Jepang

RI Perlu Cermati Perubahan Politik

Jakarta, Kompas - Pemerintah Indonesia perlu mencermati perubahan politik dan pergeseran kekuasaan yang sedang terjadi di Jepang. Pasalnya, perubahan tersebut bisa berdampak kepada Indonesia.

Demikian dikatakan Ginandjar Kartasasmita, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, yang dekat dengan sejumlah politisi Jepang, Jumat (26/10).

Saat ini, Partai Demokrat Liberal (LDP) tidak lagi mendominasi politik Jepang setelah dikalahkan Partai Demokrat dalam pemilu Majelis Tinggi akhir Juli lalu. Ini adalah kekalahan pertama LDP yang telah berkuasa di Jepang selama lima dekade.

Meski LDP masih menguasai mayoritas kursi di Majelis Rendah, hampir dapat dipastikan pemerintah LDP yang kini dipimpin Perdana Menteri Yasuo Fukuda tidak akan mudah menjalankan kebijakannya. Partai Demokrat yang beroposisi pada pemerintah bisa mengganjal UU yang diajukan pemerintah.

Dalam sistem politik Jepang, UU yang dibuat pemerintah harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Jika RUU yang diajukan pemerintah ditolak Majelis Tinggi, RUU itu harus dikembalikan lagi ke Majelis Rendah untuk dibahas lagi dan diputuskan.

Selain menghadapi tantangan dari oposisi, Fukuda, lanjut Ginandjar, juga memerlukan legitimasi politik baru dari Majelis Rendah yang berwenang memilih PM. Sebagai catatan, dia dipilih sebagai PM oleh anggota Majelis Rendah hasil pemilu semasa pemerintahan PM Junichiro Koizumi berkuasa.

Untuk memperbarui legitimasinya, lanjut Ginandjar, Fukuda akan menggelar pemilu Majelis Rendah. "Kalau pemilu ini dilaksanakan, kemungkinan LDP tidak akan bisa menang dengan suara mayoritas. Dengan demikian, LDP harus membentuk koalisi dengan oposisi untuk membentuk pemerintahan. Namun, ada pula kemungkinan Partai Demokrat yang beroposisi memenangi pemilu Majelis Rendah dan berkuasa," ujarnya.

Jika Partai Demokrat menang, kata Ginandjar, hal itu akan berdampak pada Indonesia. Dia memperkirakan, partai itu akan lebih berorientasi mengatasi masalah dalam negeri. Karena itu, dana bantuan Jepang ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, kemungkinan akan berkurang.

Selain itu, partai ini kemungkinan akan mengedepankan isu prorakyat, isu buruh, dan HAM. Hal ini berbeda dengan LDP yang mengedepankan isu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

Ginandjar menyarankan agar pemerintah mencermati betul pergeseran politik di Jepang. Selain itu, pemerintah dan para politisi Indonesia sebaiknya mulai membuka kontak dengan Partai Demokrat agar bisa memahami gaya kepemimpinan mereka.

"Pemerintah dan politisi kita terbiasa berhubungan dengan LDP sejak zaman Orde Baru. Kita belum tahu gaya kepemimpinan Partai Demokrat," ujarnya. (BSW)