Musharraf dan Dilema Republik Islam

Oleh : Ahmad Syafii Maarif

Pada saat partai-partai Islam di Indonesia demam dengan gagasan Negara Islam di era 1950-an --saya turut larut di dalamnya-- Pakistan adalah model yang sering dirujuk. Apalagi pembentukan Pakistan sebagai negara dan bangsa baru terkait dengan gagasan Iqbal, penyair dan pemikir terkenal, yang dilontarkannya tahun 1930, delapan tahun sebelum ruh besar ini dipanggil Allah untuk selama-lamanya. Berkat terjemahan Bachrum Rangkuti dan Osman Raliby, karya dan sosok Iqbal semakin dikenal kalangan cendekiawan Indonesia. Rasa-rasanya pada waktu itu, dengan sebuah Negara Islam segalanya akan beres, karena Islam dipercaya sebagai obat mujarab bagi penyembuhan berbagai penyakit modern. Secara ideal ajaran, pendapat ini sebenarnya tidaklah salah.

Tetapi, ada satu hal fundamental yang dilupakan: kondisi sosio-kultural-intelektual umat Islam yang terkebelakang sama sekali tidak siap untuk mendukung gagasan mewah berupa sebuah negara modern yang dikaitkan dengan agama dengan segala masalahnya yang ruwet. Islam yang selama berabad-abad terkurung dalam pasungan budaya politik dinastik-otoritarian-kekhilafahan yang tidak menghormati kemerdekaan warga menjumpai kesulitan yang luar biasa untuk menciptakan sebuah negara egalitarian di era pascakolonial. Pakistan yang diidolakan itu ternyata kemudian juga gagal memenuhi harapan yang semula demikian menggebu itu.

Era Perves Musharraf (1999) adalah bukti terkini tentang betapa rumitnya mengurus sebuah negara modern yang diberi nama Republik Islam Pakistan itu. Dalam konstitusinya tercantum dasar filosofi mewah tentang kedaulatan Allah atas alam semesta dan syariah sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam realitas, baik gagasan kedaulatan Allah maupun syariah ternyata tidak mampu menolong nasib Pakistan berhadapan dengan konflik suku yang beragam dan sengketa politik yang sering berkuah darah itu.

Kudeta militer telah terjadi berkali-kali. Berbagai suku dengan jumlah pendukungnya berikut ini: Punjabi 58 persen, Sindhi 13 persen, Phastun 12,5 persen, Baluchi empat persen, semakin menyulitkan Pakistan untuk tegak sebagai sebuah negara yang stabil.

Kemudian, ada pula Muhajir delapan persen (migran dari India tahun 1947) yang tak terikat dengan suku termasuk kelompok yang dominan dalam politik dan ekonomi. Sekarang Musharraf dengan dukungan penuh Amerika sedang kewalalahan berhadapan dengan pihak oposisi dan kekuatan militan Muslim yang berbasis di kawasan pergunungan di perbatasan Pakistan dan Afghanistan, sebuah kawasan yang tidak dapat dijangkau oleh kekuatan senjata modern.

Tragedi serangan berdarah tentara Pakistan terhadap Masjid Merah baru-baru ini di ibu kota Islamabad, di mana kekuatan militan mencoba bertahan, adalah puncak sebuah gunung es dari konflik politik kekuasaan dalam tubuh Republik Islam itu. Islam seolah tidak berdaya menjadi kekuatan mediasi dalam meredam konflik sesama Muslim, tetapi dengan orientasi dan kepentingan politik yang berlawanan secara tajam.

Masjid Merah yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari kediaman Musharraf punya kaitan erat dengan kekuatan militan di kawasan pergunungan di atas. Sekiranya Amerika menyerang kelompok militan ini dengan dalih melawan terorisme, maka risikonya akan sangat eskalatif.

Pasukan Taliban dan Alqaidah di Afghanistan tidak bisa dihancurkan Amerika dan sekutunya, mau ditambah lagi dengan Pakistan? Gedung Putih di tangan orang gila tidak mustahil akan semakin gelap mata untuk bermain dengan api peperangan, sebuah obsesi petualangan kaum fundamentalis, tidak peduli apa pun agama yang dipeluknya. Doktrin politiknya sama: ikut kami atau lawan kami!

Begitu ruwetkah sengketa politik di Pakistan? Mengapa Islam yang dipeluk oleh 97 persen rakyat Pakistan (Suni 77 persen, Syiah 20 persen) tidak dapat menjadi perekat utama untuk sebuah perdamaian? Anda tidak perlu berandai-andai lagi. Islam bila sudah dipakai sebagai instrumen politik kekuasaan, agama ini akan berubah fungsinya dari kekuatan damai menjadi doktrin pembenar konflik atau bahkan perang saudara, dan untuk Pakistan bisa juga menjadi perang suku dengan perbedaan paham agama yang dibawanya masing-masing.

Jangankan sajak-sajak Iqbal tentang persaudaraan umat yang banyak dihafal oleh berbagai suku di sana, Alquran yang menjadi Kitab Suci rakyat Pakistan tidak dapat berbuat apa-apa sekali ia dipakai untuk tujuan politik kekuasaan. Ini fakta keras sejarah yang juga kita saksikan sepanjang abad, sebuah fakta yang menelikung tujuan Kitab Suci ini, semata-mata karena orang yang mengaku beriman itu terlalu terpaku pada godaan duniawi atas nama Tuhan.

Musharraf, seorang migran dari India, kaum militan dari berbagai suku, dan politisi yang ingin menjatuhkannya, semuanya beragama Islam, tetapi mengapa mereka memilih untuk saling menghancurkan? Inilah di antara dilema pelik yang sebenarnya sedang dihadapkan kepada seluruh umat Islam di muka bumi, tidak hanya di Pakistan. Pertanyaan sederhananya adalah: sudah benarkah keislaman kita? Apa pun yang tertulis dalam konstiusi sebuah negara, semuanya akan menjadi deklarasi mati, selama kualitas keislaman kita lebih terpaku dan terpukau oleh bentuk dengan mangabaikan substansi untuk tujuan apa Islam itu datang ke muka bumi.

Presiden Jenderal Musharraf yang naik ke panggung kekuasaan lewat kudeta militer tahun 1999, sedang dihadapkan pada pilihan yang serba sulit di sebuah Republik Islam. Negara ini yang semula juga mencakup Pakistan Timur, kemudian terjadi pemberontakan untuk melepaskan diri di sana.

Setelah pasukan Pakistan menyerah kepada gabungan pasukan Bangladesh dan India yang Hindu pada 16 Desember 1971, maka berdirilah negara baru dengan nama Bangladesh (88 persen Muslim). Oleh sebab itu, orang harus ekstra hati-hati untuk membawa agama ke dalam pusaran politik kekuasaan.

Musharraf sedang berhadapan dengan bermacam faksi politik kepentingan yang semuanya beragama Islam. Salah-salah melangkah, nyawanya sudah di ujung tanduk. Sejarah modern Pakistan sarat dengan drama pembunuhan politik kelas puncak dan kelas akar rumput.

Banglades

Mantan PM Hasina Dibebaskan

Dhaka, Senin - Pengadilan tinggi Banglades, Senin (30/7), membebaskan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina dengan jaminan sementara. Ini terjadi setelah dua pekan Hasina ditahan atas tuduhan pemerasan.

Pengacara Hasina, Rafiqul Haque, mengemukakan, pengadilan memberikan waktu dua pekan kepada pemerintah untuk mencari bukti bagi penggunaan UU Darurat guna mengajukan tuntutan atas Pemimpin Liga Awami itu. Hasina ditahan berkaitan dengan program pemberantasan korupsi yang dilakukan penguasa Banglades.

Meski ada perintah bebas dengan jaminan, Hasina tidak bisa segera menghirup udara bebas karena tuduhan pemerasan lain diajukan atas dirinya hari Minggu. Atas tuduhan ini, Haque mengatakan, pihaknya akan mengajukan keberatan atas tuduhan ini segera mungkin.

"Pengadilan memerintahkan otoritas untuk membebaskan Sheikh Hasina dengan jaminan, mencabut semua tuduhan dan memerintah pemerintah untuk menjelaskan dalam dua pekan legalitas tuduhan berdasarkan UU Darurat," ujar Haque kepada wartawan.

Pejabat Presiden Liga Awami Zillur Rahman mengemukakan, pembebasan Sheikh Hasina ini sebagai sebuah kemenangan akan kebenaran, kemenangan atas ketidakadilan dan kebohongan. "Kami minta pemerintah segera membebaskan Hasina," ujarnya.

Banglades dalam status darurat sejak ditetapkan pemerintahan sementara yang didukung militer. Sejak mengambil alih kekuasaan Januari lalu, Pemerintah Banglades melancarkan aksi pemberantasan korupsi atas semua tokoh politik sebelumnya. Langkah ini untuk mempersiapkan sebuah pemilu akhir tahun depan.

