika anak mentornya itu mengajak kencan. Michelle menolak karena tak etis berkencan dengan sesama karyawan.

”Saya harus bisa meluluhkan hatinya,” tulis Obama dalam bukunya, The Audacity of Hope. Michelle akhirnya mau menemani Obama saat piknik perusahaan. Mereka mengecap es krim dan saling curhat soal kehidupan keluarga.

Obama bahkan sampai belajar bermain basket bersama Graig, abang Michelle, untuk mengenal adiknya. Dia juga menolak pindah ke Washington DC agar bisa tetap dekat dengan Michelle.

Michelle akhirnya luluh. Obama membuatnya terkesan. Keduanya lantas nonton film Do the Right Thing. Obama dan Michelle menikah Oktober 1992. Lahirlah Malia Ann (1998) dan Natasha (Sasha, 2001).

Beberapa tahun kemudian Obama mulai berpolitik. Sebagai keluarga muda, dengan ekonomi yang belum mapan, Michelle harus bekerja keras. ”Hidup yang keras. Itu yang menjadikan Obama seorang pria yang tahu bersyukur,” ujar Michelle.

Awalnya, Michelle menolak Obama ikut dalam pemilihan presiden. Dia kemudian mau mendukungnya, antara lain, setelah Obama memenuhi permintaannya berhenti merokok. Namun, hal yang terpenting, setelah Obama berjanji tetap memerhatikan keluarga, terutama kedua putri mereka.

Jangan heran jika Obama rajin menelepon ke rumah, menyapa anak-anaknya. Michelle hanya sehari meninggalkan rumah. Ia ikut kampanye dua hari sepekan, hari lainnya harus menemani putri-putrinya di rumah.

”Apakah Anda penasihat politik Obama?” tanya wartawan. ”Saya lebih suka menjadi ’Mom in Chief’ ujar Michelle. Ibu yang sesungguhnya. (AFP/ppg)

Hillary: Pilihlah Obama

2008-08-29T19:39:00.001+07:00

Denver, Selasa - Senator Hillary Rodham Clinton, lawan Barack Obama pada pemilu pendahuluan yang lalu, meminta semua pihak mendukung dan memilih Obama dalam pemilihan presiden 4 November. Dia juga menyampaikan pesan kepada pendukungnya bahwa pemilihan itu bukan tentang dirinya, tetapi Obama.

Pada awal pidatonya di Konvensi Partai Demokrat di Denver, Selasa (26/8), Hillary mengatakan dia adalah pendukung Obama. ”Ini saatnya bersatu untuk mencapai satu tujuan. Kita berada dalam tim yang sama,” ujar Hillary.

”Barack Obama adalah kandidat saya. Dan dia harus menjadi presiden selanjutnya,” kata Hillary yang tampil dengan baju berwarna oranye.

Hillary juga mengajak peserta konvensi untuk mengingat Angkatan Laut AS yang sedang berjuang untuk negara, para janda, keluarga yang pusing karena penghasilan pas-pasan, serta warga AS lainnya yang sedang mengalami kesulitan hidup.

Hillary mendapat pujian dari Obama yang menonton pidatonya dari Billings, Montana. Obama masih terus berkampanye dari negara bagian yang satu ke negara bagian lainnya untuk mendapat dukungan.

Aula konvensi diwarnai dengan pernak-pernik dukungan terhadap Hillary. Pernyataan Hillary menjadi penting karena ada isu perpecahan di Demokrat. Pada konvensi itu, beberapa delegasi membawa spanduk yang isinya masih mempromosikan Hillary sebagai presiden.

Hillary pun mengenang masa- masa kampanye pada pemilu pendahuluan. ”Anda membuat saya tertawa dan... Anda bahkan membuat saya menangis. Anda mengizinkan saya menjadi bagian dari hidup Anda dan Anda menjadi bagian dari hidup saya,” kata Hillary, yang pada pemilu pendahuluan beberapa kali menyerang Obama sebagai orang yang tidak berpengalaman dan menuduh Obama melakukan kampanye negatif. Akan tetapi, media dan warga AS justru menilai Hillary terlalu banyak menyerang Obama pada pemilu pendahuluan.

Obama memuji Hillary dengan mengatakan bahwa tindakan Hillary itu mempersatukan Demokrat.

McCain dicemooh

Hillary juga menjadikan kesempatan itu untuk mencemooh John McCain, calon presiden dari Partai Republik. Menurut Hillary, McCain adalah kembaran dari Presiden AS George Bush, dengan warisan kekacauan ekonomi, perang yang tak habis-habisnya, diplomasi internasional yang buruk, serta pelayanan kesehatan yang tak menjangkau banyak orang. ”No way, no how, no McCain,” kata Hillary.

Hillary mengatakan negara tidak bisa lagi menanggung warisan buruk itu di bawah McCain.

Hillary juga memberikan pernyataan simpati soal Michelle Obama, istri Barack Obama, sebagai wanita yang menyenangkan dan akan menjadi ibu negara yang besar.

Pada Rabu malam waktu Denver, suami Hillary, Bill Clinton, juga memberikan pidato yang menyerang McCain dan era pemerintahan Bush yang buruk.(AP/AFP/joe)

Pidato-pidato Pembangkit Harapan

2008-08-29T19:37:00.000+07:00

Oleh Budiarto Shambazy

Tiap wartawan akan bingung memilih topik yang layak jadi berita utama Konvensi Demokrat di Denver, Rabu (27/8) malam. Sebab, pidato mantan Presiden Bill Clinton, John Kerry, calon wakil presiden Joe Biden, dan calon presiden Barack Obama berkelas breaking news yang eksklusif. Bahwa pidato itu disiarkan langsung CNN tanpa dipotong, itu menunjukkan konvensi ini lebih penting ketimbang final ”American Idol” atau anugerah Oscar.

Sedikitnya dua peserta konvensi berurai air mata saat diwawancarai seusai konvensi karena memiliki secercah harapan tentang masa depan bangsa Amerika Serikat yang dihancurkan Presiden George W Bush. Itu belum termasuk minimal lima wajah yang sesenggukan karena bangga punya para pemimpin yang menempatkan rakyat di atas segala-galanya.

Bill Clinton bolak-balik memohon audiens stop tepuk tangan dan duduk. Hampir 5 menit mereka memberikan standing ovation untuk Clinton yang mencetak rekor ekspansi ekonomi terbesar yang memakmurkan rakyat dalam sejarah kepresidenan.

Clinton bukan hanya menegaskan dukungan untuk Obama, tetapi juga memberikan jaminan, istrinya, Hillary, punya 18 juta suara yang siap dialihkan untuk duet ”Obiden”. Dengan nada setengah mengancam, Clinton meminta warga Demokrat kompak menghadapi John McCain.

Kerry, pahlawan perang yang dikalahkan Bush di Pilpres 2004, menguak sikap McCain—sahabatnya selama 22 tahun—yang mendua. Itu sebabnya, Kerry batal memilih McCain sebagai cawapresnya tahun 2004, dan menjatuhkan pilihan pada John Edwards.

Biden jadi bintang karena menyampaikan acceptance speech sebagai cawapres. Ia berpolitik sejak usia 29 tahun dan berpengalaman politik internasional. Lebih dari itu, Biden yang doyan bicara berfungsi jadi attack dog jika Obama, politisi yang terlalu bertata krama, diserang kubu Republik.

Pidato politik, apalagi yang disampaikan saat konvensi, bukan wacana. Clinton, Kerry, Biden, dan Obama memang memanfaatkan TelePrompTer untuk membaca teks. Tetapi, mereka bukan ”pidatowan” yang cuma bermodal tampang, dandanan, atau kursus John Robert Power.

Tiap anak di AS sejak TK dibiasakan berdebat. Politisi terlatih mengabdi sejak dini. Biden menyebut bagaimana Obama mengorbankan masa muda jadi community organizer demi politik, bukan cari uang di Wall Street agar cepat kaya.

Tim kampanye Obama mengungkapkan ia tak pernah berlatih pidato secara khusus. Ketika memulai karier sebagai senator di Illinois, ia tak bicara banyak. Ia dinilai agak kaku kalau berbicara saat jumpa pers atau ikut debat publik. Ia merasa lebih nyaman berkomunikasi secara personal dengan setiap orang satu per satu.

Itu sebabnya, ia mencintai pekerjaan community organizer di Chicago Selatan. Ia rajin menyambangi anak miskin, mengurusi selokan mampat, mendemo wali kota, mengurus buruh yang pabriknya ditutup, atau mendidik remaja agar suka politik.

Obama tahu momen yang menentukan akan tiba: jadi keynote speaker pada konvensi partai tahun 2004. Bayangkan, empat tahun sebelumnya pada acara yang sama ia bahkan dilarang masuk gara-gara kartu identitas!

Di konvensi 27 Juli 2004 itulah Obama membacakan pidato ”The Audacity of Hope”. Tanpa latihan, Obama memukau audiens cuma karena satu hal: pengalaman politik.

Pidato Clinton, Kerry, dan Obama membuat kubu Republik panik. Mereka mencuri perhatian dengan ”membocorkan” berita McCain telah menentukan cawapres meski belum tahu siapa. Semoga kepanikan Republik jadi pertanda bagi kemenangan mutlak Obiden, yang akan kembali memanusiawikan wajah AS.

Kamis malam atau Jumat WIB, Obama menyampaikan acceptance speech di stadion berkapasitas 75.000 penonton. Terakhir kali konvensi pindah karena minat penonton kelewat besar terjadi saat John F Kennedy menyampaikan pidato konvensi pada awal 1960-an.

Kebetulan 28 Agustus 1963 Martin Luther King menyampaikan pidato ”I Have a Dream” yang jadi tonggak perjuangan persamaan hak. Pasti breaking news lagi dan makin banyak yang menangis terharu karena Obama telah membangkitkan harapan. (CNN/AP)

Hua Guofeng, Sang "Pemimpin Bijak" yang Menenangkan Mao Zedong

2008-08-21T20:23:00.000+07:00

Kamis, 21 Agustus 2008 | 00:47 WIB

Pemimpin China Mao Zedong saat menjelang ajal masih sempat berkomentar, ”Dengan kamu yang menjabat, hati saya tenang.” Ucapan Mao pada September 1976 itu saat dia mengalihkan kepemimpinan Partai Komunis China kepada Hua Guofeng. Mao meninggal sebulan kemudian.

Hua yang pernah dijuluki oleh media resmi China sebagai ”Pemimpin Bijak” meninggal dunia di Beijing hari Rabu (20/8) pukul 12.50 waktu setempat. Kantor berita China, Xinhua, dalam keterangannya menyebutkan, Hua meninggal karena sakit yang sudah tak bisa diobati pada usia 87 tahun.

Pemimpin Mao tenang karena Hua dikenal loyal kepada partai. Ia lahir di Jiaocheng, Provinsi Shanxi, dengan nama Su Zhu. Seperti banyak pemimpin China saat itu yang mengganti nama yang lebih revolusioner, maka jadilah nama Hua Guofeng.

Tahun 1938, Hua bergabung dengan Partai Komunis China dalam aksi melawan Jepang. Ini setelah dia ikut dalam long march yang dipimpin Mao pada tahun 1936. Tahun 1949, Hua bersama Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pindah ke Hunan, di mana dia menjadi pejabat lokal sampai tahun 1971.

Mao mulai kepincut kepada Hua saat menjadi pemimpin partai Distrik Xiang-tan, termasuk kota asal Mao, Shaoshan. Di sana dia membangun sebuah aula peringatan yang dipersembahkan bagi Mao. Saat Mao ke sana Juni 1959, dia terkesan berat dengan apa yang dibuat Hua.

Bintang Hua pun benderang. Dia mulai ikut dalam konferensi partai. Setelah menjabat pemimpin partai Provinsi Hunan, dia terpilih sebagai anggota penuh Komite Sentral IX pada tahun 1969. Hua dipastikan sebagai pengganti Mao setelah Lin Biao yang menjadi putra mahkota tewas dalam kecelakaan pesawat tahun 1971.

”Dia seorang figur transisi penting pada akhir Revolusi Kebudayaan. Dia adalah orang yang melakukan kudeta atas apa yang dikenal dengan Kelompok Empat,” ujar Steve Tsang, mahasiswa Studi China Modern di Kolese St Antony, Oxford.

Hua menyetujui adanya komplotan militer untuk menahan janda Mao, Jiang Qing, dan anggota Kelompok Empat yang bertanggung jawab atas ekses selama Revolusi Kebudayaan. ”Jika Hua tidak melakukan ini, maka situasi bisa kacau,” ujar Tsang.

Namun, posisi Hua sebagai pemimpin China tergeser oleh Deng Xiaoping tahun 1981, dengan program reformasi ekonominya. Hua yang sempat menjabat PM China menggantikan Zhou Enlai juga digantikan Zhao Ziyang tahun 1980. Hua mulai tergeser, apalagi dia dituding terlalu mengultuskan Mao.

Kebijakan reformasi kapitalis Deng membuat mereka yang memihak Mao mulai surut. Slogan Deng ”Bukan masalah apakah kucing itu hitam atau putih sepanjang bisa menangkap tikus” membuat banyak warga China bersedia menerima reformasi. Hua pun tergusur hingga meninggal dunia. (Reuters/AFP/PPG)

Rusia Akan Akui Ossetia Selatan

2008-08-21T20:19:00.000+07:00

Kamis, 21 Agustus 2008 | 03:00 WIB

Moskwa, Rabu - Anggota parlemen Rusia akan segera mengakui kemerdekaan dua provinsi separatis Georgia, Ossetia Selatan dan Abkhazia. Langkah itu semakin mempertajam ketegangan antara Rusia dan Barat menyusul belum adanya pergerakan besar penarikan pasukan Rusia dari wilayah Georgia.

Wakil Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia Sergei Mironov, Rabu (20/8), mengatakan akan menggelar pertemuan darurat pekan depan untuk membahas permintaan Abkhazia dan Ossetia Selatan untuk mengakui keduanya sebagai negara merdeka.

”Dewan Federasi siap mengakui status kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia jika itu yang diinginkan rakyat republik ini,” kata Mironov, seperti dikutip kantor berita Interfax.

Presiden Rusia Dmitry Medvedev telah menyatakan Rusia mendukung status apa pun yang dipilih rakyat kedua provinsi separatis Georgia itu. ”Sebagai penjamin keamanan di Kaukasus dan sekitarnya, Rusia akan membuat keputusan yang tegas untuk mendukung kehendak penduduk kedua wilayah Kaukasus itu,” ujar Medvedev.

Dalam percakapan melalui telepon dengan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Selasa, Medvedev menegaskan bahwa 500 tentara Rusia akan ditarik dari Georgia pada Jumat besok. Namun, otoritas Georgia menyatakan tidak ada tanda-tanda penarikan besar-besaran pasukan Rusia.

Barisan militer Rusia melintasi Georgia untuk kembali ke Rusia, Rabu, setelah Barat dan NATO meningkatkan tekanan agar Rusia mempercepat penarikan pasukan dari Georgia. Belasan truk militer menyeberang perbatasan di dekat terowongan Roki yang menghubungkan Rusia dan Georgia. Kendaraan lapis baja tidak terlihat dalam barisan itu.

Di Warsawa, Polandia, AS meresmikan kesepakatan sistem pertahanan rudal dengan Polandia, Rabu. Menlu AS Condoleezza Rice dan Menlu Polandia Radek Sikorski menandatangani kesepakatan untuk menempatkan basis pertahanan rudal di Polandia.

Langkah itu memicu kemarahan Rusia yang menilai sistem rudal itu diarahkan ke Rusia. Kesepakatan itu juga memicu ancaman dari Rusia bahwa Polandia menjadikan dirinya sendiri rentan terhadap serangan, termasuk serangan nuklir.

AS telah menyingkirkan pilihan menggunakan kekuatan militer untuk berhadapan dengan Rusia. Namun, analis mengatakan, Pentagon akan mencari cara lain untuk menyudutkan Rusia. ”Saya kira satu area di mana belanja militer AS mendapat keuntungan dari invasi Rusia ke Georgia adalah pertahanan strategis, yaitu pertahanan terhadap senjata nuklir,” kata Loren Thompson dari lembaga pemikiran Lexington Institute. Penangkalan rudal, bukan pertahanan rudal, masih menjadi strategi inti AS saat berhadapan dengan persenjataan nuklir Rusia. (ap/afp/reuters/fro)

Rusia Peringati Tsar Nicholas II

2008-07-14T17:05:00.000+07:00

Selama 90 Tahun Pembunuhan
Keluarga Ningrat Itu Masih Kontroversial

Senin, 14 Juli 2008 | 00:38 WIB

Moskwa, Minggu - Umat Ortodoks dan kaum bangsawan pekan ini diperkirakan beramai-ramai mengenang tsar terakhir, Nicholas II, dan keluarganya, yang terbunuh 90 tahun lalu oleh agen-agen Bolshevik.

Sejak hari Minggu (13/7), kota Yekaterinburg di Pegunungan Ural menggemakan paduan suara, dentangan lonceng, dan doa. Umat akan mengenang pembunuhan dinasti yang telah berumur ratusan tahun itu.

Upacara akan berpuncak hari Kamis di tempat ketika pada 17 Juli 1918 agen-agen Bolshevik menembak mati Nicholas, istrinya, kelima anak mereka, tiga pelayan, dan seorang dokter.

”Kalau di masa lalu, dan terutama di masa Uni Soviet, orang menyatakan kebanggaan bahwa di sini, di Yekaterinburg, kita membunuh tsar itu, kini justru kebalikannya,” kata Uskup Agung Vikenty dari Yekaterinburg, bulan lalu, mencerminkan perubahan sikap dan peran gereja yang dihidupkan kembali. ”Orang menyadari itu adalah sebuah tragedi,” katanya pada surat kabar Yekaterinburgskaya Initsiativa.

Sebuah gereja di tempat ”rumah tujuan khusus”, demikian disebut oleh kaum Bolshevik, menjadi latar belakang untuk peringatan pekan ini. Bangunan aslinya telah dirobohkan tahun 1977 oleh ketua partai setempat, Boris Yeltsin, kemudian menjadi pemimpin pasca-Soviet pertama.

Setelah sebuah tuguran sepanjang malam, para peziarah akan berprosesi sepanjang 18 kilometer ke sebuah tambang yang tak digunakan, tempat jenazah mereka dibuang, sebelum kemudian diambil kembali, disirami dengan air asam, dan dikubur kembali di sebuah tempat lain untuk penyembunyian yang lebih efektif.

Peringatan akan lebih banyak berlangsung di kota Alapayevsk, 150 kilometer sebelah utara, pada hari ulang tahun pembunuhan. Akan hadir dalam peringatan itu seorang keturunan Dinasti Romanov, Grand Duchess Maria Vladimirovna, kini tinggal di Madrid dan mengklaim sebagai keturunan sah Nicholas.

Pekan lalu Grand Duchess itu mengajukan dua permohonan banding pengadilan. Ini adalah perjuangan yang telah berlangsung lama untuk mendapatkan pengakuan negara bahwa nenek moyangnya adalah korban-korban represi politik dan bukannya sebuah serangan acak.

Penolakan untuk ”merehabilitasi” keluarga Romanov menunjukkan ”adanya kekuatan politik yang ingin mempertahankan unsur-unsur rezim Komunis”, kata seorang pembantu Maria Vladimirovna, Alekander Zakatov. Penyesalan oleh pemimpin-pemimpin pasca-Soviet, seperti Yeltsin, tidaklah cukup.

Persatuan keluarga Romanov mengatakan akan memperingati ulang tahun itu di Saint Petersburg (dulu Leningrad).

Pilihan itu mencerminkan pendapat yang berbeda mengenai pemakaman kembali 10 tahun di Saint Petersburg atas sisa tulang belulang yang digali tahun 1991 dan diperkirakan merupakan sisa tulang belulang Nicholas, anggota keluarganya, pelayan, dan dokter keluarga itu.

Uji DNA mengonfirmasikan keaslian tulang belulang itu. Namun, Gereja Ortodoks maupun Maria Vladimirovna menolak untuk menerima bukti itu. Ada keraguan mengenai yang mana dari kelima anak itu yang digali dan apakah salah satunya, Anastasia, masih hidup?

Kelima anak Nicholas II yang dibunuh bersama orangtua mereka di ruang bawah tanah di Yekaterinburg setelah Revolusi Rusia itu adalah Alexei, Anastasia, Maria, Olga, dan Tatiana.

Pada April lalu diberitakan, uji ilmiah telah mengonfirmasikan bahwa tulang-tulang yang ditemukan tahun lalu di Rusia adalah milik dua anak Tsar Nicholas II. Para pejabat Rusia kini mengatakan semua keraguan telah dihapus setelah ditemukannya tulang belulang dan hasil uji DNA.

”Dengan banyaknya pendeta Ortodoks yang ingin mengembalikan monarki, isu keluarga Romanov tetap merupakan hal yang sangat peka, seperti juga halnya peran Gereja,” kata ahli agama Sergei Filatov dari Russian Academy of Sciences.

Dengan berkembangnya sebuah ”sekte” virtual mengenai Nicholas di Yekaterinburg, Filatov mengatakan, Gereja ”bersikap sangat hati-hati” sehingga gagasan monarki tidak dinyatakan secara terbuka. (AFP/DI)

Obama Bukan yang "Pertama"

2008-07-02T15:50:00.001+07:00

Selasa, 1 Juli 2008 | 00:54 WIB

Senator Illinois, Barack Obama, dipastikan menjadi presiden AS berkulit hitam pertama jika menang dalam pemilu 4 November 2008 nanti. Tetapi sebenarnya, Obama ”bukan” presiden AS kulit hitam yang pertama.

Kalimat yang kedua ini berkaitan dengan banyak film layar lebar dan televisi keluaran Hollywood yang memperlihatkan seorang warga AS keturunan Afrika pernah menjadi presiden. Analis bahkan mengatakan, film-film ini akan membantu para pemilih AS memberikan suara bagi kehadiran seorang presiden AS kulit hitam di Gedung Putih.

Obama sejauh ini sudah mencatat rekor. Dia menjadi seorang warga kulit hitam pertama yang menjadi calon presiden dari sebuah partai besar, Partai Demokrat. Dan sejarah baru akan terukir begitu Obama bisa mengalahkan saingannya, John McCain, dari Partai Republik.

Dan Obama punya peluang menang. Dia selalu unggul dalam jajak pendapat terakhir. Dan film-film Hollywood itu bakal menjadi pendulum suksesnya Obama. John W Matviko, penulis The American President in Popular Culture, seperti dikutip AFP, merasa yakin popularitas mutlak Obama di kalangan pemilih muda merupakan bagian dari faktor film-film keluaran Hollywood itu.

Film layar lebar ataupun televisi soal presiden AS berkulit hitam sudah muncul sejak tahun 1933. Aktor Sammy Davis Jr, yang baru berusia tujuh tahun, kala itu sudah muncul dalam komedi Rufus Jones for President. Atau Aktor kawakan Morgan Freeman dalam film Deep Impact tahun 1998 sudah memperlihatkan seorang presiden AS kulit hitam berkantor di Ruangan Oval, Gedung Putih.

Kehadiran sosok presiden AS berkulit hitam di film dan televisi yang membuat para pemilih muda terbiasa bukan lagi suatu yang asing. Nuansa ini juga yang membuat mengapa Obama sangat mudah diterima oleh para pemilih muda. Intinya, Obama sebenarnya nantinya bukan seorang presiden AS berkulit hitam yang pertama.

”Salah satu fungsi dari budaya populer adalah memperkenalkan ide-ide sekalipun porsinya hanya sedikit melalui sarana yang secara tradisional sangat bisa diterima. Jadi, meskipun hanya sebentar, pada akhirnya bisa juga diterima,” ujar Matviko.

Dan Obama sangat beruntung karena selama ini film atau drama televisi selalu menampilkan seorang presiden AS kulit hitam yang positif. Akibatnya, para pemilih muda di AS punya kesan positif menyangkut kehadiran seorang presiden kulit hitam. Ini yang menjadi bagian dari popularitas Obama di kalangan penduduk atau pemilih usia muda.

”Jadi, pemikiran soal adanya presiden dari kalangan kulit hitam menjadi suatu yang biasa, bukan hanya sebuah isu,” ujar Matviko soal manfaat dari penyajian positif seorang presiden kulit hitam di film dan televisi. Kemenangan dan munculnya Obama jelas suatu yang pasti baik dan positif.

Mengubah arus utama

Penampilan presiden AS berkulit yang positif banyak membantu mengubah sikap utama (mainstream) di AS soal seorang tokoh kulit hitam. Film The Man tahun 1972 yang dibintangi James Earl Jones merupakan film layar lebar pertama yang menyajikan cerita seorang presiden AS berkulit hitam yang baik. Dan sejak itu, sejumlah film dan drama televisi juga menyajikan peran presiden kulit hitam yang sama.

Aktor Dennis Haysbert, yang tampil sebagai seorang presiden kulit hitam yang hebat dalam serial televisi 24 yang populer, yakin perannya ini sangat berpengaruh. Haysbert kepada surat kabar Los Angeles Times dalam sebuah wawancara baru-baru ini mengatakan, dia tidak ragu karakternya dalam film itu membantu mengubah sikap utama yang ada (mainstream).

”Terus terang dan jujur, peran yang saya lakukan dan cara bermain dan cara penulis mengisahkan ini telah membuka mata publik Amerika bahwa seorang presiden kulit hitam sangat hebat dan mungkin saja terjadi,” ujar Haysbert.

Karakter presiden AS yang diperankan Haysbert dalam 24 akhirnya terbunuh. Film ini memperlihatkan seorang presiden AS kulit hitam yang berani bersikap dan membuat keputusan tegas yang kadang bertentangan dengan sikap umum. Namun, keputusan ini tepat.

Todd Boyd, pakar film dan budaya Afrika-Amerika di Sekolah Seni Sinematika dari Universitas Southern California, skeptis dengan pengaruh film-film Hollywood pada hasil pemilu presiden 2008.

Sedangkan Robert Thompson, profesor budaya populer pada Syracuse University, mengatakan, boleh saja pengaruh film dan serial televisi pada popularitas Obama. Namun, Thompson yakin penampilan yang menawan dan popularitas Obama yang mengakar yang membuatnya menang.

”Morgan Freeman atau Dennis Haysbert memberikan kredit penting bagi Obama, tetapi jangan meremehkan karismanya,” ujar Thompson. (AFP/ppg)

Obama Hadapi Isu Patriotisme

2008-07-02T15:41:00.000+07:00

McCain Akan ke Kolombia dan Meksiko

AP Photo/Jae C Hong / Kompas Images
Barack Obama, calon presiden AS dari Partai Demokrat, berdiri dengan latar belakang bendera AS saat berpidato di Truman Memorial Building di Independence, Missouri, AS, Senin (30/6).

Rabu, 2 Juli 2008 | 03:00 WIB

independence, selasa - Setelah isu rasisme, kini kandidat presiden AS dari Partai Demokrat, Barack Obama, menghadapi isu patriotisme. Kubu rival Obama, Partai Republik, mempertanyakan patriotisme dan nilai inti Amerika menjelang perayaan Hari Kemerdekaan AS pada 4 Juli.

Menjawab pertanyaan itu, Obama mengatakan tidak seharusnya seorang kandidat menggunakan patriotisme sebagai ”pedang politis” dalam pemilu presiden. ”Pertanyaan tentang siapa yang patriotis dan siapa yang tidak patriotis sering meracuni debat politis dan memecah belah,” katanya, Selasa (1/7) WIB dalam kampanye di Independence, Missouri.

”Sepanjang hidup, saya selalu mencintai dan patuh kepada negara ini. Selama 16 bulan terakhir, baru kali ini patriotisme saya dipertanyakan,” ujar Obama.

”Tentu kita bisa sepakat bahwa tidak ada partai atau filsafat politik yang memiliki monopoli atas patriotisme. Perbedaan pendapat tidak akan membuat seseorang menjadi tidak patriotis,” katanya.

Obama dikritik karena tidak mengenakan pin bendera Amerika. Kritikus juga menyerang Obama, menyebutnya elitis dan tidak selaras dengan nilai dasar Amerika saat mengatakan dalam sebuah kampanye bahwa kelas pekerja menjadi sangat pahit sehingga harus berpaling kepada Tuhan dan senjata.

Obama menghadapi kontroversi baru saat pensiunan jenderal Wesley Clark, yang mendukung Obama, menyerang patriotisme kandidat Republik, John McCain. Dalam sebuah siaran di CBS, Minggu, Clark mengatakan, dia mengagumi jasa McCain selama Perang Vietnam, tetapi tidak serta-merta menjadikan McCain layak menjadi presiden.

”Saya kira, naik pesawat tempur dan tertembak jatuh bukanlah kualifikasi untuk menjadi presiden,” kata Clark. Clark membela pernyataannya itu dan mengatakan tidak mewakili kubu Obama.

Menanggapi hal itu, Obama mengatakan, patriotisme harus melibatkan kerelaan untuk berkorban. ”Bagi orang-orang seperti John McCain yang telah mengalami siksaan fisik saat berjuang bagi negara kita, pengorbanan itu tidak perlu dibuktikan lagi,” ujarnya.

Dalam kampanyenya, McCain mengusung statusnya sebagai veteran Perang Vietnam yang paling siap untuk menjaga keamanan AS. McCain menyebut pernyataan Clark tidak perlu.

”Saya bangga dengan catatan pelayanan saya. Saya punya banyak teman dan pemimpin yang bisa mengujinya,” ujar McCain.

Perdagangan bebas

Untuk menunjukkan pengalaman politik luar negeri yang lebih baik, McCain mengatakan akan mengunjungi Kolombia dan Meksiko pada pekan ini. Perdagangan bebas, obat-obatan terlarang, dan imigrasi akan menjadi agenda utamanya.

McCain dijadwalkan bertemu dengan Presiden Kolombia Alvaro Uribe, Selasa, dan sejumlah pejabat di Cartagena, Rabu. Hari Kamis, McCain dijadwalkan bertemu dengan Presiden Meksiko Felipe Calderon di Mexico City sebelum kembali ke Arizona untuk perayaan 4 Juli.

Berbicara di Pennsylvania, Senin, McCain mengatakan, dia memiliki tugas besar untuk menjelaskan dukungannya terhadap Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang dianggap merugikan lapangan pekerjaan di AS. ”Saya harus meyakinkan mereka bahwa konsekuensi proteksionisme dan isolasionisme bisa menghancurkan masa depan mereka,” katanya.

Obama menyatakan NAFTA harus dirundingkan ulang. Pakta itu dituding menjadi penyebab hilangnya lapangan pekerjaan rakyat AS karena ”diambil” Kanada dan Meksiko yang termasuk dalam NAFTA. (ap/afp/reuters/fro)

Politik AS

2008-06-06T17:42:00.001+07:00

Cerita Bob Kennedy dan Obama

Getty Images/Virginia Guy / Kompas Images
Almarhum Robert Francis Kennedy (1925-1968) terlihat ketika berpidato saat kampanye pemilu presiden AS tahun 1968. Dia meninggal karena ditembak.

Jumat, 6 Juni 2008 | 03:00 WIB

Sebuah kebetulan, sukses Senator Barack Obama menjadi calon presiden dari Partai Demokrat 3 Juni bersamaan dengan sukses Robert F Kennedy pada 40 tahun lalu. Robert (Bob) Kennedy pada 5 Juni 1968 memenangi pemilihan pendahuluan di California, kemenangan yang kian memastikan dia akan tampil sebagai calon presiden dari Demokrat.

Bob yang baru berusia 42 tahun itu tampil penuh percaya diri, karismatik, dan bintang politik liberal. Tak banyak berbeda dengan penampilan Obama dengan gaya pidato karismatik, percaya diri selama kampanye calon presiden dari Demokrat.

Orang Amerika melihat Bob seakan melihatkan abangnya, John F Kennedy, yang tewas terbunuh di Texas lima tahun sebelumnya. Bob Kennedy dikenal sangat menentang Perang Vietnam, yang menurut dia, keterlibatan tentara AS sia-sia.

Gaya pidato yang memikat dan usia muda membuat Bob Kennedy menarik kaum muda. Nama klan Kennedy yang populer, pengalaman sebagai Jaksa Agung semasa Presiden John F Kennedy, dan hampir empat tahun sebagai Senator New York membuat Bob menjadi idola baru dunia politik AS.

Tetapi, langkah Bob Kennedy terhenti beberapa menit seusai menang di California. Saat di Hotel Ambassador guna berterima kasih kepada para pendukungnya, muncul Sirhan Sirhan dengan pistol dan melepaskan sejumlah tembakan ke arah Bob. Sebuah peluru menembus kepala membuat Bob tewas di rumah sakit keesokan harinya.

Sirhan, pria Palestina, menembak Bob Kennedy karena mendukung Israel. Sirhan kini menjalani hukuman seumur hidup di penjara California. Bob meninggalkan istrinya, Ethel, dengan 11 anak, termasuk yang masih ada di kandungan saat itu.

Kehadiran Obama dari Demokrat kini mengingatkan kepada para politisi muda klan Kennedy. Bulan Januari lalu, Senator Edward Kennedy dan Caroline Kennedy, yang juga putri Presiden John F Kennedy, mendukung Obama yang dinilai meneruskan semangat mereka.

Dalam pidato di depan kelompok Yahudi di Amerika (AIPAC), Obama juga menegaskan akan mendukung Israel dan memastikan Jerusalem sebagai ibu kota negara Yahudi itu. Dia juga mengecam program nuklir Iran yang harus dihentikannya.

Obama sukses sebagai calon presiden kulit hitam pertama AS dari Demokrat, kesuksesan sebagaimana John dan Bob Kennedy raih sebelumnya. Hanya saja, Bob Kennedy terhenti sebelum berlomba ke Gedung Putih. Padahal, para pengamat politik yakin Bob Kennedy akan sukses mengikuti jejak abangnya, John F Kennedy.

Para pendukung Partai Demokrat mengharapkan Obama sukses mengalahkan John McCain dari Republik. Seperti Bob Kennedy yang mengecam Perang Vietnam, Obama menolak perang di Irak. Keduanya juga pro-Israel yang masih terus berseteru dengan Palestina.

Tetapi, banyak harapan, cerita perjalanan politik Obama tidak berakhir seperti Bob Kennedy. Juga tidak seperti John F Kennedy. (Reuters/AFP/ppg)

Pemilu AS

2008-04-17T17:03:00.000+07:00

Demokrat Lebih Suka Obama ke Gedung Putih

Kamis, 17 April 2008 | 00:41 WIB

Washington, Rabu - Hasil jajak pendapat yang dikeluarkan Rabu (16/4) memperlihatkan para pendukung Demokrat lebih suka Senator Barack Obama berada di Gedung Putih dibandingkan Senator Hillary Clinton. Jumlah yang mendukung Obama dua kali lipat dibandingkan pendukung Hillary.

Jajak pendapat The Washington Post-ABC News memperlihatkan 62 persen mendukung Obama dibandingkan 31 persen mendukung Hillary. Pada jajak pendapat awal Februari, 47 persen mendukung Hillary dibandingkan 42 persen bagi Obama.

Jajak pendapat atas 1.197 responden antara 10 hingga 13 April itu juga mengungkapkan bahwa calon Presiden Partai Republik, John McCain, akan mengalahkan Hillary apabila keduanya berhadapan pada Pemilu Presiden AS pada 4 November. McCain akan menaklukkan Hillary 48 persen melawan 45 persen.

Jajak pendapat dengan margin kesalahan tiga persen ini sebaliknya memberikan kemenangan Obama atas McCain dengan perbandingan 49 lawan 44 persen saat pemilu 4 November. Sejauh ini, Obama dan Hillary masih bersaing untuk memenangi kursi calon presiden dari Partai Demokrat. Pemilihan pendahuluan di Pennsylvania pada 22 April menjadi salah penentu kunci persaingan mereka.

Namun, dalam jajak pendapat Reuters/Zogby yang disiarkan Rabu, McCain lebih unggul dibandingkan Obama maupun Hillary saat pemilu 4 November. Responden AS melihat kebijakan ekonomi McCain lebih baik dibandingkan dua bakal calon presiden Demokrat itu.

McCain unggul tiga poin apabila dia bertarung dengan Obama dan unggul lima poin atas Hillary. Jajak pendapat ini juga memberikan Obama keunggulan 51 persen lawan 38 persen bagi Hillary. Keunggulan Obama ini naik tiga poin dibandingkan jajak pendapat akhir Maret. (Reuters/AP/AFP/ppg)

Maois Minta Raja Mundur Elegan

2008-04-17T17:02:00.000+07:00

Kerajaan Nepal Akan Berakhir dalam Satu Bulan

EPA / Kompas Images

Prachanda

Kamis, 17 April 2008 | 00:46 WIB

Kathmandu, Rabu - Pemimpin senior Maois Nepal, Rabu (16/4), menyerukan agar Raja Gyanendra mundur dengan elegan sehingga semakin memuluskan jalan terbentuknya republik demokratik di negara itu. Riwayat Kerajaan Nepal pun diperkirakan akan berakhir dalam satu bulan mendatang.

”Hal terbaik bagi raja adalah mundur dengan elegan untuk membuka jalan bagi republik demokratik,” ujar Baburam Bhattarai, pemimpin tertinggi kedua Maois Nepal.

Dia menjelaskan, tidak ada niat untuk mengubah rencana awal, yaitu menggusur sistem kerajaan di Nepal. Hal itu berarti raja tak punya banyak pilihan selain mundur. ”Pada pertemuan pertama Majelis Konstituen, kami akan mendeklarasikan negara ini sebagai sebuah republik, kemudian kami akan memberikan pemberitahuan kepada raja untuk meninggalkan istananya,” papar Bhattarai.

Ketua tertinggi Maois, Prachanda, pada wawancara dengan kantor berita India, PTI, Selasa (15/4), mengatakan, sistem kerajaan yang telah berusia 240 tahun itu akan dihapuskan dalam satu bulan. Bahkan, Gyanendra pun tak akan ditempatkan sebagai raja dengan posisi simbolik semata.

Ia menambahkan, penghapusan sistem kerajaan hanyalah prosedur dan diakhirinya sistem kerajaan itu juga telah dimuat dalam konstitusi sementara.

Prachanda menegaskan, penghapusan sistem kerajaan itu sudah merupakan konsensus dari berbagai pihak di Nepal sehingga tak akan menimbulkan perlawanan atau pun masalah.

”Saya rasa tak akan ada penentangan karena semua partai telah mengambil posisi yang menentang adanya sistem kerajaan dan lebih memilih sistem republik.”

Meskipun partai-partai utama lainnya telah sepakat dengan Maois untuk menjatuhkan Raja Gyanendra yang tak populer, sejumlah politisi berpendapat, Nepal perlu mempertahankan adanya sistem kerajaan sebagai simbol netralitas negara yang diapit dua raksasa Asia, China dan India.

Pembunuhan di istana

Raja Gyanendra meraih takhta kerajaan setelah terjadinya pembunuhan di dalam istana tahun 2001. Pada peristiwa itu, raja sebelumnya, Birendra, dan sejumlah pengawal intinya ditembak mati dalam sebuah acara kumpul bersama oleh seorang pangeran yang tengah mabuk dan marah karena tak diizinkan menikahi perempuan yang dicintainya.

Citra kerajaan tenggelam pada tahun 2005 ketika Gyanendra membubarkan pemerintah dan mengambil alih penuh kekuasaan untuk memerangi Maois. Namun, upaya itu berakhir dengan dibuatnya kesepakatan damai.

Dari 208 kursi yang telah dialokasikan, menurut Komisi Pemilihan Umum Nepal, Maois meraih 114 kursi. Rival terdekat mereka, Partai Kongres Nepal, memenangi 32 kursi.

Berakhirnya sistem kerajaan di Nepal dikhawatirkan penasihat spiritual raja akan mengancam kelangsungan agama Hindu yang dianut 80 persen rakyat Nepal. ”Hanya ada seorang raja Hindu di dunia dan dia adalah simbol penting sebagai pelindung agama Hindu,” kata Madhab Bhattarai, pendeta Hindu yang dikenal sebagai Guru Agung.

Amerika Serikat yang memasukkan Maois Nepal dalam daftar organisasi teroris, dalam pernyataan yang disampaikan, Selasa waktu AS, menyambut baik terlaksananya pemilu Nepal.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Sean McCormack, mengatakan, para pemilih Nepal bisa menggunakan hak pilihnya secara damai di sebagian besar distrik meski terjadi kekerasan sebelum pemungutan suara dan beberapa ketidakberesan pada hari pemungutan suara. (AP/AFP/PTI/OKI)

Nepal

2008-04-17T17:01:00.001+07:00

Akhir Tragis Kerajaan Hindu Terakhir

Kamis, 17 April 2008 | 00:42 WIB

Keberadaan Kerajaan Nepal sebagai kerajaan Hindu terakhir di dunia tinggal menghitung hari.

Partai politik di negara yang terletak di kaki pegunungan Himalaya itu telah sepakat menggantikan sistem kerajaan dengan sistem politik lain. Akan tetapi, yang lebih tragis, pemenang pemilihan umum Nepal adalah kelompok Maois yang sejak tahun 1996 angkat senjata untuk meruntuhkan Kerajaan Nepal, yang telah berusia 240 tahun.

Kerajaan Nepal dibangun oleh Prithvi Narayan Shah (tahun 1743-1775), seorang Raja Gorkha dari Dinasti Shah, dengan menyatukan tiga kerajaan yang berada di lembah Kathmandu. Melalui sejumlah pertempuran dan perundingan, pada tahun 1769 Prithvi Narayan bisa menguasai lembah Kathmandu dan mendirikan Kerajaan Nepal.

Jauh sebelum itu, wilayah Nepal sekarang ini berpindah-pindah di bawah kekuasaan beberapa kerajaan yang memperebutkannya, khususnya kerajaan di sekitar India saat ini.

Dinasti Shah berakhir tahun 1846 dengan peristiwa Pembantaian Kot. Peristiwa itu berawal dari bocornya rencana ratu untuk menggulingkan pemimpin militer yang kariernya menanjak pesat, Jung Bahadur Rana. Jung Bahadur Rana bersama bawahannya menyerbu istana dan membunuh ratu serta keluarga kerajaan lainnya. Nepal pun kemudian mengenal dinasti baru, Dinasti Rana. Raja inilah yang berjuang membantu Inggris tetap berkuasa di India. Dia kemudian mendapat imbalan diakuinya kemerdekaan Nepal oleh Inggris tahun 1923.

Gerakan prodemokrasi

Pemerintahan otokrasi Raja Rana memunculkan gerakan prodemokrasi pada akhir tahun 1940 di Nepal. Upaya penggulingan Raja Nepal itu pun kemudian mendapatkan momentumnya dengan kondisi regional yang tegang, yaitu didudukinya Tibet oleh China tahun 1950.

India yang khawatir akan semakin jauhnya pergerakan China di kawasan Himalaya kemudian mendorong Tribhuvan sebagai raja baru Nepal. Juga didorong adanya sistem pemerintahan yang multipartai. Sejak itu hegemoni kerajaan pun berkurang. Namun, eksperimen demokrasi itu dihapuskan raja pada tahun 1959. Nepal kemudian diperintah dengan sistem tanpa partai hingga tahun 1989.

Gerakan Rakyat atau disebut Jan Andolan memaksa kerajaan menerima perubahan konstitusi dan membangun parlemen multipartai pertama di Nepal pada Mei 1991.

Ketidakpuasan atas sistem parlementer kerajaan membuat Partai Komunis Nepal, atau yang dikenal dengan kelompok Maois, melancarkan aksi pemberontakan bersenjata tahun 1996. Sejak itu terjadi perang sipil di Nepal yang telah menewaskan lebih dari 12.000 orang.

Namun, garis hidup Kerajaan Nepal agaknya ditentukan oleh ulah keluarga kerajaan sendiri. Pada 1 Juni 2001, dunia dikejutkan dengan pembantaian di istana kerajaan. Raja Birendra, ratu, dan putra mahkota Pangeran Dipendra termasuk korban yang tewas dalam peristiwa berdarah itu.

Saudara Birendra, Gyanendra, pun naik takhta dan langsung membubarkan pemerintahan. Dia pun mengambil alih semua kekuasaan eksekutif untuk melawan pemberontakan Maois. Namun, Gyanendra tak pernah berhasil. Bahkan, dorongan demokrasi semakin menguat di Nepal. Kerajaan pun harus segera diakhiri. (Yahoo/Thamel.com/OKI)

2008-04-16T10:33:00.001+07:00

Politik Pengusaha Berlusconi

Kemenangan Silvio Berlusconi dalam pemilu parlemen di Italia hari Selasa lalu membuktikan bahwa karakter seseorang berperan penting dalam politik.

Silvio Berlusconi (71), yang mengibarkan bendera koalisi konservatif People of Freedom (koalisi Forza Italia dan Alleanza Nazionale), memenangi 167 kursi dari 315 kursi di senat dan merebut 340 dari 630 kursi di majelis rendah. Kemenangan itu telah membawa Berlusconi, pengusaha sekaligus politisi ini, menduduki kursi perdana menteri untuk yang ketiga kalinya.

Pertama kali ia menjadi perdana menteri pada tahun 1994. Lalu, tahun 2001 terpilih kembali. Tahun 2006, ia digantikan Romano Prodi yang hanya bertahan dua tahun karena mosi tidak percaya di Senat.

Apa yang membuat rakyat Italia menjatuhkan pilihan kepada tokoh kontroversial, flamboyan, orang terkaya di Italia, pemilik imperium bisnis seperti media, periklanan, asuransi, makanan, dan konstruksi serta pemilik klub sepak bola AC Milan ini?

