PM Lee Menjawab Isu Investasi di Myanmar

Oleh MYRNA RATNA dan SIMON SARAGIH

Singapura, Kompas - Investasi Singapura di Myanmar dilakukan berdasarkan kalkulasi dan bukan semata-mata demi kepentingan Singapura sendiri. Investasi di Myanmar sejauh ini juga tidak menguntungkan, tetapi Singapura tetap bertahan. Kepentingan rakyat Myanmar adalah satu pertimbangan melakukan investasi di sana.

Demikian jawaban Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menjawab pertanyaan Kompas pada jumpa pers di Singapura, Rabu (21/11). Kepadanya ditanyakan soal tanggung jawab Singapura. Selama ini dunia mengecam Myanmar, tetapi investasi Singapura terus berlanjut di negara junta itu.

Ia pun mengutip pernyataan Menlu Perancis Bernard Kouchner, bahwa setiap sanksi yang dikenakan pada negara tertentu, taruhan yang lebih besar adalah nasib rakyat miskin di negara yang terkena sanksi.

Kouchner adalah mantan aktivis hak asasi manusia dari organisasi bernama Medecins Sans Frontieres (MSF/Dokter Tanpa Perbatasan). Menurut Lee, setelah menjadi menlu, Kouchner berubah pikiran soal sanksi.

Intinya, PM Lee kembali menegaskan bahwa sanksi bukanlah hal yang paling bagus bagi Myanmar. "Kita tetap perlu merangkul. Kita juga melakukan perhitungan soal untung dan rugi dari sanksi. Jika kita kenakan sanksi, apakah akan menolong memperbaiki keadaan di Myanmar?"

Tolak "status quo"

Kembali ke soal investasi, kata PM Lee, hal itu bukan menunjukkan ketiadaan tanggung jawab. Pengenaan sanksi belum tentu berhasil mendorong rekonsiliasi. Nyatanya, kata PM Lee, tanpa diisolasi, Myanmar sudah lama mengisolasikan diri. "Bergunakah sanksi?" demikian PM Lee. "Sanksi hanya akan melukai rakyat Myanmar," katanya.

PM Singapura ini menambahkan, dengan alasan itu jugalah maka China memiliki sikap tegas. Sikap serupa itu juga dipegang oleh sebagian pemimpin ASEAN. "Sanksi bukanlah solusi yang bisa diterima. Pengenaan sanksi justru hanya akan membuat junta makin mengisolasikan diri dan tidak akan menolong reformasi menuju reformasi demokrasi," katanya.

Ia bahkan menambahkan, Thailand justru termasuk yang melakukan kesepakatan ekonomi dengan Myanmar. Thailand kini makin bergantung pada gas dan minyak asal Myanmar. Jika hubungan ekonomi itu dihentikan, Myanmar atau Thailand yang dirugikan? Adalah Thailand yang lebih bergantung pada Myanmar, bukan sebaliknya.

Meski demikian, PM Lee menegaskan bahwa status quo di Myanmar tidak bisa diterima. "Sikap soal ini sudah jelas. Tidak boleh ada jalan mundur lagi," katanya, yang juga mengingatkan bahwa perusahaan Perancis (Total) dan Chevron (AS) ternyata juga turut melakukan investasi di Myanmar.

Mantan Menlu RI Ali Alatas mengatakan bahwa Indonesia siap menolong Myanmar, seperti yang pernah dilakukan untuk Indochina. "Namun, untuk kasus itu, Indonesia memang diminta berperan. Nah, sekarang tergantung Myanmar, apakah mereka mau meminta tolong pada kita," kata Alatas.