Hasina ditahan sejak 16 Juli dan meringkuk dalam sebuah rumah yang dijadikan tahanan di halaman Parlemen. Dia dituduh melakukan pemerasan atas para usahawan. (Reuters/ppg)

Parlemen Bertugas Timor Leste

Kesepakatan Belum Dicapai untuk Bentuk Pemerintah Timor Leste

Dili, Senin - Parlemen baru Timor Leste hasil pemilu parlemen 30 Juni, Senin (30/7), dilantik di Dili. Momentum politik ini berlangsung di tengah belum adanya tanda-tanda kesepakatan di antara partai-partai bagi pembentukan sebuah pemerintahan baru dan penunjukan seorang perdana menteri.

Partai Fretilin memenangi pemilu parlementer, tetapi tidak mendapatkan mayoritas dari 65 kursi parlemen. Meski demikian, Fretilin bersikeras memiliki hak untuk memimpin pemerintahan baru, tetapi ditentang sebuah koalisi partai-partai lain yang memiliki total kursi lebih banyak di parlemen.

Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta berulang kali mendesak kedua pihak untuk membentuk sebuah pemerintah persatuan nasional, tetapi sia-sia. Namun, kedua pihak tetap saja berselisih, terutama menyangkut siapa yang berhak ditunjuk sebagai perdana menteri.

Sebanyak 65 anggota parlemen Timor Leste hadir dan diambil sumpahnya, Senin kemarin, termasuk mantan PM Mari Alkatiri dan saingan utamanya yang juga dikenal sebagai pahlawan kemerdekaan, Xanana Gusmao.

"Anda melihat saya tertawa," kata Xanana saat ditanya bagaimana perasaannya dengan kembali bekerja. Terkesan Xanana berusaha mengecilkan ketegangan antarpartai yang ada. Para anggota parlemen itu selama ini telah mengadakan perundingan, tetapi gagal mengatasi jalan buntu yang mereka hadapi.

Kongres Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste (CNRT), yang dipimpin Xanana Gusmao, menguasai 18 kursi di parlemen. CNRT telah berkoalisi dengan partai-partai yang lebih kecil guna membentuk sebuah pemerintah koalisi dengan 37 kursi.

Partai Fretilin pimpinan Alkatiri menguasai 21 kursi parlemen. Fretilin memerintah di Timor Leste sejak kemerdekaan dari Indonesia tahun 2002.

Konstitusi Timor Leste tidak secara rinci mengatur siapa yang harus membentuk sebuah pemerintahan dan memilih perdana menteri saat tak ada partai yang mayoritas di parlemen. Namun, konstitusi memberikan wewenang akhir ada pada presiden.

Ramos Horta, yang hadir di parlemen kemarin, selama ini mendesak dibentuknya sebuah pemerintah persatuan. Horta juga memperingatkan, apabila partai-partai gagal mencapai kesepakatan membentuk pemerintahan, dia secara sepihak akan memutuskan membentuk pemerintahan sebelum akhir pekan ini.

Soal peluang adanya pemerintah persatuan, Alkatiri mengatakan bahwa partisipasi (dalam pemerintah) seharusnya tidak hanya terbatas pada partai-partai yang ada atau mereka yang duduk di parlemen.

"Kita juga harus mengusahakan partisipasi masyarakat dan Gereja Katolik sehingga pembangunan bisa dipercepat," katanya kepada wartawan di Dili.

Horta mengkhawatirkan koalisi pimpinan CNRT tidak stabil. Dia juga mengatakan kepada Fretilin, mereka tak dapat membentuk sebuah pemerintahan sendiri karena tidak memenangi cukup suara. Namun, keduanya menegaskan tidak ingin membentuk pemerintahan bersama.

Anggota parlemen, Senin, memilih Fernando "Lasama" de Araujo dari Partai Demokrat sebagai ketua parlemen. Hal ini mengundang protes dari pendukung Francisco Gueteres dari Fretilin, ketua sebelumnya.

Puluhan anak muda membawa pipa baja dan parang melemparkan batu pada mobil dan motor yang lewat di ibu kota Dili. Mereka berteriak, "Lasama telah merampok jabatan Fretilin." Beberapa dari mereka membakar ban bekas, tetapi aksi ini segera dibubarkan polisi.

De Araujo berjanji, dia akan menggunakan jabatannya "untuk mewakili kepentingan nasional, dan bukan kepentingan individu atau partai tertentu".

(AFP/AP/Reuters/DI)

Musharraf Mungkin Berhenti dari Militer

Islamabad, Senin - Presiden Pakistan Pervez Musharraf kemungkinan akan meletakkan jabatannya sebagai pemimpin tertinggi militer negara itu. Hal tersebut dilakukan terkait kesepakatan dengan mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto guna mengamankan posisi Musharraf dalam pemilu mendatang.

Seperti dilaporkan, Musharraf dan Bhutto bertemu diam-diam untuk kedua kalinya di Abu Dhabi, Jumat pekan lalu. Pembicaraan rahasia itu diperkirakan mengenai pembagian kekuasaan di antara mereka berdua menjelang pemilu.

Musharraf ingin terpilih kembali dalam pemilu, Oktober mendatang. Bhutto bersedia mendukung dengan syarat, Musharraf harus melepaskan jabatannya sebagai pemimpin tertinggi militer. Partai Rakyat Pakistan yang dipimpin Bhutto menolak berhubungan dengan militer.

Setelah mengambil alih kekuasaan melalui kudeta tidak berdarah tahun 1999, Musharraf berjanji akan berhenti sebagai panglima militer pada akhir 2004 sebagai bagian dari kesepakatan dengan kelompok Islam. Namun, hal itu tidak pernah terjadi.

"Jika Musharraf tetap mempertahankan jabatannya (di militer), peluang kesepakatan akan lenyap," kata Hasan Askari Rivzi, pengamat politik dari Lahore.

Musharraf, Senin (30/7), bertemu dengan sekutunya, Liga Muslim Pakistan, untuk memberikan penjelasan singkat mengenai pembicaraan dengan Bhutto.

Pertemuan Bhutto dengan Musharraf menuai kritik dari partai oposisi lain yang menuding Bhutto mendukung rezim Musharraf. Pemimpin Islam, Maulana Fazlur Rehman, mengkritik Bhutto dan menyebut segala kesepakatan dengan Musharraf bertentangan dengan kepentingan nasional Pakistan.

Mantan PM Nawaz Sharif, yang juga tinggal di pengasingan, mengingatkan Bhutto tentang janji dalam pakta prodemokrasi yang mereka tanda tangani tahun lalu. Isinya tentang penentangan segala bentuk hubungan dengan penguasa militer.

Rasul Bakhsh Rais, pengamat politik dari Lahore University, mengatakan, Amerika Serikat berperan dalam kesepakatan tersebut. "Penjamin perjanjian ini bukan orang Pakistan. (Pihak) itu adalah AS," katanya.

(afp/reuters/fro)

Abe Murung, Kelompok Perempuan Tersenyum

Hasil pemilu menunjukkan, sebanyak 26 perempuan memenangi kursi di Majelis Tinggi atau naik tujuh kursi dibandingkan sebelumnya. Jumlah ini mencapai 21,5 persen dari 121 kursi yang diperebutkan.

Sebagai catatan, jumlah anggota Majelis Tinggi Jepang adalah 242 orang. Pada pemilu pekan lalu, kursi yang diperebutkan setengah dari kursi Majelis Tinggi.

Seorang pejabat Jepang, Senin (30/7), mengatakan, perolehan ini merupakan rekor terbaru kemenangan perempuan Jepang di parlemen.

Peristiwa ini bermakna sangat penting bagi perempuan Jepang. Pasalnya, selama ini keterwakilan perempuan Jepang di bidang politik tergolong paling rendah di dunia. Menurut Inter-Parliamentary Union, dalam hal rasio perempuan di parlemen nasional, Negeri Sakura hanya menempati peringkat 98 di dunia.

Pemerintah mengakui bahwa perempuan Jepang hanya sedikit yang terjun di bidang politik dan bisnis. Penyebabnya, masyarakat Jepang percaya perempuan harus tinggal di rumah untuk mengurus suami. Pendek kata, perempuan diberi peran sebatas urusan dapur dan kasur. Sebuah konsepsi yang terlalu jadul untuk saat ini.

Perempuan Jepang mulai mendapat kursi di Majelis Tinggi pada pemilu 1947. Ini merupakan pemilu Majelis Tinggi pertama di Jepang saat perempuan diberi hak pilih. Pada tahun 1989, sebanyak 22 perempuan memenangi kursi Majelis Tinggi.

Di Majelis Rendah, perempuan Jepang mencatat rekor kemenangan pada pemilu 2005. Namun, jumlahnya tidak lebih dari 10 persen dari 480 kursi.

Pemilu pekan lalu memang bisa membuat perempuan Jepang tersenyum. (AFP/BSW)

Abe Kehilangan Kepercayaan

"Reshuffle" Kabinet Akan Segera Dilakukan

Tokyo, Senin - Kekalahan Partai Demokratik Liberal dalam pemilu Majelis Tinggi Jepang membuat Perdana Menteri Shinzo Abe kehilangan kepercayaan. Investor khawatir kekalahan itu akan mengganggu reformasi ekonomi di Jepang. Abe berusaha memulihkan kepercayaan publik dengan reshuffle kabinet.