Kolumnis di koran Il Corriera della Sera, Beppe Severgnini, menyebut rakyat Italia terkena ”sindrom Zorro”. Paling kurang setiap 10 tahun, rakyat Italia membutuhkan seseorang yang mampu menyelamatkan mereka. Pertama kali Benito Mussolini, lalu Amerika, Uni Eropa, lalu para hakim antikorupsi. Kini Berlusconi.

Berlusconi dipandang sebagai seorang pengusaha yang memiliki karisma dan dapat menyelamatkan Italia yang saat ini tengah menghadapi persoalan besar, antara lain utang pemerintah yang demikian besar, pertumbuhan rendah, dan daya saing ekonomi yang menurun.

Tahun 2007, utang pemerintah 104 persen dari produk domestik bruto tahunan, sementara rata-rata negara anggota Uni Eropa hanya 60 persen. Itu berarti Italia harus membayar bunga 70 miliar euro setiap tahun. Soal lain yang dihadapi Italia adalah dalam hal keselamatan kerja. Hampir 100 buruh setiap bulan tewas saat bekerja. Ini berarti 10 kali lebih tinggi dibandingkan Inggris.

Ada impian dalam diri rakyat Italia untuk mengembalikan kebesaran negerinya, seperti tertulis dalam sejarah. Mereka berharap bahwa Italia mampu berperan di Eropa seperti pada zaman Kekaisaran Romawi dulu.

Dalam diri Berlusconi, yang pandai ”berjualan” dan menawarkan mimpi, rakyat Italia juga berharap. Sebagai pengusaha yang biasa berpikir dan mengambil keputusan cepat serta berani mengambil risiko, Berlusconi akan mampu menjadi penyelamat. Pengusaha cenderung berpikiran realistik, pragmatik, tidak terlalu berbunga-bunga, tidak bertele-tele, tidak banyak wacana, cepat, dan berani mengambil keputusan.

Itulah yang diharapkan rakyat Italia saat ini.

Anwar Bebas Berpolitik Praktis

2008-04-15T17:12:00.001+07:00

PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi Mulai Singgung soal Suksesi Selasa, 15 April 2008 | 00:50 WIB

Kuala Lumpur, Senin - Larangan untuk terjun ke panggung politik praktis bagi pemimpin oposisi Anwar Ibrahim telah berakhir, Senin (14/4). Partai Keadilan berencana memperingati hal itu dengan menggelar aksi protes walau kepolisian sejak awal menegaskan akan membubarkan protes itu dengan paksa.

Aksi protes itu sekaligus menjadi peringatan gerakan reformasi dan periode kebangkitan rakyat Malaysia. Selama ini, aksi protes atau ajang berkumpul untuk kepentingan politik diatur ketat oleh Pemerintah Malaysia. Lokasi acara peringatan ”kebebasan” Anwar itu dijaga ketat unit kepolisian anti-huru hara.

”Kami belum memberi izin untuk acara itu. Saya minta supaya orang-orang tidak ikut hadir. Acara itu dilarang,” kata Kepala Kepolisian Kuala Lumpur Muhammad Sabtu Osman, Senin (14/4) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam acara itu, seyogianya Anwar memaparkan rencana- rencananya di masa depan. ”Biarkan saja ia membuat kejutan,” kata Wakil Presiden Partai Keadilan Syed Husin Ali.

Namun, polisi Malaysia secara paksa telah menghentikan pidato Anwar dan acara arak-arakan yang sempat dihadiri lebih dari 10.000 orang. ”Polisi telah meminta kami berhenti sehingga kami membatalkannya, dan kami memilih memenuhi tuntutan itu hingga kami berhasil memimpin negara,” kata Anwar.

Sekitar 300 aparat, termasuk polisi antihuru-hara, dipersenjatai dengan truk-truk penyemprot. Anwar sempat berbicara selama satu jam hingga polisi melarang.

Syed Husin Ali menegaskan, acara itu adalah wilayah pribadi dan bukan di ruang publik. ”Kami tidak mengerti kenapa polisi kemudian berubah pikiran. Padahal sejak awal mereka sudah terlibat dalam diskusi mengenai teknis penyelenggaraan, seperti pengaturan lalu lintas dan keamanan,” ujarnya.

Energi besar

Kembalinya Anwar secara formal ke panggung politik kemungkinan akan memberi energi dan semangat lebih besar kepada oposisi Malaysia yang mendapat kemenangan besar pada pemilu lalu. Oposisi mendapat 88 dari 222 kursi parlemen dalam pemilu 8 Maret dan menguasai lima dari 13 negara bagian di Malaysia.

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi sekali lagi menegaskan tidak akan mundur dan akan kembali mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin partai yang berkuasa, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), pada pemilu partai, Desember 2008.

Pekan lalu, Badawi menyatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil PM Najib Razak. Badawi juga mengaku akan membahas rencana suksesi itu setelah bulan Desember.

Segera setelah pernyataan Badawi itu muncul, berbagai pihak mendesak Badawi untuk segera menyusun rencana itu secara resmi. Desakan-desakan itu berasal dari Muhyiddin Yassin, Menteri Perdagangan sekaligus Wakil Presiden UMNO. Ia khawatir UMNO akan tenggelam jika tidak ada perubahan dalam struktur kepemimpinan.

”Sentimen di tingkat bawah memanas,” ujarnya.

Menteri Luar Negeri Rais Yatin telah menegaskan, anggota UMNO memiliki hak meminta Badawi mundur atau paling tidak mengumumkan rencana suksesi.

”Saya pikir jika rencana suksesi diumumkan, maka para pemimpin kelompok akar rumput akan tahu kepastian jadwalnya. Hal itu baik untuk menstabilkan partai. Akar rumput sebaiknya diberi kesempatan untuk menunjukkan perasaan mereka,” ujarnya.

Sejak kalah di pemilu, Badawi didera tuntutan supaya dirinya mundur. Jika Badawi segera mundur, hal itu akan memudahkan proses penyerahan kekuasaan. Sejak kalah, Badawi sebenarnya sudah mengaku ikut bertanggung jawab. Ia juga sudah mengaku tidak akan mempertahankan kekuasaan. Meskipun demikian, ia juga telah mencanangkan program perbaikan sosial ekonomi di Malaysia. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Krisis Pangan Lebih Berbahaya

2008-04-15T17:11:00.001+07:00

Kelanggengan Rezim di Negara-negara
yang Demokratis Menjadi Taruhan

EPA/MIKE F ALQUINTO / Kompas Images
Warga Filipina antre untuk membeli beras bersubsidi dari pemerintah di sebuah jalan di Quezon City, Manila utara, Senin (14/4). Para pejabat Filipina menepis kemungkinan negara akan kacau akibat protes yang dipicu pangan langka dan harganya mahal, seperti yang telah menimpa Haiti, di mana Perdana Menteri Jacques Edouard Alexis dijatuhkan oleh Senat, Sabtu (12/4). Meskipun demikian, Pemerintah Filipina sangat gencar mendistribusikan beras bersubsidi untuk mencegah protes besar-besaran.

Selasa, 15 April 2008 | 00:51 WIB

Washington, Senin - Menteri-menteri keuangan mengatakan bahwa kelangkaan dan meroketnya harga pangan lebih membahayakan stabilitas ekonomi dan politik dibandingkan dengan krisis yang terjadi di pasar keuangan.

Perhatian para menteri yang bertemu beralih dari persoalan penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang dicemaskan akan merembes ke negara lain. Mereka fokus pada krisis pangan dan menyerukan agar negara kaya memenuhi janji untuk mencegah bencana kelaparan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

”Selama akhir pekan ini, kami telah mendengar berulang kali dari para menteri negara maju dan negara berkembang yang mengatakan, masalah pangan adalah isu yang paling utama. Kita harus menempatkan uang yang ada sehingga dapat menaruh makanan di mulut-mulut warga yang lapar. Itulah keadaan yang sebenarnya,” kata Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick di Washington, Minggu (13/4) waktu setempat.

Warga antre

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Dominique Strauss-Kahn mengatakan, krisis pangan akan mengganggu kelangsungan rezim demokrasi dan politik.

”Seperti yang kita ketahui di masa lalu, persoalan-persoalan seperti itu dapat mengarah ke peperangan. Kita sekarang perlu mengerahkan sepenuh waktu kita untuk menjawab masalah itu,” kata Staruss-Kahn.

Di Singapura, salah satu negara terkaya di kawasan Asia Tenggara, terjadi antrean pencari makanan gratis yang semakin panjang. Pada akhir pekan, setidaknya ada 5.000 orang antre di kuil Buddha Singapura yang memberikan makanan vegetarian gratis. Tiga bulan lalu, menurut ketua kuil Lee Bock Guan, antrean itu hanya sekitar 3.000 orang.

”Harga makanan telah naik padahal gaji mereka tidak naik terlalu banyak. Penghasilan mereka tidak cukup untuk membeli makanan yang semakin mahal,” katanya lagi.

Lembaga lain yang juga menyediakan makanan gratis di Singapura, Asosiasi Wanita Muda Kristen, mengatakan, ada penurunan sumbangan beras yang diterima belakangan ini. ”Salah satu kemungkinannya adalah mahalnya harga beras,” ujar salah seorang pengurusnya, Han Shin Hui.

Di Kabul, Afganistan, Program Pangan Dunia PBB (WFP) telah mulai mendistribusikan beberapa ton makanan untuk warga Afganistan yang terkena dampak tingginya harga gandum.

Lembaga itu mulai mendistribusikan 30.000 metrik ton gandum, kacang-kacangan, minyak goreng, dan garam di seantero Afganistan sejak lima pekan lalu.

”Kami berusaha mencapai target, yaitu mereka yang paling memerlukan,” kata Rick Corsino, Kepala WFP di Afganistan.

Sumbangan makanan itu ditujukan bagi keluarga yang dikepalai oleh wanita dan orang cacat, serta keluarga besar yang ditopang oleh satu penghasilan saja.

WFP telah mendistribusikan 6.000 metrik ton makanan untuk 400.000 orang. Lembaga itu memerlukan dana sebesar 78 juta dollar AS untuk memberi makan 2,5 juta warga Afganistan yang tidak mampu membeli bahan pangan. Harga tepung terigu telah naik 60 persen di Afganistan dibandingkan dengan tahun lalu. (Reuters/NYT/AFP/joe)

RI-Suriah

2008-04-14T06:10:00.000+07:00

Akar Historis Sejak 1947
Minggu, 13 April 2008 | 00:52 WIB

Indonesia tentu tidak bisa melupakan jasa diplomat senior yang juga wakil tetap Suriah di PBB tahun 1947, Faris al-Khouri. Dia lah yang secara gigih memperjuangkan agar masalah Indonesia dibawa pada forum DK PBB yang akhirnya berhasil mengeluarkan resolusi dalam bentuk instruksi agar segera dihentikan agresi militer Belanda dan harus dicapai penyelesaian damai melalui perundingan.

Peristiwa historis di gedung PBB itu, kemudian menjadi fondasi hubungan bilateral Indonesia-Suriah. Suriah pun merupakan salah satu negara Arab yang pertama memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Maka, genaplah usia 60 tahun bagi terjalinnya hubungan kedua negara itu pada tahun 2007 lalu.

Bahkan menurut Dubes RI untuk Suriah, Muzammil Basyuni kepada majalah Suriah "Al AZMENAH" edisi 9 Maret 2008, hubungan Indonesia-Suriah sesungguhnya sudah terjalin sejak sebelum kedua negara meraih kemerdekaannya dan hubungan tersebut berkembang tidak hanya antara kedua pemerintah namun juga di level rakyat dan personal.

Basyuni mengakui, merasakan adanya kekuatan hubungan kedua negara itu, ketika ia berkunjung ke beberapa daerah di Suriah dan bertemu para tokohnya. Usia hubungan Indonesia-Suriah yang cukup tua itu, sudah selayaknya diwarnai oleh hiruk pikuk hubungan berbagai sektor (politik, ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya, red) dengan segala dinamikanya selama lebih dari 60 tahun terakhir ini.

Dubes Basyuni mengakui pula, terdapat banyak tantangan untuk mempertahankan dan lalu mengembangkan hubungan kedua negara di semua sektor sehingga rakyat kedua negara bisa mengambil manfaat dari berkembangnya hubungan tersebut. Karena itu, lanjut Basyuni, Kedubes RI di Damascus selalu berpartisipasi dalam aktivitas kebudayaan dan pariwisata di Suriah, serta sebaliknya Kedubes RI itu berusaha memperkenalkan Suriah pada rakyat Indonesia agar lebih komunikatif dan hubungan lebih kuat antara pemerintah dan rakyat kedua negara ini.

Indonesia dan Suriah selama ini masing-masing saling memandang memiliki posisi strategis di kawasannya. Indonesia melihat Suriah sebagai negara yang memiliki posisi penting dan strategis, baik dalam kerangka pengembangan hubungan dan kerjasama bilateral, upaya proses perdamaian regional, serta dalam konteks pelaksanaan hubungan dan kerjasama internasional.

Suriah pun juga menghargai dan mengapresiasi posisi dan konsistensi sikap pemerintah Indonesia yang sepenuhnya mendukung perjuangan bangsa Arab serta tuntutan pengembalian Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sejak tahun 1967.

Pada tataran regional dan internasional, hubungan RI-Suriah terjalin erat melalui berbagai forum kerjasama internasional, antara lain melalui forum OKI, GNB dan PBB. Kedua Negara mengupayakan untuk saling memberikan dukungan bagi pencalonan masing-masing pada keanggotaan badan internasional. Suriah selalu memberikan dukungan atas pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Dewan HAM, ICAO, IMO, dan External Auditor WHO.

Kedekatan politis kedua Negara itu, membantu memberikan ruang gerak dan iklim yang kondusif bagi pengembangan kerjasama ekonomi RI-Suriah. Dari sisi investasi, Suriah memang tidak termasuk negara yang menjadi tarjet promosi investasi Indonesia mengingat kondisi perekonomian Suriah yang masih berkembang dan juga tengah mengupayakan masuknya modal asing.

Namun di sektor perdagangan, hubungan kedua Negara mencatat perkembangan berarti. Selama tiga tahun terakhir ini, transaksi perdagangan RI-Suriah mengalami peningkatan berarti dengan surplus dipihak Indonesia. Pada tahun 2006, neraca perdagangan kedua Negara mencapai 62,4 juta dollar AS yang terdiri dari ekspor Indonesia sebesar 55,7 juta dollar AS dan impor 6,7 juta dollar AS. Pada tahun 2007, nilai perdagangan RI-Suriah mencapai 68 juta dollar AS dengan surplus dipihak Indonesia. Sejumlah eksportir produk Indonesia yang kompetitif selama ini telah mampu menjangkau dan memasuki pasar Suriah, antara lain produk kertas, komponen kendaraan (ban dan velg kendaraan), barang elektronik dan peralatan listrik, mi instan, serta produk kayu.

Sejumlah produk andalan Indonesia penting lainnya kini juga mulai memasuki pasar Suriah, antara lain produk bahan bangunan, peralatan rumah tangga serta produk-produk home appliance dan furniture. Sedangkan impor Indonesia dari Suriah mencakup kapas dan buah-buahan.

Sanksi ekonomi AS yang dijatuhkan kepada Suriah sejak tahun 2005, justru membuka peluang pengembangan kerjasama perdagangan secara lebih luas. Hal ini karena para pengusaha dan dunia usaha Suriah berupaya memanfaatkan hubungan bisnis dan perdagangan dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, arus kunjungan bisnis pengusaha Suriah ke Indonesia mengalami kenaikan 50 persen, baik dalam rangka transaksi dagang maupun menghadiri pameran untuk products sourcing dan pengembangan hubungan dagang.

Dibidang sosial budaya, pengiriman pelajar/mahasiswa Indonesia ke Suriah juga mengalami peningkatan. Melalui kerangka kerjasama sosial budaya yang dimulai sejak tahun 1988, Departemen Agama RI mendapatkan jatah sebanyak 15 bea siswa untuk pelatihan Imam dan Khatib pada lembaga pendidikan Islam Mujamma' Sheikh Ahmad Kaftaro selama tiga bulan. Pada tahun 2002, lembaga tersebut tidak menerima mahasiswa asing, tetapi pada tahun-tahun terakhir ini kembali menerima mahasiswa dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Hingga saat ini, adasekitar 80 pelajar Indonesia di lembaga tersebut. Pada tahun 2007, tercatat 12 mahasiswa Indonesia diterima diberbagai perguruan tinggi agama di Suriah, sehingga saat ini terdapat 139 pelajar/mahasiswa Indonesia yang tengah belajar di Suriah, antara lain di universitas Kaftaro, Ma'had Sheikh Badaruddin, universitas Fatah al Islami, Universitas Damascus, Lembaga Bahasa Arab Ma'had Fatah, universitas Azad Islami, universitas cabang Al Azhar, Ma'had al Tahzieb dan Ma'had Mambej di Aleppo.

Di Suriah, kini juga terdapat sekitar 50.000 TKW/TKI asal Indonesia yang berstatus illegal karena masuk ke Suriah tanpa menggunakan visa kerja. TKW tersebut seluruhnya bekerja di sektor informal/penatalaksana rumah tangga. Tentu keberadaan TKW/TKI dalam jumlah cukup besar di Suriah itu, menjadi sumber devisa cukup besar pula bagi pemerintah dan negara Indonesia. Mereka mendapat gaji per bulan rata-rata 100 dollar AS.

Bisa dikalkulasikan devisa yang diraup dari TKW/TKI di Suriah itu, dengan asumsi 100 dollar AS x 50.000. Penempatan TKW ke Suriah mulai marak sejak tahun 2001, ketika pemerintah Suriah secara resmi mengizinkan tenaga kerja asing untuk bekerja di sektor informal, yang diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 234/ON. Meskipun demikian, keputusan tersebut hanya mengatur mengenai izin masuk tenaga kerja asing sektor informal ke Suriah dan tata cara pengurusan izin tinggal mereka, tanpa secara eksplisit menyebutkan mekanisme penempatan tenaga kerja asing itu sendiri.

Meskipun Depnakertrans RI pada saat ini belum menjadikan Suriah sebagai Negara tujuan penempatan TKI ke luar negeri, banyak PPTKI illegal yang menempatkan TKI ke Suriah melalui berbagai cara, termasuk mengatur rute pemberangkatan mereka agar tidak diketahui oleh aparat berwenang di Indonesia.

Sejalan dengan melonjaknya jumlah TKI di Suriah, maka berbagai permasalahan yang harus ditangani KBRI Damascus juga semakin meningkat. Bentuk permasalahan tersebut, juga semakin berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya masalah yang timbul hanya menyangkut soal gaji atau TKW yang tidak betah, lalu kini berkembang menjadi kasus-kasus yang lebih rumit seperti sakit fisik, sakit mental, kecelakaan, bunuh diri, pencurian, tindak asusila dan kematian.

Itulah liku-liku hubungan bilateral Indonesia-Suriah selama lebih dari 60 tahun terakhir ini.*(mth)

Kapitalisme Malu-Malu di Suriah

2008-04-14T06:09:00.000+07:00

Perubahan dari kebijakan ekonomi pasar sosialis

Minggu, 13 April 2008 | 00:52 WIB

Musthafa Abdul Rahman

Sabtu 29 Maret 2008, malam hari di kota Damascus. Tampak arus manusia keluar masuk Mal Sham City Centre di kawasan elit Kafr Suseh. Itulah wajah gaya hidup golongan kelas menengah Suriah yang biasa jalan-jalan dan berbelanja di Mal mewah. Itu pula yang menggoreskan bahwa kota Damascus dan gaya penduduknya kini mengikuti jejak kota-kota besar lain di Timur Tengah seperti Dubai, Cairo dan Istanbul.

Kesan bahwa kota Damascus lebih tertutup dibanding kota-kota besar lainnya di Timur Tengah, segera sirna pula. Di Damascus dan negeri Suriah, lain politik lain pula ekonomi. Suriah secara politik masih seperti dulu yakni didominasi penuh Partai Sosialis Arab Baath yang amat sentralistis. Namun Suriah secara ekonomi, cenderung membuka diri mengarah pada kapitalisme.

Damascus telah berubah! Itulah kesan yang pasti didapat oleh siapa pun yang berkunjung ke Damascus saat ini. Kehadiran Mal modern, kemacetan lalu lintas dan kualitas kendaraan yang berseleweran di jalan-jalan utama Damascus, menjadi representasi adanya perubahan signifikan di ibu kota Suriah tersebut.

Sham City Center yang terdiri dari empat lantai adalah salah satu Mal mewah di Damascus dan sekaligus menjadi simbol mulai menggeliatnya kapitalisme di Suriah saat ini. Masih ada Mal mewah lain, yakni Town Center, dipinggiran Damascus.

"Di Sham City Centre ini warga Damascus yang berduit menghabiskan uangnya untuk berbelanja atau makan-makan di restoran atau juga sekedar minum-minum di kafe yang tersebar di Mal ini, " ujar Fasiha, seorang pelajar putri asal Singapura yang hampir satu tahun berada belajar bahasa Arab.

”Di Sham City Center ini, banyak produk luar negeri dijual seperti barang-barang asal China, Eropa dan Turki. Tapi harga barang-barang disini cukup mahal, karena itu yang berani belanja disini hanya orang-orang kaya Suriah, ” tambahnya.

Sham City Center memang mewakili potret sebuah perubahan perekonomian Suriah secara signifikan dari sosialisme yang dikontrol penuh negara kearah kapitalisme yang membuka pintu lebar-lebar pada swasta dan investor asing.

Perubahan kearah kapitalisme tersebut juga segera dirasakan jika menyelusuri jalan-jalan di Damascus. Kini tidak lah sulit menemukan mobil produk Jepang model paling akhir di jalan-jalan raya Damascus.

Bahkan mobil rakitan Indonesia seperti Toyota Avanza dan MPV sudah terlihat di sana. Pada jam-jam tertentu, seperti jam masuk kerja dan sekolah atau sebaliknya jam pulang kerja atau sekolah, jalan-jalan Damascus tampak macet.

”Dulu, setiap ada lampu merah di perempatan jalan, jejeran mobil yang menunggu hanya dua atau tiga lapis. Sekarang jejeran mobil yang menunggu bisa puluhan,” ujar seorang staf KBRI Damascus. ”Sekarang di Suriah, sudah bisa kredit mobil. Karena itu jumlah mobil di negeri ini membludak yang bisa dilihat di jalan-jalan yang mulai macet,” tambahnya lagi.

”Suriah sudah tidak seperti dulu lagi. Beberapa tahun lalu, di Suriah hanya ada barang produk dalam negeri saja. Sekarang mudah menemukan barang-barang produk luar negeri, terutama barang produk China,” kata seorang staf KBRI Damascus.

Sejauh pengamatan Kompas, barang produk asal China dari berbagai jenis sudah merambah di pusat-pusat pertokoan di Damascus baik pusat pertokoan tradisional seperti Hamidiyeh maupun pusat pertokoan modern seperti Sham City Centre dan Town Centre.

Sistem ekonomi pasar sosial

Tentu saja Damascus dan negeri Suriah tidak bisa berubah begitu saja. Ada kebijakan politik yang memayungi perubahan kearah kapitalisme itu. Adalah kongres partai Baath Sosialis Arab yang berkuasa di Suriah pada Juni 2005, menetapkan kebijakan penerapan sistem ekonomi pasar sosial (gabungan antara konsep ekonomi sosialis dan sistem ekonomi pasar/liberal kapitalis).

Jauh sebelumnya, yakni sejak tahun 2000, sesungguhnya proses reformasi ekonomi sudah dicoba digulirkan, namun masih penuh kehatian-hatian.

Dengan kata lain, kepemimpinan Presiden Bashar Assad yang dimulai tahun 2000 (ia menggantikan ayahnya, Hafez Assad, yang wafat pada Juni tahun 2000) menetapkan pilihan membuka kran ekonomi tapi dengan pengawasan ketat untuk tetap menjaga stabilitas dan keamanan negara yang masih dalam status perang dengan Israel.

Suriah pun kemudian menggeliat memasuki masa transisi dan transformasi dari sistem ekonomi sentralistis kearah ekonomi pasar terbuka. Berbagai paket kebijakan dan deregulasi dibidang investasi, keuangan dan perbankan, perdagangan dan fleksibilitas usaha swasta lalu diperkenalkan pada awal 2004.

Sejak awal tahun 2004 itu, pemerintah Suriah secara bertahap mengizinkan bank-bank swasta beroperasi. Hasilnya cukup mengesankan. Pertumbuhan ekonomi Suriah selama tahun 2006 mencapai 5 persen , Tahun 2007 naik menjadi 5,2 persen dengan pendapatan per kapita 1.570 dollar AS (sekitar Rp 14,4 juta) pertahun. Laju inflasi 11 persen dan angka pengangguran 9 persen.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS sejak tahun 2005 tidak menjadi kendala berarti. Suriah memiliki struktur ekonomi berbasis pada sumber alam (perminyakan) dengan produksi 400.000 barrel per hari. Produksi di sektor pertanian seperti kapas, gandum, minyak zaitun dan buah-buahan.

Sektor pertanian telah menjamin swasembada pangan nasional dengan konstribusi 25 persen dari GDP dan menyerap 30 persen dari total angkatan kerja. Produksi pertanian khususnya Gandum yang mencapai 5 juta ton per tahun mampu menciptakan ketahanan pangan di kawasan Timur Tengah.

Sedangkan sektor pariwisata menjadi sektor pendukung dengan kontribusi 1,8 miliar dollar AS dan tingkat kunjungan 3,4 juta wisatawan per tahun.

Kebijakan ekonomi Suriah juga memacu melonjaknya arus masuk investasi asing, terutama dari negara-negara Arab dengan total nilai 7 miliar dollar AS untuk 550 proyek dalam berbagai kegiatan bisnis, infrastruktur dan sektor pariwisata.

Nilai investasi itu naik dari tahun 2004 yang hanya 4 miliar dollar AS. Saat ini, 70 persen dari nilai investasi Suriah dari investor lokal, 24 persen dari negara-negara Arab dan hanya 6 persen dari negara nonArab.

Di sektor perdagangan luar negeri, Suriah tetap mengandalkan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Turki sebagai mitra dagang tradisional utama. Suriah juga menjalin hubungan dagang cukup kuat dengan Uni Eropa, khususnya Jerman, Italia, Perancis dan Inggris.

Hubungan dagang Suriah dengan Rusia dan negara Eropa Timur mengalami perkembangan pesat, terutama setelah Rusia menerapkan elemen preferensial dan pengurangan bea masuk untuk produk Suriah ke Rusia.

Kebijakan ekonomi Suriah yang mendekatkan diri ke Asia juga telah memacu transaksi dagang terutama dengan China, Jepang, Indonesia dan Malaysia. Produk-produk impor Suriah mencakup mesin-mesin industri, peralatan transportasi dan komponen kendaraan, tekstil dan garmen. Minyak kelapa sawit dan barang-barang elektronik. Sedangkan produk andalan ekspor Suriah selain minyak mentah adalah kapas, tekstil, Fosfat dan produk pertanian.

Suriah juga telah berhasil menurunkan beban utang luar negeri melalui penjadwalan kembali pembayaran. Pada tahun 2004, Polandia menyetujui Suriah membayar sebesar 2,7 juta dollar AS dari total 261,7 juta dollar AS. Sementara pada awal tahun 2005, Rusia telah membebaskan utang Suriah senilai 13 miliar dollar AS. Republik Ceko dan Slovakia menghapus utang Suriah yang semula 1,6 miliar dollar AS menjadi 150 juta dollar AS melalui sekali pembayaran.

Dengan diterapkannya sanksi embargo terhadap Suriah sejak akhir tahun 2003 oleh AS melalui "Syria Account-ability Act", yang sangat mungkin akan menghambat dan mempersulit integrasi ekonomi nasional dalam perkembangan ekonomi global, maka pada pertengahan Februari 2006, pemerintah Suriah mengambil kebijakan mengubah seluruh transaksi dalam dan luar negeri dari mata uang dollar AS menjadi Euro.

Itulah perjuangan Suriah untuk bisa terus survive disektor ekonomi ditengah sanksi dari AS dan sejumlah negara Barat lain.

Badawi Balik Kecam Mahathir

2008-04-07T10:24:00.001+07:00

Senin, 7 April 2008 | 01:16 WIB

KUALA LUMPUR, Minggu - Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Minggu (6/4) di Kuala Lumpur, melancarkan serangan bernada pedas terhadap mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Serangan balik ini merupakan balasan atas desakan Mahathir pada Badawi.

Mahathir telah berulang kali menuduh PM Badawi menyuburkan praktik korupsi dan kroniisme dalam dua tahun terakhir. Mahathir mengulangi lagi desakannya agar Badawi mundur setelah Barisan Nasional gagal menguasai mayoritas mutlak di parlemen akibat penurunan perolehan suara pada pemilu 8 Maret lalu.

Badawi menegaskan, dia tidak akan mau mundur sebagai PM, juga tidak akan mau mundur sebagai Ketua Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang menjadi pemimpin di Barisan Nasional, koalisi pemerintahan yang terdiri dari berbagai partai.

Badawi memberi sinyal bahwa ia sudah tidak sabar lagi dengan kecaman dan desakan beruntun yang meminta agar dirinya mundur. Pernyataan Badawi itu menegaskan lagi soal makin dalamnya perseteruan Mahathir- Badawi, dua tokoh utama politik Malaysia.

Adalah Mahathir yang memilih Badawi sebagai penggantinya pada tahun 2003, setelah 23 tahun Mahathir berkuasa sebagai perdana menteri.

Menyalahgunakan kekuasaan

Badawi juga menegaskan bahwa, ”Dia (Mahathir) kuat, namun kekuatan itu disalahgunakan,” katanya dalam jumpa pers.

Ia mengakui bahwa hingga kini di UMNO, Mahathir masih merupakan figur yang kuat. ”Akan tetapi, tolong beri kesempatan kepada saya untuk menjalankan pemerintahan,” kata Badawi.

Dia mengingatkan bahwa kecaman terus-menerus yang dilakukan Mahathir soal kebijakannya hanya akan memperlemah UMNO. Pekan lalu, Mahathir juga meminta anggota UMNO melakukan pemberontakan terhadap PM Badawi.

Mahathir juga menegaskan bahwa Barisan Nasional kehilangan mayoritas semata-mata karena warga kecewa pada PM Badawi. Namun, Badawi balik menuduh Mahathir sebagai seorang yang munafik.

Badawi memberi contoh betapa Mahathir telah memenjarakan sejumlah orang atau tokoh yang pernah mengkritik Mahathir saat dia berkuasa. Ia juga menuduh Mahathir menyumbat kebebasan media selama periode 1981-2003.

”Semua ini terjadi karena dia (Mahathir) telah memberi perintah yang berlangsung dari waktu ke waktu,” katanya.

Sejumlah politisi kini memberi opini bahwa Mahathir sebaiknya diusut karena telah menyalahgunakan kekuasaan. Badawi tidak berkomentar soal desakan tersebut, yakni agar Mahathir diusut.

Namun, Badawi menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan kebal dari hukum jika bukti-bukti memperlihatkan kesalahan.

Konspirasi

Atas komentar tersebut, Mahathir tidak tinggal diam. Ia mengatakan bahwa pernyataan Badawi merefleksikan sebuah konspirasi yang kini sedang terjadi di pemerintahan untuk menyudutkan dirinya.

”Mereka sedang mencoba menemukan bukti soal kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan mereka sendiri,” kata Mahathir.

”Ya, seharusnya kita bersatu, namun bersatu untuk tujuan apa? Jika seseorang memiliki kaki yang lumpuh, kita pasti akan mengatakan bahwa kita tidak perlu mendukungnya. Kita harus mengamputasi kaki itu untuk menyelamatkan banyak pihak,” kata Mahathir.

Di mata Mahathir, Badawi adalah bagian dari masalah, yang menyebabkan Barisan Nasional meraih suara yang lebih sedikit dalam pemilu lalu. Mantan Perdana Menteri Malaysia ini mengatakan, ia hanya akan berhenti menyerang jika Badawi juga berhenti melakukan serangan, termasuk berhenti melanjutkan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

PM Badawi juga mengkritik Razaleigh Hamzah, anggota parlemen dari UMNO, karena mengkritik dan menuntut pengunduran dirinya. Badawi juga mengecam Anwar Ibrahim, tokoh opisisi utama yang berhasil menyatukan semua kalangan oposisi Malaysia, yakni dari etnis China, India, dan Melayu.

PM Badawi mengatakan, Razaleigh adalah seorang yang egois. Tentang Anwar, PM Badawi mengatakan bahwa tokoh oposisi ini hanya memiliki sebuah harapan yang muluk-muluk untuk menjadi perdana menteri Malaysia.

”Anwar menjuluki dirinya sebagai seorang pemimpin yang sedang menantikan waktunya akan tiba untuk jadi pemimpin. Dia bisa saja menanti. Namun, sayalah yang memimpin sekarang ini,” kata PM Badawi. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Irak, dari 1001 Malam ke Sejuta Janda

2008-04-07T10:14:00.000+07:00

Senin, 7 April 2008 | 15:01 WIB

SEBUAH mobil meledak di sebuah kios es krim yang sangat populer di Baghdad. Api membakar bangunan di sekitarnya sedangkan pecahan bom menembus tubuh-tubuh manusia tak berdosa yang kebetulan berada di situ. Tujuh belas orang tewas dan puluhan lainnya luka.

Serangan bom pada hari pertama bulan Agustus 2007 itu hanya sehari dua menghiasi halaman koran-koran di seluruh dunia. Setelah itu segera dilupakan orang, karena tersaji berita-berita serangan berikutnya yang kadang menelan korban lebih banyak.

Namun insiden itu mengubah nasib Maysa Sharif (28). Seketika itu juga ia bergabung dengan hampir sejuta perempuan Irak lain yang menjadi janda karena suami mereka terbunuh dalam tiga kali perang dan era Saddam yang bergelimang darah.

Besarnya jumlah janda itu menjadi malapetaka tersendiri bagi Irak yang entah kapan menjadi negara damai. Tanpa jaring pengaman sosial dan lapangan kerja yang sangat minim, para janda itu tidak banyak punya pilihan untuk menghidupi keluarganya dan sangat tergantung pada belas kasihan orang lain yang lebih beruntung.

Maysa sedang hamil lima bulan dan pagi itu ia sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya ketika ledakan itu menggetarkan rumahnya di pusat Baghdad. Ia langsung lari ke tempat suaminya, Hussein Abdul-Hassan menjaga kios rokoknya. Laki-laki itu dilihatnya sudah tergeletak di tanah.

"Pecahan bom menembus badannya dan kepalanya terkuak. Mata dan mulutnya juga terbuka," kata Maysa menuturkan pengalamannya pagi itu.

"Sebenarnya saya ingin memeluknya, tapi polisi menyeret saya menjauh. Mereka khawatir ada ledakan susulan," tambahnya.

Mimpi buruknya belum berakhir. Saif, anak laki-lakinya yang baru berusia 7 tahun, waktu itu ikut sang ayah berjualan. Bocah itu tidak ditemukannya. Ia baru mendapat kabar, Saif meninggal di rumah sakit ketika jenazah sang suami sedang diantar untuk dimakamkan di kota suci Najaf.

Iring-iringan jenazah lalu balik ke Baghdad, lalu meletakkan jenazah Saif di peti yang sama. "Mereka melarang saya melihat jenazah anak saya. Saya juga dilarang ikut ke Najaf, karena saya sedang hamil. Saya tidak percaya Saif meninggal, sampai saya kemudian menerima surat kematiannya," katanya.

Maysa kini tinggal bersama tiga anaknya, Ali (10), Tabarak (2) dan Abdullah yang namanya dipilih Hussein malam sebelum kematiannya. Mereka tinggal di sebuah kamar di rumah kakak ipar Maysa di pusat Baghdad.

Bagaimana masa depan Maysa dan ratusan ribu janda lain di Irak? Tidak jelas. Dengan prioritas perjuangan pemerintah sekarang untuk melepaskan diri dari krisis politik dan perang yang memasuki usia enam tahun, maka rintihan perempuan seperti Maysa jelas terabaikan.

Menurut hasil survei Samira al-Moussawi, anggota parlemen yang dikenal dengan pembelaannya terhadap para janda, jumlah janda di seluruh Irak mencapai 738.240 orang. Rentang usia mereka mulai dari 15 tahun hingga 80 tahun pada Januari 2007. Jumlah itu hasil hitungan sejak perang Iran-Irak 1980-1988. Termasuk di dalamnya yang ditinggal suami yang meninggal secara alami.

Menteri Urusan Perempuan Nirmeen Othman mengingatkan bahwa persoalan ini bisa menjadi krisis sosial di masa damai. Ia memperkirakan jumlah janda di Irak sekarang 1,3 juta. Generasi berikutnya pasti terancam, katanya.

Sebuah sekolah dasar baru saja dibuka untuk menampung 640 anak yatim piatu di Sadr City, Baghdad. Kepala sekolahnya, Asma Karim mengatakan, mereka berada di situ karena tidak ada jaminan masa depan bila terus tinggal di rumah.

"Orang-orang tersisa yang mau merawat anak anak ini lebih memikirkan bagaimana mereka bisa bertahan hidup, soal pendidikan nomor kesekian," kata Asma.

Al-Moussawi, geolog yang beralih menjadi politisi, mengaku kewalahan dengan permintaan bantuan, termasuk 448 surat yang dikirimkan ke kantornya baru-baru ini dalam sebuah kantong plastik dari kawasan Syiah, Diwaniyah. "Tidak ada satu pun strategi. Kalau pun ada strategi untuk mengatasi masalah sosial ini adalah untuk kaum perempuan, bukan anak-anak," katanya.

Ia sekarang sedang mengajukan program berbiaya 1 juta dolar (sekitar Rp 9 miliar). Jumlah yang sangat kecil bagi negara kaya minyak seperti Irak yang anggaran belanjanya mencapai 48 miliar dolar AS. Program itu untuk memberikan pendidikan keterampilan bagi para janda dan meningkatkan pendapatan mereka. Sayangnya kabinet menolak program itu.

Umm Hiba (38) ibu dua anak yang tinggal di utara Baghdad menyalahkan diri sendiri atas kematian sang suami. Waktu itu, 27 Januari 2007, ia menyuruh suaminya ke pasar membeli yogurt untuk makan malam yang sedang dimasaknya. Sebuah mortir mengakhiri hidupnya.

"Itu salah saya. Kalau saya tidak menyuruhnya, dia pasti masih hidup bersama anak-anak," katanya sambil menangis dan menggendong anak laki-lakinya yang baru berusia 2 tahun.

Bersama anak perempuannya yang berusia 7 tahun, mereka tinggal di kamar belakang sebuah rumah. Di rumah itu ia tinggal juga ibu mertua yang buta dan keluarga lain. Ia membangun sebuah kamar mandi dan dapur darurat di situ.

Keluarga dan tetangganya mengumpulkan uang untuk biaya pemakaman suaminya. Namun ia terpaksa menjual furnitur untuk membeli domba untuk kurban peringatan satu tahun kematian laki-laki itu. Harga domba untuk menjalankan tradisi itu tidak cukup dibeli dengan uang pensiunnya yang cuma 62 dolar per bulan.

Umm Hiba mengaku selalu gagal mendapat pekerjaan. Setiap lamaran kerja selalu berakhir dengan penolakan. Sebenarnya ia masih bisa bekerja sebagai tukang bersih-bersih di sekolah. Namun ia ogah. "Saya punya ijazah SMA. Malu kan kerja seperti itu," katanya.

Uang pensiun itu semakin lama makin tidak bisa mencukupi untuk membeli makanan dan pakaian yang harganya terus naik. Di Irak semuanya mahal, kecuali nyawa manusia yang sangat murah," katanya.

Sebagai perbandingan, ketika Saddam masih berkuasa, janda korban perang akan mendapat jatah tanah, biaya pemakaman dan uang pensiun yang cukup.
Suami Jalila Hasan, Kadhum Mohammed berusia 29 tahun waktu ia tewas dalam perang Iran-Irak. Waktu itu Jalila masih berusia 17 tahun dan mendapatkan pensiun. Bahkan pemerintah memberinya pilihan pesangon, mobil atau uang tunai dengan jumlah setara. Jalila memilih yang kedua. "Dibanding sekarang, dulu kami lebih diperlakukan lebih baik. Tidak dibiarkan dalam kemelaratan," katanya.

Jalila yang sekarang tinggal bersama ibunya di Sadr City masih mendapatkan pensiun 80 dolar per bulan, tetapi nilainya sekarang sudah merosot jauh.

Afifa Hussein ditinggalkan sang suami Uraibi Hamid (58) yang tewas ditembak orang tak dikenal 14 Juli lalu di Samara. Tinggallah sekarang Afifa dengan delapan anaknya. Ia harus berjuang merawat dua putranya yang cacat dan seorang putrinya yang sakit-sakitan. Untuk mendapatkan uang tambahan bagi keluarganya, putranya yang berusia 19 tahun menjadi sopir taksi, sebuah profesi yang amat berbahaya di Irak sekarang.

Seorang putrinya putus sekolah karena tidak ada biaya, sedangkan satu putra lainnya yang trauma keluar dari rumah itu dan tinggal bersama keluarga di tempat lain.

Kisah memilukan lain meluncur dari mulut Badriyah Hamid (40), perempuan Syiah dengan 10 anak. Ia bekerja hingga larut malam di sebuah sekolah di desa Rashidiyah yang didominasi warga Sunni pada 23 Mei 2007. Saat itu ia mendengar suaminya, Fadhil Jafar, tewas ditembak dan mayatnya dibuang di pinggir jalan.

"Saya lari ke tempa itu bersama semua anak saya, kami memeluk mayatnya. Dia ditembak enam kali di punggung dan kepalanya," kata Badriyah.

Pembunuhan itu membuat salah satu putranya menderita amnesia, tidak bisa lagi membaca dan menulis, sehingga dikeluarkan dari sekolah. Namun sebagai keturunan Kurdi yang tangguh, Badriyah tidak menyerah begitu saja pada keadaan.

Lalu ia mengajak seluruh keluarganya pindah ke rumah keluarga suaminya. Namun ia kemudian khawatir anak-anak perempuannya akan dipaksa kawin dengan anak laki-laki keluarga itu. Jadi dengan uang sumbangan para tetangga ia pindah dari situ ke sebuah rumah dua kamar bersama anak-anaknya.

Untuk menyambung hidup, ia kadang-kadang mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan, namun tetap saja uang yang dihasilkan tidak cukup. Ia khawatir, tanpa suami, anak-anaknya menjadi tidak terkendali, misalnya menjadi pengedar narkoba atau pengaruh buruk lainnya.

"Suami saya adalah segalanya dalam hidup saya. Tanpa dia, hidup ini terasa sangat sulit, karena tidak ada yang bisa membantu dan tidak ada yang bisa mengisi celah yang ditinggalkannya. Di samping harus mengatasi persoalan keuangan, saya juga harus menjaga moral anak-anak saya dan melindungi mereka dari lingkungan yang jahat," kata Badriyah.

Kisah Masya, Jalila, Afifa dan Badriyah secara total mengubah gambaran Irak sebagai negeri indah yang digambarkan dalam Kisah 1001 Malam. Kini Irak menjadi negeri sejuta janda dengan berjuta-juta anak yang tidak jelas masa depannya. Kalau saja perang berakhir, belum tentu penderitaan para janda ini turut berakhir.(AP)

Benang Merah Itu Telah Terputus...

2008-04-04T21:21:00.000+07:00

KOMPAS/AGUS MULYADI / Kompas Images
Ribuan TKI bermasalah di Malaysia mendatangi Gedung KBRI di Kuala Lumpur, awal November 2004. Ini sebagai buntut penertiban pekerja asal Indonesia di Malaysia.

Jumat, 4 April 2008 | 01:07 WIB

Oleh Khairina

Terang Bulan terang di kali

Buaya timbul disangka mati

Jangan percaya mulut lelaki

Berani sumpah tapi takut mati...

Lagu Terang Bulan sempat sangat populer di Indonesia pada tahun 1937-1938, saat film berjudul Terang Boelan ”meledak”. Film yang ditangani Albert Balink dan wartawan Indonesia, Saroen, itu terkenal di seluruh Nusantara, bahkan sampai Singapura dan Tanah Semenanjung.

Inilah film pertama yang ”suaranya” sempurna. Hingga beberapa puluh tahun kemudian, lagu fenomenal itu masih dinyanyikan di sekolah-sekolah. Lagu itu baru berhenti diputar pada tahun 1957 saat Malaysia mendengungkan lirik lagu Terang Bulan sebagai lagu kebangsaan mereka.

Begitu pun lagu klasik Melayu lain, macam Dondang Sayang, yang sangat akrab di telinga masyarakat Melayu di Nusantara dan di Tanah Semenanjung (baca: Malaysia). Atau lagu-lagu dan film yang mengetengahkan sosok P Ramlee sebagai seniman Melayu dari Pulau Pinang—baik sebagai penyanyi maupun aktor— yang hingga akhir 1960-an masih digemari di kedua negara. Film Bujang Lapuk (sekadar menyebut satu di antara puluhan film komedi yang dibintangi P Ramlee) begitu populer di kedua negara.

Beberapa contoh kecil ini hanya untuk menggambarkan betapa dekatnya hubungan Indonesia dan Malaysia pada saat itu.

Mukhlis PaEni, Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Pranata Sosial, mengatakan bahwa saat itu hubungan budaya antarkedua negara begitu cair. Orang Indonesia akan merasa bangga saat lagu atau kesenian miliknya dimainkan negara tetangga.

Saking dekatnya hubungan Indonesia-Malaysia, kata Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia ini, bangsa Malaysia dianggap sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Dalam beberapa hal orang-orang Melayu ditolong oleh orang Indonesia. Pada era 1960-an, misalnya, guru-guru dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk mengangkat marwah dan harkat bangsa Melayu.

”Pemahaman seperti itu (bahwa Malaysia bagian dari Indonesia) sangat kental dalam pikiran orang Malaysia dan pikiran orang Indonesia,” kata Mukhlis.

Kenyataan ini juga diakui Datuk Zainal Kling dari Universitas Malaya, Malaysia. Bahkan, hingga kini pun begitu banyak orang Melayu-Malaysia yang masih memiliki kerabat di Indonesia. Tak terbilang pula tokoh-tokoh Melayu di Tanah Semenanjung yang terus menelusuri jejak masa silam ”pupu-poyang” mereka yang berasal dari Nusantara.

”Secara pribadi, saya sendiri amat merasakan kemesraan tentang Indonesia itu sejak kecil di kampung. Meskipun pada waktu itu kampung saya di wilayah Naning, Melaka—yang berpegang pada sistem adat perpatih (matrilineal), tapi sudah sering sekali mendengar nama-nama kelompok ”asing” seperti ”orang Jawa”, ”orang Minangkabau”, ”orang Mandailing”, atau ”orang Aceh”. Namun, ”keasingan” itu tidak sedikit pun membedakan mereka dari kelompok Melayu,” tutur Datuk Zainal Kling.

Bahkan, semasa kecil ia mengaku kerap berinteraksi dengan amat mesra dengan orang-orang ”asing” tersebut. Ia pun suka mendengar cerita atau kisah pelayaran para tetangga ”asing” dari Minangkabau yang juga mereka panggil datuk atau nenek.

”Sudah jadi kegemaran kami pula membeli lemang (ketan yang biasanya dimasak di bumbung bambu) dari Bang Leman, orang Jawa yang kawin dengan Cik Som, gadis Minang itu. Sesekali nenek kami membuka kisah sejarahnya tentang bapaknya dari tanah Mandailing, yang sudah meninggalkan kampung kami untuk pulang ke Sumatera,” ujar Datuk Zainal Kling berkisah.

Tautan budaya dan sejarah

Hubungan mesra itu tak lepas dari sejarah yang menautkan kedua bangsa. Kerajaan dan kesultanan di Malaysia banyak yang berhubungan erat dengan kesultanan yang ada di Indonesia. Negeri Sembilan, misalnya, erat kaitannya dengan Minangkabau karena Raja Negeri Sembilan berinduk ke Pagarruyung.

Selangor atau Pahang terkait erat dengan Sulawesi Selatan karena Sultan Johor adalah keturunan Kesultanan Bugis. Demikian juga Kesultanan Melaka yang merupakan keturunan dari Raja Parameswara. Cikal-bakal pendiri imperium Melaka ini datang dari Bukit Siguntang (baca: Palembang). Adapun Perak dan Kedah sangat erat hubungannya dengan Aceh.

Apalagi ketika pada tahun 1911 Melaka jatuh ke tangan Portugis. Meski pusat kekuasaan orang- orang Melayu berpindah ke Johor, dan setelah itu berganti-ganti ke Bintan-Lingga-Johor-Penyengat, namun tidak sedikit di antara bangsawan Melaka yang eksodus dan tinggal di Indonesia. Bahkan, ada yang kemudian menetap di Buton, Ternate, Makassar, atau Sumbawa. Tidak heran pula bila hampir semua tradisi Nusantara di Indonesia Timur sangat kental dipengaruhi tradisi Melayu-Melaka dan Melayu-Johor.

Sayangnya, hubungan yang mesra itu terkikis 30 tahun terakhir.

Menurut Mukhlis PaEni, selama 30 tahun terakhir kedua negara sibuk memikirkan urusan ekonomi. Malaysia gencar membangun kebun kelapa sawit dan industri, sementara Indonesia membangun kilang-kilang minyak dan lainnya.

”Akibatnya, pertautan-pertautan budaya yang menyangkut hati nurani itu tidak muncul. Yang diurus kedua belah pihak lebih tertuju pada masalah ekonomi,” kata Mukhlis.

Saat resesi ekonomi mendera, Malaysia berhasil selamat, sementara Indonesia masih juga megap-megap sehingga banyak orang Indonesia terpaksa ”melarikan diri” ke Malaysia. Saat itulah muncul berbagai konflik, termasuk konflik budaya.

Generasi muda Malaysia yang tidak mengetahui asal-usul bangsanya hanya mengenal Indonesia sebagai ”Indon” yang berkonotasi negatif. Sebaliknya, generasi muda Indonesia hanya mengenal Malaysia sebagai bangsa yang arogan. Benang merah antarkedua negara itulah yang kini terputus.

Ketegangan yang sempat muncul akibat klaim Malaysia atas sejumlah produk budaya yang juga dimiliki Indonesia sebetulnya tak perlu terjadi bila kedua pihak memahami betul sejarah tentang asal-usul kedua bangsa. Apalagi bila mengacu semangat yang disuarakan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan kebudayaan PBB) bahwa setiap negara di dunia berhak mengajukan mata-mata budaya untuk dilestarikan.

”Jadi, misalnya, suatu mata budaya dimiliki oleh beberapa negara, maka mata budaya itu berhak dilindungi tersendiri dan bersama-sama. Dengan begitu tidak ada lagi yang mengatakan engkau yang lebih tua dan aku yang lebih muda. Semua negara yang memiliki mata budaya yang sama berhak mengajukan itu sebagai warisan yang harus diselamatkan,” ujar Mukhlis.

Itu sebabnya, menurut Mukhlis, sebenarnya tidak ada masalah berarti antara Indonesia-Malaysia. ”Konflik” budaya yang beberapa waktu lalu digembor-gemborkan, kata Mukhlis, adalah bagian dari politik.

Komoditas ekonomi

Sedikit berbeda dengan Mukhlis, Al azhar—budayawan Melayu dari Riau yang sehari-hari mengelola Yayasan Bandar Seni Raja Ali Haji di Pekanbaru— menganggap konflik budaya terjadi karena karya-karya budaya mengalami komodifikasi. Budaya dijadikan sebagai komoditas ekonomi. Malaysia, kata Al azhar, mampu mengemas ulang bentuk budaya yang ada dan menjadikannya komoditas untuk dijual.

Dia mencontohkan, dalam konteks Melayu-Riau, kultur yang ada di Riau sama persis dengan yang ada di Malaysia. Namun, Malaysia mengalami modernisasi yang cepat. ”Jadi, kalau mau melihat Melayu yang asli sudah susah mencarinya di Malaysia,” kata Al azhar.

Itu sebabnya, untuk mengonstruksi Melayu dan kemelayuan, Malaysia mencari sumber-sumber yang mungkin untuk memperkuat eksistensi kemelayuan di negara itu. Sumber terdekat yang seagama, sebahasa, dan seadat adalah Riau yang perkembangan kebudayaannya relatif lambat.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia sendiri tidak pernah serius memelihara kebudayaan Indonesia. Negara, kata Al azhar, bahkan menzalimi bentuk-bentuk kebudayaan dan mengobok-obok sarangnya. Dia mencontohkan hancurnya budaya yang menyatu dengan alam dan lingkungan sungai akibat hancurnya alam. Kebudayaan itu pada akhirnya juga ikut sekarat.

”Ada paradoks antara yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Di sini, kata dan laku adalah dua hal yang berbeda,” ujarnya. (ken)

Indonesia-Malaysia di Persimpangan Jalan

2008-04-04T21:20:00.000+07:00

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO / Kompas Images

Jumat, 4 April 2008 | 01:10 WIB

Sejumlah cerdik-cendekia dari Tanah Semenanjung (baca: Malaysia) mengaku heran mengapa orang-orang Indonesia begitu marah dan naik pitam disebut ”Indon”. Bagi mereka, ”Indon” sekadar akronim. Tanpa pretensi, sebagaimana ungkapan Bangla untuk orang-orang Banglades, Viet untuk orang Vietnam, atau Thai bagi orang-orang dari Thailand.

"Sungguh, tak ada niat untuk merendahkan,” kata Profesor Madya Datuk Zainal Abidin Borhan dari Akademi Pengkajian Melayu, Universitas Malaya.

Hanya saja, dalam dialog budaya Indonesia-Malaysia di Jakarta, beberapa waktu lalu, penjelasan yang didedahkan oleh para cerdik-cendekia dari Tanah Semenanjung tersebut lebih bersifat pembelaan diri. Hanya semacam apologi. Alhasil, yang muncul ke permukaan justru terkesan sebagai langkah (baca: strategi) menghindar dari persoalan, tanpa upaya untuk memahami hakikat terdalam dari ”kemarahan” orang-orang Indonesia atas penyebutan ”Indon” itu sendiri.

Untung ada Taufik Abdullah. Sejarawan-budayawan yang juga mantan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mencoba meletakkan duduk masalahnya dari perspektif kesejarahan. Di depan forum itu ia bukan saja ber-”kisah” tentang pengalaman kolektif kedua bangsa serumpun ini, tetapi juga memberi perspektif kepada para sejawatnya dari Malaysia tentang makna kesejatian di balik penabalan nama ”Indonesia” bagi negara bekas jajahan Belanda ini. Indonesia sebagai label bangsa adalah sebuah keniscayaan.

Bahwa, kata Taufik Abdullah, rekonstruksi kritis dari sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia—yang semula tak lebih dari kesatuan-kesatuan etnis yang hanya diikat oleh kepentingan dagang dan politik, kesamaan pokok-pokok aspek kultural, serta pengalaman sejarah, dan akhirnya menjadi sebuah bangsa—merupakan pengetahuan yang selalu dipupuk dan dipelihara. Dari sini lalu muncul kesadaran kebangsaan, nasionalisme, yang melampaui batas-batas etnis dan daerah.

Dalam struktur pengetahuan ini pula ditunjukkan bagaimana sebuah nama yang melingkupi semua anak bangsa akhirnya harus ditemukan. Nama Indonesia yang diambil dari konsep antropologi yang diperkenalkan ilmuwan Inggris, Earl dan Logan—tetapi dipopulerkan oleh Afdolf Bastian, seorang ilmuwan Jerman—pun mulai digunakan oleh Bung Hatta dan kawan-kawan pada 1924. Hebatnya, nama yang memicu semangat kebangsaan ini dicuatkan tidak di ”kampung halaman” mereka yang kala itu masih bernama Hindia Belanda, tetapi justru di jantung negeri penjajahnya: Amsterdam!

”Bagi kami, Indonesia adalah suatu pernyataan dari tujuan politik karena nama ini adalah simbol tanah air di masa depan,” kata Bung Hatta. Sebelumnya, Bung Hata bersama segelintir pemuda yang sedang belajar di Negeri Belanda mengganti nama organisasi mahasiswa yang mereka dirikan dari Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia).

Nama ”Indonesia” kemudian dikukuhkan sebagai nama bangsa dan tanah air lewat Kongres Pemuda Indonesia II pada 28 Oktober 1928. Sejak itu pula, bukan saja gerakan nasionalisme semakin memiliki bentuk yang jelas, pengakuan nama ”Indonesia” sebagai pengganti Hindia Belanda dan inlanders pun mulai diperjuangkan.

Sejarah Indonesia pun mencatat itu semua dengan tinta emas. Dalam perjuangan itu ratusan nasionalis yang sempat dipenjara, dibuang ke berbagai daerah terpencil, serta tak terhitung jumlah pejuang yang tewas dalam perang kemerdekaan.

”Karena itu, mestikah diherankan kalau orang Indonesia— setidaknya yang agak terpelajar—dengan mudah akan tersinggung terhadap ucapan ’Indon’; meskipun mungkin maksudnya tidak merendahkan atau hanya kebiasaan semata. Soalnya ialah ’Indonesia’ disadari benar sebagai simbol dari cita-cita yang diperjuangkan dengan darah dan air mata,” papar Taufik.

Batu sandungan

Gugatan atas penabalan istilah ”Indon” oleh Malaysia terhadap orang-orang Indonesia, terutama mereka yang datang ke negeri jiran tersebut, hanyalah satu dari sekian banyak kerikil yang menjadi batu sandungan hubungan kedua negara. Persoalan seputar penanganan tenaga kerja Indonesia alias TKI di sana, masalah perbatasan, hingga klaim atas produk budaya yang memiliki banyak persamaan juga jadi masalah tersendiri dalam kehidupan antarbangsa serumpun ini.

Pengakuan Malaysia sebagai ”adik” atas Indonesia sebagai ”abang” tidak serta-merta memuluskan hubungan kekerabatan yang sudah terjalin berabad-abad lampau. Berbagai upaya yang dilakukan kedua pihak untuk meredam ”silang-sengketa” itu—dalam kasus terakhir terutama dipicu lepasnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dari tangan Indonesia dan beralih ke Malaysia—sejauh ini baru bisa meredakan aksi-aksi bersifat frontal.

Berbagai forum dialog antarbangsa, ”pembangunan jembatan budaya” melalui pentas kesenian oleh institusi resmi pemerintahan, hingga pertemuan-pertemuan informal antarindividu di bidang kebudayaan memang terus mewarnai jalinan kekerabatan antarnegara serumpun ini.

Musisi-musisi dari Indonesia masih saja laku berpentas di negeri jiran tersebut. Begitu pun sebaliknya. Cukup banyak penyanyi Malaysia—taruhlah seperti Siti Nurhaliza, Amy Search, atau Anita Sarawak pada dekade lalu—yang sempat meroket namanya di Indonesia lewat sederetan lagu-lagu mereka. Jauh ke belakang lagi, nama aktor-penyanyi P Ramlee pun begitu akrab bagi kalangan masyarakat Melayu di Kepulauan Nusantara pada beberapa dekade lalu.

Bahkan, Indonesia dan Malaysia (belakangan juga melibatkan Brunei Darussalam) sudah menjalin kerja sama di bidang kebahasaan sejak 1972. Dengan titik berat pada penyamaan ejaan bahasa Melayu/Indonesia di kedua negara, serta ”menciptakan” istilah-istilah di bidang keilmuan, upaya untuk menjadikan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa internasional terus dipupuk.

Lewat lembaga kerja sama yang kemudian dinamakan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) itu, sedikitnya 270.000 istilah keilmuan sudah disepakati. Hanya saja, upaya penyamaan ejaan dan ”penciptaan” istilah-istilah keilmuan itu praktis tak bergaung. Kenyataannya di setiap negara aspek kebahasaan dan peristilahan berkembang dengan arahnya sendiri.

Boleh jadi betul sinyalemen Tan Sri Dato’ Ismail Hussein, tokoh Melayu dari Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena). Katanya, walaupun kedua bangsa ini telah 50 atau 60 tahun merdeka, tetapi masing-masing masih hidup dalam semangat nasionalisme yang kental.

”Demi dan atas nama nasionalisme kita membina wilayah sendiri dengan identitas sendiri. Negara-negara jiran lalu dilihat sebagai saingan, dan saingan itu menjadi sangat rumit apabila kita adalah sekeluarga, yang mewarisi banyak persamaan, terutama dari masa lampau,” ujar Tan Sri.

Padahal, kedua negara memiliki sejarah panjang sebagai bangsa serumpun. Adalah Raja Parameswara, atau kerap disebut sebagai Iskandar Syah (dalam kitab Sejarah Melayu disebut-sebut juga nama Sang Nila Utama), yang merupakan cikal bakal raja-raja Melayu. Parameswara adalah raja dari masa-masa akhir Sriwijaya yang hijrah dari Bukit Siguntang (baca: Palembang) dan membangun imperium di Melaka—setelah sebelumnya singgah selama beberapa tahun di Tumasik (Singapura)—pada akhir abad ke-14.

Dalam perkembangan lain, orang-orang Minangkabau menjelajah hingga menjadi raja di Negeri Sembilan, kelompok Bugis bertakhta di Johor, sementara orang Aceh banyak bermukim di Kedah dan Perak. Anak-cucu para perantau dari Kepulauan Nusantara ini lalu menetap dan menjadikan kawasan Tanah Semenanjung sebagai ”negeri baru” mereka, dan menjadi negara sendiri setelah setiap wilayah lepas dari cengkeraman pejajah: Inggris dan Belanda.

Hubungan sebagai bangsa serumpun itu terus dipupuk. Politik ”konfrontasi” pada era Presiden Sukarno pada 1960-an tak membuat kekerabatan itu hancur. Karya-karya sastra Indonesia masih jadi bacaan wajib di sekolah-sekolah di Tanah Semenanjung, juga di Sabah dan Sarawak. Guru-guru dari Indonesia pun didatangkan ke Malaysia.

Akan tetapi, sebagaimana diungkapkan Datuk Zainal Kling, guru besar dari Universitas Malaya, Malaysia, perkembangan politik dan hubungan kritikal antarnegara kemudian mematikan kemesraan itu. Keserumpunan berangsur-angsur berubah menjadi sekadar ungkapan. Masing-masing berjalan dengan ide dan semangat yang, kalau tak boleh dibilang berseberangan, tak saling mendukung.

Padahal, meminjam pernyataan Tan Sri Dato’ Ismail Hussein, ”Kalau saja Indonesia dan Malaysia ”digabungkan” tentulah merupakan dataran tamadun Melayu yang utama di Asia Tenggara. Malah bukan tidak mungkin di dunia!” (ken)

Bush, Ukraina, dan NATO

2008-04-04T21:05:00.000+07:00

Dalam KTT Pakta Pertahanan Atlantik Utara, Presiden AS George Bush menekan anggota lain untuk mengundang Ukraina dan Georgia sebagai anggota baru.

Namun, prakarsa Presiden Bush dalam Konferensi Tingkat Tinggi di Bucharest, Romania, Rabu, tidak mendapat dukungan dari sekutu dekatnya, Jerman dan Perancis. Langkah Bush dikhawatirkan bisa membuat Rusia makin kuat memprotes rencana penggelaran sistem rudal NATO di Eropa Timur.

Orang mungkin bertanya, apa motif Bush mendesakkan keanggotaan Ukraina dan Georgia dalam NATO? Satu hal yang perlu kita ingat, KTT NATO kali ini adalah yang terakhir yang dihadiri Bush sebagai presiden AS. Mungkin ia ingin dikenang sebagai tokoh yang meninggalkan warisan penting bagi persekutuan yang berdiri tahun 1949 ini. Mungkin pula ia ingin dikenang sebagai tokoh penting oleh rakyat Ukraina dan Georgia.

Akan tetapi, tentangan terhadap ide Bush itu makin banyak karena pandangan Jerman dan Perancis yang menentang lalu diikuti Italia, Hongaria, dan negara Benelux. Hanya saja, para sekutu ini ingin menemukan jalan tengah yang enak baik bagi Bush maupun kedua negara sempalan Uni Soviet di atas. Sementara Bush sendiri menyadari keinginannya sulit diwujudkan.

Di luar itu, NATO tak menemui kesulitan ketika mengajukan undangan kepada Kroasia dan Albania untuk bergabung dengan persekutuan. Agenda lain yang dilakukan adalah mengubah pandangan Yunani yang masih menentang prakarsa mengundang Macedonia untuk menjadi anggota.

KTT kali ini juga dimanfaatkan Bush untuk kembali mengulangi peringatannya, bahwa ancaman teroris merupakan ancaman nyata, sehingga mengalahkannya harus merupakan prioritas utama NATO. Namun bisa dicatat, meski hal itu prioritas utama Bush, bagi sebagian anggota lainnya isu tersebut bukan prioritas.

Seiring dengan peringatan terhadap ancaman terorisme inilah Bush menilai, revolusi demokratis di Ukraina dan Georgia patut direspons, yaitu dengan menawarkan kepada mereka masuk ke dalam Membership Action Plan (MAP), yakni satu proses untuk mempersiapkan keduanya menjadi anggota penuh.

Sementara Jerman dan Perancis menganggap Ukraina dan Georgia belum cukup stabil, dan mengundangnya menjadi anggota hanya akan memicu reaksi Rusia yang tidak perlu. Namun juga bisa dikemukakan bahwa tidak semua sepandangan dengan Jerman dan Perancis. Harus diakui, keinginan Bush memang telah memicu perdebatan hangat, yang hasil akhirnya akan menentukan apa yang ia wariskan (legacy) bagi NATO, tetapi sekaligus juga sosok diplomasi AS di dalam NATO.

UMNO

2008-04-02T16:22:00.000+07:00

Isu Perpecahan Menajam
Mahathir Kembali Desak PM Badawi Mundur

Rabu, 2 April 2008 | 00:43 WIB

Kuala Lumpur, Selasa - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, Selasa (1/4), mengajak anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO untuk mendesak PM Abdullah Badawi mundur. Seruan Mahathir semakin menegaskan perpecahan di tubuh UMNO pascapemilu 8 Maret.

Di hadapan sekitar 2.000 pendukung UMNO yang bertemu di sebuah hotel di Kuala Lumpur, Mahathir kembali mendesak Badawi untuk mundur. ”Saya meminta dia mundur. Orang lain tentu sudah mundur, tetapi dia tidak. Jika dia menunggu hingga partai ini hancur total, sia-sia saja,” katanya.

Mahathir pernah menyerukan tuntutan serupa sesaat setelah koalisi berkuasa Barisan Nasional (BN) kehilangan kursi mayoritas di parlemen pada pemilu 8 Maret. Namun, Badawi bersikukuh untuk bertahan.

Mahathir menuding Badawi gagal memberantas korupsi dan nepotisme yang merajalela di Malaysia. Dia merujuk pada menantu Badawi, Khairi Jamaluddin, yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan Badawi.

Seruan Mahathir diulangi putranya, Mukhriz Mahathir. Dia menyerukan agar anggota UMNO berani berbicara dan tidak terintimidasi.

”Jangan takut jika kalian mencintai negara ini. Bicaralah. Kita telah sampai di persimpangan. Ada yang salah dengan kepemimpinan kita, yaitu Abdullah Badawi,” kata Mukhriz.

Pertemuan di hotel di Kuala Lumpur tersebut semula bertujuan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai BN pada pemilu parlemen. Selain kehilangan mayoritas dua pertiga kursi, BN juga kehilangan kendali atas lima negara bagian. Ini merupakan hasil terburuk sepanjang sejarah kepemimpinan BN sejak tahun 1957.

Namun, evaluasi hasil pemilu itu berubah menjadi ajang terbuka untuk mengkritik Badawi dan meminta dia mundur. Salah satu orang dekat Badawi, Mohamad Khir Toyo, mengatakan, mundurnya Badawi bukan jawaban atas persoalan yang sedang dialami UMNO.

Sebelum seruan agar Badawi mundur kembali merebak, pendukung UMNO terpecah mengenai usulan jadwal pemilihan presiden partai. Badawi menunda jadwal pemilihan yang seharusnya pada bulan Agustus menjadi Desember. Para pengamat mengatakan, Badawi mencoba membeli waktu.

Mundurnya beberapa wakil menteri dari kabinet baru Badawi juga memunculkan spekulasi perpecahan di tubuh UMNO.

Saat isu perpecahan gencar menerpa UMNO, oposisi Malaysia justru memantapkan persatuan mereka. Tiga partai oposisi, yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Aksi Demokratik (DAP), Selasa, meresmikan koalisi di bawah nama Pakta Rakyat.

”Jika ada perbedaan, kami akan mencoba menghormati perbedaan itu,” kata Pemimpin PAS Hadi Awang. (ap/afp/reuters/fro)

Malaysia Kini & Peluang Anwar Ibrahim

2008-04-02T08:08:00.000+07:00

JAKARTA - Pemilu Malaysia baru saja digelar 8 Maret lalu. Hasilnya, Barisan Nasional (BN) mengalami keterpurukan terparah sejak 50 tahun berkuasa. Koalisi BN kehilangan mayoritas 2/3 kursi di parlemen serta harus rela melepaskan lima dari 13 negara bagian yang direbut partai-partai oposisi.

Pemilu yang digelar Maret lalu dilakukan setelah Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan digelarnya pesta demokrasi itu lebih awal. Langkah ini tampaknya ditempuh agar tokoh oposisi Anwar Ibrahim tak bisa ikut serta mencalonkan diri dalam pemilu. Sebab, masa iddah politik Anwar baru akan berakhir 12 April.

Bagaimana peta politik di Malaysia pasca-pemilu dan bagaimana peluang kelompok oposisi untuk merebut kekuasaan dari BN yang dimotori UMNO? Berikut petikan dialog okezone dengan Presiden Teras Mohd Azmi Abdul Hamid, lembaga yang konsern pada pemberdayaan kebangsaan dan keumatan di Malaysia.

Wawancara dilakukan di sebuah restoran di bilangan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2008) malam. Cikgu Azmi, sapaan akrab Mohd Azmi Abdul Hamid, tampil bersarung, berbaju koko putih khas Melayu, dan berpeci hitam. Wawancara dilakukan hampir selama dua jam.

Hasil pemilu 8 Maret lalu sangat mengejutkan hasilnya. Faktor apa saja yang menyebabkan kekalahan koalisi BN?

Kali ini BN memang tidak mendapatkan 2/3 kekuasaannya. Mereka memang masih berkuasa secara nasional, namun mereka mengalami kekalahan telak di 5 negara bagian, yaitu Kedah, Kelantan, Perak, Penang, dan Selangor, juga di wilayah persekutuan.

Ini suatu kejutan yang tidak disangka. Sebelumnya, dalam kampanye Barisan nasional, mereka optimistis hasilnya positif. Tapi ternyata, keresahan masyarakat sejak 2004, seperti kasus korupsi yang besar dan tidak diambil tindakan, juga kepincangan di institusi kehakiman, dan beberapa situasi harian di mana kriminalitas meningkat dan biaya hidup semakin tinggi, tidak mendapatkan perhatian dan berakhir pada sokongan kepada oposisi.

Yang paling berpengaruh dan menimbulkan kekecewaan di masyarakat adalah adanya manipulasi surat suara.

Ada demokrasi yang tidak bersih, dibuktikan oleh beberapa kelompok dan juga oposisi. Ada pula proyek mega yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti south economy coridor di Johor, north economy coridor, dan juga east economy coridor. Semuanya tidak memberi benefit kepada masyarakat.

Terakhir, kebangkitan orang-orang India yang dimotori Hindraf, dan itu dihadapi pemerintah dengan represif. Sama halnya dengan orang China yang menghadapi kekecewaan ekonomi.

Keadaan politik saat ini merupakan gambaran protes, tidak hanya dari oposisi, tetapi juga dari internal UMNO, MCI, dan MIC. Ada perubahan sikap dan berbentuk amarah terhadap Badawi. Juga kekecewaan terhadap peran menantu Badawi yang mengatur calon-calon di Barisan Nasional, meski itu belakangan dibantah oleh Badawi.

Dengan konfigurasi demikian, apa implikasinya bagi perjalanan politik Malaysia?

Kita akan lihat sesuatu yang berbeda. Lima negeri sudah direbut. 82 kursi di parlemen sudah direbut. Itu akan menjadikan debat di parlemen lebih tajam. Apabila BN tidak mendapatkan 2/3 suara, maka mereka tidak bsa meloloskan UU atau mengamandemen perundang-uindangan dengan mudah.

Keadaan tentu kini lebih sukar bagi BN.

Beberapa menteri senior tidak dimasukkan lagi dalam kabinet oleh Badawi. Apa implikasinya bagi UMNO dan koalisi BN?

Ini akan berlaku konflik di UMNO. Konflik akan semakin meluas, termasuk adanya penggembosan dari dalam. Saat ini ada perebutan di dalam UMNO. Ada pula suara yang meminta Badawi resign.

Suara UMNO semakin tidak dihormati. Kita ambil contoh Badawi. Dia di negerinya sendiri tidak dihargai, terbukti dengan kekalahan yang dialaminya. Negerinya sendiri ternyata sudah diambil oposisi.

Seperti diketahui, Badawi antara lain mencopot Menteri Perdagangan Rafidah Aziz yang telah menjabat selama 30 tahun dan Sekjen United Malays National Organization (UMNO) yang juga mantan Menteri Perumahan Mohammed Radzi Sheikh Ahmad.

Adanya klaim terjadinya pembelotan dari BN ke Barisan Alternatif (BA) yang dipimpin mantan Deputi Perdana Menteri Anwar Ibrahim?

Itu belum pasti. Tapi di kalangan mereka yang berkomunikasi dengan Anwar sudah ramai mengenai kabar pembelotan itu. Namun hingga kini apakah pembelotan akan berlaku, itu belum jelas. Yang pasti, confidence BN kini semakin mengecil.

Mengenai Peluang Anwar Ibrahim?

Kini Anwar menunggu masa iddah politiknya berakhir. Saat ini dia belum boleh bertanding di politik.

Sekarang ini ada kekosongan politik, dan selepas April, bila kekosongan masih ada, maka Anwar akan maju menjadi calon. Peluang dia besar untuk menjadi perdana menteri. Dia menargetkan 30 kursi yang cross over dari BN ke BA.

Untuk diketahui, saat ini, BA sudah menguasai 82 kursi dibanding BN yang mendapat 140 kursi. Ini artinya, dari jumlah 222 kursi parlemen, BA memerlukan 30 kursi saja lagi untuk mendapatkan mayoritas untuk melampaui kekuasaan BN di Malaysia. Jika suara 30 kursi itu diperoleh, maka BA akan menduduki 112 kursi dan BN 110 kursi.

Anwar pun dapat meminta istrinya, Wan Azizah Wan Ismail, dan anaknya, Nurul Izzah, yang pada pemilu menang untuk mundur. Jika keduanya mundur, maka kewajiban Komisi Pemilihan Umum Malaysia untuk melakukan pemilihan ulang, dan membuka peluang bagi Anwa masuk ke Dewan Rakyatr.

Apakah persoalan hukum yang menimpa Anwar beberapa waktu lalu tidak berpengaruh kepada dia untuk kembali berkiprah?

Yang pasti, semangat Anwar sangat kuat. Banyak orang non-Melayu seperti China dan India yang menyokong dia. Ini menarik. Mereka yang mendukung Anwar berprinsip asal jangan BN. Jadi dukungan terhadap dia sudah lintas-etnis.

Mengenai posisi raja pascapemilu?

Secara tradisi, biasanya memang raja mendukung BN. Tetapi sesudah pemilu, ada pemikiran kritis dari Raja Mizan dan raja-raja lain di beberapa kesultanan. Keadaan telah menggugah kuasa konstitusional mereka.

Coba keluar dari isu pemilu. Bagaimana dengan isu rasial yang menerpa Malaysia, seiring banyaknya pemberitaan dan membentuk stigma buruk bagi Malaysia?

Itu ada distorsi pemberitaan. Kalau dikatakan rasial dan diskriminatif itu tidak benar. Tidak seekstrim itu. Misal, soal tidak ada peluang orang India, itu tidak benar. Mereka bisa bikin sekolah, temple. Termasuk China. Mereka masih memegang perekonomian.

Yang benar adalah, faktanya orang elit di UMNO memperkaya diri sendiri. Ada juga elit China dan elit India yang memperkaya dri sendiri. Sehigga, kesannya ada diskriminasi secara ekonomi.

Selama ini ada abuse of power. Yang terjadi, elit China, elit Melayu, dan elit India yang mendapat bagian besar, sementara rakyat kecil dari etnis-etnis itu tidak mendapat apa-apa.

Bagaimana Anda memandang hubungan Indonesia dan Malaysia pada pemerintahan Badawi berikutnya?

Pak Lah (Badawi) itu tidak konsisten. Ketika komitmen dibuat, tidak berlaku. Jadi confidence antara negara tidak terjadi. Misalkan soal TKI, juga dengan isu-isu lainnya yang memicu ketegangan. Sampai ribut-ribut soal lagu.

Lagipula, hubungan Badawi dengan pemerintah Indonesia tidak serapat seperti Mahatir dengan Soeharto. Dia juga sepertinya tidak memiliki pemikiran yang otentik untuk menyelesaikan ini. Retorikanya ada, original thinkingnya saja yang lemah.

Apa yang harus dilakukan kedua pemerintahan?

Merapatkan secara kultural. Peran LSM antarkedua negara perlu ditingkatkan. Pertemuan elit politik. Kerja sama bilateral harus terus diupayakan, tidak hanya pada sektor formal saja, tetapi pada sektor informal juga.

Juga antara media RI dan Malaysia agar turut membantu terbangunnya dialog yang baik.

Cikgu Azmi dilahirkan di Kuala Trengganu, 3 April 1958. Beristri Masadah Sajadi, perempuan keturunan Kebumen, Jawa Tengah, yang dilahirkan di Malaysia. Dari perkawinanya, dia dikaruniai 7 anak.

Sehari-harinya, Cikgu juga bekerja sebagai Ketua Departemen Pendidikan Lembaga Konsumen Penang, Malaysia (Consumers Association of Penang). Dia adalah tokoh masyarakat yang cukup disegani di Malaysia. Lembaga yang dipimpinnya, Teras, bergerak melakukan advokasi dan perlawanan terhadap globalisasi. Cikgu Azmi juga merupakan penggiat di Citizen International. Dia memiliki pemikiran yang dekat dengan Anwar Ibrahim.

Kedatangan Cikgu Azmi ke Indonesia selama beberapa hari ini untuk menghadiri undangan sebagai pembicara yang digelar Center for Indonesian Reform (CIR). Selain Cikgu Azmi, CIR turut mengundang Prof Aymeric Chauprade dari the International College of Defense, Prancis.(jri)

UMNO Juga Turut Menantang Badawi

2008-04-01T19:42:00.000+07:00

AP PHOTO / Kompas Images

Abdullah Ahmad Badawi

Selasa, 1 April 2008 | 00:49 WIB

Kuala Lumpur, Senin - Posisi Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi semakin terpojok. Dua anggota kabinet, Senin (31/3), mendorong tuntutan dari para pembangkang partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) untuk menyelenggarakan pemilihan ketua UMNO secara terbuka.

Hal itu semakin menunjukkan lemahnya kepemimpinan PM Badawi setelah kehilangan banyak kursi pada pemilihan umum Malaysia 8 Maret lalu. Seruan agar Badawi mundur karena Barisan Nasional gagal mempertahankan perolehan suaranya semakin keras terdengar. Akan tetapi, sejauh ini Badawi tetap menegaskan akan memimpin Malaysia.

Muncul usulan agar sistem pemilihan ketua UMNO dilakukan secara terbuka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Internasional Muhyiddin Yassin dan Menteri Pendidikan Tinggi Khaled Nordin. Dengan sistem terbuka, siapa pun bisa mencalonkan diri sebagai calon ketua umum UMNO.

Wakil Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang juga Wakil Ketua Umum UMNO, mengatakan UMNO kemungkinan akan meninjau ulang sistem pemilihan ketua. Ini bertujuan untuk memperbolehkan sebuah pertarungan terbuka dalam memperebutkan kursi pemimpin tertinggi di UMNO.

”Tidak ada komitmen untuk menghapuskan sistem yang ada sekarang. Kami harus mendengar pandangan-pandangan anggota partai terlebih dahulu,” kata Najib. Ia mengatakan bahwa keputusan akhir akan dibuat oleh Dewan Tertinggi UMNO.

Menurut ketentuan di UMNO sekarang ini, seorang calon harus dinominasikan oleh minimal sebanyak 30 persen suara dari cabang-cabang partai. Ketentuan itu membuat siapa pun sulit untuk lolos nominasi jika tidak didukung oleh pemimpin partai.

Lebih sehat

Posisi ketua umum UMNO sangatlah strategis karena secara otomatis akan menjadi perdana menteri jika menang dalam pemilu. Muhyiddin yang saat ini juga menjabat Wakil Ketua Umum UMNO mengungkapkan, penerapan kuota untuk pencalonan merupakan sebuah budaya politik yang tidak sehat.

”Saya berharap dengan dihapuskannya ketentuan itu, partai di semua tingkatan akan mempunyai sistem pemilihan yang demokratis,” kata Muhyiddin.

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan sejumlah pemimpin UMNO lainnya telah meminta agar sistem yang ada sekarang diganti sehingga memungkinkan siapa saja untuk menantang Abdullah Badawi.

Badawi (68) telah mengklaim mendapat mandat meskipun menderita pengurangan suara yang tak terduga dalam pemilu lalu. Akan tetapi, kalangan pengamat menilai, dia hanya berusaha mengulur-ulur waktu.

Hamzah menantang

Anggota parlemen senior UMNO, Tengku Razaleigh Hamzah, mengungkapkan tekad untuk menantang kepemimpinan Badawi jika mendapatkan dukungan memadai. Sebagai partai paling dominan di koalisi Barisan Nasional, UMNO paling dipersalahkan atas hilangnya sepertiga kursi di parlemen dan kekalahan koalisi Barisan Nasional di lima negara bagian.

Jadwal pemilihan pemimpin tertinggi UMNO yang sebelumnya dijadwalkan pertengahan tahun ini telah diundur ke Desember 2008. Sistem kuota dukungan tersebut diperkenalkan Mahathir pada tahun 1987, setelah dia menang tipis atas rivalnya yang kemudian menjadi Menteri Keuangan, Razaleigh Hamzah.(AP/AFP/OKI)

Krisis Ekonomi Global

2008-04-01T19:37:00.000+07:00

Akhirnya AS Bersedia
Tata Lembaga Keuangan

Selasa, 1 April 2008 | 01:42 WIB

Washington, Senin - Pemerintah Amerika Serikat akhirnya bersedia mengatur kembali semua lembaga keuangan yang menjadi salah satu akar dari krisis keuangan global. Ini adalah sebuah kejutan mengingat Presiden AS George Walker Bush selama ini menolak seruan tersebut.

Tudingan yang diarahkan kepada Gedung Putih adalah peran lembaga keuangan tersebut sebagai penyumbang dana kampanye kepada politisi AS dengan imbalan agar lembaga keuangan tersebut tidak diatur ketat.

Keputusan baru Pemerintah AS itu soal pengaturan lembaga keuangan adalah yang pertama kali sejak krisis ekonomi terbesar dunia tahun 1929 yang dimulai di Amerika Serikat.

Pihak Jerman berkali-kali menyerukan agar lembaga keuangan AS dan global ditata kembali. Seruan itu juga disampaikan The Bank for International Settlement (BIS) yang berbasis di Basel, Swiss.

Pada pertemuan G-8 tahun lalu, topik pengaturan lembaga keuangan mental karena penolakan Inggris dan AS. Dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, awal 2008, George Soros menegaskan gejolak pasar keuangan global tidak akan bisa diatasi hanya dengan penurunan suku bunga atau penyuntikan dana-dana ke sistem perbankan global.

Menurut Soros, gejolak keuangan global terjadi karena aktivitas sektor keuangan yang begitu liar dan beroperasi di luar kendali. Terlalu banyak kepalsuan dalam laporan keuangan global, dan sangat marak praktik-praktik ”penipuan” yang akhirnya membuat banyak lembaga keuangan global terjerembab dalam kebangkrutan massal.

Pinjaman untuk spekulasi

Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah dimungkinkannya uang hasil pinjaman dari bank untuk dialokasikan ke investasi spekulatif, transaksi derivatif yang berisiko tinggi. Hal itu dimungkinkan karena lemahnya regulasi.

Para pengamat mengatakan, faktor itulah yang membuat AS sadar soal pentingnya pengaturan. Menkeu AS Henry Paulson membantah. ”Saya kira tidak tepat mengaitkan rencana pengaturan tersebut dengan krisis global,” kata Paulson.

Namun, krisis sektor perumahan di AS telah menjadi salah satu penyebab krisis keuangan global, yang sudah merembes ke penurunan perekonomian global. Terjadi kebangkrutan di sejumlah bank-bank besar Uni Eropa, bank-bank investasi AS seperti Goldman Sachs, Bear Stearns, dan lainnya.

Hal itu membuat lembaga keuangan tak mau menyalurkan kredit baru. Menurut mantan Gubernur Bank Sentral AS Alan Greenspan, faktor itu mempercepat ekonomi menuju resesi.

Kekacauan perekonomian AS telah pula membuat investor dunia menghindari aset-aset dalam denominasi dollar AS. Para spekulan, yang selama ini memegang aset-aset AS, berlomba-lomba memasuki pasar minyak, komoditas yang membuat harga-harga melejit.

Para pemilik dana ingin mengoptimalkan nilai-nilai aset dengan ”berspekulasi” di bursa komoditas. Hal itu kemudian mendongkrak harga-harga atau menciptakan inflasi. Direktur Pelaksana IMF Domonique Strauss Kahn sudah mengingatkan ancaman dunia, yakni resesi yang disertai inflasi (stagflasi, kombinasi antara stagnasi dan inflasi).

Memperkuat The Fed

Menkeu AS Paulson mengatakan, dalam pengaturan baru itu, yang disusun dalam sebuah draf setebal 200 halaman, fungsi Bank Sentral AS (Fed) akan diperkuat sebagai stabilisator pasar uang.

The Fed akan diberikan kekuasaan untuk mengaudit laporan keuangan lembaga keuangan, bukan saja lembaga bank, yang berkontribusi besar terhadap kekacauan sistem keuangan global.

Dalam draf itu juga disebutkan, perusahaan keuangan yang bergerak di perdagangan berjangka, salah satu aktivitas spekulatif, juga akan ditata ulang. Ini semua adalah hasil evaluasi selama setahun terakhir.

Dalam draf itu juga disebutkan akan dibentuk sebuah badan baru yang akan mengawasi kredit union dan lainnya. Pengawasan itu selama ini berada di bawah lima badan dan akan disatukan.

Sebuah lembaga baru akan dibentuk, yang akan mengatur perilaku bisnis, dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Badan ini akan mengambil alih sebagian besar pengawasan yang selama ini dilakukan Badan Pengawasan Bursa Saham AS.

Ketua Komisi Senat AS bidang Perbankan Christopher Dodd mengatakan, langkah itu tidak akan bisa mengatasi krisis keuangan global segera. Dibutuhkan waktu hingga pengaturan itu memberikan hasil efektif.

Meski demikian, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR AS Barney Frank mengatakan, hal itu adalah langkah maju yang konstruktif.

Harian Inggris, Financial Times, edisi Senin (31/3), juga memberitakan Inggris akan bahu-membahu dengan AS untuk mengatasi kekacauan di sektor keuangan.

Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, juga mantan Menkeu Inggris, adalah salah satu tokoh yang mendukung pengaturan lembaga keuangan.

”Jelas, kami akan bekerja sama secara erat dengan AS dan negara industri lainnya untuk mengatasi turbulensi keuangan global,” kata seorang juru bicara PM Brown. ”Ini adalah isu global yang tentunya menuntut respons global,” kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya itu. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Inflasi 100.000 Persen

2008-03-31T17:04:00.001+07:00

Inflasi 100.000 Persen Lebih Jadi Tema Kampanye Partai Oposisi
Jumat, 28 Maret 2008 | 00:43 WIB

Murewa, Kamis - Pemulihan kondisi ekonomi Zimbabwe yang semakin terpuruk dengan tingkat inflasi tahunan lebih dari 100.000 persen membuat partai oposisi Gerakan untuk Perubahan Demokrasi atau MDC akan memberlakukan nilai tukar mata uang baru. Ketua MDC Morgan Tsvangirai, Kamis (27/3), berjanji akan mewujudkan solusi itu jika ia memenangi pemilu dan bisa mengalahkan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe.

”Perekonomian kita telah mati. Kami akan memperkenalkan mata uang baru untuk memperbaiki dan menstabilkan perekonomian kita,” ujar Tsvangirai di depan pendukungnya di Murewa.

Saat ini nilai tukar satu dollar AS setara dengan 50 juta dollar Zimbabwe. Tingkat inflasi yang tinggi ini menyebabkan rakyat sulit memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan pangan. Untuk memperoleh roti saja, warga harus membayar 20 juta dollar Zimbabwe. Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Karena itu, Tsvangirai berjanji akan menciptakan lapangan pekerjaan.

Namun, menurut mantan Menteri Keuangan Zimbabwe Simba Makoni, tidak mudah memulihkan perekonomian Zimbabwe. ”Pemulihan ini memakan waktu lama. Tidak bisa dilakukan hanya dalam hitungan bulan. Kemungkinan akan membutuhkan waktu 10-15 tahun,” kata Makoni yang juga mencalonkan diri menjadi kandidat presiden.

Karena itu, kata dia, akan lebih baik jika terlebih dahulu ada rekonsiliasi nasional. ”Kita harus bisa memulihkan keyakinan dan rasa saling percaya,” ujarnya.

Sebelum terjerumus ke dalam kesulitan ekonomi seperti saat ini, Zimbabwe pernah menjadi negara pengekspor bahan-bahan pangan. Sistem ekonomi berbasis pertanian yang semula berjaya di Zimbabwe berantakan saat Mugabe memperkenalkan reformasi pertanian pada tahun 2000. Ketika itu Mugabe memutuskan mendistribusikan lahan-lahan pertanian yang subur milik kelompok minoritas kulit putih kepada mayoritas kulit hitam. Reformasi ini dianggap hanya menguntungkan politikus yang dekat dengan Mugabe.

Menghadapi ancaman gelombang protes dan perlawanan kubu oposisi, Mugabe mengingatkan, ia tak akan menoleransi gejolak kekerasan pascapemilu. Ketika berkampanye di Distrik Nyanga, partai oposisi mengancam akan protes atas kecurangan-kecurangan Mugabe dalam pemilu.

