PBB Mendapat Sorotan Tajam

Terbongkarnya skandal penyelundupan senjata dan kasus penyuapan membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat sorotan tajam.

Skandal penyelundupan senjata terjadi tahun 2005 dalam misi PBB di Republik Demokratik Kongo (RDK). Kontingen Pakistan dilaporkan menyerahkan kembali senjata yang sudah dilucuti dari kelompok etnis yang bertikai untuk ditukar dengan emas.

Terungkapnya skandal itu tidak hanya memukul Pakistan, tetapi juga mempermalukan PBB. Pasukan perdamaian PBB yang seharusnya berperan menciptakan perdamaian justru ikut menyulut konflik dengan memperdagangkan senjata.

Ironi macam itu tentu saja tidak hanya terjadi di tubuh PBB, tetapi juga di panggung internasional yang lain. Sudah sering digugat, negara-negara maju selalu menyuarakan perdamaian, perlindungan hak asasi dan demokratisasi.

Namun, di sisi lain, negara-negara maju memproduksi dan menjual senjata dan mesin perang yang kebanyakan dijual ke negara-negara Dunia Ketiga yang rawan konflik dan perang saudara. Pemasokan senjata justru memperluas dan memperpanjang konflik. Negara-negara berkembang yang sudah miskin sering mengeluarkan uang tidak sedikit untuk membeli senjata.

Tak terelakkan, negara miskin semakin miskin dan negara kaya semakin kaya, antara lain karena mendapatkan uang dari penjualan senjata sebagai bisnis yang menggiurkan. Jelas pula konflik di Republik Demokratik Kongo dan negara-negara Afrika lainnya berkelanjutan karena pemasokan senjata dari luar, antara lain dari negara-negara maju.

Sebagai bisnis yang menggiurkan, penjualan senjata sering menggoda berbagai kalangan, termasuk pasukan perdamaian PBB asal Pakistan. Hanya saja, penjualan senjata oleh pasukan perdamaian itu merupakan cemoohan bagi PBB, yang dipercaya sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Sungguh mengecewakan pula, skandal penjualan senjata itu terkesan ditutup-tutupi, tidak diusut tuntas. Tampaknya PBB tidak mau dicemooh lebih hebat jika skandal di RDK dibongkar lebih jauh. PBB sendiri sedang mendapat sorotan lain karena kasus penyuapan. Pejabat PBB yang menangani pembelian barang dan urusan kontrak dilaporkan menyuap pejabat PBB lain dengan apartemen dan ribuan dollar AS selama tahun 1999-2003 di New York untuk mempertahankan posisi.

Terbongkarnya kasus penyuapan dan skandal penjualan senjata menghidupkan kembali tuntutan reformasi dan restrukturisasi PBB, termasuk hak veto.