Ini adalah kekalahan pertama Partai Demokratik Liberal (LDP) yang telah berkuasa di Jepang selama lima dekade terakhir. LDP dan mitra koalisinya, Komeito Baru, hanya memperoleh 46 kursi sehingga kehilangan mayoritas di parlemen. Sebagai catatan, untuk menjadi kekuatan mayoritas di Majelis Tinggi, koalisi LDP harus memperoleh setidaknya 64 kursi. Saingan utamanya, Partai Demokrat, memperoleh 60 kursi.

Meski kalah di Majelis Tinggi, pemerintahan Abe tidak serta- merta tumbang sebab partai Abe masih menguasai Majelis Rendah. Namun, pemerintahan Abe tak akan mudah menjalankan kekuasaannya. Partai oposisi pasti akan menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk UU.

Kondisi ini membuat para investor khawatir. Mereka takut reformasi ekonomi yang sedang berjalan di Jepang akan mengalami kemunduran. Sebagai catatan, reformasi ekonomi itu dijalankan PM Junichiro Koizumi yang digantikan oleh Abe.

"Ketidakpastian kebijakan akan memburuk setidaknya dalam satu tahun," kata Robert Feldman, ekonom Morgan Stanley, dalam catatan untuk kliennya. "Kemampuan parlemen untuk meloloskan UU akan berkurang dan pasar akan frustrasi. Ketika kebuntuan terjadi, saham-saham akan berjatuhan," ujarnya.

Kantor berita Reuters, Senin (30/7), melaporkan, indeks saham di bursa saham Tokyo sempat turun 1 persen pada akhir sesi pembukaan pagi. Namun, indeks naik 5,49 poin pada level 17.289,30 pada sesi penutupan. Nilai yen, sejauh ini, tidak banyak terpengaruh. Dollar, bahkan, melemah tipis terhadap yen dari 118,60 menjadi 118,50 yen dalam perdagangan sore di Tokyo.

Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan kemungkinan akan terjadinya guncangan. "Ketidakstabilan politik dan adanya pukulan terhadap kebijakan reformasi ekonomi kemungkinan akan berpengaruh negatif terhadap yen," ujar analis pada Barclays Capital, Toru Umemoto.

Surat kabar di Jepang dan sejumlah politikus, termasuk dari LDP, juga meragukan kepemimpinan Abe. Mainichi Shimbun menuliskan, "Rakyat mengatakan ’tidak’ pada agenda Abe yang fokus pada ideologi, tetapi tidak pada kehidupan sehari-hari mereka."

Ryosuke Hara, eksekutif di sebuah cabang LDP, meminta Abe bertanggung jawab atas kekalahan LDP. Anggota parlemen dari partai sayap liberal, Taro Kono, mengatakan, "Pemilih memutuskan, Abe atau pemerintahannya tidak memenuhi syarat."

Untuk memulihkan kepercayaan publik, Abe berjanji akan me-reshuffle kabinetnya. "Sudah menjadi tanggung jawab saya untuk meneruskan misi saya dalam membangun sebuah bangsa baru dan meneruskan reformasi," ujarnya. Sejumlah laporan menyebutkan, reshuffle kabinet akan dilakukan awal September.

(AFP/REUTERS/BSW)

Perang Israel-Hezbollah

Musthafa Abd Rahman

Telah berlalu setahun perang Israel-Hezbollah (berkecamuk mulai 12 Juli dan berakhir 13 Agustus). Media massa Arab menyebut perang tersebut merupakan perang Arab-Israel ke-6 setelah perang tahun 1948, 1956, 1967, 1973, dan 1982.

Perang itu dipicu oleh aksi militer Hezbollah ke wilayah Israel dengan menghancurkan sejumlah tank Israel dan menewaskan delapan tentara serta menahan dua lainnya yang hingga saat ini masih disekap Hezbollah.

Israel segera mendeklarasikan perang terhadap Hezbollah, yang akhirnya berlangsung selama 33 hari, dengan menewaskan 1.119 orang dan melukai 4.409 penduduk sipil Lebanon. Hezbollah kehilangan 500 tentara.

Infrastruktur negeri Lebanon hancur lebur mulai dari jembatan, desa-desa, hingga kota-kota di Lebanon Selatan, Lembah Bekaa, dan Beirut Selatan.

Israel kehilangan 119 tentara dan 43 penduduk sipil serta yang cedera 4.262 orang. Sebanyak 350.000 penduduk Israel di wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih aman di selatan.

Dahsyat

Perang itu ternyata tidak hanya dahsyat dalam kualitas pertempurannya, tetapi juga membawa dampak politik luar biasa yang mengguncang Israel dan Lebanon. Dalam pertempuran, teknik dan semangat tempur gerilyawan Hezbollah sangat mengagumkan hingga mampu bertahan selama 33 hari menghadapi berbagai jenis senjata Israel yang supercanggih itu.

Hezbollah juga membuat kejutan bagi Israel dan masyarakat internasional dengan senjata rudal antitanknya yang mampu menghancurkan atau merusak puluhan tank canggih Mirkava miliki Israel.

Hezbollah juga mencengangkan Israel dan masyarakat internasional dengan tembakan ratusan rudal berbagai jenis dari darat ke darat ke arah berbagai kota Israel di wilayah utara dan bahkan mencapai kota Haifa di wilayah tengah.

Sebaliknya, Israel melancarkan serangan terdahsyat sejak invasinya ke Lebanon tahun 1982. Israel telah mengerahkan empat divisi angkatan darat pada pekan terakhir dari perang tahun lalu.

Dalam kancah politik pascaperang, Israel dan Lebanon sama-sama diguncang krisis politik internal. Investigasi Komisi Winograd mengkritik keras kepemimpinan Perdana Menteri Ehud Olmert dalam cara merancang, mengambil keputusan, dan mengontrol jalannya perang.

Hasil investigasi komisi tersebut nyaris mengempaskan Olmert dari posisinya sebagai PM Israel. Meski masih bertahan sebagai PM, posisi politik Olmert kini jauh lebih lemah pascakeluarnya hasil investigasi Komisi Winograd itu.

Bahkan, hubungan PM Olmert dan Menteri Luar Negeri Tzipi Livni kurang harmonis lagi setelah Livni mengimbau Olmert mundur dari jabatan PM menyusul diumumkannya hasil investigasi Komisi Winograd itu. Livni juga tidak segan-segan menyatakan keinginannya menggantikan Olmert sebagai PM.

Kajian

Institut kajian keamanan nasional pada Universitas Tel Aviv juga mengeluarkan hasil kajiannya tentang penampilan militer Israel dalam perang dengan Hezbollah tahun lalu.

Berdasarkan hasil kajian itu, militer Israel sangat mengandalkan keunggulan teknologinya dan hanya mau bertempur dari jarak jauh, tetapi sangat lemah dalam pertempuran jarak dekat. Tentara Israel selalu menghindar dari pertarungan satu lawan satu dalam jarak sangat dekat dengan gerilyawan Hezbollah.

Hasil kajian itu juga menegaskan, militer Israel semakin tidak mampu mengemban jumlah korban yang besar dan sedapat mungkin menghindar pula dari perang darat. Karena itu, serangan darat Israel selalu gagal pada minggu pertama perang melawan Hezbollah.

Di Lebanon, guncangan krisis politik internal lebih dahsyat lagi. Para politisi Lebanon serta-merta terpuruk dalam perpecahan akut yang menggiring negeri Lebanon dilanda perang politik di antara politisinya setelah babak belur akibat perang Israel-Hezbollah.

Pada gilirannya, hasil perang Juli tahun lalu tidak mendapat perhatian semestinya. Hezbollah yang memimpin kubu oposisi menuduh lawan-lawan politiknya telah berkolaborasi secara tidak langsung dengan Israel dan AS. Hezbollah pun menggerakkan massanya untuk berunjuk rasa di depan Kantor PM Lebanon Fouad Siniora yang terus berlangsung hingga sekarang. Hezbollah juga telah menarik para menterinya dari kabinet pimpinan PM Siniora.

Sistem politik Lebanon pun kini lumpuh. Tidak ada lagi sidang kabinet dan sidang parlemen serta hubungan PM dan presiden praktis terputus.

Tujuan Hezbollah dan kubu oposisi adalah memaksa PM Siniora mengundurkan diri dan selanjutnya dibentuk pemerintah transisi yang bertugas menggelar pemilu parlemen dini. Hezbollah dan kubu oposisi yang minoritas berharap dalam pemilu dini itu bisa mendapatkan kursi lebih banyak daripada pemilu sebelumnya.

Namun, tujuan Hezbollah dan kubu oposisi gagal tercapai karena PM Siniora ternyata mampu bertahan sampai saat ini.

Mengapa Hezbollah memilih mengobar krisis politik dalam negeri daripada merayakan prestasi yang dicapai dalam perangnya melawan Israel?