”Coba saja kalau berani dan lihat akibatnya. Kami tidak main-main. Jika ingin ikut dalam pemilu, harus bisa siap kalah. Jika kami menang, Anda harus terima, begitu juga sebaliknya,” kata Mugabe.

Tuduh negara Barat

Mugabe juga menuduh pihak Barat membawa Zimbabwe menuju penderitaan sebagai akibat dari sanksi. Semua ini, menurut Mugabe, dilakukan agar negara bekas jajahan Inggris ini menjadi terpecah belah.

Mugabe secara terbuka menuduh Inggris dan AS bertanggung jawab atas kondisi kronis di negaranya. Zimbabwe kini mengalami kritis pelayanan kesehatan, dengan persediaan obat-obatan menipis dan banyak dokter bermigrasi ke negara lain. ”Kita tidak akan mati,” ujarnya saat berkunjung ke sebuah rumah sakit di Harare. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Parlemen Memilih Gilani

2008-03-26T07:35:00.000+07:00

Hakim-hakim yang Ditahan Langsung Dibebaskan

EPA/T MUGHAL / Kompas Images
Yousuf Raza Gilani (tengah), mantan Ketua DPR Pakistan, Senin (24/3) di Islamabad, terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan yang baru. Pada gambar yang diambil Minggu (23/3), juga di Islamabad, Yousuf Raza Gilani mengadakan jumpa pers dalam rangka penyerahan dokumen sehubungan dengan pencalonan dirinya sebagai perdana menteri.

Selasa, 25 Maret 2008 | 01:07 WIB

Islamabad, Senin - Seperti telah diperkirakan sebelumnya, parlemen Pakistan akhirnya menunjuk Yousuf Raza Gilani sebagai perdana menteri yang baru, Senin (24/3). Dari hasil penghitungan suara di parlemen, Gilani memperoleh 264 suara dari 342 kursi yang ada di majelis rendah parlemen atau parlemen tingkat DPR.

Satu-satunya lawan Gilani, yakni Chaudhry Pervez Elahi, calon Liga Muslim Pakistan yang mendukung Presiden Pervez Musharraf, meraih 42 suara. Gilani yang juga mantan ketua parlemen itu pernah mendekam di penjara selama lima tahun pada rezim Musharraf. Sesuai rencana, Musharraf dijadwalkan melantik Gilani sebagai PM hari Selasa.

”Demokrasi kembali pulih. Ini semua berkat pengorbanan mendiang Benazir Bhutto. Saya mengajak semua pihak bergabung bersama kami karena negeri ini sedang menghadapi krisis yang tak akan dapat ditangani seorang diri,” kata Gilani dalam pidato pertamanya di parlemen.

Segera setelah terpilih sebagai PM baru, Gilani memerintahkan supaya semua hakim yang pernah ditahan Musharraf dibebaskan. Pada saat status darurat berlaku, November, Musharraf menahan puluhan hakim termasuk Ketua Mahkamah Agung Iftikhar Muhammad Chaudhry. Sebelumnya, paling tidak 60 hakim sudah dibebaskan tetapi sebagian besar masih ditahan di rumah.

Koalisi pemerintahan yang baru telah bertekad membebaskan para hakim. Jika dibebaskan, para hakim akan dapat menyeret Musharraf untuk berurusan dengan hukum. Selain meminta para hakim dibebaskan, Gilani juga akan berusaha mengesahkan resolusi yang meminta PBB menyelidiki kasus pembunuhan Bhutto yang hingga kini belum jelas.

Langsung bebas

Setelah Gilani pidato, puluhan aktivis dan pengacara melompati dinding tempat Chaudhry ditahan selama lebih dari empat bulan. Sebelumnya, polisi antihuru-hara sudah memblokade jalan masuk ke rumah Chaudhry itu. Namun, setelah pidato Gilani, aparat polisi langsung membuka semua pagar berduri di sekeliling rumah Chaudhry. Satu per satu pagar kawat ditarik serta blok-blok beton dibongkar.

Asisten Chaudhry, Athar Minallah, menyatakan, Chaudhry sangat senang dan berterima kasih kepada Gilani. ”Saya baru bertemu dengan Chaudhry. Ia juga berdoa supaya demokrasi dapat kembali pulih. Ia juga minta agar rakyat menghargai proses hukum yang ada di negeri ini,” ujarnya.

Musharraf yang selama ini dikenal dekat dengan AS gara-gara upaya ”perang melawan teror” itu menahan sekitar 60 hakim senior karena ia khawatir para hakim itu akan menggulingkan kekuasaannya terkait dengan kemenangan Musharraf dalam pemilihan presiden, Oktober lalu. Pada saat itu Musharraf kembali terpilih untuk posisi presiden. Pada waktu yang bersamaan, ia meraih posisi panglima angkatan bersenjata.

Karena itu, koalisi pemerintahan baru yang kini dipimpin Partai Rakyat Pakistan (PPP) setelah memenangi pemilu parlemen, November, bertekad mempekerjakan kembali semua hakim senior yang pernah dipecat Musharraf. Para hakim akan mengusut kembali kemenangan pemilu Musharraf yang selama ini sudah dicurigai melanggar hukum.(REUTERS/AFP/AP/LUK)

Mantan Narapidana Menjadi Perdana Menteri

2008-03-26T07:34:00.000+07:00

Selasa, 25 Maret 2008 | 01:05 WIB

Pengikut setia Partai Rakyat Pakistan dan mendiang Benazir Bhutto, Yousuf Raza Gilani (56), terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan yang baru. Wakil Ketua PPP dan mantan Ketua DPR Pakistan itu sejak awal telah dipastikan akan menang dengan mudah. Apalagi PPP saat ini menguasai kelompok mayoritas parlemen setelah menang di pemilu parlemen, November lalu.

Selain dari PPP, Gilani juga mendapat dukungan dari partai-partai oposisi yang tergabung dalam partai koalisi termasuk partai pimpinan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif.

Terpilihnya Gilani ini mungkin terasa pahit bagi Presiden Pervez Musharraf. Pasalnya, Musharraf pernah memenjarakan Gilani selama empat tahun karena Gilani dituduh terlibat korupsi pada tahun 2001. Namun, Gilani lalu dibebaskan tahun 2006. Gilani yakin tuduhan itu bermotif politis.

Terlahir di Karachi, 9 Juni 1952, Gilani lahir dan dibesarkan di dalam keluarga pemilik tanah. Ayah Gilani pernah menjadi menteri pada tahun 1950, sementara kakek dan kakek buyutnya adalah anggota Liga Muslim India yang pernah ikut tanda tangan resolusi Pakistan pada tahun 1940 yang menyebabkan terpisahnya Pakistan dan India.

Setelah menyelesaikan studi di bidang jurnalisme di University of Punjab, tahun 1978 Gilani bergabung dengan Liga Muslim. Tahun 1983 Gilani terpilih menjadi ketua Dewan Multan Bersatu dan tahun 1985 terpilih menjadi anggota parlemen. Ia kemudian bergabung dengan PPP tahun 1988. Gilani dianggap pilihan strategis yang bisa membantu memperkuat posisi Sharif di Punjab, daerah terpadat penduduknya dan terpenting bagi Sharif. (REUTERS/AFP/ap/LUK)

T I B E T

2008-03-25T20:59:00.000+07:00

Jeritan Pilu Warga yang Dihina dan Dipinggirkan

AP Photo/Saurabh Das / Kompas Images
Para biksu Tibet dipukuli saat melakukan aksi protes di depan Kantor PBB, Kathmandu.

Selasa, 25 Maret 2008 | 01:22 WIB

Rekor demi rekor telah dicapai China dari segi perekonomian sejak dekade 1980-an. Namun, bentuk kesenjangan domestik juga mengkristal. Bukan hanya itu, rasa tersingkir, diabaikan, dan ”dihina” juga dirasakan, setidaknya oleh warga Tibet.

Zhang Qingli, Ketua Partai Komunis Tibet, ditunjuk Beijing sembilan tahun lalu untuk memimpin Tibet. Sikap Zhang yang keras dengan ucapan sarkastis turut memicu kebencian kelompok etnis Tibet kepada China, yang didominasi kelompok etnis Han.

”Dalai Lama adalah serigala yang berpakaian biksu, setan dengan wajah manusia,” itulah salah satu kalimat Zhang, yang dikumpulkan kantor berita Reuters. Ucapan ini dia sampaikan di hadapan para pejabat China di Beijing bulan ini.

Zhang yang ateis abai. Kalimat tersebut adalah tusukan yang lebih tajam dari tusukan pisau. Dalai Lama adalah wujud reinkarnasi ”Tuhan” bagi Buddha Tibet. Dalai Lama (yang artinya Samudra Guru) juga kesucian. Tenzin Gyatso, nama asli Dalai Lama ke-14, yang kini mengungsi di Dharamsala, India, telah dinistakan. Ini tidak bisa berterima.

Sherab Radel (28), seorang biksu, baru melarikan diri ke Dharamsala. Ia capek karena harus selalu menyembunyikan gambar Dalai Lama. Jika ketahuan karena aparat leluasa menyerbu biara, hukumannya adalah wajib menghujat Dalai Lama atau dipenjarakan jika menolak.

Dari identitas ke roti

Akumulasi dari tindakan otoritas China, secara kultur maupun ekonomi, makin menambah nestapa. Ketika tentara Tibet, termasuk Hu Jintao (kini Presiden China) menyerbu Tibet, 14 Maret 1950, persoalan utama adalah identitas. China menganggap Tibet bagian dari wilayahnya. Tibet tak merasa demikian hingga sekarang.

Andrew Fischer, pakar Tibet dari London School of Economics, mengatakan, pembangunan ekonomi Tibet tumbuh 12 persen per tahun. Namun, warga yang menikmatinya adalah etnis Han. ”Tibet adalah potret kemiskinan negara,” kata Simon Littlewood, Presiden Asia Now.

Hanya 15 persen warga Tibet yang berpendidikan, dibandingkan 60 persen untuk rata-rata di seantero China. Sekitar 40 persen warga Tibet buta huruf, tertinggi di China. ”Adalah etnis Han yang merasakan manfaat pembangunan di Tibet,” kata Glenn Maguire dan Patrick Bennett dari Societe Generale, demikian pesan mereka dari hasil sebuah riset.

Tak heran jika sekitar 2.500 warga Tibet melarikan diri setiap tahun ke Dharamsala. Sonam (16), putri seorang petani di Dotoe, Tibet, bertutur, ia terpaksa mengungsi ke India. ”Saya hanya ingin sebuah pendidikan yang bagus,” katanya. ”China telah membuatkan jalan dan industri berkembang. Namun, warga Tibet menjadi pekerja bagi orang-orang China,” katanya.

Tabir tersingkap

Kerusuhan di Lhasa pertengahan Maret makin menyingkap tabir tragedi di Tibet. ”Jika Anda berbicara soal kehidupan di Tibet, di satu sisi memang terjadi kemajuan. Anda bisa hidup mewah,” kata Tenzin Norbu, yang bulan lalu menyeberang ke Nepal dengan menyamar sebagai pekerja Nepal di Tibet. ”Namun, jika Anda menyimak lebih dalam, setiap warga Tibet menghadapi masalah serius yang tidak kunjung diatasi. Secara umum warga Tibet tak punya hak, termasuk hak berbicara, entah soal apa pun,” kata Tenzin.

Zhang menuduh Dalai Lama menghasut protes di Lhasa, yang merembes di Yunnan, Sichuan, tempat kelompok etnis Tibet berada. Dalai Lama membantahnya dan meminta China memberi bukti atas tuduhan itu.

Norbu Dorje (73), mantan gerilyawan Tibet yang dilatih CIA, mengatakan, Dalai Lama tak mengajarkan demikian, hanya meminta otonomi lebih besar, bukan kemerdekaan. Namun, ada sekelompok warga muda yang sudah nekat karena keadaan yang mengimpit kehidupan.

Solusi Tibet, kata Norbu, adalah agar China memberikan otonomi. Norbu juga berharap dunia makin kuat memberikan dukungan agar keluhan mereka didengar. Menurut Norbu, sejak Rixhard Nixon, mantan Presiden AS, merangkul China, semua perjuangan Tibet sia-sia dan melemah. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Yousaf Raza Gilani, Perdana Menteri Baru Pakistan

2008-03-25T20:52:00.000+07:00

(AFP/Getty Images/AAMIR QURESHI)

Presiden Pakistan Pervez Musharraf (kiri) berjabat tangan dengan Yousuf Raza Gilani (kanan) yang baru saja dilantik sebagai perdana menteri Pakistan di Istana Kepresidenan Islamabad pada 25 Maret 2008.

Selasa, 25 Maret 2008 | 20:02 WIB

ISLAMABAD, SELASA - Presiden Pakistan Pervez Musharraf melantik Yousaf Raza Gilani, seorang loyalis mantan perdana menteri Pakistan yang tewas terbunuh Benazir Bhutto, sebagai perdana menteri baru Pakistan Selasa (25/3) ini di Islamabad. Yousaf Raza Gilani yang akan membentuk pemerintahan baru berjanji mengurangi kekuasaan Presiden Musharraf yang mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat.

Giani mengucapkan sumpah sebagai perdana menteri baru Pakistan sesuai sumpah yang dibacakan oleh Presiden Musharraf. Para anggota partai Gilani meneriakkan "Hidup Bhutto" setelah pengambilan sumpah Giani sebagai perdana menteri Pakistan berlangsung.

Gilani memimpin pemerintahan sipil Pakistan yang sebelumnya berada dalam kekuasaan pemerintahan militer selama 8 tahun. Dalam pengantarnya setelah dilantik sebagai perdana menteri baru Pakistan, Gilani memohon persatuan nasional untuk menghadapi krisis yang dihadapi Pakistan, terutama krisis ekonomi.

"Saya menyampaikan ucapan selamat ke Yousaf Raza Gilani dan saya akan tetap memelihara kerjasama dengannya," kata Musharraf dalam tayangan televisi nasional Pakistan. "Kita harus menyerahkan supremasi kekuasaan ke parlemen agar kita dapat secara bersama menarik Pakistan dari jurang krisis ekonomi," ujarnya.

Pemerintahan baru Pakistan akan mencakup koalisi dengan partai mantan perdana menteri Nawaz Sharif yang digulingkan lewat kudeta militer pimpinan Musharraf pada tahun 1999. Mitra koalisi yang membentuk pemerintahan baru telah berjanji mengalihkan kekuasaan presidensial ke parlementer dan meninjau kebijakan penangkalan terorisme Musharraf. Banyak warga Pakistan tidak mendukung keberpihakan Musharraf terhadap kampanye agresif Washington yang memicu meluasnya aksi pertumpahan darah melawan al-Qaida dan Taliban yang diyakini beroperasi di wilayah Pakistan.

Deputi Menteri Luar Negeri AS John Negroponte dan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk kawasan Asia Selatan Richard Boucher telah tiba di Islamabad Selasa ini. Kedua pejabat tersebut telah mengadakan perundingan dengan Sharif di saat perdana menteri baru Pakistan dilantik sebelum menemui Musharraf di istana kepresidenan Pakistan. Kedatangan dua pejabat Departemen Luar Negeri AS ini dipandang sebagai cara negeri Paman Sam mendekatkan diri ke pemerintahan baru Pakistan pasca kekuasaan Musharraf.

Zaffar Abbas, seorang editor harian Dawn, menilai kunjungan 2 pejabat Deplu AS itu berlangsung pada waktu yang tidak tepat. "Amerika tidak memahami tekanan domestik yang dihadapi oleh pemerintahan baru Pakistan. kedatangan 2 pejabat Deplu AS pada saat pelantikan perdana menteri baru akan menimbulkan persepsi baik dari kalangan ekstremis Muslim dan moderat bahwa Amerika berupaya berada di Islamabad untuk mencoba mendikte kebijakan pemerintah baru Pakistan," kata Abbas. (AP)

Ma Ying-jeou Raih Kemenangan

2008-03-22T21:44:00.000+07:00

Sabtu, 22 Maret 2008 | 20:11 WIB

TAIPEI, SABTU - Kandidat presiden dari Partai Nasional Taiwan (KMT) yang oposisi, Ma Ying-jeou meraih lebih dari separuh suara dalam pemilihan Sabtu (22/3). Kemenangan ini diharapkan akan meningkatkan hubungan dengan China. Ma meraih lebih dari tujuh juta suara. Lebih dari separuh dari jumlah 13 juta pemilih yang memberikan suara mereka.

Komisi Pemilu Pusat mengatakan Ma meraih 58 persen dari suara itu, sementara kandidat dari partai berkuasa Partai Progresif Demokratik (DPP) Frank Hsieh merebut 42 persen, dengan penghitungan masih berlangsung.

Ma mendukung hubungan ekonomi lebih baik dan dialog politik
dengan China, yang mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya. China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sejak akhir perang saudara China tahun 1949.

Partai DPP Hsieh mendukung kemerdekaan resmi pulau itu sementara KMT Ma menginginkan penyatuan kembali apabila China menjadi negara demokrasi. "Apakah anda memilih Hsieh atau Ma, yakin suara itu demi Taiwan," kata Chen kepada wartawan. "Jangan biarkan Taiwan menjadi Hongkong nanti. Jangan biarkan Taiwan menjadi Tibet nanti," ujarnya.

Ma mengemukakan kepada wartawan setelah pemungutan suara itu komitmennya pada Taiwan tidak diragukan. "Saya selalu mengatakan bahwa jika saya terpilih saya akan berdialog dengan China mengenai banyak masalah. Saya akan melindungi Taiwan, tidak hanya identitasnya tetapi kedaulatannya, dengan segala kekuatan saya," katanya.

"Saya telah mengatakan pada banyak kesempatan bahwa Taiwan bukan Tibet. Taiwan juga bukan Hongkong. Jadi kita akan mempertahankan negara demokratik ini sebagaimana adanya," ujar Ma. (ANT/IMA)

Tantangan Irak di Masa Depan

2008-03-22T08:21:00.000+07:00

Hari Kamis lalu, 20 Maret, masyarakat dunia mengingat lagi invasi militer pimpinan AS ke Irak yang menumbangkan Presiden Saddam Hussein.

Setelah lima tahun berlalu, situasi dan kondisi Irak tidak lebih baik dibanding ketika masih di bawah pemerintahan Saddam Hussein. Seorang warga Irak dalam sebuah wawancara dengan radio internasional BBC menceritakan bahwa kehidupan rakyat sangat memprihatinkan. Harga-harga kebutuhan pokok sangat mahal. Ia memberikan contoh, satu kilogram tomat, yang lima tahun lalu seharga 250 dinar, kini 1.250 dinar.

Harga tomat hanyalah salah satu contoh. Persoalan lain yang dihadapi rakyat Irak saat ini, sejak lima tahun silam, adalah masalah keamanan. Nyaris tiada hari tanpa baik itu ledakan bom bunuh diri, serangan orang-orang bersenjata, maupun ledakan bom yang ditanam di jalan. Persoalan lain yang membuat rakyat Irak tidak bisa menikmati hidup tenang adalah makin terasanya persaingan dan konflik antarkelompok: antara Syiah dan Sunni, di satu sisi, dan di sisi lain adalah gerakan etnis Kurdi yang masih tetap ingin memperoleh otonomi yang lebih luas atas wilayah Irak utara.

Satu hal yang harus diakui adalah tidak mudah tercapai kesepakatan untuk berbagi kekuasaan dan kekayaan antara Syiah, Sunni, dan Kurdi. Irak adalah negara yang kaya minyak dan merupakan negara penghasil minyak kedua setelah Arab Saudi.

Perselisihan berbau sektarian bukanlah hal baru di Irak. Akan tetapi, bagaimanapun masalah tersebut tetap harus diselesaikan. Adalah sangat tidak mungkin Irak lahir kembali menjadi sebuah negara yang disegani di kawasan kalau di dalam negeri masih tersisa persoalan besar yang teramat penting. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikan perselisihan sektarian itu?

Tanpa ada kesepakatan nasional di antara semua komponen negara—Syiah, Sunni, Kurdi, dan kelompok lainnya—kecil kemungkinannya Irak akan mampu bangkit dari keterpurukan akibat invasi militer AS dan semua sekutunya.

Memang, AS sebagai pemicu runtuhnya Irak tetap dituntut tanggung jawabnya untuk membangun kembali negeri itu. Kehadiran AS berlama-lama di Irak juga menjadi batu sandungan besar bagi terciptanya keamanan, karena kehadiran tentara AS menjadi salah satu pemicu terjadinya serangkaian serangan bom bunuh diri dan konflik antarkelompok.

Pada akhirnya, AS harus keluar dari Irak. Sementara bangsa Irak sendiri juga harus mampu membangun persatuan dan kesatuan nasional dan saling percaya untuk keluar dari krisis berkepanjangan.

Malaysia

2008-03-22T08:18:00.000+07:00

Oposisi Bentuk Koalisi Formal

AP photo / Kompas Images
Perdana Menteri (PM) Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengadakan jumpa pers di Putrajaya, Malaysia, Kamis (20/3). PM Abdullah membantah pernyataan kubu oposisi bahwa sebagian anggota Barisan Nasional hendak membelot dan bersekutu dengan kubu oposisi.

Sabtu, 22 Maret 2008 | 00:29 WIB

Kuala Lumpur, Jumat - Tiga partai oposisi Malaysia, Partai Keadilan Rakyat, Partai Aksi Demokratik, dan Partai Islam Se-Malaysia, siap membentuk koalisi formal guna ”mengancam” pemerintah. Namun, mereka tidak bermaksud untuk meleburkan diri menjadi satu partai.

Pemimpin Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Kit Siang hari Jumat (21/3) mengatakan, ketiga partai telah bertemu pada hari Selasa untuk mendiskusikan sebuah ”eksperimen politik”. ”Jika kami ingin menghormati harapan rakyat akan perubahan, kami harus memiliki semacam kerja sama pada level nasional,” katanya.

Oposisi berhasil ”mencuri” 82 kursi pada pemilu parlemen 8 Maret dan menyebabkan koalisi berkuasa Barisan Nasional (BN) kehilangan mayoritas dua pertiga kursi di parlemen untuk pertama kalinya sejak tahun 1957. Oposisi juga berhasil mengambil alih empat negara bagian, yaitu Penang, Kedah, Perak, dan Selangor, dari tangan BN, serta mempertahankan Kelantan.

Ketiga partai telah membentuk koalisi untuk memerintah Selangor dan Perak. Kelantan tetap dipegang Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Penang dipimpin DAP.

Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Syed Husin Ali mengatakan, ketiga partai oposisi berharap koalisi formal bisa dibentuk sesegera mungkin. ”Pada prinsipnya, kami semua setuju membentuk koalisi yang kami harapkan cukup kuat dan tahan lama sehingga kami bisa bersiap-siap jika menang dalam pemilu mendatang,” ujarnya.

Untuk saat ini, oposisi belum berpikir untuk menyatukan ketiga partai. ”Satu partai, untuk saat ini, tidaklah realistis. DAP dan PAS duduk bersama saja sudah sebuah prestasi,” kata Sim Tze Tsin dari PKR.

DAP dan PAS sangat berbeda dalam ideologi partai. DAP sekuler, sedangkan PAS religius. DAP juga masih keberatan dengan agenda PAS pada masa lalu yang ingin menerapkan syariat Islam di Malaysia.

Lim mengatakan, jika koalisi telah terbentuk, DAP tetap menjamin bahwa prinsip dasar partai tersebut tidak akan dikompromikan. PAS telah menurunkan agenda religius, bahkan menghapuskannya dari program pemilu.

PKR, PAS, dan DAP mengusung agenda bersama untuk menghapuskan diskriminasi rasial yang belakangan ini memunculkan beragam protes. Isu itu terbukti mampu membuat pemilih yang semula mendukung BN beralih mendukung oposisi.

Membelot

BN tengah menyelidiki klaim oposisi bahwa beberapa anggotanya membelot karena tersingkir setelah pemilu parlemen. Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menyatakan telah mengirimkan sebuah tim untuk menyelidiki isu pembelotan tersebut.

”Beberapa orang mengatakan hal ini. Kami akan mengirimkan intelijen untuk memeriksa,” kata Sekretaris Jenderal UMNO Tengku Adnan Tengku Mansor seperti dikutip New Straits Times, Jumat.

”Kenapa mereka (oposisi) membeli orang-orang kami saat kami telah menang? Mereka kira kami lemah karena kami kehilangan lima kursi dan tidak mendapat mayoritas dua pertiga di parlemen,” kata Mansor.

Tokoh oposisi Anwar Ibrahim mengatakan, pejabat BN dari Sabah dan Serawak telah menghubungi dia untuk mendiskusikan kemungkinan mereka beralih ke oposisi. Anwar menekankan, para pembelot itu tidak dibeli. Tokoh oposisi lain juga menantang pemerintah untuk mengajukan gugatan kepada polisi jika pemerintah menemukan bukti pembayaran.

Partai Rakyat Bersatu di Sarawak menyatakan kepada media bahwa isu pembelotan itu keliru dan anggota parlemen dari partai itu, Richard Riot, yang dikabarkan membelot, masih tetap anggota partai.

Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi membantah pernyataan Anwar. Dia juga membantah isu terjadinya perpecahan di tubuh UMNO setelah pengunduran diri sejumlah pejabat tingkat tinggi.

Keputusan Badawi untuk merampingkan kabinet dan membuang politisi veteran di kabinet barunya juga telah membuat beberapa anggota parlemen menyingkir. Kini, BN menguasai 140 kursi parlemen, turun dari perolehan pemilu tahun 2004 sebanyak 219 kursi.

Tantang Badawi

Menyusul pencapaian buruk BN dalam pemilu parlemen, Pangeran Razaleigh Hamzah (71) dari Negara Bagian Kelantan menantang Badawi untuk memperebutkan kursi pimpinan UMNO jika dia dinominasikan dalam pemilu partai, Agustus mendatang.

”Jika bisa membantu memulihkan UMNO, saya siap menerima tanggung jawab itu. Saya serahkan semuanya kepada anggota UMNO. Saya tawarkan pelayanan saya,” kata Razaleigh seperti dikutip kantor berita Bernama.

”Tidakkah anggota UMNO menyadari kita kehilangan lima negara bagian? Apakah mereka masih tidur?” ujarnya.

Razaleigh menyerukan untuk menggelar pertemuan UMNO pada bulan Mei mendatang guna membahas masa depan partai. Saat ini, Razaleigh menjabat sebagai anggota parlemen. Dia pernah menjabat sebagai menteri keuangan.

Razaleigh pernah menantang Badawi untuk kepemimpinan UMNO tahun 2004, tetapi gagal mendapatkan dukungan cukup. Sebelumnya, dia juga pernah menantang Mahathir pada pemilu UMNO tahun 1987, tetapi kalah tipis. Dia kemudian membentuk kelompok tandingan UMNO, tetapi bergabung lagi tahun 1996.

Adnan Mansor, yang baru saja ditunjuk sebagai Sekjen UMNO, mengatakan, semua terserah anggota UMNO untuk mendukung Razaleigh atau tidak. Namun, dia yakin bahwa Badawi masih memiliki dukungan kuat di kalangan anggota UMNO. (AP/AFP/FRO)

5 Tahun Perang Irak, Habiskan Rp 4.600 Triliun

2008-03-20T06:16:00.000+07:00

GETTY IMAGES/URIEL SINAI

George Walker Bush

Artikel Terkait:

Kamis, 20 Maret 2008 | 03:20 WIB

WASHINGTON, KAMIS - Memperingati lima tahun perang di Irak, Presiden AS George W Bush mengaku tidak menyesal atas perang yang tidak populer itu, dan yakin bahwa AS sudah di jalur kemenangan dalam perang yang sudah menghabiskan 500 miliar dolar AS itu.

Pernyataan Bush tersebut disampaikan di depan para petinggi militer dan staf Departemen Pertahanan, Pentagon, Rabu, dalam memperingati tahun kelima invasi AS ke Irak.

"Dalam memasuki tahun kelima perang ini, jelas masih bisa dipahami bahwa masih berlangsung perdebatan tentang apakah perang ini layak dilangsung, apakah layak kemenangannya, apakah kita bisa menang," kata Bush dengan yakin,"Bagi saya jawabannya jelas: menyingkirkan Saddam Hussein dari kekuasaan adalah keputusan yang tepat, dan ini perang yang dijalankan dan harus dimenangkan oleh Amerika."

Dalam pidato itu Bush sekaligus menjawab kritikan dan desakan dari calon presiden kubu Demokrat, Barack Obama dan Hillary Clinton, yang menuntut jadwal penarikan pasukan AS lebih awal dari Irak. Bush menilai, penarikan mundur secara dini itu justru akan memperkuat Al Qaeda dan Iran, dan akan membahayakan AS.

Bush yang tinggal punya waktu selama 11 bulan di Gedung Putih itu berupaya untuk mempertahankan kebijakannya yang kian lama kian tak populer tersebut. Berdasarkan survei, popularitas Bush anjlok sekali, terendah sepanjang posisinya sebagai presiden. Rakyat menilai perang itu sudah tak bermanfaat, sementara ekonomi AS morat-marit.

Perang itu telah menguras anggaran AS sebesar 500 miliar dolar AS (dalam rupiah sekitar 4.600 triliun). Jutaan orang Irak tercerabut dari kediamannya, dan menjadi pengungsi. Puluhan ribu orang Irak tewas, dan ratusan ribu lainnya cedera. Sekitar 4.000 tentara AS tewas, dan ribuan lainnya luka-luka. Masih pula 175 tentara Inggris tewas, plus 134 tentara dari berbagai negara yang membantu AS dalam perang itu. (Reuters)

Tibet

2008-03-19T17:34:00.000+07:00

Dharamsala, Disebut "Lasha Kecil" di India

Rabu, 19 Maret 2008 | 00:11 WIB

Nama Dharamsala belakangan ini mencuat kembali seiring dengan rangkaian protes anti-China di Tibet. Dari kota di timur laut India itulah tempat pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, menjalankan pemerintahan dari pengasingan.

Situs www.tibet.com menyebutkan, Dharamsala terletak di lembah Kangra, bagian dari Distrik Kangra, Negara Bagian Himachal Pradesh. Kota ini terbagi atas dua wilayah: Dharamsala Atas atau dikenal sebagai McLeod Ganj (1.800 meter di atas permukaan laut/dpl) dan Dharamsala Bawah atau Kotwali Bazaar yang rata-rata ketinggiannya 1.250 meter dpl. Dharamsala bisa dicapai dari New Delhi, India, selama setengah hari naik bus.

Tahun 1959, sekitar 80.000 warga Tibet, dipimpin Tenzin Gyatso atau Dalai Lama yang sekarang melarikan diri dari pendudukan China, tiba di kota itu. Mereka disambut Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru yang kemudian memberinya tempat untuk mendirikan pemerintahan.

Pusat Pemerintahan Tibet (CTA) pertama kali didirikan di Mussoorie pada 29 April 1959, tak lama setelah Dalai Lama tiba di India. Pada Mei 1960, CTA dipindahkan ke Dharamsala.

Departemen-departemen dalam CTA bekerja untuk mencapai cita-cita perjuangan rakyat Tibet. Di antaranya, departemen pendidikan, departemen agama dan budaya, kesehatan, keuangan, keamanan, dan hubungan internasional.

Pemerintahan Tibet di Dharamsala ini juga memiliki komisi pemilu, komisi pelayanan publik, dan komisi audit. Otoritas eksekutif tertinggi berada di tangan Kashag, yaitu kabinet yang terdiri atas delapan menteri. Mereka bertanggung jawab kepada Dalai Lama dan Majelis Perwakilan Rakyat Tibet.

Majelis ini semacam parlemen yang beranggotakan 46 orang. Sebanyak 43 orang di antaranya dipilih rakyat Tibet di seluruh dunia dan tiga orang ditunjuk Dalai Lama.

Sejak pemerintahan didirikan, banyak pengungsi Tibet tinggal di Dharamsala. Jumlahnya ribuan orang. Kebanyakan pengungsi tinggal di McLeod Ganj yang dikelilingi pohon pinus dengan suhu udara lebih mirip dengan Tibet yang dingin.

Mereka mendirikan biara, kuil, dan sekolah. Itu sebabnya, Dharamsala juga dikenal sebagai ”Lasha Kecil”. Lasha adalah ibu kota Tibet.

Kemiripannya dengan Tibet membuat Dharamsala juga memiliki daya tarik bagi wisatawan. Udara dingin serta aroma kota-kota tua Tibet menjadi pilihan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Toko-toko yang berbaris di sepanjang sisi jalan sempit di McLeod Ganj menjual kerajinan khas Tibet, pakaian wol menambah nuansa budaya tradisional Tibet.

Saat ini 6,1 juta warga Tibet tersebar di seluruh dunia. Ribuan di antara mereka terus mengalir membanjiri Dharamsala untuk meminta dan menerima berkat dari Dalai Lama. (FRO)

LIMA TAHUN INVASI KE IRAK

2008-03-19T17:33:00.000+07:00

Tragedi Terbesar sejak PD II

AP photo/KARIM KADIM / Kompas Images
Seorang tenaga medis sedang mengobati seorang gadis cilik yang cedera karena terkena serpihan mortir di sebuah sekolah dasar di kawasan Baladiyat, Baghdad, Irak, Senin (17/3). Dua anak cedera dan lima anak lainnya meninggal akibat ledakan di dekat sekolah tersebut. Begitulah lebih kurang keadaan sehari-hari di Irak, nyawa anak-anak pun tak terlindungi selama lima tahun invasi AS.

Rabu, 19 Maret 2008 | 00:16 WIB

Simon Saragih

Jika batas sejarah modern adalah sejak Perang Dunia II, maka invasi ke Irak telah mengakibatkan tragedi terbesar zaman modern. Nyawa dan uang habis melayang secara cuma-cuma. Hasilnya nihil, kecuali versi Gedung Putih bahwa Irak jadi negara bebas dan menuju demokrasi. Dunia dan warga AS pada khususnya telah dikelabui.

Fakta-fakta menunjukkan keadaan yang kontras secara ekstrem. Sebelum tulisan ini berlanjut, perlu diingatkan bahwa AS tak pernah menyebut serangan ke Irak sebagai invasi, tetapi menyebutnya Iraq War (Perang Irak).

Namun jelas, Irak dibombardir oleh AS dan sama sekali tidak ada perlawanan dari Irak. Ini terjadi pada 20 Maret 2003, atau 19 Maret waktu AS, saat invasi dimulai. Jadi, hal ini tidak menunjukkan keadaan seperti yang dikatakan AS, yakni Iraq War. Dengan kata lain, Iraq War bukan satu kategori dengan Perang Korea atau Perang Vietnam.

Lepas dari itu, menurut laporan Amnesty International (AI), 17 Maret 2008, sekarang dua dari tiga warga Irak tak memiliki akses air bersih, empat dari 10 warga Irak hidup di bawah garis kemiskinan. Sistem kesehatan dan pendidikan di Irak, bersama sistem negara, secara keseluruhan telah ambruk.

Irak kini menjadi negara paling tak aman di dunia, disertai pertikaian sektarian dan hidup warga sipil yang sehari-hari terancam. Negara sedang menghadapi tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Setidaknya, empat juta, atau sekitar 15 persen dari 27 juta penduduk Irak, telah tergusur dari rumahnya.

Angka-angka korban berbeda secara cepat dari waktu ke waktu. Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), sekitar dua juga warga Irak kini mengungsi ke Jordania dan Suriah. Sekitar 2,2 juta lagi warga Irak telah mengungsi di Irak sendiri, menghindari daerah berbahaya di kampung halaman.

Tak banyak warga Irak yang diterima negara-negara penginvasi Irak, seperti Inggris, AS, Spanyol, dan Polandia. Sekitar 60.000 warga Irak telah ditahan aparat Irak, dibantu pasukan multinasional.

Aksi-aksi radikal dan berdarah, termasuk aksi penembakan yang setiap hari berdentuman di Irak, telah menewaskan 1,2 juta warga Irak, sebagaimana dilansir Iraq Body Count dan The Lancet, sebuah lembaga terhormat asal Inggris, September 2007.

Sekitar 12.000 tentara pasukan Irak tewas, sebagaimana diumumkan Pemerintah Irak bulan lalu. Sekitar 4.280 tentara asing tewas, termasuk 3.987 tentara AS, menurut AFP berdasarkan bahan dari http://www.icasualties.org site.

Perang termahal

Kini masih ada 160.000 tentara di Irak, dengan biaya yang harus keluar sekitar 12 miliar dollar AS per bulan, sebagaimana diberitakan The San Francisco Chronicle, edisi 17 Maret. Total uang yang sudah dialokasikan ke Irak mencapai lebih kurang 500 miliar dollar AS. Jika ditambah dengan beban bunga, total biaya invasi mencapai 615 miliar dollar AS. Masalahnya, biaya perang itu dipakai dari dana-dana pinjaman pemerintahan AS.

Biaya yang akan dikeluarkan AS, sebagaimana diutarakan Joseph Stiglitz, ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2001, akan mencapai setidaknya 3 triliun dollar AS. Peralatan militer AS yang sudah rusak akibat invasi ke Irak membutuhkan anggaran tambahan untuk pembaruan persenjataan sekitar 280 miliar dollar AS. Veteran yang cacat akibat invasi ke Irak membutuhkan biaya 500 miliar dollar AS lagi untuk menunjang kehidupan veteran itu sepanjang umurnya.

Stiglitz dan profesor keuangan publik dari Harvard University, AS, Laura Bilmes, mengatakan, bersama biaya-biaya tambahan lainnya, total biaya invasi ke Irak akan mencapai 3 triliun dollar AS. Angka ini mendekati sekitar 3,8 triliun dollar AS utang Pemerintah AS, yang sebagian besar tercipta selama rezim Presiden George W Bush.

”Kita negara kaya dan pada tingkat tertentu, biaya itu masih bisa ditanggulangi,” kata Stiglitz, yang juga profesor dari Columbia University, AS, yang menuliskan kalkulasi biaya invasi ke Irak itu dalam buku barunya berjudul The Three Trillion Dollar War.

Namun, Stiglitz mengatakan invasi ke Irak telah memberi kontribusi pada kerusakan ekonomi AS dan global. Irak yang tidak stabil telah berperan besar mendorong harga minyak ke ketinggian yang merupakan rekor baru dalam sejarah perminyakan dunia, yakni mencapai 112 dollar AS per barrel.

Mengimbas ke dunia

Secara langsung atau tidak langsung, kenaikan harga minyak akibat faktor geopolitik terkait Irak juga telah merugikan warga dunia. Harga minyak sangat rentan naik jika kekacauan Irak terjadi. Ratusan juta warga miskin dunia telah ketiban harga minyak, untuk satu hal yang mungkin mereka tidak tahu penyebabnya.

Kekacauan perekonomian AS, yang mengakibatkan anjloknya bursa saham dan kurs dollar AS, telah pula membuat spekulan global ”berjudi” di sektor komoditas, yang jadi salah satu bahan pangan pokok masyarakat dunia.

Selain menghadapi kenaikan harga minyak, warga global juga telah tertimpa kenaikan harga- harga pangan. Jadi, jika salah satu penyebab kekacauan global, yakni harga minyak yang naik, ingin diatasi, salah satu jawabannya adalah menstabilkan Irak.

Kembali ke soal biaya, beban finansial invasi ke Irak, kata Stiglitz, telah membuat AS tak bisa mengatasi beban utang. Ini terjadi saat ekonomi AS sedang menuju resesi akibat kehancuran sektor perumahan dan anggaran pemerintahan yang defisit ditambah lagi defisit perdagangan AS dengan negara lain.

Dampak lainnya, makin sulitnya AS memenuhi anggaran untuk pengeluaran sosial dan kebutuhan lainnya di masa datang.

Juru Bicara Gedung Putih Dana Perino menjawab, jika tak diinvasi, maka Irak akan menjadi sarang Al Qaeda. Namun, laporan AI menunjukkan, Irak adalah negara dengan dentuman senjata setiap hari, di mana nyawa manusia melayang.

Dalam perspektif sejarah, invasi ke Irak adalah yang paling menelan biaya terbesar. Invasi ke Irak dua kali lebih mahal dari Perang Korea (1950-1953), dan lebih mahal sepertiga dari Perang Vietnam (yang berlangsung 12 tahun). Stiglitz dan Bilmes mengalkulasi bahwa invasi ke Irak 10 kali lebih mahal dari Perang Teluk I dan dua kali lebih mahal dari biaya Perang Dunia (PD) I.

Hanya PD II yang mampu mengalahkan biaya invasi ke Irak. Dibutuhkan 5 triliun dollar AS dalam PD II, termasuk biaya mengerahkan pasukan AS menghadapi Jerman dan Jepang.

Profesor Steven Davis dari University of Chicago Graduate School of Business juga mendukung soal kalkulasi invasi ke Irak itu, yang akan terus menggelinding. ”Akan tetapi, tetap saja muncul penolakan dari pemerintahan untuk menghentikan invasi,” kata Davis.

Davis menyalahkan Kongres AS dan juga media AS yang sejak dini kurang kritis soal bahaya besar, baik nyawa maupun konsekuensi dari invasi ke Irak. Periode 2003 hingga sekarang, AS bukanlah sebuah negara yang menunjukkan diri sebagai negara demokrasi. ”Terjadi kesalahan kolektif,” kata Davis.

Gubernur California Arnold Schwarzenegger mengatakan, sekitar setengah dari peralatan negara bagian kini dialokasikan ke Irak dan Afganistan. ”Ini tidak adil,” kata Schwarzenegger.

Robert Hormats, Wakil Ketua Goldman Sachs, memperingatkan Kongres AS soal bahaya kekurangan biaya bagi generasi AS di masa depan jika invasi ke Irak tidak dihentikan. Biaya invasi ke Irak telah melampaui alokasi anggaran untuk pendidikan dan riset kesehatan. ”Apakah tidak sebaiknya biaya invasi ini dialokasikan ke sektor lain yang lebih menguntungkan negara,” ujar Hormats.

Harian Salt Lake Tribune, edisi Senin (17/3), juga menuliskan, biaya invasi ke Irak sudah lebih mahal dari biaya riset untuk energi terbarukan (renewable energy). Editor majalah Scientific American menuliskan bahwa Pemerintah AS hanya membutuhkan 450 miliar dollar AS untuk riset energi, yang bisa melahirkan energi yang efisien, termasuk energi matahari.

Di harian Indianapolis Star, edisi 17 Maret, Profesor Sheila Kennedy dari Indiana University School of Public and Environmental Affairs mengatakan kita telah melakukan tindakan blunder di Irak. ”Kita menyerang negara yang tidak terkait dengan serangan 11 September, kita telah menciptakan kekacauan besar di di Irak, namun kita tidak pernah serius mengevaluasi semua kesalahan ini,” kata Sheila.

Kenangan buruk tentara

Wapres AS Dick Cheney masih tetap dengan entengnya mengatakan AS tak akan membiarkan Irak menjadi kacau-balau. Sampai kapan pernyataan seperti itu terus berlanjut?

Clifton Hicks, tentara AS yang pernah ditugaskan di Irak, mengatakan, ia memiliki kenangan buruk saat bertugas di Irak. Setiap saat ia terancam serangan oleh orang-orang yang bersenjata.

Ia juga menyaksikan kerumunan perkawinan yang juga telah menjadi sasaran dari orang-orang yang bersenjata sebagai bentuk provokasi bahwa Irak di bawah AS tidak akan pernah aman.

Rasanya tak mungkin lagi mengharapkan Gedung Putih mengatasi masalah Irak. Rasanya susah bagi orang-orang yang bercokol di Gedung Putih keluar dari Irak. Terlalu banyak proyek milik orang-orang terkait dengan Dick Cheney di Irak. Kita berdoa saja agar Barack Obama atau Hillary Clinton jadi presiden AS. Keduanya menjanjikan penarikan pasukan AS dari Irak jika terpilih jadi presiden AS.

Internasionalisasi Dalai Lama dan Sejarah Inkarnasi

2008-03-19T17:32:00.000+07:00

Bagi para penguasa China (RRC) di Beijing, stabilitas domestik dan integritas teritorial menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menyusun strategi akbarnya menjadikan RRC sebagai negara adidaya yang berpengaruh dalam berbagai lingkup kehidupan global, ekonomi, dan politik. Karena itu, faktor Tibet yang didera kerusuhan internal, serta faktor Taiwan yang akan menghadapi pemilu presiden akhir pekan ini, adalah persoalan yang tidak bisa ditawar oleh siapa pun.

Sinolog kenamaan seperti Michael D Swaine dan Ashley J Tellis dalam bukunya Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present, and Future (2000) menuliskan perilaku China setidaknya setelah reformasi dan modernisasi sekarang ini memiliki pendekatan non-ideologis yang terbagi atas kebutuhannya untuk meneruskan pertumbuhan ekonomi, menahan diri secara sistematis untuk tidak menggunakan kekuatan militer, serta keterlibatan yang diperluas di forum-forum multilateral tingkat global dan regional.

Dalam konteks kerusuhan Tibet akhir pekan lalu, pendekatan perilaku strategi akbar ini sepertinya tidak berlaku, dan bisa ditilik setidaknya dalam beberapa faktor inheren yang cara penanganannya yang berbeda dengan Taiwan. Taiwan merupakan sisa pertikaian politik nasionalis versus komunis berbasis ideologi yang sekarang menjadi usang bersamaan dengan kemajuan ekonomi RRC.

Jika Ma Ying-jeou dari Kuomintang berhasil menduduki posisi Presiden Taiwan—jika berhasil mengalahkan Frank Hsieh dari Partai Progresif Demokratik—meneruskan kekuasaan Presiden Chen Shui-bian, hubungan Beijing-Taipei dipastikan tidak akan banyak berubah. Fondasi hubungan Partai Komunis China (PKC) dan Kuomintang (Partai Nasionalis China) cukup kokoh untuk bisa menyelesaikan kemungkinan terjadinya ketegangan di antara keduanya.

Bahan ejekan

Dalam persoalan Tibet, isu dan masalah yang berkembang menjadi berbeda. Kata Xizang (artinya Tibet) dalam bahasa China mempunyai dua arti yang bertolak belakang. Xizang bisa berarti ’harta di barat’, tetapi Xizang juga memiliki homonim yang berarti ’kotoran di barat’ yang menjadi ejekan orang-orang keturunan Han tentang orang-orang Tibet yang kotor dan berdebu karena ritual agama Lama dengan posisi telentang di tanah.

Ada faktor kenyataan internasional, dengan tidak ada satu negara dan pemerintahan di dunia ini yang mempertentangkan status Tibet dan mengakuinya sebagai bagian dari RRC, dan bersedia untuk memberikan pengakuan legal apa pun kepada Dalai Lama yang berada dalam pemerintahan pengasingan di Dharamsala, wilayah India yang berbatasan dengan Tibet.

Di sisi lain, faktor Dalai Lama menjadi problematik subyektif sekaligus obyektif mengingat karisma religiusnya menarik simpati banyak kalangan dari Hollywood, media massa global, sampai politisi, yang mendudukkan pemenang Hadiah Nobel 1989 dalam posisi dilematis antara dimensi internasional dan pada tingkat tertentu dimensi nasional.

Sinergi internasionalisasi Dalai Lama, serta posisinya sebagai figur politik dengan sejarah tradisi panjang inkarnasi agama Lama pada abad ke-17 mewakili kepentingan enam juta orang Tibet, harus berhadapan dengan patriotisme dalam rumusan komunisme China. Internasionalisasi ini akan berhadapan secara sistematis dengan strategi akbar RRC yang berusaha untuk memutuskan mata rantai panjang sejarah kelahiran inkarnasi Dalai Lama.

Perempuan Akan Pimpin Parlemen Pakistan

2008-03-19T17:31:00.000+07:00

Partai Koalisi Belum Sepakat Ajukan Calon PM

AP PHOTO / Kompas Images
Fahmida Mirza

Rabu, 19 Maret 2008 | 00:12 WIB

Islamabad, Selasa - Partai Rakyat Pakistan yang pernah dipimpin Benazir Bhutto (almarhumah), Selasa (18/3), mencalonkan Fahmida Mirza (52) sebagai ketua parlemen di Pakistan. Jika pemilu parlemen (342 kursi parlemen) menetapkan Mirza sebagai pemenang, ia akan menjadi perempuan pertama yang memimpin parlemen.

Jika pemilu parlemen yang diselenggarakan hari Rabu sepakat memilih Mirza, maka untuk pertama kalinya dalam 60 tahun jabatan ketua parlemen di Pakistan akan berada di tangan perempuan.

Mirza adalah rekan dekat suami Bhutto, Asif Ali Zardari, yang juga pernah menjadi anggota parlemen. Perempuan yang dikenal sebagai pengusaha itu berasal dari Provinsi Sindh, sama dengan tanah kelahiran Bhutto.

”Dia merupakan calon yang paling baik dan anggota partai yang benar-benar setia. Selama ini pun ia berperan penting di partai ini,” kata juru bicara Partai Rakyat Pakistan (PPP), Farzana Raja.

Seandainya Mirza terpilih, kata Raja, semua perempuan di Pakistan akan termotivasi untuk maju, berkembang, dan meraih kesuksesan yang sama.

Dengan memilih Mirza, PPP ingin memberikan pesan kepada rakyat Pakistan dan komunitas internasional bahwa PPP benar-benar ingin memberdayakan perempuan.

Posisi sebagai ketua parlemen penting karena bertugas dan memiliki wewenang dalam pembuatan keputusan mengenai usulan atau rencana program pemerintahan. Parlemen baru tersebut juga akan menentukan nasib kepemimpinan Presiden Pervez Musharraf.

Belum ada PM

Selain mengajukan Mirza, PPP juga mencalonkan Faisal Karim Kundi untuk menduduki posisi wakil ketua parlemen.

Meski sudah mengajukan calon ketua dan wakil ketua parlemen, PPP masih belum juga sepakat menetapkan seorang calon perdana menteri (PM).

Sempat beredar kabar bahwa suami Bhutto, Zardari, akan dicalonkan sebagai PM. Zardari tidak mencalonkan diri dalam pemilu yang lalu karena berkas nominasi telah dikumpulkan sebelum Bhutto tewas terbunuh.

Ada pihak-pihak yang mencurigai pengajuan calon PM di PPP tertunda karena sebenarnya Zardari menginginkan posisi itu. Zardari tidak bisa menjabat karena bukan termasuk anggota parlemen.

Bukan hanya itu. Zardari juga tidak memiliki ijazah perguruan tinggi, salah satu syarat mutlak bagi setiap kandidat.

Selain Zardari, ada calon kedua yang termasuk pengikut setia dari Bhutto, yaitu Makhdoom Amin Fahim.

Meski sebelumnya sempat mengancam akan keluar partai jika tidak terpilih sebagai calon PM, Fahim akhirnya menyatakan dukungannya kepada Zardari.

Ambisi Fahim menjadi perdana menteri terpaksa buyar karena ia pernah bertemu Musharraf beberapa bulan terakhir ini. Hal ini yang pada akhirnya membuat partai Nawaz Sharif berang.

Sebagai pemenang pemilu dan menguasai mayoritas suara, PPP bisa menentukan calon pemimpin parlemen dan perdana menteri. Namun, untuk membentuk pemerintahan yang baru, PPP harus tetap berkoalisi dengan partai Sharif yang ada di posisi kedua pemenang pemilu. (AFP/LUK)

Tragedi Irak

2008-03-19T17:29:00.000+07:00

Bayang-bayang Akhir Sebuah Negara

Trias Kuncahyono

Bahkan, seorang Niccolo Machiavelli pun konon pernah berujar, memulai perang adalah soal yang gampang. Persoalannya adalah bagaimana mengakhirinya.

Bagaimana mengakhiri perang? Pertanyaan itulah yang kini menjadi persoalan utama yang harus dipecahkan AS. Lima tahun silam, 20 Maret 2003, AS dengan dukungan sekutu-sekutunya dan di tengah kecaman dunia secara membabi buta menggempur Irak. Dan, hanya dalam tempo 20 hari Baghdad, ibu kota Irak, jatuh, Kamis, 9 April 2003. Rezim Saddam Hussein pun tumbang.

Akan tetapi, perang Irak, yang menurut istilah George Soros dalam The Bubble of American Supremacy, ”membajak tragedi 11 September”, tidak berhenti begitu saja saat Presiden George W Bush pada 1 Mei menyatakan perang usai. Hingga saat ini, AS masih tetap belum bisa keluar dari Irak. Bahkan, keluarnya tentara AS pun menjadi pertanyaan: Kapan mereka keluar atau bahkan apakah mereka bisa keluar dan akan keluar dari Irak?

Dari sudut pandang AS, mungkin, perang sudah selesai ketika presiden menyatakan perang berakhir. Akan tetapi, bagi rakyat Irak lain lagi ceritanya. Saat ini mereka masih terus bergulat atau bahkan baru memulai pergulatan untuk lahir kembali sebagai sebuah negara baru. Invasi AS tidak hanya meruntuhkan rezim Saddam Hussein, tetapi juga meruntuhkan sendi-sendi negara. Irak tercerai-berai!

Bangunan Irak sebagai sebuah negara ambruk. Dan, kemudian terjadilah pertarungan sesama anak bangsa untuk menjadi penguasa baru. Visi pemerintah Bush—setelah Irak dibebaskan dari rezim Saddam Hussein akan segera menjadi negara demokrasi yang aman dan damai, ibarat Jermannya Timur Tengah, dan menjadi sumber kekuatan strategik AS—tidak terbukti! Yang terjadi justru sebaliknya. Irak menjadi negara yang lemah, sumber kelemahan strategik, terancam perpecahan.

Persaingan sektarian

Pemerintahan baru, memang, sudah berdiri. Tetapi, begitu rentan. Tidak bisa dimungkiri bahwa di antara kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi tidak mudah berbagi kekuasaan dan kekayaan negeri itu dalam pemerintahan baru. Berbagai kalangan selalu khawatir bahwa nasib Irak di masa depan akan semakin buruk. Apalagi, kondisi di lapangan yang mencerminkan adanya perseteruan di antara kelompok demikian nyata.

Serangan bom bunuh diri yang dilakukan seorang perempuan di Karbala, Selasa lalu, menjadi salah satu contoh. Sejak 2004, paling kurang terjadi lima kali serangan bom berkekuatan besar dengan korban besar pula di Karbala. Tiga di antaranya adalah serangan bom bunuh diri. Tanggal 2 Maret 2004 terjadi ledakan bom, menewaskan 85 orang dan melukai 230 orang. Tanggal 5 Januari 2006 terjadi serangan bom bunuh diri yang menewaskan 60 orang dan melukai 100 orang.

Karbala, sebuah kota yang terletak sekitar 100 km barat daya Baghdad, adalah kota suci bagi kelompok Syiah. Bom bunuh diri meledak di dekat Masjid Imam Hussein. Ledakan bom di Karbala itu mengingatkan orang akan ledakan bom di Samarra, 22 Februari 2006, sebelah utara Baghdad. Yang menjadi sasaran di Samarra adalah Masjid Al-Askariya milik kaum Syiah. Sejak saat itu, gelombang pengeboman terjadi; saling silih yang menjadi sasaran, yakni Syiah dan Sunni.

Akan tetapi, berbagai pihak menyatakan bahwa persaingan dan konflik sektarian cenderung turun. Pertanyaannya adalah, apakah itu merupakan kecenderungan yang senyatanya atau mereka sedang menunggu waktu? Sulit dimungkiri bahwa di antara Syiah, Sunni, dan Kurdi terjadi persaingan untuk memperebutkan pengaruh, baik di bidang politik maupun ekonomi.

Pemerintahan nasional

Bagaimana mengakhiri perang Irak? Pertanyaan itu yang bisa jadi membebani para ahli strategi militer AS. Peter W Galbraith dalam The End of Iraq menulis, Pemerintah AS tidak pernah memiliki rencana untuk membangun keamanan pasca-Saddam Hussein. Karena itu, mereka pun kini tak berdaya melihat dan menghadapi kenyataan di lapangan.

Apakah itu berarti bahwa tentara AS akan tetap terus berada di Irak? Untuk waktu berapa lama? Apakah akan sama dengan, misalnya, tentara Suriah yang tetap berada di Lebanon selama 15 tahun setelah perang saudara berakhir? Apakah akan mengikuti jejak NATO dan tentara Eropa di Bosnia? Mereka tetap di Bosnia selama 11 tahun setelah perang usai.

AS sendiri menghadapi dilema. Mereka berkeyakinan bahwa jika mereka segera keluar, Irak akan jatuh ke tangan ”para teroris”, itulah mereka. Tetapi, jika mereka tetap berada di Irak juga menimbulkan persoalan, yakni terus berlanjutnya aksi pengeboman. Bahkan, ada yang mengistilahkan telah melahirkan Afganistan baru.

Pada akhirnya, rakyat Irak sendiri yang harus menjatuhkan pilihan. Apakah mereka akan memberi tempat pada AS atau mau berdiri sendiri membangun negara baru? Akan tetapi, negara baru yang aman hanya akan terwujud bila tercipta persatuan antara seluruh komponen anak bangsa negeri itu: Syiah, Sunni, Kurdi, dan kelompok sekuler. Tanpa itu, Irak akan tetap tidak aman, bahkan tercerai-berai.

Tentu, tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi setelah begitu banyak jiwa melayang secara sia-sia.

Obama Akan Bicarakan Isu Rasial untuk Akhiri Kontroversi

2008-03-19T17:28:00.000+07:00

Rabu, 19 Maret 2008 | 00:16 WIB

Philadelphia, Selasa - Bakal calon presiden AS, Barack Obama, akan mencoba memadamkan sebuah kontroversi mengenai pernyataan menghasut dan bernada rasialis. Pernyataan itu disampaikan pendeta dari gerejanya.

Senator kulit hitam dari Partai Demokrat itu akan berpidato di Philadelphia, persisnya dekat sebuah lokasi yang menjadi tempat kelahiran bangsa AS itu. Ia akan menyampaikan pendapatnya mengenai ”ras, politik, dan hal-hal yang mempersatukan bangsa.”

Obama mengatakan, kontroversi atas pernyataan pendeta itu telah mengalihkan perhatian khalayak AS dari isu-isu kampanye. Hal ini terjadi justru saat ia sedang berjuang menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, untuk menghadapi Senator John McCain dari Partai Republik dalam pemilu presiden pada November 2008.

Dalam pidato di sebuah bangunan bersejarah di seberang Liberty Bell, Philadelphia, Selasa (18/3) pagi waktu Philadelphia, Obama antara lain akan mencoba menenangi keributan karena khotbah-khotbah di Trinity United Church of Christ, Chicago, oleh Pendeta Jeremiah Wright.

Wright adalah pendeta yang sangat dekat dengan Obama dan keluarganya. Wright telah menjadi pendeta Obama selama hampir 20 tahun. Ia meresmikan perkawinan Obama serta membaptis kedua putri Obama.

Pernyataan pendeta itu yang menghasut pertikaian ras telah dipakai para pencela Obama. Pendeta itu antara lain mengatakan, serangan 11 September 2001 adalah suatu pembalasan atas kebijakan luar negeri AS yang menyebarkan terorisme.

Mengecam

Sebuah khotbah Wright yang beredar luas di internet menyebutkan bahwa kaum kulit hitam seharusnya menyanyikan God Damn America, bukan God Bless America. Alasan pendeta itu, kulit hitam telah diperlakukan tak manusiawi oleh pemerintah.

Obama mengatakan kontroversi itu kontras dengan niatnya untuk merangkul siapa saja. ”Saya akan berbicara bukan hanya mengenai Pendeta Wright, tetapi mengenai isu ras yang lebih besar,” kata Obama, Senin.

Obama mengatakan, adalah naif untuk percaya bahwa isu ras tak akan muncul dalam pertarungannya melawan Hillary, seperti isu jender yang selalu muncul setiap kali Hillary tampil.

Jen Psaki, seorang juru bicara Obama, mengatakan, Obama ingin menyampaikan pidato itu karena ”isu ras telah menjadi perhatian sangat besar” selama beberapa pekan terakhir.

Senator Illinois Richard Durbin, pendukung Obama, mengatakan, pidato Obama itu akan sangat penting karena merupakan refleksinya yang mendalam. Obama, menurut Durbin, merasakan bahwa Amerika sedang berubah dan ingin bergerak melewati retorika yang menuju ke pandangan yang lebih positif yang bisa menjadi tujuan bangsa Amerika Serikat. (AFP/Reuters/AP/DI)

Dalai Lama Mengancam

2008-03-19T17:26:00.000+07:00

Taiwan Pertimbangkan Boikot Olimpiade Beijing 2008

Rabu, 19 Maret 2008 | 00:10 WIB

Dharamsala, Selasa - Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, Selasa (18/3) di Dharamsala, India, mengatakan akan mengundurkan diri jika situasi di Tibet memburuk. Dalai Lama menolak tuduhan China bahwa dia berada di belakang rangkaian protes anti-China di Tibet yang menelan korban jiwa. Dia justru menyerukan untuk membangun hubungan baik dengan China.

”Jika segala sesuatu berada di luar kendali, pilihan saya satu-satunya adalah benar-benar mundur,” kata Dalai Lama dalam konferensi pers di Dharamsala, pusat pemerintahan Tibet di pengasingan.

Dia mengatakan, rakyat Tibet dan China harus hidup berdampingan. Dalai Lama meminta rakyatnya untuk tidak menggunakan kekerasan. ”Kita harus membangun hubungan baik dengan China. Kita tidak boleh memupuk perasaan anti-China. Jangan gunakan kekerasan. Kekerasan adalah sebuah tindakan bunuh diri. Bahkan, jika 1.000 orang Tibet mengorbankan diri, hal itu tidak banyak membantu,” ujarnya.

Namun, Dalai Lama menyatakan dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengatakan kepada rakyat Tibet untuk melakukan ini atau jangan melakukan itu. ”Gerakan ini di luar kendali kami,” katanya.

Kemarin, lebih dari 2.000 warga Tibet berdatangan dari seluruh penjuru timur laut India dan menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelidiki laporan pembunuhan demonstran di Tibet. Dipimpin ratusan biksu, mereka melambai-lambaikan bendera Tibet dan berjalan sepanjang jalan Siliguri sambil meneriakkan slogan, ”Kami ingin keadilan, kami ingin kebebasan.”

Dalai Lama menyatakan membuka diri jika China akan menyelidiki pemerintah di pengasingannya di India yang dituding mendalangi protes di Tibet. ”Silakan datang ke sini dan selidiki faktanya. Mereka boleh memeriksa perasaan saya, urine saya, tempat duduk saya, semuanya,” ujarnya sambil tertawa.

Sebelumnya, Perdana Menteri China Wen Jiabao menuduh Dalai Lama mendalangi kerusuhan di Tibet yang mengakibatkan puluhan orang tewas. ”Ada fakta yang jelas dan sejumlah bukti bahwa insiden ini diatur, direncanakan, didalangi, dan dihasut kelompok Dalai Lama,” ujarnya.

Wen mengatakan, pemrotes bermaksud menghasut untuk menyabotase Olimpiade Beijing guna mencapai tujuan mereka yang tersembunyi.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Qin Gang bahkan mengatakan bahwa Dalai Lama harus dibawa ke pengadilan. ”Sebenarnya yang harus dikhawatirkan dan ditanyakan komunitas internasional adalah peran dan fungsi apa yang dimainkan Dalai Lama dalam insiden kekerasan kriminal ini. Seseorang yang harus diadili dan diselidiki adalah Dalai Lama sendiri,” kata Qin.

Protes di Lhasa, ibu kota Tibet, dimulai pada 10 Maret untuk memperingati 49 tahun pemberontakan terhadap China yang gagal dan menyebabkan Dalai Lama harus mengungsi ke luar negeri. Protes damai itu memuncak pada kerusuhan hari Jumat pekan lalu yang menyebabkan puluhan orang tewas.

Pemerintah Tibet di pengasingan menyatakan, 19 warga Tibet tewas tertembak saat menggelar protes di Provinsi Gansu, China, Selasa. Jumlah total pemrotes yang tewas versi pemerintah di pengasingan kini mencapai 99 orang.

”(Protes) ini terjadi di luar Lhasa. Sebanyak 19 orang tewas di Machu di Provinsi Gansu. Ada protes di Machu pagi ini (Selasa) dan polisi menembaki mereka,” kata Thubten Samphel, juru bicara Pemerintah Tibet di pengasingan.

Seruan boikot

Di Taiwan, kandidat presiden unggulan, Ma Ying-jeou, mengatakan akan mempertimbangkan boikot jika terpilih pada pemilihan umum hari Sabtu (22/3). ”Jika China terus menekan rakyat Tibet dan situasi di Tibet semakin buruk, saya mempertimbangkan untuk tidak mengirimkan kontingen ke Olimpiade Beijing 2008,” katanya.

Negara-negara Barat telah menyerukan agar Beijing menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan. Presiden Parlemen Eropa Hans-Gert Poettering, Selasa di Berlin, mengatakan, para pejabat yang berencana menghadiri Olimpiade Beijing harus mempertimbangkan untuk tidak hadir jika sikap keras China berlanjut.

”Seseorang harus mengatakan kepada China, jika represi macam ini terus berlangsung, para pemimpin yang akan menghadiri pembukaan Olimpiade Beijing bisa mempertimbangkan apakah kehadiran itu adalah langkah yang bertanggung jawab,” katanya kepada sebuah radio Jerman.

Poettering menambahkan, jika pesta olahraga di ibu kota China itu ingin sukses, represi dan larangan kebebasan berekspresi harus dihentikan. ”Kami berharap otoritas China bisa menyampaikan pesan bahwa hak asasi manusia, demokrasi, dan aktivis hak-hak sipil tidak boleh dituntut,” ujarnya.

Namun, Presiden Komite Olimpiade Internasional Jacques Rogge, Senin di Trinidad, mengatakan belum ada seruan dari negara-negara untuk memboikot Olimpiade Beijing.

Tony Kevin, analis kebijakan luar negeri pada Australian National University (ANU) mengatakan, reaksi bisu komunitas internasional telah diperkirakan mengingat kepentingan strategis mereka terhadap ekonomi China. ”China tunduk pada standar hak asasi manusia yang berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara lain,” ujarnya. (AP/AFP/REUTERS/FRO)

Perkembangan Baru di Malaysia

2008-03-18T16:21:00.000+07:00

Selasa, 18 Maret 2008 | 00:18 WIB

AJ Susmana

Berakhirnya perang dingin yang mencekam umat manusia karena dibayangi perang nuklir yang mengerikan membawa perubahan isu global dan tata cara pergaulan baru di bumi ini. Demokratisasi dan kesejahteraan rakyat menjadi kunci dalam proses ini.

Tak hanya Indonesia, Malaysia—negara tetangga dan masih serumpun dengan kita—pun tampak mengalami perkembangan baru dalam situasi politik. Demokrasi dan antidiskriminasi di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya menjadi nilai baru.

Titik tolak perubahan itu jelas ditunjukkan dalam pemilu tahun ini yang membuat dominasi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Barisan Nasional mulai goyah dan isu-isu yang menuntut penghapusan UU Diskriminasi kian menguat.

Hingga saat ini, Malaysia masih menjalankan politik diskriminasi berdasarkan etnis dalam mengatur tata pergaulan politik warga negaranya. Untuk kebijakan ini, Pemerintah Malaysia yang selama ini dikuasai UMNO dan Barisan Nasional memprioritaskan etnis Melayu, terutama dalam hal memperoleh proyek pemerintah, peluang pekerjaan, kuliah, dan kredit perbankan (Kompas, 12/3/2008).

Gerilya

Selain itu, Pemerintah Kerajaan Malaysia masih mempunyai beban politik masa lalu yang mau tak mau menjadi isu penting dalam proses perubahan politik di Malaysia. Beberapa tokoh Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) dan Partai Komunis Malaya (PKM) yang notabene terlibat dalam proses perjuangan kemerdekaan Malaysia, yang selama ini disingkirkan dari peta politik Malaysia, mulai menjadi perhatian khalayak umum.

Sebagaimana kita ketahui, Inggris kembali menguasai Semenanjung Melayu pascakekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Inggris mulai memberlakukan undang-undang darurat untuk menghancurkan gerakan dan organisasi pendukung kemerdekaan Malaya.

Di bawah undang-undang darurat inilah PKMM dan PKM yang menuntut hengkangnya kolonialisme Inggris dan menuntut kemerdekaan penuh ditolak keberadaannya. Para anggota dan pendukung kedua partai ini pun ditangkapi. Akibatnya, perang gerilya menghadapi kolonialisme Inggris digalakkan. Sebanyak 400.000 tentara commonwealth dikerahkan untuk menumpas pemberontakan ini.

Diperkirakan sekitar 5.000 gerilya PKM meninggal dalam perang ini dan sekitar 200 dihukum mati dengan cara digantung. Sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Malaysia 31 Agustus 1957, Undang-Undang Darurat Inggris tetap dipertahankan dan PKM tetap melanjutkan perang gerilya sampai pada Persetujuan Damai tiga pihak: Pemerintahan Kerajaan Malaysia, PKM, dan Kerajaan Thailand tahun 1989. Hal ini membuat PKM menghentikan perang gerilya dan menghancurkan sendiri senjata mereka dan hidup dalam suaka politik di desa-desa di bagian selatan Thailand, yang kini disebut Kampung Perdamaian PKM.

Antikomunisme

Hingga kini, para mantan prajurit gerilya PKM itu belum bisa kembali ke Malaysia karena masih dipertahankannya kebijakan antikomunisme itu. Meski demikian, beberapa mantan tokoh PKM seperti Shamsiah Fakeh sudah boleh kembali ke Malaysia.

Semua cerita sejarah kemerdekaan Malaysia yang berbeda dari versi resmi pemerintah kini dapat diketahui generasi muda Malaysia melalui memoar-memoar perjuangan yang mulai diterbitkan. Beberapa bisa disebutkan: Memoir Shamsiah Fakeh: Dari AWAS ke Rejimen ke-10; Abu Samah, Sejarah dan Perjuangan Kemerdekaan; biografi Chin Peng: My side of History, dan Life As the River Flows – Women’s Oral History on the Malayan struggle for Independence, yang disusun Agnes Khoo dan kini sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Hasta Mitra.

Munculnya memoar-memoar perjuangan itu setidaknya telah memberikan basis historis dan cara pandang baru dalam membangun kebangsaan dan negara Malaysia modern saat ini. Isu kebangsaan seperti bagaimana seharusnya Malaysia membangun masa depan yang sejahtera di bawah tata pergaulan baru pascaberakhirnya perang dingin tanpa dibayangi kengerian masa lalu mulai dikedepankan.

Itulah medan sekaligus perkembangan baru dalam pertarungan politik di Malaysia kini. Kemenangan Koalisi Oposisi Malaysia yang terdiri dari DAP, PKR, dan PAS di lima negara bagian Malaysia saat ini tentu akibat dari dikedepankannya isu demokrasi, kesejahteraan rakyat, antidiskriminasi, dan menyikapi tata pergaulan baru pascaberakhirnya perang dingin. Tarik ulur dalam menyikapi isu-isu inilah yang akan menjadi penentu kemenangan dalam pertarungan politik di Malaysia di masa datang.

AJ Susmana Alumnus Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta

China Bantah Keras Tudingan

2008-03-18T16:18:00.000+07:00

Jumlah Korban Kerusuhan Tibet Meningkat
, Kecaman Dunia Berlanjut

Selasa, 18 Maret 2008 | 00:28 WIB

Beijing, Senin - China menghadapi meningkatnya tekanan dunia mengenai Tibet, Senin (17/3), di tengah klaim warga Tibet di pengasingan bahwa ratusan orang mungkin telah tewas dalam tindakan keras Pemerintah China terhadap demonstran di Tibet. Beijing membantah telah menggunakan kekerasan.

Dalam penjelasan resmi pertama mengenai kerusuhan di ibu kota Tibet, Lhasa, China mempersalahkan para demonstran yang memprotes Pemerintah China. Kasus itu kemudian berkembang menjadi mimpi buruk bagi humas Beijing menjelang Olimpiade.

China mengatakan telah menahan diri menghadapi protes- protes yang menjadi kerusuhan. China menuduh hal itu didalangi para pengikut Dalai Lama yang berusaha menghancurkan Olimpiade pada Agustus 2008. ”Mereka membakar atau memenggal sampai tewas 13 penduduk sipil yang tak bersalah,” kata Gubernur Tibet Qiangba Puncog di Beijing. Ia menambahkan, jumlah korban tewas naik menjadi 16 orang dan puluhan orang lainnya cedera.

Ditambahkan, pasukan China tidak melepas tembakan kepada demonstran. ”Selama protes itu (pasukan keamanan) tidak membawa atau menggunakan senjata yang mematikan,” ujar Qiangba.

Pemerintah Tibet di pengasingan, di India, mengatakan, sekitar 100 orang dan kemungkinan ”ratusan” orang telah tewas dalam tindakan keras di Lhasa dan di seluruh Tibet.

Pernyataan Qiangba juga bertentangan dengan cerita banyak saksi mata dari orang China lokal dan turis asing di Lhasa bahwa mereka melihat dan mendengar bunyi tembakan berulang kali pada hari Jumat lalu, hari protes terbesar, dan pada akhir pekan.

Walau Gubernur Tibet mengatakan tidak digunakan senjata api terhadap para demonstran di Lhasa, pasukan dikerahkan ke daerah-daerah sekitarnya untuk meningkatkan kontrol.

Otoritas China di Tibet juga telah meminta para demonstran menyerahkan diri.

Berundinglah

Tekanan internasional kepada China terus meningkat. Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice mengimbau Beijing untuk membuka pembicaraan dengan Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet yang kini dalam pengasingan di Dharamsala, India.

”Kami telah mendesak China selama beberapa tahun untuk mencari cara agar bisa berunding dengan Dalai Lama,” kata Rice kepada wartawan dalam perjalanan menuju Moskwa, Rusia. ”Saya berharap mereka masih menemukan cara untuk melakukan itu.”

India juga mengimbau tetangganya untuk mencari solusi damai pada kerusuhan itu. Seorang pejabat tinggi Inggris mengatakan, China telah mengambil tindakan berisiko dengan merusak citranya sebagai tuan rumah Olimpiade di Beijing kalau masalah di Tibet memuncak.

Namun, Rusia berharap China akan melakukan apa yang diperlukan untuk mengurangi tindakan melanggar hukum.

Departemen Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya mengatakan, hubungan dengan Dalai Lama merupakan ”urusan dalam negeri” bagi China dan ia mengkritik upaya untuk politisasi Olimpiade Beijing.

Gubernur Qiangba Puncog mengatakan, demonstrasi-demonstrasi itu dipicu para pendukung Dalai Lama. ”Kali ini sekelompok kecil separatis dan unsur-unsur pelanggar hukum melakukan tindakan ekstrem dengan tujuan membangkitkan lebih banyak publisitas. Ini bertujuan untuk merusak stabilitas menjelang Olimpiade, dan mengacaukan keadaan yang sudah stabil selama lebih dari 18 tahun,” katanya.

Di Lhasa, keberadaan pasukan keamanan tampak mencolok untuk menjamin tidak terulangnya kekerasan hari Jumat.

Pihak berwenang China telah menetapkan tenggat bagi warga Tibet yang terlibat kerusuhan untuk menyerahkan diri, yaitu Senin tengah malam. Pihak yang memberikan perlindungan akan dihukum. (AFP/Reuters/AP/DI)

Malaysia

2008-03-18T16:17:00.000+07:00

Anwar Dekati Tokoh-tokoh Properubahan

Selasa, 18 Maret 2008 | 00:30 WIB

Kuala Lumpur, Senin - Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan telah berbicara dengan beberapa anggota koalisi parlemen yang mendukung perubahan. ”Masyarakat menyambut dan menghargai saya,” ujarnya, Senin (17/3) di Kuala Lumpur.

Anwar menambahkan, pembicaraan itu bertujuan meyakinkan tokoh-tokoh tersebut bahwa dukungan mereka tidak akan bisa dibeli. ”Jika Anda berharap bisa menyerah dengan dibayar, Anda salah memilih partai,” ujarnya. Ia mengatakan akan menyambut anggota koalisi parlemen yang ingin bergabung asalkan sesuai dengan agendanya.

Anwar memastikan dia sudah meneliti dukungan dari koalisi parlemen di Malaysia Timur di Pulau Kalimantan yang sangat representatif sebagai sebuah kekuatan yang bisa memengaruhi pemerintah jika terjadi pergantian.

Barisan Nasional mendapatkan 140 perwakilannya di parlemen dari 222 kursi di parlemen pada pemilu 8 Maret lalu. Aliansi oposisi mendapatkan 82 kursi dari sebelumnya yang hanya mencapai 19 kursi. Mereka juga mengklaim mendapat tambahan dukungan dari empat negara bagian.

Senin kemarin, oposisi bersumpah telah mendapat kekuatan dan mengontrol lima negara bagian, termasuk Kelantan yang dikuasai Partai Islam PAS. Barisan Nasional sendiri masih berjuang untuk menghimpun kekuatan di Kelantan.

Oposisi seharusnya menang

Aktivis reformasi pemilu Malaysia meminta penyidikan pelaksanaan pemilu tanggal 8 Maret lalu. Menurut mereka, oposisi seharusnya bisa menang pemilu jika pemungutan suara dilakukan dengan jujur dan bersih.

Dalam pemilu koalisi Barisan Nasional tidak mampu meraih mayoritas dua pertiga suara pada pemilu parlemen 2008.

”Kami meminta diadakannya investigasi proses pemilihan umum,” kata Pemimpin Coalition for Clean and Fair Elections (Bersih) Sivarasa Rasiah. ”Bukan karena oposisi meraih kemenangan besar, pemilu kemudian diartikan berlangsung bersih dan jujur,” katanya.

Bersih mengklaim ada kecurangan pada pemilu yang lalu. ”Kami seharusnya menang jika pemilu dilakukan tanpa kecurangan. Untuk memenangi 30 kursi lagi, kami hanya membutuhkan 56.000 suara,” kata Sivarasa, anggota Partai Keadilan Rakyat, yang mendapat kursi di parlemen.

Pengawas Hak Asasi Manusia yang berbasis di New York mengungkapkan, pemilu Malaysia selanjutnya akan tetap diragukan. Akan terus berkembang isu dan tuduhan bahwa pemerintah memberangus oposisi dan memanipulasi proses pemilu.

Saat ini Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi berjuang untuk kehidupan politiknya sendiri sebagai dampak kegagalan partainya pada pemilu lalu. Badawi sendiri telah menolak permintaan pengunduran dirinya sebagai perdana menteri. (AFP/OTW)

Khatami Tentang Dialog Peradaban

2008-03-18T15:47:00.001+07:00

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Mohammad Khatami, sang reformis, kelahiran 29 September 1943 di Ardakan, Provinsi Yazd, jauh sebelum terpilih jadi presiden Iran untuk dua periode (1997-2001/2001-2995) dikenal sebagai seorang pemikir kontemplatif. Namanya telah melambung tinggi di dunia akademik global, sekalipun sebagai presiden dianggap kurang berhasil. Bagaimana mau berhasil, jika kekuasaannya dibatasi oleh sistem demokrasi peralihan, jika bukan demokrasi semu.

Seorang presiden Iran tak punya otoritas legal atas berbagai lembaga negara dan aparat keamanan: polisi, tentara, pengawal revolusioner, dan lain-lain; juga tidak atas radio negara, peradilan, penjara, dan sebagainya. Dalam sistem yang semacam ini, akan sangat sulit bagi seorang presiden untuk menjalankan mesin kekuasaannya secara efektif dan berdaya jangkau jauh. Di atas presiden masih bersemayam supreme leader (pemimpin tertinggi): Ali Khamenei yang punya hak kata putus. Itulah sebabnya Khatami tidak bisa memenuhi janjinya saat kampanye untuk memberi izin pendirian sebuah masjid untuk non-Syiah di Tehran, karena pemimpin tertinggi tidak memberi lampu hijau.

Terlepas dari itu, Khatami adalah seorang pembicara yang memukau melalui lensa filosofis yang artikulat. Jika Samuel P Huntington sejak 1993 melontarkan gagasan "benturan peradaban" yang menghebohkan dunia itu, Khatami membantahnya dengan menawarkan solusi "dialog peradaban" di forum PBB dan di fora bergengsi lainnya. Gagasannya mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan, karena disampaikan secara santun, mendalam, dan ditinjau dari banyak dimensi. Salah satu kumpulan pemikirannya diterbitkan Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi, 2003, dua tahun sebelum ia melepaskan jabatan kepresidenannya untuk digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad, figur yang lebih dekat dengan kelompok garis keras, mantan wali kota Tehran.

Bagi Khatami, jika dunia mau dijadikan kawasan yang adil, dialog peradaban harus dilakukan dalam posisi setara antara Barat dan Timur. Pendekatan kaum orientalis terhadap Timur, khususnya Islam, bukan dalam bingkai dialog, tetapi Timur telah dijadikan sasaran kajian Barat yang merasa dirinya superior. Ujungnya adalah penaklukan Timur oleh Barat dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme yang sangat menyengsarakan rakyat jajahan dalam tempo yang lama. Khatami berdalil: "Dialog antara peradaban memerlukan kesediaan mendengarkan kepada dan mau mendengar peradaban dan kultur lain, dan pentingnya mendengarkan pihak lain sama sekali tidak kurang nilainya dari berbicara terhadap pihak lain."

Khatami juga mengkritik perkembangan Renaisans yang dinilainya sudah salah arah. Semula, katanya, Renaisans bukan untuk membangkitkan kembali kultur Yunani klasik, tetapi untuk merevitalisasi agama dengan menyuntikkan kepadanya sebuah bahasa baru dan gagasan segar. Dengan bahasa yang baru, penganut agama tidak boleh membelakangi dunia, tetapi harus menghadapinya.

Tetapi karena sudah salah arah, Renaisans telah menyimpang dari tujuan semula. Pembukaan dunia malah berubah menjadi penaklukan dan penundukan yang kejam. Bukan saja alam yang ditaklukkan, apinya kemudian juga menyebar untuk membakar masyarakat manusia. Akibatnya kemudian, berlakulah dominasi manusia terhadap alam dan ilmu-ilmu kealaman, terhadap manusia dan kemanusiaan. Eropa sendiri telah menjadi mangsa karena terlalu bertumpu pada rasionalitas, melalui buah pemikiran para pemikir dan filosuf mereka.

Di sinilah perlunya dialog dengan Timur yang dapat menyediakan prinsip keseimbangan dan saling pengertian. Timur memanggil Eropa dan Amerika untuk memberi tekanan lebih atas keseimbangan, ketenangan, dan kontemplasi dalam perbuatan mereka. Dengan demikian, memberikan sumbangan kepada tegaknya perdamaian, keamanan, dan keadilan di muka bumi. Pertanyaan kita adalah: apakah Barat dalam suasana mental yang masih congkak seperti sekarang ini punya telinga kearifan untuk mendengar Timur yang pernah dijajahnya?

Jika Barat belum juga punya telinga untuk mendengar tuturan orang lain, di mata Khatami, yang berlaku bukan dialog, tetapi monolog. Dalam pada itu, Khatami juga mengimbau pihak Timur, khususnya umat Islam, agar mau membuka mata dan hati untuk mengapresiasi capaian-capaian Barat yang positif untuk membangun jembatan dialogis, demi tegaknya sebuah keseimbangan antara peradaban. Kesimpulan kita adalah; Barat dan Timur harus saling menghargai, dan watak Barat yang mau menang sendiri dan angkuh harus dibenamkan ke bawah debu sejarah; dunia sudah berubah!

Tibet

2008-03-17T20:10:00.001+07:00

Batin Warga yang Tak Bisa Ditaklukkan oleh China

Senin, 17 Maret 2008 | 00:32 WIB

Dialog antara warga Tibet dan China harus dilakukan. Demikianlah pesan utama komunitas internasional kepada China, yang di mata warga Tibet adalah ”penjajah”.

Pesan itu juga disampaikan Direktur The Wahid Institute Yenny Zannuba Wahid di Banjarmasin, Minggu (16/3). ”Pemerintah China seharusnya mengedepankan jalur diplomasi dalam menyikapi aspirasi masyarakat Tibet,” kata Yenny.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid juga menilai tindakan keras Pemerintah China terhadap demonstran di Tibet, yang menuntut pemisahan diri, bukan hal baru. Para pemimpin China sejak dulu selalu takut jika Tibet atau bagian wilayah China lain akan memisahkan diri.

Bisakah dialog dilakukan? Beijing menyatakan bahwa secara historis Tibet adalah bagian dari China. Sebaliknya, kebanyakan warga berdarah Tibet yakin bahwa Tibet tak pernah menjadi bagian China selama berabad-abad. Bahkan di dalam benak warga Tibet, mereka selalu merdeka dari China walau secara de facto kini berada di bawah China. Tibet, bisa disetarakan dengan Timor Leste, sejak diduduki Indonesia pada tahun 1975 hingga merdeka, di mana sebagian rakyat Rimor Leste tak merasa menyatu dengan RI.

Hal terbaru, penambah kebencian pada China di Tibet, sebagaimana dinyatakan Dalai Lama, adalah genosida budaya. Ini merujuk pada aksi Pemerintah China yang mendorong masukkan etnis Han, dari China bagian lain, ke Tibet. Pemusnahan budaya Tibet sedang berlangsung. Menurut juru bicara International Campaign for Tibet, Kate Saunders, hal ini turut memicu protes di Lhasa, ibu kota Tibet.

Etnis Tibet juga makin terpinggirkan dari deru pembangunan ekonomi di Tibet. Dengan sikap keras China dan sikap warga Tibet yang selalu merasa bukan bagian dari China, permasalahan Tibet kini berkembang makin kompleks. Mungkin hanya waktu yang akan bisa menyelesaikan kompleksitas itu. (REUTERS/AP/AFP/MZW/MON)

Pemilu Iran

2008-03-17T20:09:00.001+07:00

Konservatif Tetap Kuasai Parlemen

Senin, 17 Maret 2008 | 00:35 WIB

Teheran, Minggu - Kelompok konservatif Iran hari Minggu tetap menguasai parlemen berdasarkan hasil awal pemilu. Kaum reformis memperlihatkan hasil membaik setelah menderita veto prapemilu.

Pihak konservatif diperkirakan akan mendapatkan 71 persen kursi, menurut kementerian dalam negeri, dalam sebuah pemilu yang menurut Uni Eropa ”tidak bebas dan tidak adil” karena banyaknya diskualifikasi terhadap kandidat reformis.

Masih harus dilihat bagaimana dukungan parlemen yang baru terhadap Presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang harus mencalonkan diri kembali tahun depan, sementara rakyat tidak puas atas tingginya inflasi Iran.

”Rakyat kembali telah menyerahkan parlemen pada kaum Prinsipil,” kata surat kabar garis keras Kayhan, menggunakan nama yang diberikan kaum konservatif Iran pada diri mereka untuk menekankan kesetiaan mereka pada Revolusi Islam 1979.

Hasil akhir

Indikasi awal dari hasil pemilu untuk Teheran—yang memilih 30 anggota parlemen—memperlihatkan bahwa kandidat konservatif mengambil 14 kursi pertama tanpa perlu putaran kedua.

Namun, kaum reformis menganggap perolehan mereka ”sangat baik” dalam situasi ratusan kandidat terbaik mereka, termasuk anggota-anggota parlemen yang sekarang masih menjabat, didiskualifikasi oleh badan-badan garis keras karena dianggap tidak cukup setia pada nilai-nilai revolusioner.

Menurut TV pemerintah, kelompok konservatif telah memenangi 120 kursi dari 290 kursi. Kementerian Dalam Negeri Iran yang mengawasi pemilu hari Jumat tersebut mengatakan bahwa hasil akhir baru keluar paling cepat hari Senin (17/3). (AFP/Reuters/DI)

5 Tahun Pascainvasi, AS Didesak Keluar dari Irak

2008-03-17T20:07:00.000+07:00

Kehidupan Masyarakat Irak Tak Kunjung Berubah

EPA/JEON HEON-KYUN / Kompas Images
Demonstran Korea Selatan di Seoul, Minggu (16/3), membawa poster dengan tulisan yang secara im- plisit meminta Presiden AS George Walker Bush memahami perdamaian. Protes massal soal invasi Irak berlangsung di berbagai negara menjelang lima tahun invasi Irak oleh AS, yang dimulai 20 Maret 2003.

Senin, 17 Maret 2008 | 00:33 WIB

Los Angeles, sabtu - Sudah waktunya untuk AS dan koalisi pasukan keamanan internasional keluar dari Irak. Anjuran sekaligus desakan itu kembali muncul dari puluhan ribu orang yang menentang perang Irak yang berunjuk rasa di wilayah turis Hollywood Boulevard, Sabtu (15/3). Mereka kembali menuntut agar perang itu dihentikan.

Selain di AS, gelombang protes yang sama juga digelar di London. Gelombang protes diselenggarakan kelompok antiperang untuk memperingati invasi pasukan AS dan pasukan asing yang lain ke Irak pada 20 Maret 2003. Gelombang protes yang sama juga terjadi di beberapa negara Eropa dan Kanada serta diikuti oleh ribuan orang. Veteran Perang Vietnam, Ron Kovic, yang ikut protes dengan kursi roda mengaku sedih mengingat rakyat Irak dan tentara yang menjadi korban.

”Kita sudah berperang selama lima tahun. Sekarang ini kita terancam resesi. Jutaan, bahkan miliaran dollar, uang kita digunakan untuk perang yang kita tentang,” kata seorang peserta aksi protes.

Anjuran dan desakan sama juga datang dari London. Veteran dan mantan anggota parlemen di Partai Buruh, Tony Benn, mengakui keterlibatan pasukan Inggris di Irak itu juga telah menciptakan kehancuran. Karena ”kesalahan” Inggris untuk berperang di Irak dan ikut-ikutan AS, anggota Parlemen Eropa, Caroline Lucas, sekaligus menuntut supaya mantan Perdana Menteri Tony Blair dan PM Gordon Brown dihukum dengan dakwaan kejahatan perang.

”Kesalahan” yang dimaksud itu semata-mata karena telah mengikuti dan memberi dukungan kepada Presiden AS George W Bush. Padahal tuduhan awal Bush yang menuding Irak memiliki senjata pemusnah massal tidak terbukti. Lima tahun berlalu. Kini di Irak sudah ada pemerintah baru. Namun, kondisi keamanan di Irak tidak berubah. Gejolak kekerasan masih tetap saja tinggi dan situasi politik dan ekonomi masih belum berkembang.

Meski gejolak kekerasan Irak menurun selama beberapa bulan terakhir ini, militer AS mengaku para pemimpin di Irak tidak kunjung berhasil mempersatukan ide untuk menyelesaikan perbedaan politik di antara setiap kelompok. ”Memenangi peperangan itu mudah, tetapi meraih kesamaan pandangan politik itu yang sulit. Kini sulit bagi AS untuk memperbaiki kesalahannya dulu,” kata Direktur Studi Keamanan di Pusat Penelitian Dubai, Mustafa Alani.

