Thailand

Pukulan Balik Kubu Thaksin

Budi Suwarna

Setahun lalu, sebagian rakyat Thailand yakin Thaksin Shinawatra akan mampu merebut kembali kekuasaannya yang direbut militer melalui kudeta. Akhir Desember lalu, keyakinan itu terbukti.

Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) yang merupakan reinkarnasi partai Thaksin, Thai Rak Thai, berhasil memenangi pemilu parlemen yang digelar pemerintahan sementara bentukan militer.

Kemenangan yang ditorehkan cukup telak. Partai ini merebut 233 dari 480 kursi yang tersedia. Dengan perolehan kursi sebanyak itu, PPP nyaris menguasai mayoritas parlemen. PPP hanya perlu merangkul delapan anggota parlemen baru untuk menguasai parlemen dan membentuk pemerintahan sendiri.

Para pemimpin PPP kini sedang berupaya mendekati partai kecil yang memperoleh kursi untuk bergabung membentuk pemerintahan koalisi. Sejauh ini, para pemimpin PPP mengklaim telah memperoleh dukungan dan menguasai total 254 kursi. Jika klaim itu benar, partai itu akan berkuasa. Ini berarti kubu Thaksin kembali memimpin Thailand.

Apa arti kemenangan PPP? Kemenangan PPP yang didirikan para pendukung setia Thaksin sebenarnya tidak mengejutkan. Ini hanya mengonfirmasi sebagian besar rakyat Thailand masih mencintai Thaksin.

Selain itu, kemenangan ini menegaskan bahwa pengaruh Thaksin mengakar kuat dan mesin politiknya masih berjalan lancar. Berbagai pihak sangat yakin orang di balik kemenangan PPP adalah Thaksin.

Bagi militer, kemenangan PPP merupakan hal yang memalukan. Sejak awal, banyak pihak menganggap pemilu ini sekaligus merupakan referendum untuk menilai apakah rakyat setuju dengan kudeta militer. Dengan kemenangan PPP, berarti rakyat menolak kudeta militer terhadap Thaksin. Itu sebabnya, begitu PPP menang, para pemimpinnya bisa mengklaim bahwa kemenangan itu adalah kemenangan rakyat dan demokrasi.

Kemenangan PPP juga menunjukkan bahwa pembunuhan karakter secara sistematis yang dilakukan militer terhadap Thaksin dan sekutunya sebelum dan selama masa kampanye ternyata tidak efektif. Sebagian rakyat Thailand di desa ternyata tidak peduli Thaksin dituduh korupsi atau melawan raja. Bagi mereka, Thaksin tetap Sinterklas yang memberikan mereka kredit murah dan layanan kesehatan gratis. Karena itu, mereka lebih memilih hidup di bawah pemerintahan Thaksin yang dianggap lebih sejahtera.

Romantisme hidup sejahtera seperti di masa pemerintahan Thaksin semakin menguat di kalangan rakyat menengah bawah karena setelah kudeta terjadi perekonomian Thailand mengalami kemunduran. Banyak investor hengkang dari negeri itu karena kebijakan pemerintahan sementara yang membingungkan dan ketidakstabilan politik. Harga-harga, terutama minyak, melambung.

Bagi oposisi dan kelompok prodemokrasi, kemenangan Thaksin menunjukkan ketidakmampuan mereka mengimbangi laju mesin politik Thaksin, terutama di desa-desa. Ini juga menunjukkan partai oposisi dan kelompok prodemokrasi memang tidak mengakar kuat hingga di tingkat akar rumput. Mereka hanya populer di kota dan di kalangan masyarakat terdidik.

Belum selesai

Pertarungan memang belum selesai dan kubu Thaksin belum benar-benar berkuasa. Satu hal yang mungkin dilakukan oposisi untuk mencegah kubu Thaksin berkuasa kembali adalah dengan mencegah semua partai-partai di parlemen berkoalisi dengan Thaksin.

Sebaliknya, Partai Demokrat, rival PPP yang memperoleh suara terbesar kedua, harus mampu merangkul semua partai yang ada untuk membentuk pemerintahan koalisi. Saat ini, Partai Demokrat yang lebih disukai militer untuk berkuasa memiliki 165 kursi. Namun, partai itu harus mencari tambahan setidaknya 75 kursi agar bisa membentuk pemerintahan koalisi tanpa mengikutsertakan PPP.

Jika bukan mustahil, usaha ini benar-benar sukar dan membutuhkan komitmen kuat. Partai Demokrat harus bisa memastikan tidak ada delapan atau lebih anggota parlemen dari partai kecil yang tergoda untuk bergabung dengan koalisi PPP.

Andaikata Partai Demokrat bisa merangkul semua partai kecil dan membentuk pemerintahan koalisi, bukan berarti persoalan selesai. Sejumlah pengamat mengatakan, koalisi yang akan terbentuk pasti amat lemah dan tidak akan bertahan lebih dari setahun. Pasalnya, jika mereka berkuasa, mereka akan menghadapi 233 anggota parlemen PPP yang beroposisi.

Jalan tengah yang mungkin diambil adalah partai-partai yang ada, termasuk PPP, membentuk pemerintahan bersama. Persoalannya, apakah partai-partai lain bersedia. Pasalnya, pemerintahan bersama ini kemungkinan ditentang oleh aktivis anti-Thaksin dan aktivis prodemokrasi.

Militer sendiri tidak akan secara terbuka mencegah PPP untuk berkuasa. Jika itu dilakukan sama dengan mencederai demokrasi untuk kedua kalinya setelah kudeta. Yang mungkin dilakukan militer adalah "menyandera" Thaksin agar tidak bisa melenggang masuk ke arena kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, militer berjanji akan mendesak aparat hukum untuk terus mengejar kasus korupsi Thaksin dan keluarganya.

Jalan lainnya? Para pengamat memperkirakan, militer akan berupaya mengubah atau membatalkan hasil pemilu yang dimenangkan PPP. Caranya adalah dengan mendorong Komisi Pemilu yang kelima anggotanya ditunjuk militer untuk menginvestigasi caleg-caleg PPP. Saat ini ada 83 caleg, 65 di antaranya dari PPP, yang diinvestigasi oleh Komisi Pemilu karena diduga berbuat curang.

Meski belum diketahui berapa caleg yang akan diberi kartu merah, namun investigasi tersebut tetap saja mengherankan. Apa lagi, caleg yang diinvestigasi kebanyakan dari PPP.

"Untuk mengubah hasil pemilu Anda membutuhkan 20 hingga 30 kartu merah dan sepertinya kartu merah yang akan dikeluarkan akan lebih banyak. Mereka mungkin akan dengan mudah mengubah hasil pemilu," ujar Kevin Hewison dari University of North Carolina, peneliti politik Thailand, seperti dikutip Reuters, Jumat (4/1).

Ya, pertarungan belum selesai. Seperti kata pengamat, pertarungan ini kemungkinan akan diwarnai cara-cara kotor. Siapa yang akan jadi pemenang?