Ditengarai, ada tiga faktor yang mendorong Hezbollah menuai krisis politik di dalam negeri. Pertama, Hezbollah begitu terkejut ketika sejumlah menteri dalam sidang kabinet pertama pascaperang meminta segera dilucuti senjata Hezbollah sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 1701 yang mengakhiri perang Israel-Hezbollah itu. Hezbollah juga kecewa karena kaum Sunni dan Kristen Maronite cenderung melempar kesalahan kepada Hezbollah atas terjadinya invasi Israel ke Lebanon. Mereka juga menuduh Hezbollah mengambil alih keputusan politik dari negara Lebanon untuk mewujudkan kepentingan Iran daripada kepentingan rakyat Lebanon sendiri.

Kedua, Hezbollah dan kubu oposisi berusaha bisa mengontrol keputusan politik di Lebanon dengan cara menguasai minimal sepertiga anggota kabinet. Dalam konstitusi Lebanon ditegaskan, semua rancangan undang-undang (RUU) dan program pemerintah bisa lolos jika disetujui minimal dua pertiga lebih satu anggota kabinet.

Dengan demikian, jika Hezbollah dan kubu oposisi menguasai sepertiga kursi kabinet, mereka bisa menggagalkan RUU atau program pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan mereka.

Beralihnya perhatian Hezbollah untuk bisa mengontrol dan mengendalikan keputusan politik di dalam negeri itu disebabkan tereduksinya peran Hezbollah di wilayah perbatasan Israel-Lebanon setelah turunnya Resolusi DK PBB No 1701. Resolusi itu memberi wewenang kepada pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) dan pasukan Lebanon mengontrol penuh perbatasan dengan Israel. Sementara Hezbollah harus mundur dari wilayah perbatasan. Maka, tidak ada pilihan bagi Hezbollah kecuali maju menuju Beirut untuk merebut kontrol politik di dalam negeri, khususnya semakin dekatnya pemilihan presiden, setelah kehilangan kontrol di wilayah perbatasan dengan Israel.

Presiden baru

Kecemasan utama Hezbollah adalah kubu pemerintah mampu memilih presiden baru yang tak memberi apresiasi pada gerakan perlawanan. Seperti diketahui, Presiden Emile Lahoud akan berakhir masa jabatannya pada September mendatang.

Karena itu, Hezbollah berusaha dengan segala cara agar presiden Lebanon mendatang tidak loyal kepada Barat dan dapat diterima Hezbollah serta tidak menentang gerakan perlawanan.

Ketiga, tekanan regional. Hezbollah mendapatkan dukungan dana, militer, serta moral dari Iran dan Suriah. Pascaperang tahun lalu, kubu pemerintah atau mayoritas meningkatkan gerakannya untuk meloloskan pembentukan mahkamah internasional atas tewasnya mantan PM Lebanon Rafik Hariri.

Adapun Suriah tidak setuju atas pembentukan mahkamah internasional tersebut. Suriah, Hezbollah, dan kubu oposisi khawatir mahkamah internasional itu dipolitisasi AS dan kubu mayoritas di Lebanon.

Akan tetapi, AS dan Barat berhasil menjauhkan isu mahkamah internasional dari urusan internal Lebanon dengan cara menetapkan pembentukan mahkamah internasional itu melalui resolusi DK PBB.

Kini tinggal isu pemilihan presiden baru Lebanon pada akhir September yang menjadi pemicu utama krisis politik di Lebanon.

Kubu mayoritas dengan didukung masyarakat internasional dan dunia Arab menganggap presiden mendatang adalah hak mereka dan merekalah yang memilih karena memegang mayoritas.

Kubu mayoritas itu juga berpandangan presiden Lebanon mendatang adalah presiden pertama sejak berakhirnya perang saudara tahun 1990 yang bisa dipilih tanpa pengaruh Suriah sama sekali.

Oleh karena itu, kubu mayoritas melihat saat ini adalah masa kemerdekaan kedua bagi negeri Lebanon yang terwujud lewat hengkangnya pasukan Suriah dari negeri itu. Kemerdekaan kedua itu tidak akan sempurna tanpa adanya presiden yang berada di luar pengaruh Suriah.

Sementara itu, kubu oposisi yang didukung Suriah dan Iran menganggap proses pemilihan presiden Lebanon selalu dengan kesepakatan, bukan dengan cara mengandalkan suara mayoritas mengingat komposisi peta sekte, agama, dan mazhab agama di negeri itu.

Kubu oposisi juga berpendapat mereka adalah bagian dari elemen rakyat Lebanon yang cukup luas dan tidak bisa diabaikan begitu saja aspirasinya.

Alhasil, perang Israel-Hezbollah semakin memperuncing krisis politik internal di Lebanon dan semakin melemahkan posisi politik PM Olmert di Israel.

Akankah Angin Perubahan Berembus di Inggris?

Akankah Angin Perubahan Berembus di Inggris?

fransisca romana ninik

Akhir era Tony Blair sebagai orang nomor satu dalam pemerintahan Inggris sepertinya sudah ditunggu publik Inggris. Saat Menteri Keuangan Gordon Brown ditunjuk sebagai pengganti Blair, semua mata langsung mengarah kepadanya. Apakah Brown bisa benar-benar menampilkan wajah Inggris yang baru?

Dalam pidato perdana sebagai Ketua Partai Buruh yang baru, Brown telah menjanjikan perubahan dalam kebijakan di dalam dan di luar negeri. Sorotan publik terutama mengarah pada kebijakan menyangkut Perang Irak. Blair telah membuat rakyat Inggris frustrasi karena mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak. Banyak pihak mendesak pemerintah segera menarik pasukan Inggris dari Irak.

Menjawab soal ujian pertama ini, Brown tidak mengatakan secara pasti kapan penarikan pasukan Inggris dari Irak. Brown memilih menjawab dengan menunjuk seorang penentang keras Perang Irak dalam kabinetnya.

David Miliband, pengkritik Blair atas kebijakannya di Irak, diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Miliband (41), yang semula menjabat Menteri Lingkungan, belum pernah berurusan dengan politik luar negeri. Namun, Brown meyakini, sosok Miliband mampu memenuhi harapan publik.

Sepertinya ada pihak yang tidak sabar menanti kiprah Brown maupun Miliband dalam menangani Perang Irak. Baru tiga hari pemerintahan Brown berjalan, dia sudah harus berhadapan dengan ancaman teror, yang dinilai para pengamat terkait erat dengan kebijakan Inggris dalam Perang Irak.

Dua mobil berisi beberapa tabung gas dan paku yang siap diledakkan ditemukan di jantung wisata kota London, tepatnya di The Haymarket, Jumat (29/6), kawasan yang ramai dengan restoran, kelab malam, dan tempat hiburan. Beruntung, laporan masyarakat dan kesigapan polisi berhasil mencegah timbulnya korban jiwa.

Tidak cukup dengan ancaman serangan bom mobil, hari berikutnya terjadi serangan di Bandar Udara Internasional Glasgow, Skotlandia. Dua pria menabrakkan jip Cherokee berisi tabung gas metan ke pintu masuk terminal Bandara Glasgow. Beruntung, lagi-lagi, pos pengamanan yang didirikan di pintu masuk menghalangi mobil itu masuk ke konter check-in yang saat itu dipadati calon penumpang.

"Jelas sekali ini adalah upaya mendestabilisasi pemerintah agar segera menarik pasukan Inggris dari Irak," kata pengamat politik, Patrick Dunleavy, seperti dikutip Los Angeles Times, Senin (2/7). Waktu pergantian kekuasaan dinilai tepat oleh pelaku untuk mendesakkan perubahan dari kebijakan pemimpin sebelumnya. Kemungkinan, Glasgow dipilih karena Brown berasal dari Skotlandia.

Diragukan

Tidak seperti Blair yang langsung bersikap emosional atas serangan yang menimpa Inggris, saat 52 orang tewas akibat ledakan bom di Stasiun London tahun 2005, Brown memperlihatkan sikap tenang, tetapi teguh dalam menghadapi ancaman teror tersebut. Dia segera meningkatkan keamanan hingga tingkat tertinggi, tingkat kritis. Brown juga meminta rakyat Inggris meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan polisi.

Segera saja, peringkat popularitas Brown meningkat karena memilih respons semacam itu. Sebuah jajak pendapat yang dirilis Times of London, awal Juli ini, menunjukkan 77 persen warga Inggris berpendapat bahwa Brown adalah pemimpin yang kuat. Angka itu naik 14 poin dibandingkan dengan bulan lalu, menjelang pengangkatan dia sebagai Ketua Partai Buruh. Brown membuktikan diri sebagai politisi besar yang melebihi harapan banyak orang.

Semula, banyak orang meragukan kemampuan Brown mengingat penampilan dia yang kuno, muram, dan kaku jika dibandingkan Blair yang karismatis, berapi-api, dan orator yang bersemangat. Benar kata pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Brown, dengan ketenangannya justru mampu membangun kembali kepercayaan rakyat Inggris terhadap pemerintah yang lenyap pascapemerintahan Blair.