Tak berubah

Akibat invasi AS yang berlangsung selama lima tahun, puluhan ribu warga Irak menjadi korban. Data situs independen bernama Iraqbodycount.org memperkirakan korban sipil yang tewas mencapai 90.000 orang. Selain itu, ada sekitar 4.000 tentara yang tewas. Meski AS mengklaim meraih kemenangan, hingga kini tentara AS dan tentara koalisi kerap menjadi sasaran serangan roket, bom, dan granat dari kelompok bersenjata.

Selain sektor keamanan, sektor ekonomi Irak juga tidak menunjukkan perkembangan positif. Situasi ekonomi masih parah. Tingkat pengangguran meningkat karena tak ada lapangan pekerjaan yang memadai. Produksi minyak yang menjadi tumpuan harapan rakyat Irak sulit diharapkan. Persoalan minyak justru menjadi sumber konflik internal di antara Sunni, Syiah, dan Kurdi.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Irak masih dirasa tak membaik. Bahkan sebagian rakyat Irak justru menilai kehidupan mereka lebih baik ketika rezim mendiang Presiden Irak Saddam Hussein. Fasilitas pelayanan umum paling dasar, seperti air dan listrik, saja masih sulit terpenuhi meski telah ada puluhan, bahkan ratusan, proyek khusus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Irak.

Tidak ada yang peduli dan mau menuruti permintaan Pemerintah Irak agar pengungsi bersedia pulang ke tanah air untuk membantu membangun kembali Irak. Dari sekitar dua juta warga Irak yang sudah mengungsi ke Suriah dan Jordania, hanya 50.000 orang yang bersedia kembali ke Irak. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

China Lakukan Genosida

2008-03-17T20:05:00.000+07:00

80 Orang Dipastikan Tewas dalam Kerusuhan

AP PHOTO/ASHWINI BHATIA / Kompas Images
Warga Tibet yang ada di pengasingan di Dharamsala, India, Minggu (16/3), melakukan protes atas tindakan aparat China saat aksi protes di Lhasa, Tibet.

Senin, 17 Maret 2008 | 00:34 WIB

Dharamsala, minggu - Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama, Minggu (16/3), mengecam sikap keras China di Tibet dan menyebutnya sebagai ”genosida budaya”. Dalai Lama juga menyerukan agar dilakukan penyelidikan atas kerusuhan yang meminta korban jiwa pada Jumat pekan lalu di Tibet.

”Disengaja atau tidak, telah terjadi genosida budaya,” kata Dalai Lama saat berbicara di hadapan para wartawan di Dharamsala, India, pusat pemerintahan Tibet di pengasingan.

”Telah terjadi diskriminasi, yaitu rakyat Tibet diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di tanah mereka sendiri. China hanya mengandalkan kekuatan militer untuk menciptakan perdamaian,” ujar Dalai Lama.

Pemerintah Tibet di pengasingan mengonfirmasi, 80 orang tewas dalam aksi protes yang telah berlangsung selama sepekan. Thubten Samphel, juru bicara Dalai Lama di Dharamsala, mengatakan, 72 orang cedera dalam kerusuhan. Kantor berita China, Xinhua, melaporkan korban tewas hanya 10 orang.

Protes digelar untuk memperingati 49 tahun pemberontakan Tibet terhadap pemerintah komunis China yang gagal dan menyebabkan Dalai Lama mengungsi ke India sampai sekarang. Puncak aksi protes itu adalah pembakaran toko-toko dan mobil milik etnis China di Tibet, Jumat pekan lalu.

”Bangsa Tibet tengah menghadapi bahaya serius. Diakui atau tidak, ada persoalan,” kata Dalai Lama.

Dalai Lama menyatakan, komunitas internasional memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan agar China menjadi tuan rumah Olimpiade yang baik. Dia tidak menyerukan boikot Olimpiade seperti yang dituntut para pendukungnya.

”Rakyat China perlu merasa bangga terhadap Olimpiade. Mereka berhak menjadi tuan rumah Olimpiade,” tuturnya.

Situasi ibu kota Tibet, Lasha, Minggu, tenang tetapi tegang. Hongkong Cable TV melaporkan sekitar 200 kendaraan militer yang setiap kendaraannya mengangkut 40-60 tentara bersenjata bergerak menuju Lasha. Tayangan di televisi memperlihatkan jalan-jalan di Lasha lengang. Hanya kendaraan lapis baja dan militer yang terlihat berpatroli.

Warga diimbau untuk tetap tinggal di rumah. ”Pagi ini situasi cukup tenang, Polisi berpatroli di jalan-jalan. Penduduk diminta untuk tidak keluar rumah,” kata seorang pejabat di kantor pemerintahan Lasha.

Kerusuhan meluas

Kerusuhan pecah di provinsi tetangga Tibet, Minggu. Seorang pejabat polisi yang tidak disebutkan namanya mengatakan, sekitar 200 pemrotes melemparkan bom rakitan dan membakar sebuah kantor polisi di Aba, Provinsi Sichuan.

Pusat HAM dan Demokrasi Tibet melaporkan, ribuan biksu di wihara Amdo Ngaba Kirti di Sichuan mengibarkan bendera Tibet dan meneriakkan slogan kemerdekaan setelah ibadat Minggu pagi.

Aparat keamanan China segera mengepung gedung pemerintah di Aba dan biara tersebut. Aparat menyemprotkan gas air mata dan mencegah para biksu untuk turun ke jalan.

Surat kabar Tibetan Daily, mengutip pernyataan pemimpin politik dan keamanan Tibet, menuliskan bahwa China akan mengobarkan ”perang rakyat” untuk menghadapi aksi protes warga Tibet.

”Kita harus mengobarkan perang rakyat untuk mengalahkan pemisahan diri dan mengecam tindakan buruk dari kelompok tersembunyi pimpinan Dalai Lama,” demikian Tibetan Daily.

Propaganda

Otoritas berencana menyerang dukungan terhadap Dalai Lama melalui propaganda. ”Kita harus membimbing opini publik ke arah yang benar agar seluruh etnis minoritas memahami kebenaran,” sebut surat kabar itu.

China memberi tenggat hingga Senin tengah malam agar para pemrotes menyerahkan diri. China akan memulai perayaan Olimpiade dengan pawai obor dua pekan mendatang. Pawai obor itu akan melintasi wilayah Tibet.

Mayor Jenderal Feng Zhengjie dari Angkatan Pembebasan Rakyat di Beijing mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap kerusuhan di Tibet. ”Saya harap dan saya yakin pemerintah lokal akan mengatasi persoalan ini. (Kerusuhan) ini mengingatkan kita semua untuk memerhatikan kekuatan anti-China di dalam ataupun di luar negeri. Belakangan ini banyak orang yang tidak ingin China menjadi kuat,” katanya. (ap/afp/reuters/fro)

PM Samak "Hormati" Myanmar

2008-03-17T19:09:00.000+07:00

Perbincangan dengan Jenderal Than Shwe
soal Bisnis, Bukan Demokrasi

EPA/GOVERNMENT SPOKESMAN OFFICE / Kompas Images
Jenderal Than Shwe (kanan), pemimpin junta militer Myanmar, berbicara dengan Perdana Menteri Thailand Samak Sundaravej (kiri) di ibu kota Naypyidaw, Myanmar, Jumat (14/3). PM Samak melakukan kunjungan sehari dan dia cenderung menyalahkan Barat soal kemelut sosial politik Myanmar.

Senin, 17 Maret 2008 | 00:31 WIB

Bangkok, Minggu - Perdana Menteri Baru Thailand Samak Sundaravej mengatakan, negara Barat terlalu banyak mengkritik Myanmar. Dia menghormati junta yang berkuasa setelah belajar bahwa mereka bermeditasi seperti layaknya penganut agama Buddha yang baik.

”Orang Barat memiliki pepatah, lihatlah kedua sisi sebuah koin. Namun, orang Barat hanya melihat satu sisinya,” ujar Perdana Menteri Samak Sundaravej di Bangkok Minggu (16/3), pada acara televisi mingguannya, dua hari setelah berkunjung secara resmi ke Myanmar.

”Myanmar merupakan negara Buddhis. Para pemimpin Myanmar bermeditasi. Mereka mengatakan negara itu akan hidup dalam damai,” ujar Samak.

Menurut dia, setelah belajar mengenai Myanmar selama puluhan tahun, dia baru mengetahui bahwa para pemimpin junta juga melakukan meditasi. Kedua negara itu, Thailand dan Myanmar, merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Buddha.

Junta Myanmar telah dikritik oleh berbagai negara karena telah menekan aksi-aksi prodemokrasi tahun lalu, juga karena telah menahan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi. Namun, Samak mengatakan lebih suka berbicara mengenai perdagangan, bukan demokrasi, ketika berjumpa dengan pemimpin junta Jenderal Senior Than Shwe.

Tak kritis

Banyak negara Barat, termasuk AS dan negara-negara anggota Uni Eropa, yang masih menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Myanmar. Mereka memberikan sanksi itu karena rezim yang berkuasa di Myanmar lemah terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia serta gagal mengalihkan kekuasaan kepada pemerintah terpilih secara demokratis.

Thailand dan banyak negara di Asia Tenggara tidak terlalu kritis terhadap junta, malahan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berbisnis di Myanmar.

Samak mengatakan, dia telah berdiskusi mengenai kesempatan investasi bagi perusahaan-perusahaan Thailand di Myanmar, khususnya pada sektor produksi dan eksplorasi gas alam serta proyek-proyek tenaga hidro.

”Kami ingin melakukan sesuatu mengenai bendungan. Than Shwe berkata kepada saya, ’Anda dapat melakukannya di sini. Carilah investor dan lakukan itu’,” ujar Samak.

Menurut Samak, Thailand memerlukan listrik sehingga berniat memanfaatkan bendungan-bendungan di Myanmar.

Pemadaman listrik merupakan hal biasa di Myanmar. Junta militer telah menyalurkan listrik berdasarkan sistem rasio selama puluhan tahun terakhir. Namun, sistem ini tidak berpengaruh untuk tempat tinggal pejabat pemerintah dan militer. (AFP/joe)

Analisis Kabinet Baru Malaysia

2008-03-17T18:23:00.000+07:00

Setelah Barisan Nasional (BN) kembali berkuasa, perhatian publik kembali tertuju pada pembentukan kabinet. Dengan suara mayoritas yang berkurang, berbagai pihak sudah memprediksikan siapa yang layak dan tidak layak dilantik, partai mana yang harus diberi kuota lebih dalam kabinet, dan sebagainya.

Tentu banyak yang lega mendengar pernyataan Presiden Malaysian Indian Congress (MIC, satu dari 14 partai dalam koalisi BN), Samy Vellu, di mana dia tidak akan menerima jabatan senator yang membuatnya bisa dilantik sebagai menteri. Setidaknya satu tanggung jawab sudah dikurangi. Mungkin ada lagi sisa tanggung jawab yang ada?

Dalam usaha BN memulihkan kembali nama baiknya setelah banyak kursi parlemen direbut oposisi, komposisi kabinet yang akan dibentuk juga harus menggambarkan hasrat rakyat. Ini berarti, Abdullah Ahmad Badawi harus melakukan perubahan drastis dalam kabinetnya, termasuk menggugurkan beberapa muka lama, walaupun menang dalam pemilu.

Biarlah kabinet itu --yang pasti mewakili semua etnis yang ada, termasuk etnis pribumi di Sarawak dan Sabah-- memperlihatkan napas baru, aspirasi baru, dan harapan baru untuk menghadapi oposisi di Dewan Rakyat. Saat kabinet baru mulai melakukan sidang kabinet Rabu depan, rakyat sudah pasti ingin melihat muka baru mewakili berbagai etnis, walaupun beberapa tokoh veteran yang tenaganya masih diperlukan, bisa membantu tenaga muda.

Belum dapat dipastikan apakah Badawi akan memperkecil kabinetnya ketika mengumumkan perubahan pada Senin atau Selasa depan. Sebelum parlemen dibubarkan, ada 32 menteri kabinet, termasuk perdana menteri dan wakil perdana menteri. Jumlah itu berdasarkan jumlah 199 orang anggota parlemen BN yang menang Pemilu 2004. Tapi, pada pemilu kali ini, jumlah tersebut berkurang menjadi 140 orang.

Jika kabinet tetap dengan jumlah sama, berarti jumlah pendukung BN di Dewan Rakyat berkurang. Pendukung BN yang banyak sangat perlu untuk menandingi 82 anggota parlemen dari oposisi yang setidaknya meriuhkan suasana sidang Dewan Rakyat. Bila anggota kabinet dikurangi, apakah akan ada gabungan antara dua atau tiga kementerian, khususnya yang mempunyai fungsi yang mungkin tumpang-tindih atau sama?

Misalnya, Kementerian Penerangan bisa digabung dengan pecahan Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi, menjadi Kementerian Penerangan dan Komunikasi; sedangkan bagian tenaga kementerian itu bisa dimasukkan ke Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan dijadikan Kementerian Sains dan Tenaga saja, misalnya.

Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan, mungkin sesuai digabung menjadi satu. Mungkin baik juga rasanya digabung antara Kementerian Urusan Dalam Negeri dengan Kementerian Keamanan Dalam Negeri, kembali seperti asalnya yaitu Kementerian Dalam Negeri. Mungkin masuk akal juga menggabungkan Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Kesenian, Kebudayaan, dan Warisan, yang memang asalnya adalah Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.

Bagaimana pula dengan penggabungan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Konsumen serta Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi? Dalam perombakan kabinet pertamanya setelah Pemilu 2004, Badawi melakukan perubahan drastis dengan memecah tiga kementerian, dua kementerian baru dibentuk, satu kementerian dibubarkan, penggabungan dua kementerian lama, selain perubahan nama lima kementerian. Ada 28 kementerian dibanding sebelumnya yang hanya 23.

Kali ini, jika Abdullah ingin memperkecil kabinetnya, kemungkinan besar penggabungan dilakukan. Namun, bagaimana dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, khususnya jabatan penting seperti 28 orang sekjen, 28 orang wakil sekjen, dan lainnya? Perhatian publik juga sudah pasti terarah kepada pembagian kuota menteri kabinet, wakil menteri, dan sekjen parlemen. Karena Sarawak dan Sabah , terus memberikan sumbangan besar membantu kemenangan BN, mungkinkah jumlah wakilnya dalam kabinet ditambah?

Bayangkan, Sarawak memenangi 30 kursi parlemen atau 21,4 persen dari 140 kursi parlemen, sedangkan Sabah 24 kursi (17 persen). Maka, sudah semestinya keduanya diberi bagian menteri lebih banyak. Sebelumnya, Sarawak hanya memiliki satu menteri, yaitu mantan menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Peter Chin. Sarawak dulu pernah mendapat kuota tiga menteri, sebelum perombakan kabinet Februari 2006.

Terakhir, Sarawak mendapat kuota tiga menteri sekaligus yaitu ketika Dr Muhammad Leo Michael Toyad menjadi menteri Pariwisata 27 Maret 2004 hingga 14 Februari 2006; Seri Adenan Satem menjadi menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar untuk waktu yang sama, serta Effendi sebagai menteri Tugas-tugas Khusus di Jabatan Perdana Menteri sejak tahun 2004, seterusnya dilantik sebagai senator dan menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri sejak 12 Februari 2006.

Menteri mewakili etnis Dayak yang terakhir pernah dilantik adalah Tan Sri Leo Moggie yang memegang portfolio menteri Tenaga, Telekomunikasi, dan Multimedia mulai 3 Mei 1995 hingga Maret 2004. Dengan itu, Partai Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB), partai tulang belakang BN Sarawak yang memperoleh 14 kursi, selayaknya diberi dua jabatan menteri penuh seperti sebelumnya. Kemenangan itu berkat ketokohan anggota parlemen yang berpengalaman memikul tugas tersebut dalam Kabinet Persekutuan, seperti Wahab Dolah yang menang mutlak bagi kursi parlemen Igan dan Wan Junaidi Tuanku Jaafar (Santubong).

Daerah lain yang prestasinya agak baik juga harus diberi jabatan di kabinet seperti dari Terengganu, Pahang, Melaka, dan Johor, selain Perlis yang sebenarnya mempunyai dua menteri kabinet sebelum ini, walaupun hanya mempunyai tiga anggota parlemen.

Yang pasti, Badawi akan mengisi beberapa kekosongan karena kekalahan pemimpin inti. Malaysian Chinese Association (MCA, juga partai yang tergabung dalam BN) kemungkinan akan mencalonkan Ketua Wanitanya, Dr Ng Yen Yen; Sekjennya, Datuk Ong Ka Chuan; Wakil Presiden, Ong Tee Keat; dan Ketua Pemuda, Liow Tiong Lai sebagai menteri.

Anggota Parlemen Tenggara, Halimah Mohamed Sadique kemungkinan besar turut didaftarkan baik sebagai menteri atau wakil menteri, selain SK Devamany ( Parlemen Cameron Highlands) dari MIC. kadir dikoh

Tantangan Demokrasi di Pakistan

2008-03-15T18:50:00.000+07:00

Jumat, 14 Maret 2008 | 00:38 WIB

Oleh Zuhairi Misrawi

Kemenangan partai oposisi, PPP dan PML-N, dalam pemilu terakhir di Pakistan menandakan akhir rezim diktator Musharraf. Greg Sheridan Blog, analis politik luar negeri The Australian, menyebutnya a democratic surprise.

Namun, pertanyaan yang belum terjawab adalah soal masa depan demokrasi dan determinasi kalangan ekstremis dalam ruang publik. Benazir Bhutto (2008) dalam Reconciliation: Islam, Democracy and The West menyebutkan, masa depan Pakistan ditentukan pertarungan kediktatoran versus demokrasi dan ekstremisme versus moderasi. Untuk membangun demokrasi, pilihan harus jelas, yaitu demokrasi dan moderasi, bukan kediktatoran dan ekstremisme.

Dua tantangan

Ihwal demokratisasi setidaknya ada dua tantangan menonjol, yaitu tingginya angka kemiskinan dan lemahnya sistem politik. Di bawah rezim Pervez Musharraf, angka kemiskinan ditengarai mengalami peningkatan sekitar 12 persen. Ini menunjukkan adanya relasi obyektif antara kediktatoran dan meningkatnya angka kemiskinan. Lebih-lebih, tidak adanya jaminan keamanan menyebabkan kemiskinan menjadi fakta tidak bisa dihindari.

Fakta kemiskinan di tingkat akar rumput berbeda jauh dengan fakta para politisi yang menikmati kekayaan secara melimpah. Para politisi, yang sejatinya merupakan representasi rakyat dalam menyuarakan hak-hak mereka, berubah menjadi kelompok konglomerasi baru yang hanya menjadikan politik sebagai kendaraan untuk memperkaya diri.

Institusi politik bermetamorfosis menjadi lembaga pemiskinan yang kian telanjang dengan cara mengabaikan hak-hak sipil dan ekonomi mereka. Tidak sedikit politisi yang ditetapkan terlibat praktik korupsi, tetapi amat jarang dari mereka yang mendapat hukuman setimpal, bahkan mereka dengan mudah melakukan eksodus dan menikmati udara segar di negara maju dengan bergelimangan harta.

Militer merupakan salah satu kekuatan yang sering menghambat demokratisasi. Intervensinya dalam ranah politik, misalnya melalui kudeta sebagaimana dilakukan Musharraf terhadap Nawaz Sharif, merupakan praktik kediktatoran yang senantiasa mengancam pergantian kekuasaan. Militer sering mengambil alih kekuasaan dengan dalih instabilitas dan perbaikan ekonomi.

Selain itu, politik selalu dikuasai pemain lama. Tidak muncul wajah baru dari kalangan muda yang benar-benar membawa obor perubahan dan pembaruan dalam ranah politik. Karena itu, politik ada dalam lingkaran setan homo homini lupus.

Institusionalisasi demokrasi

Benazir Bhutto mengetengahkan perlunya pemikiran tentang institusionalisasi demokrasi sebab kegagalan demokrasi di Pakistan secara umum terkait kelindan dengan kegagalan dalam institusionalisasi demokrasi. Sementara di bawah alam sadar publik, sistem diktator selama ini dianggap sebagai cara terbaik untuk memulihkan ekonomi. Ironisnya, demokrasi dianggap tidak menjamin kesejahteraan.

Maka, wajah Pakistan di masa datang amat ditentukan dua partai oposisi, PPP dan PML-N, sebagai pemenang urutan pertama dan kedua dalam pemilu terakhir. Kedua partai itu harus mampu menjadikan demokrasi sebagai jalan mulus menerjemahkan misi perubahan pada tataran praksis.

Sebagaimana negara-negara Muslim lainnya, demokrasi di Pakistan amat ditentukan sejauh mana kelompok keagamaan moderat mengambil peran yang semestinya dalam ruang publik. Sejauh ini aneka kelompok yang mengusung pandangan ekstremistik mempunyai militansi lebih menonjol daripada kalangan moderat. Apalagi kalangan ekstremis sering menawarkan janji-janji surgawi jika diberi kesempatan dalam ruang publik. Tidak sedikit dari mereka yang merelakan diri sebagai martir. Puluhan, bahkan ratusan korban jatuh akibat bom bunuh diri.

Untung, publik masih memberi dukungan partai prodemokrasi. Dalam pemilu terakhir, MMA, partai yang diasosiasikan dengan kalangan ekstremis, hanya mendulang enam kursi, kalah jauh dengan perolehan kursi partai yang mengusung demokratisasi dan moderasi.

Tentu saja hal itu merupakan modal politik amat besar untuk menyelamatkan Pakistan dari kehancuran yang bersifat permanen, seperti dihadapi negara tetangganya, Afganistan.

Benar apa yang dikatakan Benazir Bhutto, yang dibutuhkan adalah kerja keras dan kerja sama antara kelompok prodemokrasi dan promoderasi untuk melakukan perubahan terukur dan dapat dirasakan oleh publik.

Zuhairi Misrawi Direktur Moderate Muslim Society (MMS); Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia

Selamat Datang Malaysia Baru!

2008-03-15T18:48:00.000+07:00

Jumat, 14 Maret 2008 | 00:37 WIB

Oleh Syamsul Hadi

Mengejutkan! Itulah komentar kebanyakan pengamat politik merespons hasil pemilu Malaysia, 8 Maret lalu.

Untuk pertama kali dalam sejarah Malaysia, Barisan Nasional (BN), koalisi partai yang dipimpin UMNO, gagal mempertahankan dua pertiga dari perolehan kursi di parlemen. Dari 222 kursi yang diperebutkan, BN ”hanya” meraih 140 kursi, sedangkan oposisi mengumpulkan 82 kursi. Tahun 2004, dari 219 kursi yang diperebutkan, BN mengumpulkan 198 kursi dan oposisi mendapatkan 21 kursi.

Bagi mereka yang meragukan keabsahan pemilu di Malaysia, pemilu ini memberi bukti, dalam sistem politik Malaysia tersedia ruang cukup luas bagi kemungkinan terjadinya perubahan politik yang konkret. Lantas, apakah pesan politik di balik hasil pemilu yang mengejutkan ini?

Badai untuk Badawi

Sulit dibantah, penyelenggaraan pemilu—yang 13 bulan lebih cepat dari batas akhir pelaksanaan pemilu (Mei 2009)—dimaksudkan mencegah pencalonan Dr Anwar Ibrahim yang dilarang ikut pemilu sampai April 2008. Inilah konsekuensi dari mendekamnya Anwar di penjara selama enam tahun karena kritiknya terhadap korupsi di tubuh pemerintahan, justru saat ia menjabat sebagai Deputi PM, saat krisis finansial memukul Malaysia 1997-1998.

Pembebasan Anwar Ibrahim pada tahun 2004 terjadi saat rasa percaya diri Badawi begitu tinggi setelah memenangi 91 persen kursi parlemen dalam pemilu yang dilangsungkan tak lama setelah Badawi mewarisi kekuasaan dari Mahathir Mohamad. Kondisi sosial ekonomi yang kondusif dan kepuasan masyarakat karena keberhasilan pemerintahan Barisan Nasional mengentaskan Malaysia dari krisis saat itu menyebabkan dukungan kepada Badawi melambung tinggi. Untuk sejenak masyarakat Malaysia seperti ”melupakan” Anwar dan memberi kesempatan kepada Badawi untuk memimpin Malaysia.

Keputusan pemerintahan Badawi mencabut subsidi BBM dan gas tahun 2006 menyebabkan kenaikan harga-harga yang membebani rakyat. Dalam kondisi ekonomi yang lebih sulit, ketegangan antar-ras meningkat, ditandai dengan rangkaian protes etnis India atas ”marjinalisasi” yang terus mereka derita. Mayoritas suara etnis India, 9 persen dari penduduk Malaysia, diperkirakan berpindah kepada kubu oposisi. Mereka memandang, Malaysian Indian Congress (MIC), partai berbasis etnis India yang tergabung dalam BN, tidak ”berbuat apa-apa” untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka.

Sejak tahun 2005, mantan PM Mahathir Mohamad juga menyerang Badawi karena beberapa kebijakannya dinilai ”melenceng”, dari pencabutan proteksi proyek mobil nasional (Proton) hingga pembatalan Johor-Singapore Causeway yang dirancang Mahathir. Mahathir juga mengkritik Badawi yang terlampau ”dikendalikan” menantunya, Khairy Jamaluddin.

Suara Mahathir sebenarnya mewakili ketidakpuasan sejumlah besar etnis Melayu terhadap kinerja Badawi. Setelah kemenangan besar tahun 2004, Badawi praktis terisolasi dan ”terasing” dari wacana ”akar rumput” yang berkembang dalam publik Malaysia. Saat kritik atas korupsi dan nepotisme menajam, Badawi merasa aman dikelilingi orang-orang terdekatnya. Dia yakin, rakyat Malaysia tidak akan melakukan langkah ”coba-coba” dengan mengalihkan dukungan kepada oposisi setelah masa panjang kekuasaan UMNO dan BN yang cukup sukses secara ekonomi.

Malaysia baru?

Dari indikator ekonomi makro tidak ada yang salah dari kinerja pemerintahan Badawi. Ekonomi tumbuh 7,3 persen dalam kuartal terakhir, tingkat pengangguran amat rendah (hampir full employment), dan cadangan devisa Malaysia lebih dari 100 miliar dollar AS. Bahkan, tahun lalu penanaman modal asing di Malaysia mencapai rekor tertinggi, 13,7 miliar dollar AS (The Wall Street Journal, 11/3/2008).

Jelas, ada pesan kuat yang ingin disuarakan publik Malaysia lewat pemilu ini. Mereka tidak hanya menginginkan pembangunan ekonomi yang sukses dilihat dari indikator ekonomi makro, tetapi juga pembangunan yang merata, adil, dan sustainable. Mereka makin tidak nyaman berada dalam sistem yang memendam gejolak di bawah permukaan, yang ”ditutupi” kemajuan ekonomi dan diredam oleh pembatasan kebebasan sipil. Ini tentu tak lepas dari pertumbuhan generasi baru kelas menengah, yang diperkirakan mencapai 30 persen dari penduduk Malaysia, yang dengan mudah mengakses kebebasan informasi terutama lewat internet.

Keberhasilan istri dan anak Anwar Ibrahim (Wan Azizah Wan Ismail dan Nurul Izzah) memenangi kursi parlemen patut dicermati. Rakyat Malaysia belum percaya sepenuhnya kepada Anwar, tetapi memberi kesempatan lebih besar kepada Anwar untuk memainkan peran sebagai penyeimbang bagi tokoh-tokoh teras UMNO.

Bagi oposisi, masa lima tahun mendatang merupakan testing period yang memberi banyak harapan. Sementara bagi BN, lima tahun ke depan merupakan periode self reflection setelah menjumpai kenyataan, rakyat Malaysia tidak sekonservatif yang diduga. Lima tahun mendatang, tanpa meninggalkan ”elitisme”-nya, dominasi UMNO dan BN mungkin akan tinggal sejarah masa silam.

Membaca konstelasi politik pascapemilu, politik Malaysia diperkirakan akan mendekati pola yang berkembang di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan, yaitu terwujudnya demokrasi parlementer, yang mana suara mayoritas rakyat dengan mudah berpindah dari satu partai ke partai lain. Secara bertahap, politik akan lebih cair, mekanisme bernuansa otoriter akan ditanggalkan lewat tekanan oposisi di parlemen. Selamat datang Malaysia baru.

Syamsul Hadi Pengajar di Departemen Hubungan Internasional FISIP-UI; Executive Board pada Network of East Asian Studies

Presiden Korsel Bersumpah kepada Rakyatnya

2008-03-12T15:24:00.000+07:00

Oleh J Osdar

Mengikuti perjalanan ke luar negeri Wakil Presiden Jusuf Kalla bukan hanya bisa menikmati apa yang dilakukannya. Ucapannya jadi bahan cerita kocak. Masalah korupsi di Indonesia—posisi nomor tiga negara paling korup di Asia setelah Filipina dan Thailand—yang menjadi sorotan dunia, bisa ia bahas dengan penuh humor.

Wapres berada di Korea Selatan (Korsel) dan Jepang dari tanggal 22 sampai 29 Februari 2008. Acara utama dari perjalanan ini adalah menghadiri Lee Myung-bak bersumpah kepada rakyatnya untuk menjadi presiden yang mengabdi kepada bangsa dan negaranya. Acara tersebut bukanlah pelantikan presiden seperti yang diberitakan media massa, termasuk surat kabar ini.

Presiden yang pernah bekerja di Indonesia, di sebuah perusahaan Korsel, itu bersumpah di lapangan terbuka. Ribuan orang hadir. Para wartawan Indonesia yang hadir sampai terperangah ketika menyaksikan toilet umum yang ada di situ tanpa pintu penutup. Orang sedang buang air besar atau kecil bisa ditonton langsung.

Di Jepang, yakni di Osaka dan Tokyo, selain bertemu dengan Perdana Menteri Yasuo Fukuda juga mendatangi pabrik elektronik Panasonic dan Honda. Ada catatan kecil ketika mengunjungi pabrik Panasonic. Ketika akan berkeliling pabrik, para wartawan Indonesia bertanya kepada seorang karyawan. Apakah dijamin aman menaruh barang bawaan wartawan di sebuah ruang tanpa dijaga. ”Ini Jepang,” jawab karyawan Panasonic, pendek. Tawa riuh para wartawan Indonesia segera meledak. Mereka mesti ingat apa yang bakal terjadi di negerinya jika hal yang sama dilakukan.

Perjalanan rombongan Wapres dari Osaka ke Tokyo menggunakan kereta api cepat yang harga tiketnya hampir senilai dengan tiket pesawat Jakarta- Tokyo. Barang-barang bawaan rombongan diangkut dengan pesawat, kecuali barang-barang bawaan wartawan harus dibawa sendiri. Sehingga di dalam kereta api, para wartawan pun jadi tontonan karena tampak aneh, membawa koper-koper besar yang tidak bisa ditampung di tempat barang.

Koridor kereta api penuh barang, seperti kereta api di Jakarta-Surabaya.

Kunjungan ke pabrik-pabrik ini antara lain untuk menghilangkan sumbatan aliran investasi ke Indonesia. Sumbatan itu adalah berita-berita buruk tentang Indonesia, misalnya unjuk rasa kaum buruh dan korupsi. Wapres Kalla pun memberi penjelasan kepada para pengusaha dan pemerintah kedua negeri itu. Orang-orang Indonesia yang tinggal di negeri itu pun dikumpulkan dan diberi penjelasan.

Inilah rekaman ucapan Wapres. ”Negeri kita saat ini baik-baik saja. ...Memang di Indonesia kelihatan banyak korupsi. Akan tetapi, sebenarnya sekarang berkurang. Sekarang kalau mau korupsi di Indonesia orang harus punya nyali besar. Kenapa? Karena terlalu banyak yang memeriksa, yakni polisi, kejaksaan, BPK, BPKP, dan KPK,” ujarnya.

Lha, kenapa sekarang berita tentang korupsi di Indonesia sangat marak? Menurut Kalla, ukuran atau definisi korupsi di Indonesia saat ini semakin lebar. ”Dulu setiap menteri yang punya dana nonbudgeter dinilai tidak korupsi. Sekarang dianggap korupsi. Jadi tampak makin banyak korupsi. Bukan korupsi makin bertambah. Akan tetapi, kriteria korupsinya makin bertambah,” bagitu ucap Kalla.

”Dulu banyak menteri simpan-simpan uang. Sekarang begitu simpan langsung dianggap korupsi. Zaman dulu kalau anak menteri kawin mendapat hadiah kunci mobil sebagai hadiah tidak dianggap korupsi. Akan tetapi, sekarang langsung dianggap korupsi,” ujarnya. Tangan melambai mengumpamakan kunci kontak mobil. Hadirin pun tertawa terbahak-bahak.

Masih kata wapres, dulu korupsi banyak yang tidak ketahuan, tetapi sekarang banyak yang ketahuan. ”Jadi, semakin banyak yang diselidiki dan semakin banyak pula laporan dan pemberitaan. Itu bagus bukan? Dulu korupsi Rp 1 miliar hukumannya satu bulan, sekarang jadi satu tahun.”

Acara Presiden Korea bersumpah di depan rakyat juga menarik hati Jusuf Kalla. Ia melihat perbedaannya dengan Indonesia. Di Indonesia, katanya, presiden disumpah di depan ”anggota terhormat MPR”.

Dua warga Korsel, Cho Hyun Tae dan Hur Young Soon, lain lagi pendapatnya. Menurutnya, upacara pelantikan presiden di Indonesia bernuansa menegakkan wibawa. Sedangkan di negerinya menekankan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya.

Di Indonesia hampir semua mantan presiden dihujat. Begitu juga di Korsel.

Di Korsel ada presiden yang ditangkap karena korupsi. Di Indonesia? ”Mudah-mudahan tidak ada,” ujarnya.

35.000 Pelobi yang Mendikte AS

2008-03-12T15:11:00.001+07:00

Korban dari semua tindakan spekulasi ini sudah bertebaran, mulai bank di negara maju hingga konsumen di banyak negara. Kini banyak bank yang harus menambah modal baru karena kerugian.

Di sisi lain adalah konsumen yang sudah harus membayar harga makanan yang lebih mahal, seperti tempe, tahu, mi, dan minyak sayuran.

Semua ini terjadi karena ulah spekulan dan pedagang serta keberadaan 516 triliun dollar AS dana investasi global yang gentayangan di berbagai bursa global.

Namun, hal yang lebih memprihatinkan, sepak terjang spekulan itu belum bisa dihentikan hingga kini. George Soros mengatakan, aksi-aksi spekulasi seperti tidak akan bisa dihentikan. Intervensi bank sentral pun tak akan mampu menahan gejolak di pasar uang dan komoditas.

Investor obligasi terbesar asal AS, Bill Gross, juga memberi penilaian serupa. Keberadaan perusahaan-perusahaan investasi tanpa bisa dikontrol telah membuat para investor menyeruduk ke mana saja dan kapan saja.

Kontrol, kontrol, dan kontrol perusahaan investasi atau spekulan...! Inilah seruan yang terus mengemuka sejak tahun lalu, termasuk oleh Soros sendiri, sebagai mantan spekulan kelas kakap dunia.

Menanam bom waktu

Analis pasar AS, Paul B Farrel, mengatakan, ada 11 faktor penyebab masalah ekonomi dunia, mulai dari kesulitan ekonomi AS, kejatuhan harga saham di bursa, hingga gejolak harga.

Ada tiga yang paling menarik untuk dicermati, salah satunya adalah keberadaan 516 triliun dollar AS dana-dana investasi yang siap menggasak apa saja di pasar uang dan pasar modal. ”Dana-dana ini sedang memasang bom waktu,” kata Farrel.

Kedua, etika bisnis yang buruk dari para pemimpin korporasi dan pialang di Wall Street, bursa saham terkenal AS di New York. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah keberadaan 35.000 pelobi, yang kini menguasai AS. ”Lupakanlah asas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata Farrel di Fox Business News, 25 Februari. ”Mereka mendikte dan akan menghalangi regulasi yang akan membatasi sepak terjang mereka,” kata Farrel. (MON)

Mahathir Tuding Badawi

2008-03-12T15:09:00.000+07:00

Kelompok Etnis China dan India Beralih dari Barisan Nasional

Oleh Fransisca Romana Ninik

Kuala Lumpur, Kompas - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad marah atas kekalahan besar yang dialami Barisan Nasional yang berkuasa pada pemilu hari Sabtu. Mahathir, Minggu (9/3), menuding penggantinya, PM Abdullah Ahmad Badawi, telah ”menghancurkan” koalisi Barisan Nasional.

”Menurut saya, dia (Badawi) sudah menghancurkan UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu), menghancurkan Barisan Nasional (BN), dan dia harus bertanggung jawab atas semua ini,” ujar Mahathir kepada wartawan. Mahathir selama 22 tahun memimpin BN hingga dia mundur tahun 2003 dan digantikan Badawi.

Mahathir mengusulkan Badawi untuk mundur dan mengakui sudah keliru memilih Badawi sebagai penggantinya. Badawi kepada wartawan menolak mundur sekalipun BN mengalami kekalahan paling buruk dalam pemilu sejak tahun 1969. ”Dia harus memikul tanggung jawab ini. Dia harus pikul tanggung jawab 100 persen,” kata Mahathir.

Beralih dari BN

Kandidat doktor pada Universiti Kebangsaan Malaysia, Wawan Syakir, kepada Kompas mengatakan, hasil pemilu kali ini menjadi pemicu bagi BN untuk bangkit kembali. ”Ketika BN kalah pada pemilu tahun 1999, mereka cepat bangkit lagi dan bisa menang pada pemilu 2004. Bagaimanapun masyarakat lebih memilih stabilitas,” katanya.

Yang menarik, kata Wawan, BN kalah di daerah-daerah yang memiliki perekonomian maju, seperti di Penang, Selangor, dan Persekutuan. Hal itu banyak dipengaruhi oleh faktor etnisitas.

Di daerah-daerah itu, kelompok etnis China yang semula memilih Asosiasi China Malaysia (MCA), dan kelompok etnis India yang sebelumnya mendukung Kongres India Malaysia (MIC), beralih ke PKR atau Partai Aksi Demokratik (DAP) yang didominasi etnis China. MCA dan MIC adalah anggota koalisi BN.

Di level regional dan internasional, Wawan mengatakan, hasil pemilu ini merupakan terobosan bagus bagi citra demokrasi Malaysia. Dengan menguatnya oposisi, Malaysia dikatakan telah melaksanakan proses demokrasi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. (AFP/PPG)

Malaysia

2008-03-12T15:08:00.000+07:00

Oposisi adalah "Bakal Pemerintah"

Kuala Lumpur, Selasa - Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan, aliansi tiga partai oposisi yang mencatat kemenangan besar dalam pemilu Malaysia 8 Maret lalu adalah ”bakal pemerintah”.

Berbicara di Kuala Lumpur, Selasa (11/3), Anwar yang mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia menolak untuk segera kembali ke parlemen begitu larangan berpolitiknya berakhir bulan depan. Anwar dicopot dari jabatan Wakil PM dan dijebloskan ke penjara sepuluh tahun lalu atas tuduhan terlibat skandal seks dan korupsi. Tuduhan skandal seksnya kemudian dicabut.

”Saya belum akan menanggapi masalah itu. Prioritas saya sekarang adalah membantu pemerintah-pemerintah negara bagian yang dikuasai oposisi untuk menyusun pemerintahan,” ujar Anwar. Aliansi oposisi yang terdiri dari Partai Aksi Demokratik (DAP), Partai Keadilan Rakyat (PKR), dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) merebut kekuasaan di empat negara bagian—Penang, Selangor, Kedah, dan Perak— dari tangan koalisi BN. PAS kembali menguasai Kelantan yang sudah berlangsung 18 tahun.

”Saya akan menghadiri parlemen. Tetapi, saya akan berada di balkon publik,” ujar Anwar. Dia hanya tertawa ketika ditanya apakah dia melihat dirinya sebagai seorang calon perdana menteri.

Dalam sebuah jumpa pers, Anwar menegaskan, ”Saya tidak suka istilah ’pimpinan oposisi’. Kami adalah bakal pemerintah”.

Anwar sebelumnya menegaskan, dia akan kembali ke parlemen melalui sebuah pemilu sela lewat Partai Keadilan Rakyat setelah April nanti. Saat itu larangan berpolitiknya berakhir.

PKR memenangi 31 kursi dari 222 kursi parlemen Malaysia yang diperebutkan dalam pemilu 8 Maret lalu. Sedangkan DAP yang berbasis etnis China meraih 28 kursi dan PAS partai Islam PAS 23 kursi.

Kursi PKR di parlemen antara lain istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, dan putrinya, Nurul Izzah Anwar, yang pertama kali meraih kemenangan atas calon Barisan Nasional di Penang. (AFP/DI)

Pemilu AS

2008-03-12T15:06:00.000+07:00

Skandal Spitzer Pengaruhi Hillary

AP photo/Rick Bowmer / Kompas Images
Bakal calon presiden AS, Senator Barack Obama (Demokrat, Illinois) dan istrinya, Michelle, tampil di San Antonio, Texas, Selasa (4/3). Obama kini sedang melanjutkan kampanye di Pennsylvania, negara bagian yang didominasi penduduk beragama Katolik.

Mississippi, Selasa - Terungkapnya skandal seks tingkat tinggi yang melibatkan Gubernur New York Eliot Spitzer mulai memengaruhi dukungan bagi Hillary yang juga adalah Senator New York. Spitzer juga berasal dari Partai Demokrat dan dikenal pendukung utama Hillary.

Pengaruh buruk ini sedikitnya terlihat menjelang pemilihan pendahuluan di negara bagian Mississippi, Selasa (11/3). Sejumlah pendukung Hillary di Mississippi mengalihkan suaranya ke Obama setelah Gubernur Spitzer terlibat dalam skandal pelacuran tingkat tinggi. Spitzer sudah meminta maaf, tetapi sejauh ini tidak berindikasi akan mundur.

Harian The New York Times melaporkan, Spitzer berada di sebuah hotel di Washington dan memesan seorang perempuan pekerja seks kelas tinggi dengan tarif antara 1.000 dollar AS (sekitar Rp 9,3 juta) hingga 5.500 dollar AS (sekitar Rp 51 juta) per jam untuk menemaninya selama perjalanan dari New Yok ke Washington.

”Skandal ini mengingatkan saya akan hal serupa yang dilakukan mantan Presiden Bil Clinton (suami Hillary) yang juga mengalami skandal dengan pekerja di Gedung Putih,” ujar pemilih perempuan yang tak mau menyebutkan namanya.

”Saya sungguh suka Hillary, tetapi ketika kasus pria ini (Spitzer) ini muncul di televisi, pikiran saya langsung berganti,” ujarnya.

Hillary mendapat energi baru saat memenangi pemilihan pendahuluan di Texas, Ohio, dan Rhode Island pekan lalu. Obama mendapat dukungan lagi setelah menang pada pemilihan awal di Wyoming, Sabtu lalu. Obama semakin meyakinkan apabila bisa mengalahkan Hillary di Pennsylvania, 22 April nanti. Apalagi dengan mencuatnya kasus skandal seks Spitzer.

Obama bakal menang

Barack Obama bakal meraih kemenangan di Mississippi pada pemilihan pendahuluan Selasa. Tempat pemungutan suara dimulai pukul 07.00 (pukul 19.00 WIB) dan ditutup pukul 19.00 (pukul 7.00 WIB hari Rabu). Pejabat pemilihan lokal memperkirakan lebih dari 100.000 pemilih Demokrat memberikan suara, lebih baik daripada pemilih pada pemilihan tahun 2004.

Pemilih Republik juga memberikan suara, tetapi tidak lagi berpengaruh. Kandidat calon dari Partai Republik, John McCain, sudah meraih 1.260 delegasi, jauh di atas 1.191 delegasi yang diperlukan untuk menjadi calon presiden pada pemilihan presiden menghadapi calon Partai Demokrat, 4 November 2008 nanti.

Di kubu Partai Demokrat, Senator Illinois Obama diperkirakan menang di Mississippi, di mana lebih dari setengah pemilih Demokrat adalah warga kulit hitam. Mississippi menyediakan 33 delegasi untuk diperebutkan.

Perkiraan ini semakin membuat Obama unggul delegasi dibandingkan Hillary. Setelah 45 pemilihan pendahuluan dan kaukus, Obama unggul dengan 1.589 delegasi dibandingkan Hillary dengan 1.470 delegasi. Diperlukan 2.025 delegasi untuk lolos menjadi calon presiden. (Reuters/AFP/ppg)

Di Bawah Bayangan Putin

2008-03-12T15:05:00.001+07:00

Oleh Susanto Pudjomartono

Cuaca 2 derajat Celsius dingin menggigit dan hujan turun saat Presiden Vladimir Putin memberikan suaranya dalam pemilu presiden Rusia, Minggu (2/3). Putin tampak gembira. ”Hujan ini pertanda baik,” katanya.

Bagi Putin, pemilu presiden berjalan baik, lancar, dan sesuai ”skenario”. Wakil Perdana Menteri (PM) Dmitry Medvedev (42 tahun), yang sejak Desember lalu dinyatakan Putin sebagai calon penggantinya, menang telak dalam pemilu itu dan mengumpulkan 70,24 persen suara.

Saingan Medvedev, Gennady Zyuganov (Partai Komunis Rusia) mendapat 17,75 persen suara, Vladimir Zhirinovsky (Partai Liberal Demokrasi) meraih 9,36 persen, dan Andrei Bogdanov (Partai Demokrasi) 1,3 persen suara.

