Malaysia Tangkapi Tokoh Oposisi

Pemerintah Berkelit soal Stabilitas

Kuala Lumpur, Senin - Penangkapan aktivis anti-Pemerintah Malaysia terus berlanjut. Polisi menangkap 21 anggota oposisi, pengacara, dan aktivis terkait serangkaian protes antipemerintah. Juru bicara kelompok koalisi oposisi, Syed Azman Syed Ahmad, Senin (10/12), mengatakan, 12 anggota oposisi ditangkap dalam penggerebekan di seluruh negeri.

Penangkapan itu terkait karena mereka ikut serta dalam protes pada 10 November lalu. Protes menuntut reformasi pemilu itu diikuti hingga 30.000 orang.

Orang-orang yang ditangkap termasuk sembilan pengacara dan aktivis yang menggelar aksi turun ke jalan memperingati Hari HAM Internasional, Minggu. Kemungkinan, mereka yang ditangkap dikenai dakwaan secara resmi, Senin (10/12).

Di antara anggota oposisi yang ditangkap adalah Tian Chua, pejabat senior Partai Keadilan Rakyat; dan 10 anggota oposisi Partai Islam Pan-Malaysia. Kedua partai tersebut merupakan anggota Koalisi untuk Pemilu Bebas dan Adil (Bersih).

Ahmad mengatakan, walau sejumlah anggota ditangkap, pihak oposisi tetap akan melaksanakan rencana untuk menggelar demonstrasi kedua, Selasa (11/12) ini di luar gedung parlemen. Mereka bermaksud menyerahkan memorandum kepada ketua parlemen berisi tuntutan pemilu yang bebas dan adil.

Dia menambahkan, dengan penangkapan anggota Bersih (koalisi oposisi) dan pengacara, "pemerintah berupaya menyeimbangkan penangkapan agar tidak terlihat terlalu bias rasial".

Sebelumnya, otoritas juga telah mendakwa 31 warga etnis India dengan percobaan pembunuhan setelah seorang polisi terluka saat terjadi demonstrasi di dekat kuil Hindu memprotes diskriminasi Pemerintah Malaysia terhadap etnis India.

Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, Senin, menyatakan, dia bersedia mengorbankan kebebasan berbicara demi stabilitas nasional. Badawi mengatakan, upaya untuk menjamin keamanan Malaysia memerlukan rasa tanggung jawab segenap pihak, bukan segelintir orang.

"Jika pilihannya adalah antara keselamatan umum dan kebebasan publik, saya tidak akan ragu mengatakan bahwa keselamatan umum selalu dimenangkan," ujar Badawi.

"Saya tidak akan mengorbankan tanggung jawab saya kepada masyarakat yang lebih luas. Kita tidak bisa mempertaruhkan perdamaian kita," katanya.

Badawi berjanji

Di hadapan para pemimpin Malaysia, Badawi berjanji untuk menjamin keadilan politik dan ekonomi. Namun, kata Badawi, rakyat harus ingat bahwa banyak kelompok di negeri ini yang memiliki tuntutan sendiri-sendiri, yang memiliki sensitivitas sendiri-sendiri.

Menjelang pemilu tahun depan, pemerintahan Badawi digoyang sejumlah protes besar yang sangat jarang terjadi di Malaysia. Terkait kondisi tersebut, Badawi meminta pemilih tidak terpengaruh hasutan kelompok-kelompok yang menyetir sentimen rasial demi meraup dukungan politik.

"Jika pemilih gampang terbujuk oleh orang-orang yang memainkan kartu rasial, kita menuju kehancuran," kata Badawi.

Sebelumnya, Badawi juga mengeluarkan pernyataan yang membela tindakan keras aparat terhadap para pemrotes. Dia mengatakan, siapa pun yang melanggar hukum akan ditindak. "Kami tidak mendiskriminasi mereka. Tidak ada standar ganda dalam penegakan hukum," ujarnya.

Represif

Beberapa orang yang telah ditangkap sebelumnya mulai diadili, Senin. Mereka menghadapi beragam tuduhan, seperti berkumpul secara ilegal, percobaan pembunuhan, dan penghasutan.

Salah seorang pengacara yang ikut ditahan, Sivarasa Rasiah, mengatakan, dakwaan atas mereka tidak berdasar dan represif. Sembilan pengacara yang ditangkap hari Minggu dibebaskan dengan jaminan. Sidang mereka dijadwalkan pada tahun depan.

Lim Kit Siang, salah satu pemimpin oposisi yang turut hadir dalam sidang pengadilan, mengecam penangkapan para pengacara dan orang-orang yang turun ke jalan memperingati Hari HAM Internasional.

"Kemarin adalah hari Minggu hitam bagi hak asasi manusia. Hari Minggu yang hitam bagi perdana menteri yang empat tahun lalu berjanji untuk menghormati hak asasi manusia," katanya.

Kelompok HAM Malaysia, Aliran, mendesak pemerintah untuk secepatnya dan tanpa syarat melepaskan semua aktivis yang telah ditangkap karena penangkapan mereka tidak bisa dibenarkan. (ap/afp/fro)