thailand
Partai Thai Rak Thai Dinyatakan Bersalah

bangkok, rabu - Partai Perdana Menteri terguling Thailand Thaksin Shinawatra, Thai Rak Thai, dinyatakan terbukti bersalah melakukan kecurangan dalam pemilu April 2006. Para hakim Pengadilan Konstitusional masih menimbang apakah akan membubarkan Thai Rak Thai dan melarang pemimpinnya terlibat politik selama lima tahun, atau tidak.

Dalam putusan hakim Pengadilan Konstitusional yang dibacakan pada Rabu (30/5), Thai Rak Thai, melalui mantan Menteri Pertahanan Thammarak Issaragura na Ayuthaya dan mantan Menteri Transportasi Pongsak Raktapongpaisal, terbukti secara ilegal membayar dua partai kecil untuk menyuap pejabat komisi pemilu guna memalsukan keanggotaan mereka.

Thai Rak Thai juga terbukti membayar sebuah partai kecil untuk ikut serta dalam pemilu April 2006 yang diboikot kelompok oposisi guna memperoleh suara minimum yang diperlukan kandidat tunggal. "Argumen yang diberikan Thai Rak Thai untuk pembelaan mereka tidak cukup," kata seorang hakim.

Sebaliknya, Partai Demokrat, yang merupakan lawan utama Thai Rak Thai, dibebaskan dari semua tuduhan kecurangan dalam pemilu dan tidak dibubarkan. Hakim juga memutuskan tidak ada satu pun pemimpin Partai Demokrat yang dilarang terlibat politik.

"Fakta yang ada tidak bisa membuktikan bahwa Demokrat melakukan kesalahan sehingga tidak ada alasan untuk membubarkan Demokrat," kata Thanit Kesawapitak, salah satu hakim Pengadilan Konstitusional Thailand.

Partai Demokrat yang berusia 61 tahun dan merupakan organisasi politik tertua di Thailand itu dituduh melakukan empat kecurangan dalam pemilu April tahun lalu, di antaranya memfitnah Thai Rak Thai dan memanfaatkan partai tidak dikenal untuk menjerumuskan Thai Rak Thai agar melakukan kecurangan.

"Hari ini adalah hari yang telah kita tunggu-tunggu. Saya ingin hari ini menjadi hari kita menutup kebingungan, tekanan, dan hambatan di negara kita. Mulai besok, banyak yang harus kita lakukan, dan prioritas kami adalah membawa kembali demokrasi dan maju pemilu," kata pemimpin Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva.

Guna mengantisipasi kerusuhan pascapembacaan keputusan oleh hakim, sekitar 10.000 personel pasukan keamanan disiagakan di seluruh Bangkok. Keamanan di sekitar gedung pengadilan diperketat dan kamera pengawas ditempatkan di setiap sudut gedung pengadilan. Sinyal telepon seluler di sekitar gedung pengadilan dimatikan.

Otoritas Thailand juga mendirikan pos pemeriksaan di jalan masuk menuju Bangkok untuk mencegah ribuan warga desa dari timur laut Thailand masuk ke Bangkok. Mereka dikhawatirkan melakukan protes pembubaran Thai Rak Thai yang masih memiliki pendukung kuat di wilayah timur laut.

Sejumlah situs internet yang mendukung Thaksin diblokir beberapa hari terakhir karena dikhawatirkan akan mendorong orang berdemonstrasi di jalan-jalan. Menurut Kementerian Informasi Thailand, situs itu akan diblokir hingga keputusan pengadilan selesai dibacakan.

Pemimpin kudeta Jenderal Sonthi Boonyaratkalin bertemu dengan PM Surayud Chulanont, Rabu pagi, guna membicarakan rencana darurat yang disiapkan untuk menghadapi kekacauan. Juru bicara militer, Kolonel Sunsern Kaewkumnerd, mengatakan, angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian telah mempersiapkan 13.000 personel jika situasi meningkat menjadi kerusuhan.

Para pengamat politik mengatakan, pembubaran partai-partai utama Thailand bisa menyebabkan kekacauan politik, bahkan jika partai-partai itu didirikan kembali dengan nama dan pemimpin baru. Mereka mengatakan, langkah itu akan menyapu bersih generasi veteran dan mematahkan semangat kaum muda untuk menjadi pemimpin.

"Jika kita menjerumuskan mereka ke keliaran dunia politik, siapa yang akan mengelola negara?" kata Michael Nelson, analis politik dari Universitas Chulalongkorn Bangkok.

(ap/afp/reuters/fro)