Menurut rencana, Putin akan menyerahkan jabatan presiden awal Mei mendatang. Sesuai janji Medvedev, Putin akan ditunjuk sebagai PM. Setelah itu, Putin akan meninggalkan Kremlin dan menempati kantor barunya di Gedung Putih, tempat kantor PM.

Meski menjadi Presiden, hampir semua orang Rusia percaya, Medvedev akan berada di bawah bayang-bayang Putin.

Akhir tahun lalu, Putin mengatakan, dia masih akan menjadi ”pimpinan nasional” meski tak lagi menjadi presiden. Medvedev dipilih sebagai pengganti karena dianggap loyal kepada Putin. Medvedev tak punya pilihan lain kecuali terus mendukung Putin, meski kekuasaan presiden sebetulnya lebih tinggi daripada PM, karena situasi dan kondisi Rusia warisan Putin menuntut hal itu.

Apa saja warisan Putin?

Pertama, setelah delapan tahun memerintah dalam dua kali masa jabatan, Putin mewariskan sebuah Rusia yang relatif stabil dengan pertumbuhan GDP rata-rata di atas 7,0 persen. Semua utang luar negeri telah lunas dibayar, cadangan devisa di atas 400 miliar dollar AS (nomor tiga di dunia), punya dana stabilisasi 160 miliar dollar AS (akhir 2007), dan secara umum kehidupan masyarakat jauh lebih baik.

Banyak yang menganggap Putin ”beruntung”, terutama karena harga minyak dunia yang belakangan melejit. Dengan menggenjot produksi minyak yang mencapai 10 juta barrel per hari, sekitar separuh GDP Rusia diperoleh dari sektor ini.

Meski kadang dengan tangan besi dan makan korban, reformasi yang dilakukan Putin cukup berhasil. Misalnya, media-media independen diberangus, para oposan dipojokkan hingga tak berkutik. Contohnya, mantan PM Kasyanov dan bekas juara catur Gary Kasparov dihalang-halangi mencalonkan diri sebagai presiden dengan cara-cara kotor.

Mungkin, warisan terpenting Putin adalah ”keberhasilannya” membuat Rusia sebagai sebuah strong state yang tersentralisasi. Semua dikontrol oleh Kremlin.

Untuk stabilitas ala Putin, rakyat harus membayar dengan kian teralienasinya dari politik. Meski demikian, kebanyakan rakyat Rusia tidak mengeluh dan Putih justru dianggap pahlawan karena berjasa mengembalikan martabat dan harga diri ”Rusia Raya” yang hilang menyusul dibubarkannya Uni Soviet pada 1991.

Warisan Putin lainnya, kembalinya kekuatan Gereja Kristen Ortodoks Rusia. Kini Gereja Ortodoks Rusia kian berpengaruh. Sekitar 63 persen masyarakat Rusia adalah pemeluk Kristen Ortodoks dan masyarakat Rusia kini dianggap semakin saleh.

Namun, warisan Putin yang paling memengaruhi masa depan adalah makin kuatnya kelompok siloviki (keamanan dan militer), terutama dinas keamanan negara FSB (pengganti KGB). Putin sendiri adalah eks kepala KGB dan ketika terpilih sebagai presiden pada 2000, ia merekrut teman-temannya dan menempatkan pada posisi-posisi penting.

FSB

Menurut Olga Kryshtanovskaya—sosiolog yang meneliti Kremlin dan dinas keamanan—78 persen pemimpin Rusia saat ini diduga terkait KGB atau FSB. Sekitar 26 persen mengakui keterlibatan mereka dan sisanya diketahui dari riwayat hidup. Di Kremlin sendiri, menurut dugaan Olga, lebih dari separuh staf senior terkait FSB.

Menurut sebuah analisis, kini kekuasaan FSB lebih besar dibandingkan dengan KGB. Dulu, KGB adalah alat Partai Komunis, tetapi tidak ikut proses pengambilan keputusan. Namun, kini, FSB memiliki kekuasaan KGB dan partai.

Contoh kian kuatnya FSB adalah dialihkannya Dinas Perbatasan Negara, yang memiliki 400.00 penjaga perbatasan, ke bawah wewenang FSB. Selain itu, badan anti-teror, yang dulu wewenangnya dibagi antara FSB dan Kementerian Dalam Negeri, sejak 2006 sepenuhnya di bawah FSB.

Belakangan, agen-agen FSB ditempatkan pada banyak perusahaan swasta guna memastikan, mereka benar-benar ”bekerja untuk kepentingan nasional”. Masih menurut Olga, kini lebih dari 10 persen anggota Duma (Majelis Rendah Parlemen) serta 20 persen anggota Dewan Federasi (Majelis Tinggi) terkait FSB.

Pertanyaannya, apakah setelah Putin tak lagi menjadi presiden para anggota FSB akan mengalihkan kesetiaannya pada Medvedev, yang seorang civiliki (sipil) dan bukan anggota klan siloviki.

Banyak yang meragukan hal itu. Tampaknya ”kartu FSB” akan tetap dipegang Putin. Sebagai PM, Putin bisa membantu Medvedev dengan terus mengontrol klan siloviki. Dari sisi lain, Putin juga bisa mengontrol Medvedev melalui FSB-nya.

Karena itu, muncul dugaan, setelah Medvedev menjabat presiden selama empat tahun, Putin (yang kini berusia 55 tahun) bisa dipilih kembali sebagai presiden tanpa menyalahi konstitusi.

Putin memang masih menyimpan ambisi. Tahun 2003 ia pernah berjanji untuk melipatduakan GDP Rusia pada 2010. Bila ekonomi Rusia terus membaik, target itu mungkin bisa dicapai.

Namun, tidak semua warisan Putin hebat dan cemerlang. Inflasi Rusia yang dua digit masih mengancam. Ekonomi Rusia yang terlalu bergantung pada minyak jelas tidak sehat. Selain itu, sektor kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan sistem jaminan sosial masih belepotan. Karena itu, tangan kuat tampaknya terus diperlukan untuk mempertahankan stabilisasi.

Pembagian kekuasaan

Belum jelas pembagian kekuasaan antara Medvedev dan Putin. Sehari setelah memenangi pemilu, Medvedev mengatakan, sesuai konstitusi, sebagai presiden dia akan menangani politik luar negeri. ”Kita akan meneruskan politik luar negeri yang telah dijalankan delapan tahun terakhir yang prioritasnya membela kepentingan Rusia dengan segala cara.”

Medvedev juga menjanjikan pengalihan kekuasaan yang stabil dan menegaskan, dia dan Putin memiliki hubungan kemitraan yang erat. ”Kami telah lama bekerja sama dan saling percaya.”

Bagaimana bentuk kerja sama itu di masa depan?

Susanto Pudjomartono Wartawan Senior, Dubes RI untuk Rusia (2004-2007)

Mau ke Mana Rusia?

2008-03-12T15:03:00.000+07:00

Rabu, 12 Maret 2008 | 00:23 WIB

Oleh N Jenny MT Hardjatno

Pemilu Rusia sudah berakhir. Dmitry Anatolyevich Medvedev, yang didukung Putin, tampil sebagai pemenang.

Medvedev mengalahkan para pesaingnya: Gennady Zuganov, Vladimir Zhirinovsky, dan Andrey Bogdanov. Dari 108,95 juta yang berhak memilih, Medvedev meraih suara 70,23 persen. Medvedev akan dilantik Mei 2008.

Meski beberapa pengamat Barat dan pesaingnya menyangsikan transparansi pelaksanaan Pemilu itu, dapat dikatakan, sistem demokrasi di Rusia telah berjalan sesuai dengan Konstitusi 1993 sehingga Putin tunduk untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai calon presiden ketiga kali.

Medvedev telah terpilih dan menjadi pemimpin baru Rusia. Sesuai dengan janjinya kepada rakyat Rusia (11/12/2007), Putin akan menduduki jabatan perdana menteri (PM) bila Medvedev terpilih sebagai presiden.

Bagaimanakah kebijakan pemerintah baru Rusia selanjutnya? Inti kebijakan dan program Putin pada masa lalu adalah mengangkat martabat bangsa Rusia dengan menjalankan kebijakan dalam dan luar negeri guna meraih posisi strategis dalam percaturan politik dunia. Maka, Putin merencanakan program pembangunan ekonomi jangka panjang Rusia sampai tahun 2020 dan membangun citra yang baik di dunia internasional, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Kebijakan itu tampaknya merupakan kebutuhan mendesak bangsa Rusia saat ini setelah menjalani berbagai perubahan sejak 17 tahun terakhir. Diperkirakan, Medvedev akan melanjutkan kebijakan dasar rintisan Putin.

Duet Medvedev-Putin

Menengok ke belakang, duet Medvedev-Putin mengingatkan peristiwa sejarah bangsa Rusia di masa tsar. Pada era abad ke-17, Rusia diperintah dinasti Romanov dengan Mikhail Romanov sebagai tsar yang dipilih Zemskiy Sabor, bentuk parlemen pertama Rusia yang terbentuk sejak abad ke-16.

Dari generasi Romanov yang bergabung dengan dinasti Oldenburg—dikenal sebagai Holstein- Gottorp-Romanov—lahir para pemimpin besar di Rusia, antara lain Peter Yang Agung, Katarina II, dan Aleksander I yang membawa Rusia ke masa kejayaan sehingga disegani negara-negara di Eropa.

Pada tahun 1613 Mikhail Feodorovich Romanov diangkat menjadi tsar. Karena usianya masih muda, 17 tahun, Mikhail banyak dipengaruhi ayahnya, Feodor Nikitich Romanov yang dikenal sebagai Patriarki Filaret, seorang patriarch Moskwa dalam gereja Ortodoks yang memiliki kekuasaan kuat di Zemskiy Sabor. Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan Mikhail lebih merupakan hasil pemikiran ayahnya karena peran gereja Ortodoks saat itu amat kuat dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Jadi, de facto ayah Mikhail menjadi tutor yang amat menentukan dalam masa kepemimpinan anaknya.

Akankah tutorial semacam itu terjadi pada duet Medvedev-Putin? Kedekatan Medvedev dengan Putin telah berlangsung 17 tahun dan lebih merupakan bentuk kerja sama yang saling mengisi. Ketika Putin menjadi Wali Kota St Petersburg, Medvedev diangkat menjadi penasihat hukumnya (1994). Medvedev adalah PhD bidang hukum lulusan Universitas Negeri Leningrad (1990). Saat Putin menjadi PM (1999), ia mengajak Medvedev ke Moskwa.

Sukses menjadi juru kampanye Putin tahun 2000, ia ditunjuk sebagai kepala staf kepresidenan sampai akhirnya menjabat pimpinan perusahaan Gazprom, sebuah perusahaan yang memainkan berbagai proyek nasional penting, antara lain membangun kembali infrastruktur yang hancur. Jabatan puncaknya diperoleh pada 14 November 2005 sebagai PM pertama.

Pandangan Indonesia

Riwayat kerja sama itu menunjukkan, selama ini Medvedev mengetahui dan ikut menentukan kebijakan dasar Putin. Namun, perlu disadari, Medvedev adalah seorang intelektual yang menguasai beberapa bahasa asing, mempunyai kapasitas sebagai pemimpin dan visi pribadi, berwawasan liberal, dan terbuka. Baik untuk diperhatikan di sini, nama Medvedev mengingatkan kata medved (bahasa Rusia) yang berarti beruang. Apakah ini ada maknanya?

Bagaimana pandangan Pemerintah Indonesia? Yang pasti, perubahan kepemimpinan Rusia tidak perlu membuat Indonesia khawatir tentang berbagai kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Dalam rangka kerja sama Indonesia-Rusia, kebijakan di masa depan tidak mudah berubah dari pola kebijakan politik Rusia yang sudah ditentukan.

N Jenny MT Hardjatno Guru Besar Tetap Bidang Studi Rusia, Universitas Indonesia

Oposisi Mulai Unjuk Gigi

2008-03-12T15:02:00.000+07:00

Kebijakan Ekonomi Pro-Melayu Sudah Usang

EPA / Kompas Images
Koalisi oposisi Malaysia yang dipimpin Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokrasi (DAP), Lim Guan Eng (ketiga dari kiri), mengangkat tangan mereka di Georgetown, Penang, setelah berhasil mengontrol kekuasaan di negara bagian Penang, Sabtu (8/3). Koalisi pemerintahan Barisan Nasional masih menang secara nasional, tetapi kehilangan kekuasaan di lima negara bagian, yang kini dikuasai pihak oposisi.

Rabu, 12 Maret 2008 | 00:40 WIB

Penang, Selasa - Oposisi Malaysia yang meraih hasil gemilang pada pemilu 8 Maret mulai unjuk gigi. Partai Aksi Demokratik (DAP) yang menang pemilu di Pulau Pinang (Penang), Selasa (11/3), mulai mengambil kendali pemerintahan dan bertekad segera menghapus Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) yang pro-Melayu.

”Kami akan menjalankan pemerintahan yang bebas dari Kebijakan NEP yang menimbulkan kronimisme, korupsi, dan inefisiensi yang sistemik,” ujar Lim Guan Eng, yang dilantik menjadi Menteri Besar Penang, Selasa. Lim dari DAP berhasil menyingkirkan Tan Sri Koh Tsu Kon dari Partai Gerakan yang merupakan bagian dari koalisi Barisan Nasional (BN).

DAP kini menguasai 19 kursi dari 40 kursi parlemen Penang. BN hanya menguasai 11 kursi, sementara Partai Keadilan Rakyat (PKR) dimotori mantan Wakil PM Anwar Ibrahim menguasai sembilan kursi, dan satu kursi dikuasai Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Sebelumnya, koalisi BN menguasai 38 kursi di parlemen Penang.

NEP yang sudah berlangsung empat dekade bertujuan mengurangi kemiskinan dengan redistribusi kemakmuran, terutama kepada etnis Melayu. Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang menguasai BN selama ini memberikan etnis Melayu hak lebih dalam proyek pemerintah, peluang pekerjaan, kuliah, dan kredit perbankan.

Pemimpin de facto oposisi, Anwar Ibrahim, di Kuala Lumpur, menegaskan bahwa pemerintahan oposisi di lima negara bagian dikuasai akan meninjau kembali semua kontrak proyek pemerintahan yang ada, yang tidak transparan. ”Kami melihat NEP sebagai suatu yang usang,” ujarnya kepada wartawan.

Pemilu parlemen memberikan kemenangan bagi partai oposisi di lima negara bagian, yaitu Pahang, Selangor, Kedah, Kelantan, dan Perak. Kelantan selama 18 tahun ini dikuasai PAS. Ada 13 negara bagian dan tiga wilayah federal. Oposisi kini menguasai 82 dari 22 kursi di parlemen.

Ucapan selamat

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Malaysia yang dinilai sukses menyelenggarakan pemilu dengan lancar meskipun terjadinya dinamika demokrasi di mana Barisan Nasional tidak lagi mayoritas mutlak menguasai kursi di parlemen.

”Kita beri ucapan selamat kepada Pemerintah Malaysia yang tetap menang. Memang tidak 100 persen, tetapi itu demokratis. Pemilu juga lancar meskipun ada dinamika. Itu wajar saja,” tandas Wapres Kalla kepada wartawan di Denpasar, Bali, Selasa.

Menurut Wapres Kalla, setidaknya ada dua masalah yang menyebabkan tidak mutlaknya kemenangan Barisan Nasional. ”Beralihnya sebagian etnis China dan India mendukung Barisan Nasional dan adanya dampak global atas kenaikan harga minyak mentah serta komoditas lainnya, yang meskipun masih bisa dikelola, tetapi berpengaruh pada perekonomian global, termasuk Malaysia,” ujar Wapres Kalla.

Wapres Kalla menambahkan, itulah demokrasi yang berjalan di Malaysia dengan berbagai dinamikanya. ”Demokrasi itu akibat keterbukaan informasi. Itulah yang membuka keterbukaan demokrasi di sana. Jadi, dinamika demokrasi seperti itu wajar,” ujar Wapres Kalla. (Reuters/AFP/ppg/har)

IRAN-INDONESIA

2008-03-12T15:00:00.000+07:00

Lima Nota Kesepahaman Ditandatangani

ANTARA-REUTERS/MORTEZA NIKOUBAZL / Kompas Images
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad (tengah) menyambut kedatangan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Teheran, Iran, Selasa (11/3).

Rabu, 12 Maret 2008 | 02:04 WIB

Oleh RIKARD BAGUN

TEHERAN, KOMPAS - Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Selasa (11/3), sepakat mendorong kerja sama yang lebih erat dalam bidang pendidikan, pertanian, energi, perdagangan, dan pengembangan koperasi. Keinginan itu diikat dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding yang disaksikan kedua kepala negara di Istana Kepresidenan Iran di Teheran, ibu kota negara Teluk Persia itu.

Lima nota kesepahaman kerja sama yang ditandatangani tersebut adalah nota kesepahaman (MOU) di bidang pertanian, MOU antara Pemerintah RI dan Iran di bidang pendidikan, perjanjian pembangunan kilang minyak antara PT Pertamina (persero) dengan Oil Refining Industries Developing Company dan Petrofield Refining Company Ltd.

Juga ditandatangani kesepakatan kerja sama antara Kadin Indonesia dengan Kamar Dagang Industri dan Pertambangan Iran, serta MOU antara Iran Central Chamber of Cooperative dan The Indonesian Cooperative Council untuk pengembangan koperasi.

Nota kesepahaman di bidang pendidikan dan pertanian ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda dan Menteri Pendidikan serta Menteri Pertanian Iran.

Nota kesepahaman kerja sama asosiasi pengusaha ditandatangani oleh Ketua Kadin MS Hidayat dan dari Iran oleh Ketua Kamar Dagang negara tersebut. Di bidang pertambangan, nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Pertamina Soemarno dan rekannya dari Iran.

Kelima nota kesepahaman itu, dikatakan tuan rumah Presiden Ahmedinejad, hanyalah sebagian dari yang dibicarakan dengan Presiden Yudhoyono. ”Masih banyak bidang untuk kerja sama, jauh lebih banyak daripada yang sudah dituangkan dalam nota kesepahaman,” kata Ahmadinejad, tanpa merinci lebih lanjut.

Dalam jumpa pers bersama seusai pertemuan empat mata, kedua pemimpin sama-sama menegaskan pentingnya meningkatkan hubungan persahabatan, kerja sama ekonomi, dan perdagangan yang saling menguntungkan.

Presiden Yudhoyono dan Presiden Ahmadinejad mengakui, pertemuan delegasi kedua negara sangat sukses dan produktif dalam mendorong peningkatan kerja sama bilateral di masa mendatang.

Isu nuklir

Seperti sudah diduga, Presiden Yudhoyono dan Presiden Ahmadinejad juga membicarakan isu nuklir Iran. Presiden Yudhoyono menyatakan, Indonesia mendukung program nuklir Iran yang bertujuan damai. ”Indonesia mengambil posisi berbeda dengan negara lain terkait isu nuklir Iran karena Indonesia tidak ingin isu nuklir itu dipolitisasi,” kata Presiden Yudhoyono menyinggung sikap abstain Indonesia dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi baru kepada Iran.

Sementara Presiden Ahmadinejad, yang menyambut hangat lawatan Presiden Yudhoyono, berterima kasih setinggi-tingginya atas sikap abstain Indonesia. ”Sungguh memperlihatkan sebuah sikap yang sangat adil, yang mengacu pada hukum,” kata Ahmadinejad, yang sering menyebut Presiden Yudhoyono sebagai ”Saudaraku”.

Selain persoalan kerja sama bilateral dan isu nuklir Iran, pertemuan kedua kepala negara juga menyinggung masalah regional dan internasional. Presiden Yudhoyono menyatakan keprihatinan mendalam atas pergolakan di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina, Lebanon, Irak, dan Afganistan.

”Indonesia mengharapkan penyelesaian damai dan adil demi kebaikan, perdamaian, dan kepentingan negara-negara tersebut,” kata Presiden Yudhoyono.

Kepala Negara juga menyatakan, Indonesia menyambut baik peran yang dimainkan Iran dalam upaya menyelesaikan krisis Irak sebagai negara tetangga.

Sementara Presiden Ahmadinejad menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan integritas negara dan bangsa Palestina, Lebanon, Afganistan, dan Irak yang sedang dilanda pergolakan. Lebih lanjut Ahmadinejad menegaskan sikap penolakan campur tangan asing yang dapat menambah runyam keadaan di negara itu.

Kedua kepala negara sepakat bekerja sama dalam memobilisasi kemampuan untuk membantu mengakhiri pergolakan di sejumlah negara Timur Tengah itu.

Kunjungan Presiden Yudhoyono dan Ny Ani Yudhoyono bersama rombongan merupakan balasan atas lawatan Presiden Ahmadinejad tahun 2006 ke Indonesia. Lawatan Presiden Iran maupun kunjungan Presiden Indonesia dinilai kedua pihak telah meletakkan dasar bagi hubungan yang lebih kuat pada masa mendatang.

Perjalanan Presiden Yudhoyono dan rombongan akan dilanjutkan ke Senegal, Rabu, serta Afrika Selatan dan Uni Emirat Arab sampai tanggal 20 Maret.

Hillary-Obama Didesak Satukan Kekuatan

2008-03-11T21:46:00.000+07:00

Selasa, 11 Maret 2008 | 00:21 WIB

Washington, Minggu - Hillary dan Bill Clinton, Minggu (9/3), kembali menyuarakan prospek yang sangat baik bila bisa menggabungkan kekuatan mereka dengan Barack Obama. Penggabungan kekuatan kedua calon Demokrat itu akan membuat mereka tidak terkalahkan oleh calon Republik, John McCain.

Wacana penggabungan kekuatan Partai Demokrat itu sebelumnya juga pernah dikemukakan Hillary. Namun, dia selalu memosisikan Obama sebagai wakil presiden.

Obama sendiri menganggap usulan itu terlalu prematur dan menegaskan bahwa konsentrasinya adalah memenangi pencalonan presiden dari Demokrat.

Meski demikian, tim kampanye Obama sependapat dengan tim Clinton bahwa sebuah ”tiket impian” menuju kursi presiden akanlah sangat baik terlebih karena tim Obama meyakini Hillary adalah calon yang baik untuk wakil presiden.

Ketika berkampanye di Mississippi, Minggu, mantan Presiden Bill Clinton mengatakan, istrinya dan Obama bisa membentuk ”sebuah kekuatan yang hampir tidak bisa dihentikan”.

Setelah memenangi pemilihan pendahuluan Demokrat di Ohio, Texas, dan Rhode Island pekan lalu, Hillary menyampaikan kemungkinan dirinya dan Obama pada akhirnya akan berjalan bersama dengan Hillary sebagai pemimpin tertinggi.

Hillary pekan lalu mengatakan telah mendengar dari banyak orang yang berharap bisa memilih baik dirinya maupun Obama. ”Hal itu mungkin terjadi suatu hari nanti,” katanya.

Posisi sulit Hillary

Namun, ungkapan itu dipandang sinis oleh beberapa kalangan. ”Kubu Clintons berada dalam posisi yang sulit,” ungkap Dennis Goldford, profesor politik dari Drake University, Iowa, yang terus mengamati pertarungan calon presiden AS.

”Jika dia (Hillary) memenangi nominasi presiden dari Demokrat, dia membutuhkan para pendukung Obama. Tetapi, dia harus hati-hati. Jika pembicaraan mengenai dirinya dalam tiket itu dilihat sebagai manuver yang sinis, hal itu bisa berbalik dan merugikan dia,” kata Goldford.

Obama saat ini memimpin dalam perolehan delegasi dengan 1.578 berbanding 1.468 untuk Hillary. Dia juga diperkirakan akan kembali mengungguli Hillary pada pemilihan pendahuluan di Mississippi. Meski demikian, kedua kandidat Demokrat itu diperkirakan akan sulit meraih 2.025 delegasi yang dibutuhkan untuk memenangi pencalonan presiden.

Bill maupun Hillary berulang kali menganggap Obama kurang berpengalaman sebagai presiden AS dalam menangani krisis internasional. Namun, sejak kemenangan di Ohio dan Texas, Bill dan Hillary berulang kami menyitir kemungkinan Obama sebagai wakil Hillary.

Senator John F Kerry tak sependapat dengan harapan kedua Clinton itu. ”Pertanyaan pertama mengenai seorang wakil presiden ialah apakah Anda siap untuk menjadi presiden,” ujar Kerry, Minggu (9/3), pada wawancara di acara CBS ”Face the Nations”.

Mantan anggota Senat dari Demokrat yang kini menjadi pendukung Obama, Tom Daschle, juga mengejek ide tersebut.

”Mungkin akan menjadi yang pertama dalam sejarah bahwa orang yang berada dalam posisi kedua menawarkan orang yang berada di posisi pertama untuk menempati posisi sebagai orang kedua,” ujarnya.

Gubernur Pennsylvania Edward Rendell, seorang Demokrat yang mendukung Hillary, mendukung ide menyatukan Hillary dan Obama. ”Itu akan menjadi tiket yang luar biasa,” paparnya kepada televisi NBC.

Pemilihan pendahuluan di Pennsylvania akan digelar pada 22 April. Pennsylvania akan menjadi negara bagian terakhir dengan jumlah delegasi yang direbut cukup besar, yaitu 158 delegasi. Sejumlah pengamat memperkirakan Hillary akan unggul di negara bagian ini. Namun, ada beberapa titik rawan yang akan bisa dimanfaatkan Obama.

Kemenangan di Pennsylvania sangat penting bagi Hillary untuk menghimpun dukungan dari superdelegates atau para petinggi partai dan orang-orang terpilih partai yang bisa menyalurkan suaranya semau mereka.

Terry Madonna, profesor politik dari Franklin and Marshall College, menilai Pennsylvania dengan anggota serikat pekerja dan para pemilih berusia tua merupakan tempat yang pas bagi Hillary. (AP/Reuters/OKI)

Mengakhiri Konflik Gaza

2008-03-11T21:43:00.000+07:00

Selasa, 11 Maret 2008 | 00:16 WIB

Oleh Broto Wardoyo

Proses negosiasi untuk mengakhiri konflik paling baik dikerjakan manakala konflik sudah mengalami fase kematangan (ripeness of conflict).

Secara teori, ada tiga elemen yang menandai kematangan konflik. Pertama, hadirnya mutually hurting stalemate, kesadaran bahwa meneruskan konflik lebih merugikan dibandingkan dengan mengakhirinya. Kedua, munculnya formula-formula penyelesaian. Ketiga, adanya juru bicara yang valid, yang dipandang terpercaya mewakili kelompoknya.

Dalam konflik di Jalur Gaza antara Israel dan Hamas, ketiga elemen itu belum terlihat. Juru bicara resmi Israel menegaskan, Israel belum akan mengakhiri serangan. Kekerasan masih dipandang sebagai pilihan utama kedua pihak. Hal itu membentuk karakter kedua kelompok yang menyuburkan kultur berkonflik.

Tindakan kekerasan yang dilakukan Israel membuat anak-anak muda Gaza tumbuh dalam situasi kebencian. Kondisi ini memudahkan masuknya sentimen-sentimen ideologis yang berakar pada kebencian yang ditanamkan sejak dini. Ketika anak-anak itu tumbuh dewasa, dengan mudah mereka akan menekan tombol kebencian dalam aksi-aksi kekerasan. Di sisi berbeda, anak-anak Israel tumbuh dalam ketakutan yang sama. Ketika masuk usia sekolah menengah, mereka memiliki kesadaran, setelah lulus akan masuk dinas militer untuk berhadapan dengan anak-anak Gaza. Masuk dalam pilihan membunuh atau dibunuh. Realitas ini sulit dipangkas dari sisi mana pun.

Memotong siklus

Upaya untuk memotong siklus kekerasan sebenarnya bisa dikerjakan dalam dua alternatif. Keduanya memiliki sisi buruk yang harus ditangani.

Pertama, cara realis, dengan memaksakan perdamaian, peace enforcement. Implementasi model ini membutuhkan kehadiran pihak ketiga yang cukup kuat untuk memaksa Hamas dan Israel mengakhiri kekerasan. Pemaksaan bisa dikerjakan dengan kekuatan bersenjata, pengaruh politik, maupun dukungan ekonomi. Pilihan terakhir tampaknya lebih bisa diterapkan dalam masalah ini mengingat tidak mudah mengalahkan kemampuan militer Israel. Dari sudut Israel, sokongan ekonomi digunakan sebagai hadiah bagi pengurangan atau bahkan penghentian kekerasan. Dari sudut Hamas, bantuan ekonomi dijadikan alat pemaksa untuk mengurangi atau menghentikan kekerasan. Hanya saja, sejauh ini aktor-aktor internasional lain masih dalam tahap mengeluarkan pernyataan mengecam tanpa memberi rekomendasi dan kesiapan taktis dalam mengatasi kekerasan.

Pilihan kedua, mengubah kultur di kedua pihak. Memunculkan perpecahan untuk membuka peluang hadirnya beberapa subkelompok yang lebih berorientasi damai. Pilihan ini memungkinkan dikerjakan, tetapi membutuhkan waktu lama. Belum lagi tantangan yang harus dihadapi kelompok Fatah, yang de jure menguasai Palestina.

Mana yang akan dipilih, ditentukan beberapa hal. Pertama, telaah tentang akar masalah yang muncul di Gaza. Kedua, momen penyelesaian. Ketiga, ketersediaan sumber daya (resources).

Permasalahan di Gaza muncul dalam beberapa tingkatan, salah satunya persoalan internal Palestina akibat perebutan kekuasaan antara Hamas dan Fatah. Persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan jika ada tatanan politik yang bisa mengakomodasi kepentingan keduanya. Hanya saja upaya untuk membangun tatanan itu terbentur dua hal. Pertama, tentangan masuknya Hamas dalam tatanan politik dari aktor luar. Kedua, insistensi Hamas dalam beberapa poin yang membuat tidak adanya mekanisme kompensasi antara Hamas dan Fatah.

Perlu keberanian

Masalah pertama bisa dilihat dari penolakan atas keterlibatan, dan kemudian kemenangan, Hamas dalam Pemilu 2006. Tatanan realistis yang bisa dibangun di Palestina adalah pembagian kekuasaan di Palestina dengan reformasi PLO. Membangun tatanan baru di luar PLO hampir mustahil dilakukan. Salah satunya terkait perubahan mendasar dalam penerimaan negara-negara di dunia. Reformasi PLO dibutuhkan untuk bisa mengimbangi tatanan politik baru yang melibatkan Hamas. Hanya saja, penolakan Hamas untuk meninggalkan senjata dan mengakui menjadi kendala serius upayanya masuk ke PLO.

Upaya menemukan titik temu menjadi sulit dilakukan karena adanya penolakan terselubung oleh aktor-aktor lain dalam PLO. Ketika pertentangan politik internal ini ditambah kompleksitas hubungan antarnegara di tataran regional, upaya mencari solusi menjadi lebih sulit.

Ketika reformasi PLO bisa dikerjakan, akan lebih mudah mendorong aneka kelompok moderat dalam Hamas untuk bermain lebih bebas dalam politik. Mereka bisa menjadi agen yang akan mengooptasi anak-anak muda Gaza untuk tidak melepas kebencian di jalan, tetapi dimaksimalkan di area politik.

Langkah ini akan lebih efektif ketika tercipta momen yang baik. Momen terbaik bisa muncul ketika kedua pihak sama-sama kalah atau menang. Pilihan pertama lebih mudah dikondisikan dibandingkan dengan kedua. Sayang, dalam kasus Gaza kemenangan Israel akan dipandang sebagai kekalahan Hamas dan sebaliknya.

Ketersediaan sumber daya terkait dengan siapa yang hendak masuk penyelesaian konflik. Mengharapkan AS masuk menengahi konflik yang melibatkan Hamas hampir mustahil terjadi. Di sisi lain, Uni Eropa maupun aktor-aktor pinggiran lain tampaknya belum memandang serius masalah di Gaza.

Dalam kondisi saat ini, dibutuhkan keberanian pihak-pihak yang bertikai, Israel ataupun Hamas, untuk membuka keran masuknya kelompok ketiga. Jika tidak, pilihan membuka keran itu bisa dilakukan Fatah, ”otoritas resmi” Palestina saat ini.

Broto Wardoyo Pengajar di Departemen Ilmu HI, UI; Manajer Program Center for International Relations (CIReS) UI

DK PBB dan Nuklir Iran

2008-03-11T21:42:00.000+07:00

Selasa, 11 Maret 2008 | 00:17 WIB

Oleh Edy Prasetyono

Dewan Keamanan PBB pada 3 Maret 2008 mengeluarkan Resolusi 1803 (2008) tentang nuklir Iran.

Kali ini Indonesia abstain. Ini berbeda dengan sikap Indonesia atas Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB 1747 (2007) yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Substansi sikap Indonesia, Resolusi DK PBB 1803 (2008) tidak mengandung hal baru yang signifikan, kecuali sanksi tambahan, dan timing-nya tidak tepat karena dalam satu tahun terakhir ada perkembangan positif dalam perundingan Iran-IAEA. Tampaknya Indonesia melihat tidak ada alasan kuat untuk membuat resolusi dan menambah sanksi baru terhadap Iran. Sebaliknya, perlu didorong kelanjutan negosiasi antara Iran dan IAEA, terutama tentang kegiatan penelitian yang mencurigakan (alleged studies), yaitu the Green Salt Project, high- explosive testing, dan missile re- entry vehicle yang dicurigai terkait pengembangan senjata nuklir.

Perkembangan positif

Secara teknis dan legal, sejak Resolusi DK PBB 1747 (2007) lahir, ada kemajuan dalam masalah nuklir Iran. Laporan Direktur Jenderal IAEA 22 November 2007 menyatakan, Iran telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan Resolusi DK PBB 1737 (2006) dan 1747 (2007) serta ketentuan safeguard system Protokol Tambahan 1997 (the Additional Protocol).

Secara spesifik, laporan Dirjen IAEA menggarisbawahi isu-isu sentral nuklir Iran, yang didefinisikan sebagai outstanding issues dengan pengecualian alleged studies di atas, dianggap telah selesai. Isu-isu itu mencakup sumber kontaminasi nuklir dan pengadaan material dan peralatan nuklir, Polonium-210, tambang uranium di Gchine Mine, Heavy Water Reactor, kegiatan pengolahan kembali dan pengayaan uranium (reprocessing dan enrichment), dan kemungkinan pengalihan penggunaan uranium (uranium conversion/diversion).

Menurut IAEA, informasi dan dokumentasi Iran tentang semua hal itu tidak bertentangan dengan temuan IAEA. Bahkan, IAEA menyatakan, tiga dari aneka kegiatan yang dianggap potensial mengarah pada kemampuan pengembangan senjata nuklir, yaitu Polonuim-210, kegiatan pengayaan uranium, dan reprocessing tidak lagi menjadi masalah mengganjal karena telah berada di bawah pengawasan penuh IAEA.

Laporan positif IAEA ini perlu menjadi pertimbangan guna menilai perkembangan nuklir Iran. Pandangan IAEA ini segaris dengan laporan US National Intelligence Estimate (NIE) berjudul Iran: Nuclear Intention and Capabilities (November 2007). Laporan NIE menyatakan, Iran telah menghentikan program pengembangan senjata nuklir tahun 2003 dan hingga kini Iran tidak memiliki senjata nuklir. Laporan ini juga menyatakan, Iran bisa saja secara teknis memproduksi highly enriched uranium (HEU) untuk senjata nuklir paling cepat akhir 2009. Namun, ditegaskan, hal itu sangat tidak mungkin, bahkan hingga tahun 2015.

Tiga masalah

Sisa masalah yang mengganjal adalah alleged studies, yaitu the Green Salt Project, uji coba ledakan tinggi, dan rancang bangun re-entry vehicle sebagai wahana peluncuran senjata. Semua itu mempunyai dimensi militer. The Green Salt Project adalah proyek pengubahan uranium dioxide (UO2) menjadi uranium yang bisa dipakai untuk senjata nuklir.

Tentang tiga hal itu, IAEA merasa belum puas atas informasi dan laporan yang diberikan Iran. Namun, IAEA menegaskan, badan atom internasional ini tidak mendeteksi atau tidak mempunyai informasi akurat tentang adanya penggunaan material nuklir dalam ketiga alleged studies yang dilakukan Iran untuk pengembangan senjata nuklir. Masalahnya, IAEA tidak mempunyai informasi tentang kemungkinan Iran melakukan aneka kegiatan pengayaan yang tidak dilaporkan kepada IAEA.

Atas hal-hal itu, Indonesia berpendapat, IAEA dan Iran harus diberi kesempatan lebih panjang untuk memaksimalkan perundingan positif yang telah dilakukan. Indonesia konsisten mendukung larangan penyebaran senjata nuklir dan aneka instrumen implementatifnya. Indonesia juga mendukung imbauan Dirjen IAEA agar Iran mengambil langkah-langkah penting untuk meyakinkan dunia internasional tentang maksud-maksud damai program nuklirnya.

Lahirnya Resolusi DK PBB 1803 (2008) di tengah hasil-hasil positif yang dicapai dalam perundingan Iran-IAEA bukan disebabkan masalah legal dan teknis, tetapi karena tiadanya political trust dan perbedaan kepentingan strategis di Timur Tengah antara Iran dan Barat. Karena itu, abstain adalah sikap terbaik Indonesia terhadap Resolusi DK PBB 1803 (2008).

Edy Prasetyono Peneliti Senior CSIS Jakarta; Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP-UI

Badawi Kembali Dilantik

2008-03-11T21:37:00.000+07:00

Barisan Nasional Tetap Nyatakan Dukungan Penuh

Selasa, 11 Maret 2008 | 00:25 WIB

Oleh Fransisca Romana Ninik

Kuala Lumpur, Kompas - Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi kembali dilantik untuk masa jabatan lima tahun, Senin (10/3) di Balairung Seri Istana Negara Malaysia. Badawi akan membentuk pemerintahan dan mengumumkan susunan kabinet baru dalam waktu dekat.

Badawi tiba di Istana Negara pukul 11.00 waktu setempat. Sebelumnya, dia menghadap Yang Dipertuan Agong Sultan Mizan Zainal Abidin. Wakil Perdana Menteri Najib Razak hadir dalam upacara pelantikan tersebut.

Badawi menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya meskipun koalisi Barisan Nasional yang dipimpinnya tidak bisa memperoleh mayoritas mutlak dalam pemilu parlemen, Sabtu lalu. Badawi sendiri kembali memenangi kursi di daerah pemilihan Kepala Batas, Penang.

Badawi kehilangan empat menteri di kabinetnya yang kalah dalam pemilu, yaitu Menteri Pekerjaan Umum S Samy Vellu; Menteri Urusan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat Shahrizat Abdul Jalil; Menteri Penerangan Zainuddin Maidin; serta Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Abdul Aziz Shamsuddin. Undang-Undang Organisasi Negara Malaysia mengharuskan seorang menteri anggota parlemen, kecuali diangkat sebagai senator.

Badawi merasa perlu menegaskan, dirinya tidak akan mundur karena gencarnya isu bahwa dia akan mengundurkan diri di samping banyak desakan agar dia mundur. Mantan PM Mahathir Mohamad pun telah menyerukan agar Badawi mundur karena tak mampu mempertahankan kemenangan mutlak BN. ”Kalau orang Jepang, dia sudah melakukan harakiri,” kata Mahathir.

Dalam jumpa pers seusai memimpin musyawarah pemimpin tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) di Gedung Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, Senin, Badawi mengatakan, UMNO dan Barisan Nasional menerima kemenangan yang tak mayoritas. ”Kami sama- sama mengakui bahwa keputusan pemilu adalah keputusan yang dapat diterima dengan baik. Pemilu berjalan baik meskipun hasilnya kami tidak mendapat kemenangan dua pertiga kursi. Kami senang karena pemilu kali ini tidak menimbulkan suasana huru-hara,” katanya.

BN hanya meraih 140 kursi, kurang delapan kursi untuk mencapai jumlah mayoritas dua pertiga di parlemen. ”Ini akan menjadi pengajaran bagi UMNO dan BN. Hasil ini juga menjadi isyarat yang perlu menjadi perhatian kami sehingga kami bisa menerjemahkannya dalam tindakan yang sesuai dengan harapan rakyat,” kata Badawi.

Musyawarah tersebut memutuskan untuk mengkaji hasil pemilu (postmortem) melalui sebuah badan independen agar diperoleh analisis obyektif. Kabinet baru belum dibicarakan dalam pertemuan itu. Sebelum dibubarkan, kabinet beranggotakan 30 menteri.

Tetap mendukung

Dalam jumpa pers itu juga kembali ditegaskan dukungan segenap anggota UMNO bagi Badawi untuk menjalankan pemerintahan baru. Wakil PM Najib Razak mengatakan, dukungan itu sangat penting bagi UMNO yang tengah memasuki babak baru politik Malaysia.

”Kepercayaan dan keyakinan anggota terhadap pemimpin tertinggi BN sangat penting untuk menghadapi tantangan baru. Jangan lagi ada spekulasi atau usaha-usaha yang bisa melukai hati pemimpin tertinggi,” katanya.

Ini kali kedua Najib mengemukakan pernyataan dukungan segenap anggota UMNO dan BN. Sebelumnya, Najib telah menyatakan dukungan Badawi di kediaman PM di Putrajaya seusai hasil final pemilu diumumkan.

Putra Mahathir, Mukhriz Mahathir, juga mendukung Badawi meskipun ayahnya mendesak Badawi mundur. Mahathir juga menuding Badawi menghancurkan UMNO.

Pemilu Malaysia

2008-03-10T15:34:00.001+07:00

Pemilihan raya atau pemilihan umum di Malaysia Sabtu lalu tidak berlangsung adem ayem sebagaimana biasa. Di wilayah Trengganu dan Penang misalnya, sempat terjadi bentrok antara rakyat dan polisi. Batu-batu yang beterbangan dibalas dengan gas air mata dari aparat.

Pemilu yang pelaksanaannya dipercepat itu akan memilih 222 kursi parlemen dan 505 kursi dewan undangan negeri (semacam DPD). Menurut beberapa analis politik, percepatan pemilu itu dilakukan untuk membendung geliat partai oposisi dengan memberikan waktu yang terbatas kepada oposisi dalam melakukan konsolidasi.

Perolehan angka sementara, koalisi Barisan Nasional tetap memimpin perolehan suara. Tapi, yang cukup mengejutkan adalah partai oposisi, yaitu Partai Keadilan Rakyat dan Partai Islam se-Malaysia, yang mulai unjuk gigi dengan menunjukkan beberapa kemenangan yang signifikan.

Di wilayah pemilihan Lembah Pantai Kuala Lumpur misalnya, putri tokoh oposisi Anwar Ibrahim, Nurul Izzah dari Partai Keadilan, mampu mengalahkan calon dari Barisan Nasional. Kemenangan ini juga terjadi di beberapa daerah lainnya di kawasan Kuala Lumpur.

Memang sudah diperkirakan sejak awal bahwa dalam pemilu ini akan menghadirkan kejutan-kejutan. Situasi tersebut menunjukkan mulai bangkitnya kekuatan rakyat yang menginginkan perubahan setelah dipimpin secara otoriter selama lebih dari empat dekade.

Selama ini, pemilu di negeri jiran itu hanya sebagai alat legitimasi keperkasaan pemerintah yang didukung Barisan Nasional. Pemilu sebagai alat demokrasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena dijalankan oleh pemerintahan yang otoriter.

Kebebasan berpendapat sangat nihil di negeri itu. Pers tidak berkutik. Mereka hanya mengikuti keinginan pemerintah, tunduk pada penguasa. Energi pers untuk menulis kritis sebagaimana diceritakan seorang diplomat senior disalurkan dengan menulis berita buruk tentang orang Indonesia di Malaysia.

Mereka begitu leluasa menulis hal-hal negatif masyarakat Indonesia, seolah-olah tidak ada yang positif sedikit pun tentang kehadiran warga Indonesia di sana. Tulisan itu tidak proporsional dan cenderung terus memojokkan. Pemerintah Malaysia pun seia sekata, membiarkan tulisan seperti itu tanpa menyensor sedikit pun.

Angin reformasi yang bertiup dari Indonesia tampaknya mulai tiba di Malaysia. Keberanian rakyat untuk bersikap kritis mulai muncul, meski tidak didukung pers. Terakhir, demo besar-besaran adalah yang dilakukan ribuan etnis India yang memprotes ketidakadilan ekonomi.

Ada optimisme bahwa Malaysia akan segera berubah ke arah yang lebih baik dalam demokrasi dan kebebasan berpendapat. Setidaknya, optimisme itu muncul dari Anwar Ibrahim yang berguru dari beberapa tokoh Indonesia tentang bagaimana melahirkan reformasi. Anwar ini sekaligus juga martir demokrasi di Malaysia.

Selain soal demokratisasi dan kebebasan berpendapat, saat ini pemerintah Malaysia sedang diuji dengan berbagai persoalan berat; seperti melemahnya hubungan antarras, yakni kelompok etnis Melayu, Cina, dan India. Belum lagi kenaikan harga barang yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Semoga pemilu kali ini bisa memberikan kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang merindukan kebebasan berpendapat, keadilan ras, dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat bawah.
( )

"Supersemar" Tanpa Soeharto

2008-03-10T11:52:00.001+07:00

Senin, 10 Maret 2008 | 00:37 WIB

Oleh Endang Suryadinata

Surat Perintah 11 Maret (1966) genap 42 tahun. Cuma kali ini ”peringatannya” tanpa mantan Presiden Soeharto yang meninggal beberapa waktu lalu.