"Sejauh ini Brown telah melewati ujian pertama dalam pemerintahannya," kata Shami Chakrabarti, Direktur Liberty, seperti dikutip The New York Times, Selasa (3/7).

"Pekan yang bagus, pekan yang fantastis," komentar Guillaume Arth, seorang manajer pemasaran di London, tentang pekan pertama pemerintahan Brown, seperti dikutip The Washington Post, Rabu (4/7). Arth bahkan mengatakan, pekan pertama Brown mengingatkan dia pada kepemimpinan mantan PM Margareth Thatcher tahun 1982 saat berlangsung Perang Falkland (Malvinas).

Konstitusi tertulis

Selain ujian pertama dalam politik luar negeri, Brown juga menghadapi ujian di ranah domestik. Namun, sebelum kritik sempat dilontarkan, Brown telah membuat daftar panjang kebijakan baru di dalam negeri. Brown telah mencanangkan "pemerintahan baru dengan prioritas baru".

Apabila nanti resmi menjadi Perdana Menteri Inggris, demikian Brown dalam pidatonya, dia akan segera memperbaiki sektor kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Ketiga hal itu dipilih Brown sebagai prioritas pertama karena banyak warga Inggris yang tidak puas dengan pelayanan publik.

Salah satu langkah Brown yang dinilai "spektakuler" adalah usulan Bill of Right and Duties, undang-undang hak asasi manusia, mirip yang dimiliki Amerika Serikat, yang kemungkinan akan menjadi konstitusi tertulis Inggris. Di dalam usulan konstitusi baru itu akan diatur hak dan tanggung jawab warga negara dan pemerintah.

Brown juga mengusulkan untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada parlemen, salah satunya kekuasaan untuk mengirimkan militer ke medan perang. Ada 11 kekuasaan PM lainnya yang akan diserahkan kepada parlemen, seperti menandatangani perjanjian internasional, memilih Uskup Gereja Inggris, menunjuk para hakim, mengontrol pelayanan publik, dan memberikan pengampunan.

Di bidang keamanan, Brown merencanakan pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang baru. Dewan Keamanan Nasional yang akan dipimpin PM itu dimaksudkan sebagai "peringatan" bahwa setiap saat Inggris akan waspada dan tidak terintimidasi. Strategi keamanan nasional juga akan dirilis setiap tahun guna mengetahui peluang dan ancaman.

Brown juga menyatakan ingin bekerja bersama dengan oposisi untuk membangun konsensus guna merealisasikan janjinya itu. Oposisi, Partai Konservatif dan Partai Liberal Demokrat, memuji sebagian usulan perubahan yang diajukan Brown. Namun, mereka juga mencela karena Brown dianggap pernah mencederai janji saat masih menjabat sebagai menteri keuangan.

"Ingkar janjilah yang menyebabkan ketidakpercayaan. Rakyat akan mempertanyakan, bagaimana seorang yang pernah ingkar janji bisa berubah menjadi orang yang memenuhi janji itu," kata pemimpin Partai Konservatif David Cameron.

Konservatif menilai Brown menghabiskan waktu satu dekade selama menjabat menteri keuangan untuk menghindari laporan kepada parlemen tentang pajak yang didapat dengan diam-diam.

Partai Konservatif kehilangan salah satu anggotanya di parlemen, Quentin Davies, yang membelot ke Partai Buruh menjelang pelantikan Brown sebagai PM. Dalam sebuah surat terbuka kepada Cameron, Davies mengatakan, Brown adalah pemimpin masa depan Inggris. Pembelotan Davies ini sangat mengejutkan publik dan membuat para pengamat kagum.

Kiprah Brown masih panjang untuk mewujudkan perubahan yang dijanjikannya. The New York Times juga menyebutkan, masih terlalu awal untuk menilai keberhasilan Brown. Namun, jalan pemikiran Brown dalam menangani tantangan-tantangan awal tersebut bisa jadi memengaruhi pengambilan keputusan untuk menghadapi tantangan lebih besar di masa mendatang.

Ribuan Tentara Dikerahkan di Bangkok

Ribuan Tentara Dikerahkan di Bangkok

Bangkok, Jumat - Sedikitnya 1.400 tentara dikerahkan di sekitar Bangkok, Thailand, akhir pekan ini untuk memperkuat keamanan. Pihak junta militer, Jumat (27/7), mengaku, langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran timbul lagi kekerasan dalam demonstrasi antikudeta.

Bangkok akan dibagi menjadi 14 zona, dengan sedikitnya 100 tentara dikerahkan di tiap zona. "Langkah ini untuk meningkatkan keamanan yang telah dilakukan polisi," kata juru bicara junta, Sansern Kaewkamnerd.

Ketua junta Thailand, Jenderal Sonthi Boonyaratglin, memerintahkan pengerahan pasukan itu untuk mendukung polisi setelah sebuah demonstrasi antikudeta Minggu lalu berubah rusuh. Sekitar 100 orang cedera dalam bentrokan dengan polisi.

Bentrokan itu merupakan kekerasan pertama sejak Sonthi menggulingkan pemerintahan PM Thaksin Shinawatra dalam sebuah kudeta tak berdarah, September lalu. Bentrokan ini juga terjadi saat kampanye referendum 19 Agustus untuk menyetujui sebuah konstitusi yang didukung junta militer.

"Kami mengambil langkah hukum yang lebih keras dan akan mengambil tindakan hukum yang serius terhadap mereka yang melanggar hukum," kata Sonthi.

Tentara dikerahkan dari Sabtu sampai Selasa saat warga Thailand menikmati akhir pekan panjang karena hari raya Buddhis. "Namun, pengerahan tentara ini bisa diperpanjang," kata Sansern.

Pengumuman pengerahan pasukan itu dikeluarkan sehari setelah sembilan pemimpin demonstrasi ditangkap karena terlibat dalam bentrokan itu.

Salah seorang dibebaskan dengan jaminan 200.000 baht atau sekitar Rp 54 juta, Jumat. Namun, yang lainnya masih ditahan di sebuah penjara Bangkok untuk diinterogasi.

Jubir polisi Bangkok, Supisarn Bhakdinaruenart, mengatakan, polisi akan minta izin seorang hakim untuk menahan para pemimpin demonstrasi itu selama 48 jam tanpa dikenai dakwaan.

PM Thailand Surayud Chulanont, Jumat, mengatakan bahwa ketegangan politik di Bangkok kemungkinan besar akan mereda setelah ditangkapnya para pemimpin demonstrasi itu.

"Ini dekat waktunya dengan referendum.... Bukan hal yang baik untuk melakukan demonstrasi dengan kekerasan," katanya. (AFP/AP/DI)

Fidel Castro Absen dalam 48 Tahun

Fidel Castro Absen dalam 48 Tahun

Bagi para oposan pemimpin Kuba, Fidel Castro, ketidakhadiran pemimpin karismatik berusia 81 tahun pada 13 Agustus itu pada peringatan Hari Pemberontakan Nasional yang berlangsung Kamis (26/7) merupakan sebuah akhir. "Sudah berakhir bagi Fidel Castro sebagai presiden dan panglima," ujar Mastha Beatriz Roque di Havana, Kuba, kemarin.

Roque, yang dijuluki "perempuan besi", dikenal sebagai penentang Castro yang sudah 48 tahun berkuasa di Kuba. Roque pada tahun 2003 dijebloskan ke penjara bersama para oposan terkemuka lainnya, tetapi dibebaskan setahun kemudian karena alasan kesehatan.

"Dia hadir, tetapi hanya begitu saja," ujar Roque soal penampilan Castro di televisi kemarin. Hari Pemberontakan Nasional, yang merupakan hari libur di Kuba, memperingati aksi perlawanan atas diktator Kuba, Fulgencio Batista, yang dipimpin Castro tahun 1953. Aksi ini yang membawa Castro ke puncak kekuasaan tahun 1959.

Pada perayaan kemarin, Castro pertama kalinya absen. Hanya adiknya, Raul Castro, yang menjadi pimpinan sementara yang tampil memberikan pidato dan merayakan hari kemenangan itu di jalan-jalan Havana. Castro sempat tampil tahun lalu pada peringatan ini, tetapi sehari kemudian harus menjalani pembedahan. Dia belum juga pulih dan beberapa kali dilaporkan menjalani pembedahan sebuah lokasi yang dirahasiakan.

Para analis menuturkan, absennya Castro pertama kali selama 48 tahun ini karena sebuah alasan yang kuat. Pemimpin Kuba ini diduga sudah tak bakal balik lagi ke tampuk kekuasaan. Raul Castro (76) secara pasti memegang kekuasaan di sana.

Jika demikian, ke depan Kuba bakal menghadapi perubahan drastis, terutama dalam hubungan dengan tetangganya, Amerika Serikat. Washington DC selama 45 tahun menerapkan embargo ekonomi atas Havana karena sikap perlawanan Fidel Castro yang militan atas kapitalis dan Barat.

