BANGKOK, JUMAT - Partai Kekuatan Rakyat (PPP) akhirnya mampu menggalang dukungan dari lima partai kecil lain untuk membentuk kabinet. Namun partai pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinwatra ini masih menunggu putusan pengadilan yang mungkin akan merevisi kemenangan mereka dalam pemilu lalu.
Sekretaris Jenderal PPP Surapong Suebwonglee mengatakan akan membuat pengumuman resmi tentang koalisi itu Sabtu (19/1). Namun sebelum itu PPP harus menghadapi putusan pengadilan soal legalitas PPP sebagai partai untuk Thaksin.
Seperti diketahui, PPP adalah reinkarnasi Partai Thai Rak Thai yang dibubarkan junta militer dan Thaksin dilarang terlibat dalam politik selama lima tahun. Usai pemilu 23 Desember 2007, Partai Demokrat mengajukan gugatan karena menganggap PPP tetap menjadi kendaraan bagi Thaksin. Putusan pengadilan akan keluar Jumat siang ini.
Bila pengadilan memutuskan Thaksin menggunakan PPP sebagai kendaraan masuk ke dunia politik lagi, hasil pemilu bisa dibatalkan dan proses pemungutan suara diulang.
Surapong yakin putusan pengadilan akan positif bagi partainya. Ia tidak yakin pengadilan akan membatalkan hasil pemilu karena hal itu akan mengembalikan negara ke konflik politik. "Kami masih berharap menerima perlakuan yang adil," ujar Surapong.
Sejarawan dan pengamat Thailand, Chris Baker, mengatakan selama ini pengadilan jarang menentang angin politik yang sekarang menguntungkan PPP. "Jadi, saya perkirakan putusan pengadilan akan mengikuti kecenderungan itu," ujar Baker.
Sementara itu dilaporkan juga bahwa militer sedang mempersiapkan diri menyambut kekuasaan PPP. Media melaporkan militer sedang mengatur posisi sejumlah jenderal, misalnya untuk kepala staf angkatan bersenjata dan menteri pertahanan.
"Tampaknya, militer sedang dalam proses mengamankan diri untuk menghadapi kemungkinan balas dendam begitu pengikut Thaksin berkuasa," kata Baker.
No comments:
Post a Comment