Salah satu warisannya adalah beragam kontroversi terkait Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang belum berakhir hingga kini. Selain itu, dipertanyakan keberadaan naskah asli Supersemar.

Penuh kontroversi

Seusai pemakaman Pak Harto, A Budi Hartono SH selaku kuasa hukum Letda (Inf) Soekardjo Wilardjito, saksi mata Supersemar, mendesak keluarga Soeharto segera menyerahkan naskah asli Supersemar (28/1/2008).

Anggota Tjakrabirawa, Soekardjo, pada 1998 mengaku melihat Jenderal Panggabean menodongkan pistolnya kepada Presiden Soekarno, sementara Jenderal Jusuf menyodorkan map surat untuk ditandatangani. Pengakuan itu didukung oleh Kaswadi dan Rian Ismail. Sumber lain membantah pengakuan Soekardjo.

Soal naskah asli, publik juga pernah berharap pada Jenderal M Jusuf. Namun, hingga M Jusuf meninggal pada 8 September 2004, publik tetap tidak tahu. Saat hadir di rumah almarhum, Jusuf Kalla yang saat itu masih menjadi calon wakil presiden menuturkan, menurut M Jusuf, naskah asli ada di tangan Pak Harto.

Begitulah salah satu kontroversi Supersemar. Hingga kini pun keberadaan naskah Supersemar belum diketahui. Mungkin saja pihak yang menyimpannya tak akan mengungkapkan ke publik. Takut dipenjara. UU No 7/1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan Fasal 11 berbunyi, ”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam Fasal 1 huruf a Undang-Undang ini dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.”

Atau mungkin benar dugaan Ben Anderson, kemungkinan naskah asli Supersemar dihilangkan karena diketik dengan kop Markas Besar Angkatan Darat

Itu baru satu kontroversi Supersemar, belum kontroversi lain seperti siapa pengetik sebenarnya, bagaimana kondisi Bung Karno saat itu sehingga mau menandatangani surat itu, lalu apa kata Jenderal Jusuf, Basuki Rachmad, dan Amir Machmud kepada Bung Karno maupun Soeharto dan sebagainya. Kontroversi itu hingga kini belum terjawab, padahal penulisan sejarah Indonesia yang obyektif, termasuk sejarah Supersemar, amat penting bagi perjalanan bangsa.

Yang pasti, dari beragam kontroversi seputar Supersemar, Pak Harto tetap keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan. Pak Harto telah menggunakan Supersemar demi politiknya, yakni mendapat peran sebagai orang nomor satu di negeri ini, seperti kebijakan membubarkan PKI pada 12 Maret 1966.

Bahkan, agar posisinya kian kuat, Soeharto mencari legitimasi MPRS agar Supersemar dinilai konstitusional. Bayangkan, MPRS telah menjadikan Supersemar sebagai payung hukum melalui Tap MPRS IX/MPRS/ 1966 sehingga Soekarno—sang pemberi mandat—pun tak berhak mencabutnya. Supersemar telah menjadi Surat Izin Menguasai Indonesia dan punya implikasi luas atas negeri dan bangsa ini.

Bahkan, meski Soeharto telah tiada, implikasi atas Supersemar masih ada karena para sejarawan Indonesia kini punya tugas berat untuk menulis sejarah Supersemar dan sejarah lain secara obyektif dan mengutamakan kebenaran sesuai metode dalam studi sejarah. Meluruskan yang bengkok tentu tidak mudah.

Selama berkuasa, melalui berbagai cara, Soeharto berusaha menguasai tafsir sejarah. Sejarah direkayasa demi kekuasaan. Bahkan, mungkin cara berbohong pun ditempuh. Arhur D Sylvester pernah menulis, berbohong merupakan hak yang melekat pada penguasa untuk menyelamatkan diri. Tidak heran jika sejarah kita adalah history (his merujuk kepada Soeharto), bukan our story, their story, bahkan her story.

Misteri

Yang memprihatinkan, ternyata kebiasaan memanipulasi masih menjadi gaya para penguasa pasca-Soeharto. Coba simak, pemerintahan kita tampak tidak berdaya atas banyak kasus pelanggaran HAM pada era Soeharto. Banyak peristiwa pelanggaran HAM dibiarkan dalam misteri. Banyak pertanyaan korban atau keluarganya tidak terjawab.

Kita berharap akan ada penjelasan bagi para korban. Apalagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM kabarnya baru membentuk dua tim ad hoc. Yang pertama untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran HAM berat tahun 1965-1966. Yang lain untuk menyelidiki kasus penembakan misterius (Kompas, 4/3/2008).

Sebenarnya bukan hanya demi kepentingan para korban, tetapi keberanian mengungkap kebenaran yang harus dilakukan tim ad hoc juga penting untuk rakyat banyak, sejarah, dan eksistensi Indonesia ke depan. Hasil kerja tim harus menginspirasi para penguasa atau pejabat. Jangan lagi negeri ini dikelola atas dasar kebohongan.

Para pejabat seharusnya mengutamakan kebenaran. Apa yang dilakukan jaksa UTG jelas telah menyakiti rakyat. Yang lebih menyakitkan, ada banyak yang seperti UTG belum ditangkap KPK. Reformasi belum menyentuh birokrasi kita yang memang diyakini rakyat sudah keropos, gampang disogok, mengingat mentalitas birokrat yang doyan membohongi rakyat.

Endang Suryadinata Alumnus Erasmus Universiteit Rotterdam

Regulasi Kampanye Media

2008-03-10T11:51:00.001+07:00

Senin, 10 Maret 2008 | 00:35 WIB

Oleh Agus Sudibyo

Sejak Pemilu 1999, Indonesia memasuki era di mana media massa menjadi faktor determinan dalam penyelenggaraan pemilu. Hampir semua diskursus tentang seluk-beluk pemilu memusat pada wacana media. Tak ada kelompok politik yang tidak berkepentingan dengan pembentukan opini publik melalui media. Media juga menjadi sarana utama bagi publik untuk menangkap pesan-pesan elite politik, untuk mencerna aneka fenomena politik yang berkembang.

Di sisi lain, hampir pasti media—khususnya media penyiaran—menghadapi even semacam pemilu dengan matra komersialisasi dan komodifikasi. Terlepas dari aneka potensi demokratis dan deliberatifnya, media merupakan institusi ekonomi yang beroperasi berdasarkan imperatif bisnis, tanpa terkecuali saat berhadapan dengan masalah publik semacam pemilu.

Maka, penting dicermati, sejauh mana keseimbangan antara media sebagai institusi sosial dan sebagai institusi bisnis dikonstruksi dalam UU Pemilu yang baru? Bagaimana UU Pemilu mengantisipasi berbagai tendensi komodifikasi ruang publik media, yang jika terjadi secara berlebihan, akan memengaruhi kualitas pemilu?

Iklan kampanye

Ada tiga persoalan yang perlu diperhatikan terkait peran media dalam kampanye pemilu.

Pertama, persoalan aliran dana kampanye. Riset menunjukkan, anggaran kampanye Pemilu 2004 mayoritas dibelanjakan untuk kampanye media televisi. Iklan kampanye di televisi menyedot dana lebih besar dibandingkan dengan bentuk-bentuk kampanye lain. Merujuk penelitian IFES, budget iklan kampanye di televisi pada Pemilu 2004 naik 400 persen dibandingkan dengan Pemilu 1999.

Masalahnya, bagaimana akuntabilitas dana iklan-iklan kampanye media itu? Apakah telah disalurkan dengan prosedur yang benar? Apakah prinsip-prinsip fairness telah ditegakkan dalam placement iklan-iklan kampanye? Sebuah persoalan yang rumit.

Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, transparansi peserta pemilu saja tidak memadai karena dana placement iklan bisa dari mana saja, melalui jalur bermacam-macam. Transparansi peserta pemilu harus ditunjang transparansi media. Media perlu terbuka, paling tidak kepada KPU atau KPI, tentang tarif iklan, pembagian slot iklan, program yang ditawarkan kepada peserta pemilu, siapa saja pemasang iklan, dan seterusnya.

Entah karena dianggap bukan domain UU Pemilu atau dianggap terlalu rinci diatur dalam undang-undang, kompleksitas iklan kampanye media belum diatur UU Pemilu. UU Pemilu hanya mengatur: pengelolaan dana parpol dan dana kampanye pemilu harus dipisahkan, dana kampanye dapat berasal dari sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum dan dibatasi besarannya (Pasal 138).

Ruang lingkup kampanye

Hal kedua, persoalan ruang lingkup kampanye. UU Pemilu hanya menyatakan materi kampanye meliputi visi, misi, dan program (Pasal 94). Padahal, kampanye bisa dilakukan dengan materi apa saja. Slogan atau warna khas partai pun berdimensi kampanye politik jika ditampilkan mencolok dan berulang-ulang di media.

Tanpa ada rumusan yang tuntas, ruang lingkup kampanye akan dengan mudah dimanipulasi. Berbagai kegiatan yang sebenarnya bermuatan kampanye bisa diklaim sebagai bukan kampanye.

UU Pemilu juga tidak mendefinisikan bentuk kampanye di media. Pada media penyiaran, banyak program bisa digunakan untuk ajang kampanye. Pesan kampanye bisa diselubungkan melalui berbagai jenis iklan yang mungkin kurang dikenal publik sebagai bentuk advertising.

Pesan kampanye juga bisa secara halus diselipkan dalam talk show, variety show, atau kuis yang ditayangkan reguler, termasuk di luar masa kampanye. Masyarakat sulit mengidentifikasi program atau rubrik itu sebagai medium kampanye karena praktis tidak ada atribut atau simbol partai politik yang digunakan.

Dana kampanye

UU Pemilu belum secara rinci mengatur lingkup kampanye media. Bisa jadi para legislator berpandangan, aturan lebih rinci akan dirumuskan dengan peraturan di bawah undang-undang. Di sini, kita sampai pada masalah ketiga, siapa yang otoritatif mengatur rinci peraturan kampanye pemilu di media? KPU, KPI, atau Dewan Pers? Ada pendapat, UU Pemilu dan KPU sebaiknya tidak mengatur lembaga penyiaran. Biarkan KPI yang mengaturnya berdasarkan UU Penyiaran.

Soal dana kampanye, tanpa terkecuali yang masuk ke media, notabene adalah domain UU Pemilu dan otoritas KPU. Dengan kata lain, domain media penyiaran dan domain pemilu berkelindan. Selain itu, apakah KPI cukup legitimate untuk meregulasi pengaturan transparansi dana kampanye media dan adakah jaminan akan efektif penegakan hukumnya? Pengalaman pemilu sebelumnya, KPI cenderung lamban dalam merespons berbagai pelanggaran iklan kampanye yang dilakukan media penyiaran.

Sejauh kompleksitas otoritas kampanye media belum berhasil dipecahkan, pembentukan Desk Bersama antara KPU dan KPI, bahkan Dewan Pers, untuk mengatur dan mengontrol kampanye media masih amat relevan. Namun, Desk Bersama ini harus benar-benar optimal melakukan pengawasan dan berani menegakkan peraturan secara tegas. Bukan hanya dibentuk secara simbolis, sekadar untuk melengkapi pelembagaan pemilu.

Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta

Chavez Bantu Akhiri Krisis Tiga Negara

2008-03-10T11:49:00.000+07:00

Senin, 10 Maret 2008 | 00:44 WIB

Caracas, Minggu - Amerika Latin hari Sabtu (8/3) bisa bernapas lega setelah Kolombia dan Ekuador sepakat berdamai setelah sebelumnya terjadi ketegangan diplomasi di antara kedua negara bertetangga itu. Presiden Venezuela Hugo Chavez, yang sebelumnya ikut memanaskan ketegangan, kali ini bertindak sebagai penengah.

Chavez yang berhaluan kiri sebelumnya memanaskan situasi dengan mengirimkan sekitar satu batalion tentara ke perbatasan Venezuela dan Kolombia. Namun, dalam pertemuan puncak (KTT) Kelompok Rio di Santo Domingo, Republik Dominika, Chavez tampil sebagai agen perdamaian. KTT ini memang didominasi topik ketegangan yang terjadi antara Kolombia dengan Ekuador dan Venezuela.

”Kita tidak bisa terus meniupkan angin peperangan,” kata Chavez pada KTT Kelompok Rio. Ia menegaskan hal itu setelah Presiden Ekuador Rafael Correa dan Presiden Kolombia Alvaro Uribe saling tuduh.

Ketegangan di antara ketiga negara berawal 1 Maret lalu, saat Kolombia secara sepihak menyerang sebuah kamp pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC) di dalam wilayah Ekuador. Aksi ini membuat Quito dan Caracas mengirim pasukan ke perbatasan mereka dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Bogota.

Namun, dalam KTT yang berakhir Jumat, Presiden Uribe, Correa, dan Chavez saling berjabatan tangan. Uribe pada kesempatan itu menegaskan tidak akan mengulangi serangan militer ke wilayah Ekuador.

Rekonsiliasi itu disambut tepuk tangan dari para kepala negara Amerika Latin yang berkumpul. Padahal, selama sepekan ini mereka resah atas kemungkinan merebaknya aksi militer di antara ketiga negara itu.

Namun Correa, Sabtu, mengatakan, Ekuador belum siap untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Kolombia. Dia perlu berbicara dengan Chavez sebelum memulihkan hubungan. ”Sangat sulit untuk memulihkan kepercayaan dengan Uribe,” ujar Correa dalam acara radio mingguannya.

Krisis itu sempat diwarnai perang kata-kata di antara pemimpin ketiga negara itu. Uribe menuduh Correa dan Chavez memberikan dukungan kepada FARC. Saling serang Correa dan Uribe berlanjut hingga KTT Kelompok Rio, sampai Chavez meminta perselisihan itu diakhiri.

Pada acara Hari Perempuan di Caracas, Sabtu, Chavez kembali mengimbau pemimpin FARC untuk melepaskan Ingrid Betancourt, warga Perancis-Kolombia yang disandera. Betancourt adalah mantan kandidat presiden Kolombia. Dia diculik enam tahun lalu. (AFP/AP/REUTERS/DI)

Obama Menang di Wyoming

2008-03-10T11:47:00.001+07:00

Staf Kampanye Mundur, Sebut Hillary "Monster"
Senin, 10 Maret 2008 | 00:41 WIB

Casper, Sabtu - Kandidat dari Partai Demokrat, Barack Obama, memenangi kaukus Demokrat di Wyoming, Sabtu (8/3), sehingga bisa merenggangkan kembali jumlah perolehan delegasi dari rivalnya, Hillary Clinton. Obama pun mendapatkan tambahan tujuh delegasi.

Kemenangan Obama pada kaukus di Wyoming itu semakin menegaskan kekuatan Obama untuk merebut kaukus-kaukus Demokrat di sejumlah wilayah pemilihan. Hingga saat ini senator Illinois itu telah memenangi 13 kaukus, sedangkan Hillary hanya tiga kaukus.

Kemenangan itu juga semakin menunjukkan kekuatan Obama di wilayah Pegunungan Barat AS, dengan menang di Idaho, Utah, Colorado, dan sekarang Wyoming. Adapun Nevada dimenangi baik oleh Obama maupun Hillary. Obama memenangi lebih banyak delegasi dari kaukus, sedangkan Hillary menang dalam pemilihan pendahuluan.

Meski sejak awal diperkirakan kalah, Hillary memperlihatkan upaya keras untuk mendapatkan lebih banyak delegasi dan memanfaatkan momentum kebangkitannya setelah menang di Texas dan Ohio, dua negara bagian dengan jumlah delegasi besar.

Obama memenangi 61 persen, sedangkan Hillary 38 persen. Dengan kemenangan itu, Obama mendapatkan tambahan tujuh delegasi, sedangkan Hillary lima delegasi.

Menurut perhitungan Associated Press, Obama kini mengumpulkan 1.578 delegasi, sedangkan Hillary 1.468 delegasi.

Manajer kampanye Obama, David Plouffe, mengatakan, kemenangan di Wyoming itu dengan sendirinya menunjukkan kekuatan Obama di wilayah Barat. Hal itu sekaligus menegaskan bahwa Obama lebih cocok untuk mendongkrak perolehan suara Demokrat, bahkan di negara-negara bagian yang menurut tradisi lebih banyak memilih Republik pada pemilihan umum.

Sementara itu, manajer kampanye Hillary, Maggie Williams, mengatakan, dia sangat tergugah atas hasil yang diperoleh dan dukungan rakyat Wyoming terhadap Hillary.

Obama diperkirakan kian memperlebar jumlah perolehan delegasinya, dengan memperoleh dukungan lebih besar ketimbang Hillary pada pemilihan pendahuluan di Mississippi, Selasa (11/3). Mississippi merupakan negara bagian dengan populasi mayoritas warga kulit hitam.

Meski demikian, kedua calon Demokrat itu akan bersaing ketat untuk memperebutkan jumlah delegasi yang sangat besar di Pennsylvania, 22 April nanti.

Di luar persaingan Obama-Hillary, kubu Demokrat sangat gembira karena jumlah warga yang memberikan suaranya meningkat jauh lebih besar daripada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Meski memunculkan kerumitan baru karena tidak diperkirakan sebelumnya, hal itu semakin menumbuhkan optimisme Demokrat untuk mengalahkan calon dari Partai Republik yang kini disandang John McCain.

Mundur

Di tengah keunggulan Obama dalam pengumpulan delegasi, kubu kandidat presiden itu diguncang dengan mundurnya seorang penasihat kebijakan luar negeri, Samantha Power.

Power mundur setelah menyampaikan komentar yang tidak layak dalam wawancara dengan surat kabar The Scotsman, yaitu menyebut Hillary sebagai seorang ”monster”. Sebelum menyampaikan pengunduran dirinya, Power meminta maaf kepada Hillary maupun Obama. Obama secara terbuka mengecam keras komentar dari salah seorang anggota staf kampanyenya tersebut.

Sementara itu, berbicara atas nama Partai Demokrat, veteran perang Afganistan dan Irak, Roger Martinez, kemarin, menyampaikan bahwa keputusan McCain mengenai keberadaan tentara AS di Irak sangat salah. Apa pun yang dilakukan, kehadiran tentara AS tetap tidak bisa menyelesaikan masalah politik di Irak. (AP/AFP/REUTERS/OKI)

Barisan Nasional Kelabu

2008-03-10T11:30:00.000+07:00

Putri Anwar Ibrahim Menang

Minggu, 9 Maret 2008 | 09:38 WIB

Oleh FRANSISCA ROMANA NINIK

KUALA LUMPUR, KOMPAS — Hasil penghitungan suara sementara pemilu parlemen Malaysia, Sabtu (8/3) pukul 22.30 WIB, oleh Komisi Pemilu menunjukkan Barisan Nasional unggul dengan 51 kursi dari tujuh negara bagian yang telah melakukan penghitungan. Kelompok oposisi mendapat lima kursi.

Meski demikian, hasil pemilu parlemen kali ini tampaknya memberikan nuansa kelabu bagi koalisi Barisan Nasional yang berkuasa karena hasilnya tak segemilang saat kemenangan mutlak dalam pemilu 2004 lalu.

Pemimpin Kongres India Malaysia (MIC) yang menjadi sekutu Barisan Nasional bahkan harus kehilangan kursi yang sudah lebih dari tiga dekade digenggamnya. S Samy Vellu, pemimpin MIC, harus kehilangan kursi parlemennya selama tiga dekade ini.

Vellu juga sudah lebih dari 30 tahun menjabat menteri kabinet. Vellu dipastikan menjadi korban dari aksi protes etnis India atas perlakuan diskriminasi yang diterapkan Pemerintah Malaysia yang lebih pro etnis Melayu.

Lebih dari 10.000 etnis India turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur, November lalu, dalam suatu protes terbesar di Malaysia mengecam praktik diskriminasi yang diterapkan Barisan Nasional. Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang mendominasi Barisan Nasional lebih mengutamakan etnis Melayu.

Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi memberikan suara di sekolah kebangsaan Permatang Bertam, Kepala Batas, Penang. Badawi tiba di tempat pemungutan suara pukul 09.30 bersama istrinya, Jeanne Abdullah.

Badawi hanya beberapa menit berada di dekat kediaman orangtuanya. Kepada wartawan seusai memberikan suara, Badawi mengatakan, sejauh ini proses pemilu berjalan dengan baik. ”Semua berjalan baik bagi kita semua,”katanya.

Saat ditanya mengenai tudingan oposisi bahwa pemilu akan diwarnai kecurangan, Badawi mengatakan, oposisi tidak akan ada habisnya mengatakan kecurangan. ”Itu tidak akan ada habis- habisnya,” ujar Badawi.

Barisan Nasional mengharapkan bisa meraih mayoritas dua pertiga parlemen kali ini. Pemilu parlemen Malaysia tahun 2008 memperebutkan 222 kursi parlemen dan 505 kursi Dewan Undangan Negeri (setara DPRD).

Pihak oposisi berharap bisa mencuri lebih banyak kursi dalam pemilu tahun ini. Dukungan rakyat terhadap oposisi meningkat karena beragam persoalan yang melanda Malaysia akhirakhir ini, seperti ketegangan rasial, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan korupsi. Sekitar 10,9 juta pemilih terdaftar Malaysia berhak memberikan suara untuk memilih wakil mereka di parlemen. Pemungutan suara dibuka pada pukul 08.00 dan ditutup pukul 17.00.

Putri Anwar menang

Pemimpin kelompok oposisi, mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, menyatakan optimistis bisa menggagalkan Barisan Nasional meraih mayoritas kursi di parlemen pada pemilu ini. ”Kami optimistis bisa memenangi lebih banyak kursi,” kata Anwar seusai memberikan suara di Permatang Pauh, Penang.

Di daerah pemilihan ini, istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, yang juga Ketua Partai Keadilan Rakyat, mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Anwar tak bisa ikut pemilihan karena pernah terkena kasus kriminal Putri Anwar, Nurul Izzah, dinyatakan menang di daerah pemilihan Lembah Pantai, mengalahkan kandidat Barisan Nasional, Syahrizat Abdul Jalil.

Wan Azizah juga menang di daerah pemilihan Permatang Pauh. Kandidat Barisan Nasional, Khairy Jamaluddin, dikabarkan kalah di Rembau, Negeri Sembilan. Tian Chua dari Partai Keadilan juga memenangi kursi di Batu, Kuala Lumpur.

Pengamat politik Malaysia, Karim Raslan, mengatakan, Barisan Nasional kalah beberapa ribu suara dan beberapa kursi penting. Kehilangan besar pada pemilu kali ini merupakan tamparan yang keras bagi Barisan Nasional.

”Hasil ini benar-benar tak diperkirakan. Hal ini menunjukkan rakyat Malaysia tidak takut berubah,” ujarnya. Karim mengatakan, kehilangan kursi Barisan Nasional ini didukung pemilih mengambang yang dalam pemilu kali ini jumlahnya meningkat.

”Ini adalah pemilih mengambang yang diamdiam. Mereka tampaknya bersimpati terhadap Anwar. Rakyat Malaysia benar-benar telah membuat keputusan,” ujarnya. Kini Barisan Nasional, kata Karim, harus berpikir ulang. ”Kita akan melihat perbedaan besar di Malaysia. Badawi mungkin masih bisa memerintah, tetapi ini tamparan besar,” kata Karim. Seperti diperkirakan analis, Barisan Nasional tetap bisa berkuasa, tetapi jumlah mayoritas kursi yang mereka peroleh berkurang.

Pemilih yang masih setia terhadap Barisan Nasional juga tetap banyak. Salah satu pemilih, Maziyah (50), guru di Permatang Bertam, mengatakan, dia memilih Barisan Nasional karena pemerintah telah memenuhi janji mereka untuk membangun daerahnya.

Syeikh Johan (49), warga etnis India, mengatakan mendukung Barisan Nasional karena dia menyukai (mantan PM) Mahathir Mohamad. Dia mengakui, kinerja Badawi tidak begitu bagus, tetapi lebih baik memberikan suara bagi Barisan Nasional daripada untuk oposisi yang disebutnya tidak jelas.

Diwarnai bentrokan

Pemilu Malaysia kali diwarnai bentrokan pendukung partaipartai oposisi bentrok dengan dengan polisi di sejumlah tempat. Bentrokan yang diwarnai lemparan batu dan benda keras serta balasan tembakan gas air mata dan semprotan air dari polisi ini berkenaan dengan kecurigaan adanya kecurangan yang memengaruhi hasil pemilu.

Polisi di negara bagian Terengganu di timur laut harus melepaskan gas air mata dan meriam air guna menghalau massa yang menyerang mereka dengan tongkat dan lemparan batu. Televisi lokal memperlihatkan massa menghancurkan tiga mobil polisi di sana. Polisi menahan 22 orang, sebagian besar pendukung Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Bentrokan
merebak setelah pendukung PAS menyita kartu identitas seorang penumpang bus yang mereka curigai sebagai pemilih gelap yang dituduh akan menjadi ”hantu pencoblos”.

Di Penang, Malaysia utara, masa berkekuatan sekitar 300 orang sebagian besar pendukung oposisi bentrok dengan polisi antihuru hara. Massa berteriak-teriak menuntut reformasi. Polisi Malaysia mengemukakan, mereka menggunakan gas air mata guna membubarkan 300 pendukung PAS dan menahan 22 orang, Sabtu, setelah mereka melempar batu ke mobil polisi. Kepala polisi Musa Hassan mengemukakan, pendukung PAS di Terengganu menghentikan sejumlah bus dan mobil yang mereka curiga membawa para pemilih gelap. ( REUTERS/AFP/ PPG)

Mahathir Tuding Badawi

2008-03-10T11:20:00.000+07:00

Kelompok Etnis China dan India Beralih dari Barisan Nasional
Senin, 10 Maret 2008 | 00:42 WIB

Oleh Fransisca Romana Ninik

Kuala Lumpur, Kompas - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad marah atas kekalahan besar yang dialami Barisan Nasional yang berkuasa pada pemilu hari Sabtu. Mahathir, Minggu (9/3), menuding penggantinya, PM Abdullah Ahmad Badawi, telah ”menghancurkan” koalisi Barisan Nasional.

”Menurut saya, dia (Badawi) sudah menghancurkan UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu), menghancurkan Barisan Nasional (BN), dan dia harus bertanggung jawab atas semua ini,” ujar Mahathir kepada wartawan. Mahathir selama 22 tahun memimpin BN hingga dia mundur tahun 2003 dan digantikan Badawi.

Mahathir mengusulkan Badawi untuk mundur dan mengakui sudah keliru memilih Badawi sebagai penggantinya. Badawi kepada wartawan menolak mundur sekalipun BN mengalami kekalahan paling buruk dalam pemilu sejak tahun 1969. ”Dia harus memikul tanggung jawab ini. Dia harus pikul tanggung jawab 100 persen,” kata Mahathir.

Beralih dari BN

Kandidat doktor pada Universiti Kebangsaan Malaysia, Wawan Syakir, kepada Kompas mengatakan, hasil pemilu kali ini menjadi pemicu bagi BN untuk bangkit kembali. ”Ketika BN kalah pada pemilu tahun 1999, mereka cepat bangkit lagi dan bisa menang pada pemilu 2004. Bagaimanapun masyarakat lebih memilih stabilitas,” katanya.

Yang menarik, kata Wawan, BN kalah di daerah-daerah yang memiliki perekonomian maju, seperti di Penang, Selangor, dan Persekutuan. Hal itu banyak dipengaruhi oleh faktor etnisitas.

Di daerah-daerah itu, kelompok etnis China yang semula memilih Asosiasi China Malaysia (MCA), dan kelompok etnis India yang sebelumnya mendukung Kongres India Malaysia (MIC), beralih ke PKR atau Partai Aksi Demokratik (DAP) yang didominasi etnis China. MCA dan MIC adalah anggota koalisi BN.

Di level regional dan internasional, Wawan mengatakan, hasil pemilu ini merupakan terobosan bagus bagi citra demokrasi Malaysia. Dengan menguatnya oposisi, Malaysia dikatakan telah melaksanakan proses demokrasi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. (AFP/PPG)

Barisan Nasional Menang Tipis

2008-03-10T11:18:00.001+07:00

Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi Menolak Mundur

Senin, 10 Maret 2008 | 02:13 WIB

Oleh Fransisca Romana Ninik

Kuala Lumpur, Kompas - Seperti telah diperkirakan, koalisi berkuasa di Malaysia, Barisan Nasional, tidak mampu meraih mayoritas dua pertiga suara pada pemilu parlemen 2008. Barisan Nasional hanya memenangi 140 kursi dari 222 kursi di parlemen. Oposisi meraih kemenangan besar dengan 82 kursi.

Tiga kursi terakhir diperoleh Barisan Nasional (BN) dari tiga daerah pemilihan di Sarawak, Minggu (9/3). Pemungutan suara di ketiga daerah pemilihan itu tertunda akibat kecelakaan kapal pengangkut logistik pemilu yang karam akibat cuaca buruk.

Berdasarkan data Komisi Pemilu Malaysia (SPR), BN kehilangan kursi di Selangor, Penang, Kedah, dan Perak. Partai Islam Se-Malaysia (PAS) kembali menguasai Kelantan seperti dalam 18 tahun terakhir. Sejumlah nama besar kandidat BN pun mengalami kekalahan di daerah pemilihan masing-masing.

Menteri Besar Penang Tan Sri Koh Tsu Koon kalah di Penang oleh kandidat Partai Aksi Demokratik (DAP), P Ramasamy. Koh, yang juga Ketua Partai Gerakan, salah satu anggota koalisi BN, telah menguasai kursi tersebut selama 18 tahun.

Menteri Urusan Perempuan Shahrizat Abdul Jalil kalah oleh putri mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, di daerah pemilihan Lembah Pantai, Kuala Lumpur. S Samy Vellu dari Kongres India Malaysia (MIC), yang telah menjadi anggota parlemen sejak tahun 1974, juga kalah di Sungai Siput.

Kekalahan ini adalah kekalahan terbesar dan pertama kali dialami BN sejak berkuasa tahun 1957. Sebagai perbandingan, pada pemilu tahun 2004, BN menguasai 199 kursi dari 219 kursi di parlemen. Oposisi hanya memperoleh 20 kursi. Tahun ini kelompok oposisi meraih kursi hingga empat kali lipat.

Tahun 2004, Partai Keadilan Rakyat (PKR) hanya memperoleh satu kursi, yaitu yang dijabat istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, di Penang. Tahun ini PKR berhasil menguasai 31 kursi parlemen. PAS memperoleh 23 kursi dan DAP 28 kursi. Wan Azizah kembali menang di daerah pemilihannya di Permatang Pauh.

Badawi menolak mundur

Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dalam jumpa pers seusai memastikan kemenangan mayoritas tipis, Minggu dini hari, menyerukan agar semua pihak menerima hasil pemilu. ”Selamat kepada para pemenang. BN menerima hasil pemilu karena inilah cara demokrasi bekerja. Saya menyerukan kepada semua pihak untuk menerima hasil pemilu dan menahan diri untuk melakukan demonstrasi,” katanya.

Badawi menyatakan tidak akan mundur dari jabatannya dan tetap akan membentuk pemerintahan. Badawi sendiri dinyatakan sebagai pemenang di daerah pemilihan Kepala Batas. Wakilnya, Najib Razak, juga menang di Pekan, Pahang. Menurut rencana, Badawi akan diambil sumpah sebagai perdana menteri hari Senin (10/3) ini.

Sejak pemungutan suara ditutup, Sabtu (8/3) pukul 17.00, markas Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) di Putra World Trade Center di Kuala Lumpur dipenuhi simpatisan BN dan wartawan. Di tempat itu dipajang layar besar yang melaporkan penghitungan suara dari semua daerah pemilihan di Malaysia. Para simpatisan UMNO bertepuk tangan setiap kali kandidat BN menang.

Sementara itu, Nurul Izzah juga menampilkan penghitungan suara di Bangsar, Kuala Lumpur. Rumahnya dipadati oleh ribuan simpatisan kelompok oposisi dan orang-orang yang akan memberikan selamat kepadanya.

Titik tolak

Pengamat politik di Malaysia, Datuk Djohan Djaafar, kepada Kompas mengatakan, hasil pemilihan umum tahun ini menjadi titik tolak penting dalam sistem politik Malaysia. ”Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam politik Malaysia. Sekarang, warga non-Melayu sudah mulai menolak BN dari yang sebelumnya selalu mendukung BN,” katanya menjelaskan.

Barisan Nasional kalah di daerah pemilihan yang mayoritas penduduknya etnis India atau China.

Menurut Djaafar, dampak paling jelas adalah dalam pengesahan undang-undang di parlemen nanti. ”Biasanya BN dengan mudah meloloskan dan mengesahkan undang-undang. Kali ini BN tidak bisa begitu saja meloloskannya. Namun, dengan demikian, check and balance dalam politik Malaysia akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pemilu Malaysia

2008-03-09T15:04:00.000+07:00

Semoga Ada Perubahan...

Minggu, 9 Maret 2008 | 02:38 WIB

Kalimat semacam itu terlontar dari beberapa orang Malaysia yang sempat ditemui Kompas menjelang dan usai pemilu parlemen, Sabtu (8/3). Teriakan-teriakan reformasi menjadi lebih menggema disuarakan kelompok oposisi di jalan-jalan saat kampanye. Mereka berharap ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan sosial ekonomi di Malaysia.

Belakangan ini, Malaysia dilanda beragam isu yang menyebabkan keresahan masyarakat kiat menguat. Dimulai dari protes yang digelar koalisi untuk pemilu bebas dan adil (Bersih) untuk menuntut pelaksanaan pemilu jujur dan adil. Protes yang dimotori kelompok oposisi itu disusul dengan protes oleh warga etnis India. Mereka menuntut diskriminasi yang meminggirkan mereka dalam hampir segala lini kehidupan.

Sebagian besar rakyat Malaysia juga mengeluhkan naiknya harga kebutuhan hidup, terutama harga bahan bakar minyak. Saat pemilu 2004, harga BBM 1,37 ringgit per liter, dan tahun ini naik jadi 1,92 ringgit per liter.

”Hanya satu harapan kami. Tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi sekat-sekat masyarakat, semua berbaur menjadi satu,” kata Iskandar, pemilih di wilayah Permatang Pasir, Penang.

Bersama simpatisan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Rakyat (PKR), dia berdiri di tepi jalan sambil melambaikan spanduk bertuliskan ”Harapan Baru untuk Malaysia”. Mereka berseru-seru saat kendaraan pendukung PAS atau PKR lewat. Saat kendaraan dengan atribut pendukung koalisi berkuasa Barisan Nasional (BN) lewat, mereka meneriakkan, ”Huuuu....” Di atas mereka bertebaran lambang-lambang partai tertera di bendera, poster, dan spanduk.

Di seberang mereka berbaris pendukung BN. ”Memang kami saling beradu kata, tetapi tidak panas hati. Tidak patutlah kami bertengkar. Seperti ini pun terjadi hanya saat pilihan raya (pemilu), usai itu kami berdamai lagi,” tutur Iskandar.

Penang merupakan daerah ”panas” perebutan antara koalisi berkuasa dan oposisi. Kedua pihak berlomba meraih simpati rakyat dengan berbagai janji memberikan kehidupan yang lebih baik. Di negara bagian ini, Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan pemimpin oposisi mantan Wakil PM Anwar Ibrahim sama-sama memberikan suara di Penang.

Iskandar menyebut Indonesia sebagai salah satu contoh reformasi dan harus diikuti oleh Malaysia. ”Kami ingin ada demokrasi, keadilan, dan perlakuan yang sama bagi semua rakyat Malaysia,” katanya.

Hal senada dikemukakan Farid, simpatisan PKR di salah satu posko di Permatang Pauh, Penang. ”Korupsi di mana-mana. Kami ingin hak rakyat dikembalikan. Keadilan harus ditegakkan. Harga minyak harus diturunkan,” ujarnya berapi-api.

”Mana ada demokrasi yang tidak memberi tempat kepada pembangkang (oposisi). Kami tidak diberi tempat yang cukup di televisi atau radio untuk kampanye,” kata Farid.

Lebih ramai

Seruan perubahan memang lebih ramai diteriakkan oleh kelompok oposisi. Mereka membanjiri setiap kampanye yang dihadiri Anwar atau istrinya, Wan Azizah Wan Ismail, di berbagai tempat.

Ribuan massa memenuhi lapangan atau persimpangan jalan yang diberi tenda untuk mimbar sederhana. Namun, semangat membara untuk mendukung perubahan yang diusung oposisi terasa kuat. Seorang bapak mendekati Kompas dan mengatakan, dia sengaja datang membawa anaknya yang berumur tiga tahun untuk mendengarkan Anwar berpidato.

”Kami ingin ada perubahan. Pemerintah sudah menyimpang, sehingga perubahan harus segera dilaksanakan,” katanya. Dia menyebut korupsi dan kenaikan harga barang kebutuhan hidup sebagai penyimpangan tersebut.

Dia berbaur bersama orang- orang yang dengan penuh minat mendengarkan pidato Anwar yang berapi-api. Tidak hanya warga Melayu, warga etnis India dan China membaur di satu tempat meneriakkan hal yang sama: perubahan. Perubahan yang diusung Anwar di antaranya adalah ketiga etnis yang sering terlibat ketegangan itu bisa duduk setara sebagai warga negara Malaysia dan memajukan negeri jiran ini.

Anwar dan para kandidat partai oposisi yang membentuk Barisan Alternatif (BA) selalu menyapa para simpatisan mereka dengan tiga bahasa: Melayu, India, dan China. Walaupun hanya sepatah dua patah, penghargaan massa sangat besar terlihat dari gemuruh tepuk tangan dan teriakan ”Reformasi!”.

Analis memang memperkirakan BN masih meraih kemenangan dalam pemilu. Akan tetapi, oposisi kini berpeluang mendapat kursi lebih banyak. Dan seperti dikatakan Iskandar, ”Semoga perubahan segera terasa di Malaysia”. (Fransisca Romana Ninik dari Malaysia)

Iran dan Resolusi 1803 DK PBB

2008-03-09T15:03:00.001+07:00

Minggu, 9 Maret 2008 | 02:39 WIB

Rakaryan Sukarjaputra

Untuk ketiga kalinya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Iran. Kerja sama dan keterbukaan Iran kepada Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA nyatalah belum ada harganya di mata 14 dari 15 negara anggota DK PBB yang menyetujui penjatuhan sanksi itu.

Resolusi DK PBB 1803 yang didukung 14 anggota DK, terkecuali Indonesia yang menetapkan sikap abstain atau tidak mendukung, sebagaimana ditegaskan Duta Besar Iran untuk PBB Mohammad Khazaee kepada Antara, Senin (3/3), memang tidak akan menghalangi Iran untuk mempertahankan hak mengembangkan nuklir bertujuan damai. Meski demikian, resolusi itu menambah panjang catatan pencitraan buruk Iran di mata masyarakat internasional.

Resolusi 1803, seperti dilaporkan BBC, menetapkan tambahan sanksi berupa larangan perjalanan terhadap lima pejabat Iran, membekukan aset 13 perusahaan Iran dan 13 pejabat Iran di luar negeri, pelarangan penjualan barang-barang yang bisa berfungsi ganda (untuk tujuan damai dan tujuan militer) ke Iran, pemeriksaan kapal-kapal barang dari dan menuju Iran, memonitor aktivitas dua bank Iran, mendorong para pemerintah untuk menarik dukungan pendanaan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan dengan Iran.

Resolusi DK PBB terkait program nuklir Iran sebelumnya yaitu Resolusi 1696 (2006), 1737 (2006), dan 1747 (2007) memang telah meminta Iran pada awalnya memverifikasi dan kemudian berkembang menjadi menghentikan aktivitas pengayaan uranium. Namun, dalam resolusi-resolusi itu disebutkan pula bahwa hal itu merupakan upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dunia atas tujuan damai program nuklir Iran.

Aktivitas pengayaan uranium itu, sebagaimana laporan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) kepada DK PBB awal tahun ini, memang belum dihentikan, bahkan Iran telah memulai pengembangan alat sentrifugal generasi baru dan meneruskan pembangunan reaktor IR-40. Hal inilah yang dijadikan alasan oleh DK PBB untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran.

Banyak kemajuan

Jika dilihat secara sepenggal-sepenggal, alasan negara-negara pendukung Resolusi 1803 itu cukup masuk akal. Hanya saja, sebagaimana diingatkan Indonesia kepada 14 negara anggota DK PBB lainnya, keharusan menghentikan pengayaan uranium itu perlu dipandang sebagai satu bagian dari upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat dunia, yang diwakili oleh IAEA, atas tujuan damai program nuklir Iran.

Pada kenyataannya, sebagaimana diakui IAEA sendiri, Iran telah menunjukkan kerja sama dan keterbukaan yang lebih baik dengan IAEA, sehingga IAEA mampu untuk terus memverifikasi tidak adanya pengalihan material nuklir yang sebelumnya dideklarasikan oleh Iran.

”Selain itu, laporan (IAEA) menyatakan bahwa pengetahuan IAEA mengenai program nuklir Iran yang telah dideklarasikan semakin jelas, karena pemberian informasi yang dilakukan oleh Iran. Lebih dari itu, Iran juga telah memberikan akses kepada IAEA atas material nuklir yang telah dideklarasikan sebelumnya, dan juga telah memberikan laporan akuntansi material nuklir dalam kaitan dengan materi, dan aktivitas nuklir yang telah dideklarasikan sebelumnya,” jelas Duta Besar RI untuk PBB di New York, Marty Natalegawa, dalam pidato pengantar sebelum pemungutan suara, Minggu (2/3).

Wajarlah bila Indonesia kemudian mempertanyakan apakah tambahan sanksi pada saat ini merupakan pendekatan yang paling wajar. ”Apakah tambahan sanksi merupakan langkah paling tepat untuk menumbuhkan kepercayaan dan mendorong kerja sama di antara para pihak yang terkait,” tegas Marty.

Ditambahkan, proses verifikasi IAEA atas program nuklir Iran memang belum sepenuhnya terselesaikan. Namun, proses tersebut telah dimulai dan mencatat sejumlah kemajuan. ”Penghentian sementara atas kegiatan-kegiatan terkait dengan proses pengayaan (uranium) merupakan suatu alat atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Menurut kami, penghentian sementara pengayaan uranium bukanlah tujuan dengan sendirinya, yang terpisah dan tidak terkait dengan adanya kemajuan Iran dalam menjalin kerja sama dengan IAEA,” ungkap Marty.

Indonesia juga mengingatkan, rencana kerja antara IAEA dan Iran yang telah dibuat merupakan suatu kerangka dasar untuk memulihkan tingkat kepercayaan masyarakat internasional. ”Gangguan atau interupsi apa pun terhadap proses membangun kepercayaan tersebut hanya akan mengancam kemajuan penting yang telah dicapai selama ini,” papar Marty menyuarakan pendapat Indonesia.

Tidak dilarang

Kegiatan pengayaan uranium, penyediaan material dan teknologi nuklir untuk tujuan damai, sesungguhnya tidak dilarang dalam Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT). Dengan demikian, logikanya, bila kegiatan pengayaan uranium yang dilakukan Iran bisa diverifikasi IAEA bahwa memang tidak dimaksudkan untuk tujuan perang, maka tidak ada alasan untuk menghentikan kegiatan tersebut.

Faktanya, laporan IAEA menyebutkan, tidak mendeteksi adanya penggunaan bahan-bahan nuklir untuk pembuatan senjata. Di luar IAEA, laporan intelijen AS juga sudah menyebutkan bahwa Iran telah menghentikan minatnya untuk mengembangkan senjata nuklir sejak tahun 2003 lalu.

Inti permasalahannya, seperti disampaikan Marty, adalah kurangnya kepercayaan. Lebih tepatnya adalah ketidakpercayaan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap Iran, yang sejak terjadinya revolusi Iran tahun 1979 memang telah dibidik sebagai ”musuh”. Dalam kondisi seperti ini, upaya apa pun yang dilakukan Iran tampaknya tidak akan ada nilai positifnya di mata AS dan sekutunya. Hal itu terlihat dalam ”modus operandi” di mana selalu saja ada tuduhan baru, yang mereka sebut dokumen, mengenai program nuklir Iran yang mencurigakan. Terlepas apakah dokumen tersebut valid atau hanya karangan semata.

Sejak awal, tekanan yang dilakukan Barat terhadap Iran memang sangat penuh dengan muatan politik. Iran yang anggota NPT diperlakukan dengan sangat keras, sementara negara-negara yang sudah mengembangkan senjata nuklir tetapi bukan anggota NPT dibiarkan saja. India, Pakistan, dan juga Israel sangat jarang sekali dipersoalkan, apalagi ditekan dengan cukup keras seperti DK PBB memperlakukan Iran sekarang ini.

Lebih jauh dari itu, traktat NPT juga bukan hanya mengawasi dan mengatur non-proliferasi senjata nuklir, tetapi juga penghapusan senjata nuklir yang sudah ada sehingga seluruh umat manusia tidak lagi berada di bawah ketakutan serangan nuklir. Pada kenyataannya, hal ini sampai sekarang belum dilakukan AS, Rusia, Inggris, Perancis, dan China, serta ketiga negara non-NPT tersebut. Pengurangan memang dilakukan, tetapi senjata nuklir yang ada di muka Bumi ini, diyakini masih lebih dari 5.000 hulu ledak, masih lebih dari cukup untuk menghancurkan planet kita ini.

Resolusi 1803 memperlihatkan sekali lagi sistem hubungan internasional yang sangat timpang dan didominasi oleh kepentingan negara-negara adidaya. Sayangnya, dalam kondisi seperti ini ternyata masih banyak juga negara berkembang yang terperangkap dalam permainan para adidaya. ***