Sonthi Akan ke Politik jika Situasi Tak Stabil

Pemilu Tetap Bisa Diselenggarakan Akhir 2007

Jakarta, Kompas - Pemimpin kudeta Thailand, Jenderal Sonthi Boonyaratglin, Rabu (8/8), menegaskan, saat ini ia belum dapat memastikan apakah akan terjun ke politik atau tidak saat memasuki masa pensiun, 30 September mendatang.

"Hal itu tergantung dari kestabilan politik di Thailand. Sekarang ini politik dalam keadaan stabil. Jika keadaan tetap stabil, tentara akan mundur dan mengikuti pemerintahan baru. Kalau keadaan politik tidak stabil, saya akan terjun ke politik. Namun, tentunya sesuai sistem demokrasi," kata Jenderal Sonthi, yang di negerinya dikenal luas sebagai jenderal yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam suatu percakapan di Jakarta. Ia berada di Indonesia untuk kunjungan resmi selama dua hari. Ia diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu malam.

Keputusan Jenderal Sonthi akan terjun ke politik atau tidak sangat ditunggu-tunggu di Bangkok mengingat bulan depan ia akan memasuki usia pensiun, yakni 60 tahun. Bahkan, sudah ada partai yang melamarnya untuk bergabung.

Jenderal Sonthi mendapatkan tekanan kuat dari kalangan politisi di negerinya untuk mengembalikan sistem demokrasi.

Sonthi yang melakukan kudeta tidak berdarah, 19 September 2006, menyatakan keyakinannya bahwa investor tetap akan masuk ke Thailand karena infrastruktur di sana sudah siap dan terbangun dengan baik.

"Saya kira tidak ada halangan bagi investor memasuki Thailand sebab keadaan politik dan ekonomi sangat stabil dan mata uang baht juga sangat kuat," ujarnya.

Kudeta yang dilancarkan Sonthi itu merupakan kudeta yang ke-18 sejak kekuasaan mutlak raja diakhiri tahun 1932.

Ketika ditanyakan lebih detail atas pernyataannya yang dikutip media di Bangkok tentang perlunya peranan militer dimasukkan dalam konstitusi yang drafnya sedang disusun, ia membantah telah menyampaikan pernyataan itu. Suatu komisi sedang membahas draf konstitusi baru, menggantikan Konstitusi 1997. Diharapkan, draf itu akan diterima rakyat Thailand melalui referendum yang akan diselenggarakan 19 Agustus mendatang. Apabila rakyat Thailand menolak draf itu, Perdana Menteri Thailand Surayud Chulanont mempunyai waktu 30 hari untuk memperbaikinya sehingga pemilihan umum Thailand diharapkan akan bisa tetap diselenggarakan pada akhir tahun 2007.

Ditanya apakah yang dimaksud dengan draf konstitusi baru mendatang harus lebih etis, Jenderal Sonthi menjelaskan bahwa undang-undang dasar baru itu harus secara tegas meletakkan dasar-dasar agar ke depan tidak terjadi korupsi serta akan menghasilkan pribadi-pribadi dan penyelenggara negara yang jujur, penuh pengabdian, dan setia kepada raja. (*/JL)