Namun, sejauh ini Raul Castro yang mendapat "pelajaran" langsung dari abangnya belum memperlihatkan sikap melunak atas AS. Raul bahkan mengatakan tidak akan berbicara dengan pemerintahan Presiden George W Bush yang sangat anti-Kuba. Dia hanya menghendaki pemerintahan AS mendatang. Dunia kini menanti perubahan di Kuba. (AFP/ppg)

PM Abe Mungkin Kalah dan Mundur

PM Abe Mungkin Kalah dan Mundur

Tokyo, Jumat - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Partai Demokrat Liberal atau LDP diperkirakan akan mengalami kekalahan dalam pemilu parlemen (majelis tinggi) yang dijadwalkan Minggu (29/7). Para pemilih bakal meninggalkan Abe dan LDP karena prihatin pada berbagai skandal dan kinerja ekonomi di pemerintah.

Para pemilih akan memilih setengah dari 121 kursi di majelis tinggi (senat), sebuah ujian pertama secara nasional bagi PM Abe (52) yang terpilih bulan September lalu. Abe merupakan PM pertama Jepang yang lahir setelah Perang Dunia II berakhir.

Sekalipun PM Abe mengampanyekan pembentukan sebuah negara yang "indah, dan bangga akan masa lalu, menghapus warisan kekalahan perang", hasil pengumpulan pendapat menyatakan, Abe dan koalisinya bakal kalah. Penyebabnya adalah sejumlah skandal keuangan dan terbongkarnya kecerobohan besar pada sistem pensiun.

Skandal keuangan terakhir terjadi pada kantor Menteri Pertanian Norihiko Akagi, yang terbukti menggelembungkan laporan biaya. Akagi menjadi menteri bulan lalu setelah pendahulunya bunuh diri karena skandal keuangan lainnya. Akagi baru kembali dari China dan dilaporkan masuk rumah sakit.

Pengumpulan pendapat menunjukkan, LDP dan mitra koalisinya, Komeito Baru, bakal tidak memperoleh 64 kursi dari 121 kursi di majelis tinggi. Jumlah 64 kursi merupakan angka minimum yang memungkinkan LDP dan mitranya mempertahankan suara mayoritas.

"Tolong menangkan kami, bukan saatnya kalah," ujar Abe kepada pendukungnya saat kampanye di Tokyo. Abe terlihat serius dan ingin memperlihatkan upayanya yang keras hingga akhir.

Jika LDP kalah, Abe diperkirakan bakal mundur. Kondisi ini akan menimbulkan ketidakstabilan politik di Jepang. (AFP/ppg)

Tetua Berunding dengan Taliban

Tetua Berunding dengan Taliban
Yayasan Agama Islam Korea Minta Bantuan NU

Kabul, Jumat - Para tetua suku Afganistan Jumat (27/7) berupaya berunding dengan Taliban bagi pembebasan 22 sandera Korea Selatan. Taliban menetapkan tenggat hingga Jumat petang waktu setempat bagi pemenuhan tuntutan mereka. Sejauh ini belum ada berita lanjutan soal nasib para sandera.

Para tetua suku dan ulama setempat yang dihormati di kalangan masyarakat Distrik Qarabagh, tempat warga Korsel itu disekap, dilaporkan melakukan perundingan lewat telepon dengan para penculik. Perundingan ini sudah berlangsung beberapa hari ini.

"Masih ada banyak kendala di antara mereka," kata Kepala Polisi Qarabagh Khwaja Mohammad Sidiqi, tanpa merinci. Perundingan alot di mana ada usulan agar sandera perempuan sebaiknya dilepaskan. Usulan lain agar sandera dilepas dengan sejumlah uang tebusan.

Qari Yousuf Ahmadi, yang mengaku sebagai jubir Taliban, Kamis mengulangi sebuah tuntutan untuk dibebaskannya tahanan anggota Taliban. Jika tidak, dia mengatakan, akan lebih banyak sandera yang dibunuh.

Kelompok Taliban Rabu lalu membunuh pendeta Bae Hyung-kyu, pemimpin 23 pekerja sosial Korsel yang diculik saat menumpang bus di jalan raya antara Kandahar-Kabul, 19 Juli. Taliban sudah menetapkan beberapa tenggat baru sejak hari Rabu lalu, tetapi sejauh ini berlalu begitu saja. Tenggat terakhir hari Jumat waktu setempat.

Ahmadi mengatakan, para sandera ditahan dalam kelompok kecil di lokasi berbeda dan mendapat pasokan makanan berupa roti, yogurt, dan nasi.

Presiden Hamid Karzai bertekad tidak akan menukar tahanan Taliban dengan sandera. Sikap ini setelah dia dikritik karena membebaskan lima tahanan Taliban dari penjara Maret lalu sebagai tukar bagi pembebasan seorang wartawan Italia.

Di Seoul, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan, para sandera masih hidup. Para pejabat mencoba mendapatkan obat-obatan dan barang lain bagi sandera.

Sementara pejabat penasihat keamanan presiden Korsel, Baek Jong-chun, Jumat dijadwalkan bertemu Presiden Karzai dan pejabat-pejabat tinggi lainnya untuk membicarakan langkah-langkah khusus untuk membebaskan para sandera. Korsel sejauh ini menolak langkah pembebasan dengan cara-cara kekerasan.

Tidak ada terobosan yang terjadi dalam perundingan melalui serangkaian hubungan telepon sampai larut malam hari Kamis yang dilanjutkan Jumat, menurut para pejabat. Para perunding berjuang menghadapi tuntutan para penculik yang tidak kompak satu dengan lainnya.

"Kami harap kami akan mendapatkan sebuah hasil baik. Tetapi saya tidak jelas apakah mereka akan dibebaskan hari ini atau tidak," kata Shirin Mangal, seorang jubir bagi Gubernur Provinsi Ghazni, tempat 22 warga Korsel itu diculik pekan lalu.

Sementara Abdul Razak, Son Jooyoung, atas nama Yayasan Agama Islam Korea, mengimbau Taliban agar membebaskan para sandera. Mereka adalah dokter, perawat, dan sukarelawan yang memberikan pelayanan kesehatan atas nama kemanusiaan.

Dalam keterangan Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta, Jumat, yayasan yang mengaku mewakili 140.000 Muslim Korea itu mengharapkan agar pimpinan NU menyampaikan permohonan kepada saudara Muslim di Afganistan bagi pembebasan para sandera. (AP/Reuters/AFP/DI)

Abbas: Saya Tidak Mencalonkan Diri Lagi

Abbas: Saya Tidak Mencalonkan Diri Lagi
Muhammad Dahlan Akhirnya Mundur

Cairo, Kompas - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, dia kemungkinan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden dalam pemilu nanti. Abbas lebih memilih untuk mendukung pencalonan Marwan Barghouti (48), Sekretaris Jenderal Aksi Fatah, yang kini masih dikurung di penjara Israel.

Pernyataan itu disampaikan Abbas dalam wawancara khusus dengan surat kabar Israel, Maariv, edisi Jumat (27/7). Ini merupakan pernyataan pertama Abbas mengenai suksesi kepemimpinan di Palestina yang disampaikan kepada media massa.

"Marwan Barghouti adalah salah seorang pemimpin Palestina yang menonjol saat ini. Jika dia memutuskan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang, saya akan mendukungnya sebagai pengganti saya," kata Abbas.

Dia menambahkan, setiap kali bertemu Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, dia selalu meminta agar Barghouti dibebaskan. Barghouti, lanjutnya, selalu ditempatkan pada urutan nomor satu dalam daftar tawanan Palestina yang dia minta agar dibebaskan Israel.

Barghouti ditangkap Israel pada April 2002 di sebuah tempat dekat Ramallah, menyusul invasi Israel ke Tepi Barat saat itu.

Tokoh independen Palestina, Abdel Qadir Yassin, dalam sebuah perbincangan dengan Kompas di Cairo, mengatakan, dia meminta Pemerintah Mesir terus membujuk Israel agar membebaskan Barghouti.

Yassin mengungkapkan, Mesir dan sejumlah negara Arab melihat Barghouti sebagai satu-satunya figur yang diharapkan mampu membenahi dan menyatukan faksi Fatah kembali pascawafatnya Yasser Arafat.

Dia menilai Barghouti sebagai figur yang bersih dan sangat populer. Namun, orang-orang dekat Abbas selalu mencoba menghalangi pembebasan Barghouti karena dia dianggap sebagai ancaman serius bagi kepemimpinan Abbas.

Situasi politik di Palestina tidak menentu setelah terjadi pertempuran berdarah antara Hamas dan Fatah di Jalur Gaza, Juni lalu, yang dimenangi Hamas. Akibat pertempuran itu, Palestina terpecah dua. Jalur Gaza dikuasai Hamas, sedangkan Tepi Barat dikuasai Fatah. Kedua faksi menyatakan diri sebagai pemerintah yang sah di seluruh Palestina.

Untuk memperkuat posisi politiknya, Abbas mengeluarkan dekrit yang isinya membubarkan pemerintahan koalisi pimpinan Hamas dan menggantinya dengan pemerintahan darurat di Tepi Barat. Selanjutnya, Abbas merencanakan pemilu parlemen dan presiden untuk membentuk pemerintahan baru.

