Friday, January 4, 2008

Pemilu Akhirnya Ditunda


Sedikitnya 25 Orang Tewas di Waziristan

Islamabad, Rabu - Komisi Pemilu Pakistan akhirnya menunda pelaksanaan pemilu parlemen hingga 18 Februari 2008 menyusul kekacauan politik pascapembunuhan mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Partai Bhutto dan partai oposisi lainnya menolak keputusan tersebut.

Pengumuman mengenai penundaan pemilu disampaikan Ketua Komisi Pemilu Qazi Mohammad Farooq dalam konferensi pers, Rabu (2/1). "Pemilu akan diadakan pada 18 Februari dari sebelumnya 8 Januari," katanya.

"Saya memberi jaminan kepada semua partai politik bahwa pemilu akan berlangsung adil, bebas, dan transparan. Saya meminta mereka untuk menerima keputusan ini demi kepentingan nasional tertinggi dan partisipasi (dalam pemilu) secara penuh," tambah Farooq.

Komisi Pemilu mengatakan, kerusuhan yang terjadi setelah kematian Bhutto telah menghancurkan sejumlah kantor pembantunya di Provinsi Sindh. Persiapan pemilu juga terganggu karena pencetakan kertas suara, pendistribusian kertas suara, dan logistik pemilu lainnya terganggu. Menurut Komisi Pemilu, semua logistik pemilu tidak mungkin tersedia pada 8 Januari, seperti rencana semula.

Untungkan Musharraf

Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang kini dipimpin putra Bhutto, Bilawal Zardari, dan partai oposisi lainnya menolak penundaan pemilu. "Pemilu harus tetap dilaksanakan pada 8 Januari sesuai rencana," ujar Bilawal dalam sebuah pernyataan bersama dengan ayahnya, Asif Ali Zardari, sebelum Komisi Pemilu secara resmi mengumumkan penundaan pemilu.

PPP dan partai oposisi menilai penundaan pemilu hanya menguntungkan partai yang bersekutu dengan Presiden Pervez Musharraf. Sebaliknya, hal itu akan merugikan PPP sebab banyak orang yakin bahwa jika pemilu dilaksanakan sesuai jadwal, partai Bhutto akan mendapat simpati melimpah dari rakyat.

Partai oposisi pimpinan Nawaz Sharif menuduh Musharraf sengaja menunda pemilu hingga kemarahan publik atas kematian Bhutto mereda. "Sekarang mereka adalah sasaran kemarahan publik," ujar juru bicara Ahsan Iqbal.

Menanggapi serangan oposisi Senator Tariq Azim dari partai berkuasa mengatakan, oposisi menutup mata terhadap kenyataan di lapangan pascakematian Bhutto.

Talat Masood, pengamat politik independen, menilai penundaan pemilu dilakukan semata-mata demi pertimbangan politik. "Problem (pemilu) hanya terjadi di sedikit distrik. Musharraf berpikir jika parlemen yang bermusuhan dengannya terbentuk, dia tidak lagi memiliki masa depan," katanya.

Sejumlah pihak khawatir penundaan pemilu itu akan memicu gelombang kekerasan baru. "Penundaan pemilu adalah keputusan yang jelek sebab saat ini ada sentimen di kalangan pendukung PPP. Jika mereka (Komisi Pemilu) menunda pemilu, PPP akan memprotes pemerintah dan akan terjadi destabilisasi," ujar seorang bankir di Karachi, Mohammad Sayeed.

Kekhawatiran itu cukup beralasan apalagi para pendukung PPP mengatakan, mereka tidak akan segan-segan berunjuk rasa. Hal itu berarti membuka peluang terjadinya gelombang kerusuhan baru.

Musharraf sendiri mengimbau kepada semua pihak agar bersikap tenang dan mendahulukan kepentingan nasional.

25 tewas

Sejauh ini, kerusuhan yang melanda hampir seluruh wilayah Pakistan pascakematian Bhutto telah mereda. Namun, situasi politik tetap tegang di seantero Pakistan.

Di wilayah konflik Waziristan Selatan di perbatasan Pakistan-Afganistan, perang antara kelompok bersenjata dan pasukan pemerintah terus terjadi. Pasukan pemerintah mengatakan, mereka telah membunuh 25 anggota kelompok bersenjata pada pertempuran Selasa malam hingga Rabu.

"Kami membunuh lima pemberontak kemarin dan 15 hingga 20 lainnya pada pertempuran tengah malam," ujar juru bicara militer Pakistan Mayjen Waheed Arshad. Selain itu, dia mengklaim telah menangkap setidaknya 60 anggota pasukan bersenjata sejak Selasa.

Pemerintah Pakistan sebelumnya menuduh pemimpin kelompok bersenjata di Waziristan Baitullah Mehsud sebagai dalang pembunuhan Bhutto. Namun, Mehsud membantahnya. (AP/AFP/REUTERS/BSW)

No comments: