Krisis Politik di Banglades

Pemerintah sementara Banglades menghadapi krisis politik serius. Rakyat menilai pemerintah lamban menuntaskan dua tugas besarnya.

Kedua tugas itu adalah memberantas korupsi dan demokratisasi. Ketika pemerintahan sementara dukungan militer ditetapkan Januari lalu, mereka berjanji akan segera membersihkan negara dari korupsi yang sudah berurat akar dan membelit Banglades sebelum pemilu pada akhir 2008. Sejumlah tindakan sudah dilakukan. Komisi Antikorupsi sudah menahan 200 orang yang disangka korupsi dan kini menunggu diadili.

Akan tetapi, tindakan itu belum sepenuhnya memuaskan banyak pihak. Pemerintah dinilai kurang cekatan. Selain itu, sejak pemerintah sementara dukungan militer berkuasa, kehidupan berpolitik dipersulit. Pemerintah melarang pertemuan-pertemuan politik. Larangan itu membuat Liga Awami dan Partai Nasionalis Banglades tak berdaya. Apalagi pemimpin mereka, Sheik Hasina dan Khaleda Zia, juga dituduh melakukan tindak kriminal.

Pertemuan-pertemuan mahasiswa yang dinilai berbau politik pun dilarang. Padahal, universitas-universitas di Banglades secara tradisional menjadi tempat berlangsungnya debat-debat politik. Sejarah Banglades mencatat gerakan mahasiswa berperan besar dalam penggulingan pemerintah militer Ziaur Rahman dan Muhammad Ershad. Yang lebih membuat mahasiswa marah adalah hadirnya tentara dan polisi di kampus-kampus.

Bentuk kekecewaan dan kemarahan itu mereka ungkapkan dalam demonstrasi di enam kota selama beberapa hari pekan lalu. Pemerintah dukungan militer menjawab demonstrasi itu dengan menangkapi beberapa dosen yang dianggap terlibat dalam aksi para mahasiswa itu. Aparat keamanan juga memukuli para wartawan.

Tak pelak lagi, perkembangan terakhir itu menempatkan Banglades ke dalam krisis politik serius. Bisa jadi, jika krisis politik terus bergulir dan semakin besar, upaya pemberantasan korupsi akan terhambat dan persiapan pelaksanaan pemilu tahun depan pun akan menghadapi banyak persoalan.

Bukan tidak mustahil, apabila krisis politik itu terus berkepanjangan, dan pemerintah sementara tak berdaya, kekuatan militer yang saat ini hanya mendukung pemerintah akan mengambil alih kendali. Jika itu yang terjadi, maka keinginan rakyat Banglades untuk membangun negara demokrasi masih sulit terwujud.

Rakyat berharap banyak pada demokrasi. Mereka berharap demokrasi akan mengurangi ketidakadilan dan pengorganisasian kehidupan kolektif lebih rasional. Selain itu, mereka juga berharap demokrasi akan melindungi kebebasan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.