Dekrit itu tentu saja ditolak Hamas. Faksi itu menuduh Abbas berupaya menyingkirkan Hamas yang memenangi pemilu secara telak pada Januari 2006 dan mampu membentuk pemerintahan sendiri. Hamas juga menyatakan menolak pemilu yang digagas Abbas.

Dahlan mundur

Dari Ramallah dilaporkan, Muhammad Dahlan, Penasihat Dewan Keamanan Nasional Palestina, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri itu langsung diterima Abbas.

"Kami menerima pengunduran diri itu dan saya menerimanya. Saya akan meneleponnya untuk menyampaikan penerimaan saya," kata Abbas.

Dahlan merupakan tokoh Fatah yang dianggap sebagai pemicu peperangan antara Hamas dan Fatah di Jalur Gaza. Faksi Hamas menuduhnya sebagai kaki tangan Amerika Serikat dan Israel. Karena itu, pasukan Hamas menyerangnya.

Tokoh ini juga tidak disukai sebagian pemimpin Fatah. Salah seorang anggota Dewan Pusat PLO yang berasal dari Fatah, Hani Hassan, dalam wawancara dengan televisi Al Jazeera juga menuduh Dahlan menjalankan proyek Amerika Serikat di dalam tubuh Fatah.

Dia mengatakan, serangan Hamas di Jalur Gaza bukan ditujukan kepada Fatah, melainkan kepada kubu Dahlan. Hassan, yang juga seorang penasihat senior Abbas, justru mendukung tindakan Hamas karena telah berhasil mendepak kubu Dahlan dari panggung politik.

Penasihat Presiden Abbas urusan media massa, Nabil Amr, dalam wawancara dengan FatehmediaNet mengakui bahwa Abbas telah keliru menaruh kepercayaan terlalu besar kepada Dahlan untuk mengontrol Jalur Gaza. (REUTERS/MTH/BSW)

AKP dan Liku-liku Partai Islam di Turki

demokrasi
AKP dan Liku-liku Partai Islam di Turki

Musthafa Abd Rahman

Pemilihan umum dini parlemen Turki telah selesai dengan hasil seperti yang sudah diduga sebelumnya. Yakni, kemenangan gemilang partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP pimpinan Recep Tayyip Erdogan yang berbasis Islam.

AKP meraih 46,7 persen suara (340 dari 550 kursi parlemen), disusul partai Rakyat Republik (CHP) yang berbasis sekuler 20,9 persen (113 kursi), kemudian Partai Aksi Nasionalis (MHP) yang berbasis nasionalis sekuler 14,3 persen (70 kursi), terakhir kubu independen 5,1 persen (27 kursi).

Keberhasilan AKP dalam pemilu legislatif kali ini bukan suatu kejutan, tetapi kesuksesan MHP meraih 14,3 persen suara merupakan kejutan besar yang membuat partai tersebut masuk parlemen lagi.

Pada pemilu tahun 2002, MHP gagal memperoleh suara signifikan hingga tidak bisa masuk parlemen. Sebaliknya, perolehan suara CHP merosot tajam, yakni sebanyak 178 kursi pada pemilu tahun 2002 menjadi hanya 113 kursi pada pemilu tahun 2007.

Hasil pemilu dini legislatif tersebut tentu tidak terlepas dari perkembangan terakhir di Turki. Khusus bagi MHP, keberhasilannya disebabkan adanya kecenderungan semakin meningkatnya aktivitas partai Pekerja Kurdistan atau PKK di Irak Utara dan wilayah Turki tenggara.

Bahkan, PKK dituduh terlibat dalam sebuah ledakan dahsyat di ibu kota Ankara yang menewaskan puluhan warga Turki. Maka, nasionalisme rakyat Turki dibangkitkan oleh meningkatnya aktivitas PKK itu. MHP pun yang berbasis nasionalis diprediksi meraih suara signifikan pada pemilu legislatif kali ini.

Itulah realita yang memang terjadi pada pemilu legislatif kali ini di Turki. Adapun keberhasilan gemilang AKP menunjukkan rakyat Turki memberikan solidaritasnya pada partai berbasis Islam itu menyusul krisis politik akibat isu pemilihan presiden akhir-akhir ini.

Seperti dimaklumi, upaya AKP mencalonkan Menteri Luar Negeri Abdullah Gul sebagai Presiden Turki mendatang dijegal oleh lembaga militer dan CHP. Hal itulah yang membuat Perdana Menteri (PM) Erdogan meminta digelar pemilu dini legislatif.

Media massa Turki menyebutkan, mayoritas rakyat Turki kini bersatu di belakang AKP. Wartawan senior Turki, Sefer Turan, mengatakan, AKP kini merupakan representatif dari semua elemen rakyat Turki karena partai itu menang di hampir semua wilayah di negeri itu.

Mengapa AKP yang berbasis Islam kini mampu menjadi representatif dari semua elemen rakyat di negeri yang menganut faham sekuler sejak diproklamasikannya Turki modern pada tahun 1923 oleh Mustafa Kemal Ataturk?

Turki modern memang segera mengambil kebijakan menghapus semua simbol berbau Islam yang menjadi peninggalan imperium Ottoman.

Ataturk, misalnya, mengganti sistem khalifah dengan sistem negara bangsa yang berbasis sekuler, mencerabut rakyat Turki dari akar sejarah Islamnya yang malang melintang selama enam abad, mengucilkan negeri Turki dari lingkungan dunia Islam, menggantikan libur hari Jumat dengan hari Minggu, menggantikan huruf Al Quran berbahasa Arab dengan bahasa Turki, menggantikan tulisan bahasa Arab dengan bahasa Turki, dan menggantikan penutup kepala sorban dengan tarbush khas Turki.

Akan tetapi, sistem sekuler itu tidak mampu menembus infrastruktur sosial rakyat Turki dan tidak dapat pula memusnahkan sentimen keagamaan sebagian besar rakyat negara itu.

Rakyat Turki pun terpecah menjadi dua komunitas, yakni komunitas minoritas modern dan komunitas mayoritas konservatif. Pada gilirannya, terjadi konflik sosial dan politik antara dua komunitas tersebut yang tidak pernah berhenti sejak diproklamasikannya negara Turki modern hingga hari ini.

Pada era tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an, disebut masa perjuangan kekuatan Islam, politik di Turki muncul kembali di permukaan setelah dibekuk habis pada era tahun 1920-an dan 1930-an. Namun, upaya kekuatan Islam politik pada era tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.

Pada era tahun 1970-an dan 1980-an, negara Turki modern mulai melunakkan sikapnya terhadap kekuatan Islam politik, disebabkan situasi politik dan ekonomi di tingkat regional dan internasional saat itu.

Ada dua faktor menonjol yang memaksa negara Turki modern bersedia menggunakan sentimen keislamannya saat itu. Pertama, isu Siprus. Kedua, ingin mengambil manfaat dari negara petro dollar di negara Teluk.

Turki pun masuk menjadi anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan mengesahkan konstitusi pada tahun 1982 yang mewajibkan pelajaran agama di sekolah tingkat dasar. Kebijakan budaya Pemerintah Turki saat itu menjadikan Islam sebagai elemen yang tidak bisa terpisahkan dari budaya Turki.

Ottoman baru

Perkembangan beberapa dekade terakhir ini sesungguhnya mulai menggeliat opini di kalangan masyarakat Turki tentang pentingnya mengevaluasi kembali dasar-dasar pemikiran Kemal Ataturk yang dinilai sudah banyak ketinggalan zaman. Pernah muncul pula ide "Ottoman Baru" dan "Republik Kedua" untuk menggantikan republik pertama yang digagas Ataturk.

Singkat kata, negara Turki modern bikinan Ataturk mulai digugat. Ide Ottoman baru atau republik kedua itu, dicanangkan menerapkan prinsip demokrasi secara total, kebebasan individu, memberi hak penuh kepada kelompok minoritas, seperti kaum Kurdi, dan menempatkan supremasi sipil atas militer.

Kelemahan negara republik pertama Turki versi Ataturk itu, cenderung mengabaikan hak kaum minoritas, khususnya kaum Kurdi, menerapkan demokrasi setengah hati, dan menempatkan supremasi militer atas sipil. Akan tetapi, geliat opini tersebut terbentur dengan sikap keras lembaga militer dan kaum nasionalis sekuler radikal yang masih sangat setia pada ajaran Ataturk.

Pada tahun 1990-an, lembaga militer dan kaum sekuler radikal melancarkan berbagai aksi untuk mereduksi sedemikian rupa geliat pengaruh Islam politik. Berbagai aksi tersebut di antaranya, pertama, memecat tentara dan perwira militer yang diketahui punya simpati pada Islam. Kedua, para tentara dan perwira militer yang dipecat tersebut dilarang bekerja lagi di lembaga negara yang lain. Ketiga, membatasi aliran dana dari luar negeri yang dikhawatirkan masuk ke rekening-rekening lembaga-lembaga Islam. Keempat, memboikot perusahaan-perusahaan Islam dan dilarang berbisnis dengan lembaga negara. Kelima, harus komitmen penuh terhadap butir no 174 dari konstitusi negara yang menegaskan tentang prinsip-prinsip dasar ajaran Ataturk. Keenam, membubarkan partai Islam Refah dan melarang pimpinannya melakukan aktivitas politik selama lima tahun.

Namun, lembaga militer dan kaum sekuler radikal tidak berhasil membuat kaum Islamis putus asa atau memilih jalan kekerasan. Mereka juga gagal meniadakan kekuatan riil Islam di tengah masyarakat.

Kegagalan upaya lembaga militer dan kaum sekuler radikal itu disebabkan beberapa faktor. Pertama, penerapan demokrasi di Turki—meskipun dalam level yang rendah pada dekade lalu— tetap memberi ruang pada kaum Islamis untuk bisa bertahan dan kembali lagi melakukan aktivitas politik secara konstitusional.

Kaum Islamis mampu menunjukkan sikap bijaksana dan tanggung jawabnya dalam menghadapi aksi-aksi provokasi kaum sekuler radikal yang sempat melarang kaum Islamis melakukan aktivitas politik itu. Kaum Islamis memilih tidak menggunakan jalan kekerasan dalam menghadapi manuver politik kaum sekuler radikal yang bisa membawa ke arah meletusnya perang saudara.

Kedua, kemampuan kaum Islamis beradaptasi dengan perubahan-perubahan di tingkat regional dan internasional, serta mampu meredam secara bijak atas gerakan anti Islamis. Pimpinan kaum Islamis tidak pernah menyerukan berdirinya negara Islam atau penerapan syariat Islam di Turki. Mereka menyadari seruan semacam itu hanya akan menjadi bumerang bagi mereka, karena tentu saja akan mendapat tantangan keras dari lembaga militer dan kaum sekuler radikal.

Sebaliknya, wacana politik kaum Islamis sangat menekankan pada isu-isu ekonomi dan problema keseharian, seperti pemberantasan pengangguran, pengentasan rakyat dari kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, pentingnya investor, kebersihan, dan ketertiban.

Pembubaran partai

Kaum Islamis juga selalu bersikap demokratis menghadapi keputusan pembubaran partai-partai Islam oleh lembaga militer pada dekade lalu. Kaum Islamis menerima pembubaran partai Sistem Nasional yang berhaluan Islam pimpinan Necmettin Erbakan pada 20 Mei 1971. Kaum Islamis juga tidak menentang pembubaran partai Keselamatan Nasional pimpinan Necmettin Erbakan pada 12 September 1980. Kaum Islamis tidak resah dengan pembubaran partai Refah pimpinan Necmettin Erbakan pada 16 Januari 1998.

Erbakan saat itu berkomentar, keputusan pembubaran partai Refah hanya masalah kecil dalam perjalanan sejarah politik Turki dan semua pihak hendaknya tenang menghadapi keputusan itu. Ketika partai Fadhilah (pengganti partai Refah) dibubarkan lagi pada tahun 2000, kaum Islamis menanggapi dengan mendirikan dua partai berhaluan Islam, yaitu partai Saadah pada Juni 2001 serta partai AKP pimpinan Recep Tayyip Erdogan pada Agustus 2001.

Ketiga, kemampuan kaum Islamis meraih kepercayaan rakyat karena keberhasilannya memperbaiki ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan kestabilan dan keamanan.

Dalam berbagai pemilu, perolehan suara partai-partai Islam selalu menunjukkan peningkatan, yakni pada pemilu tahun 1991 meraih 11,9 persen suara, tahun 1994 meraih 19,1 persen, 1995 memperoleh 21,1 persen suara. Hanya pada pemilu 1999, perolehan suara partai Islam menurun, yakni hanya 15,6 persen. Perolehan suara partai Islam melalui AKP kembali meningkat tajam pada pemilu 2002, yakni berhasil menguasai 363 dari 550 kursi parlemen.

Kegemilangan AKP itu kemudian terulang lagi pada pemilu dini legislatif tahun 2007 ini. Itulah liku-liku perjalanan partai berbasis massa Islam di Turki hingga mencapai kejayaan di tengah terpaan kaum sekularis radikal di negara itu.

Perdagangan Internasional
Rakyat AS Sangat Sulit "Melepas" Produk China

WASHINGTON, Minggu - Meskipun protes meningkat di Amerika Serikat terhadap banjir produk impor China, warga AS menyatakan sulit melepas ketergantungan terhadap produk impor asal China. Mereka juga mengatur keuangan tanpa keberadaan produk murah dari China.

"Mungkin bukan semua barang China yang akan kami beli, tetapi hampir pasti porsinya paling besar," ungkap Joel Naroff, seorang ekonom yang mengelola kantor penasihat ekonomi tersendiri.

Sebuah buku berjudul Setahun Tanpa Buatan China yang ditulis Sara Bongiorni, seorang jurnalis dan penulis, menggambarkan eksperimen di keluarganya selama setahun pada 2005 untuk tidak membeli produk-produk buatan China. Ia mengatakan, eksperimen itu menunjukkan bagaimana dua negara berekonomi besar itu sudah saling terikat.

"Kita sepertinya bisa hidup tanpa impor dari China. Akan tetapi, menyingkirkan produk-produk China untuk selamanya tampaknya sulit dipraktikkan. Itu artinya kita tidak akan mampu lagi membeli sebuah telepon seluler, sebuah pistol air, atau bahkan mungkin sebuah televisi," ungkapnya.

Bongiorni menambahkan, dia menemukan bahwa berbagai mainan anak, alat pemanggang, dan barang-barang elektronik berukuran kecil berasal dari China, termasuk barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan eksperimennya, Bongiorni mengatakan, "Saya terpaksa harus mengeluarkan hampir 70 dollar AS untuk sepatu tenis bagi anak saya, bandingkan dengan 10 atau 15 dollar AS untuk produk sejenis buatan China."

China mengekspor ke AS berbagai barangnya dengan nilai sekitar 290 miliar dollar AS pada 2006, sebuah porsi yang cukup besar dari pengeluaran total warga AS yang mencapai 9,2 triliun dollar AS pada 2006.

Hampir tidak mungkin

Aspek keselamatan dari produk-produk buatan China mendapat banyak perhatian di Kongres pekan lalu. Hal itu kemudian mendorong Presiden George W Bush membentuk sebuah panel baru untuk mengkaji aspek keamanan produk-produk impor.

Meski demikian, para ekonom maupun konsumen mengatakan bahwa produk-produk buatan China telah beredar di mana-mana sehingga hampir tak mungkin warga AS berhenti membeli produk-produk impor murah itu.

Naroff menyatakan, berdasarkan data, keluarga berpenghasilan menengah sulit untuk tidak membeli produk China. "Banyak barang mempunyai komponen yang dibuat di China, tetapi dirangkai di tempat lainnya. Banyak pabrikan tidak begitu peduli di mana komponennya dibuat. Mereka hanya peduli bahwa itu murah dan sesuai untuk produk mereka," kata Naroff sambil menambahkan bahwa boikot pemerintah tidak bisa menghentikan produk China. (AFP/O

Kampanye Pemilu 2008 Paling Lama dan Boros
Kandidat Presiden AS Dianggap Jauh Lebih Beragam

Washington, Minggu - Berbeda dengan proses kampanye pemilihan umum AS sebelumnya, kampanye pemilu tahun 2008 termasuk yang terlama dan termahal sepanjang sejarah AS. Hal itu karena kini ada 17 kandidat yang ikut dalam pergulatan "menuju Gedung Putih". Tak hanya itu. Pada pemilu kali ini juga ada banyak paradoks.

Dari 17 kandidat presiden yang ada, delapan kandidat dari Partai Demokrat dan sembilan dari Partai Republik. Pada tahap pertama akan ada pemilihan pendahuluan untuk memilih calon masing-masing partai enam bulan mendatang. Padahal, ke-17 kandidat presiden itu juga telah memperpanjang masa kampanye selama beberapa bulan. Hiruk-pikuk penggalangan dana kampanye juga harus diperpanjang dan perdebatan di stasiun televisi juga harus dilakukan berulang kali.

"Masa kampanye sekarang terlalu lama. Rakyat AS lama-lama jadi bosan dengan segala macam urusan kampanye. Namun, di sisi lain, rakyat justru lebih memerhatikan proses pemilu kali ini dan tidak seperti pada pemilu-pemilu AS sebelumnya," kata Carroll Doherty dari Pusat Penelitian the Pew, Minggu (22/7).

Gedung Putih untuk pertama kalinya sejak 1928 tidak memiliki satu kandidat pun yang didukung, baik presiden maupun wakil presiden. Untuk pertama kalinya juga Gedung Putih berusaha menjaga agar situasi, menurut istilah Doherty, "tetap tenang".

Berbeda dengan kampanye pemilu lalu, kampanye kali ini juga terasa lebih negatif. Bahkan, kerap terjadi kandidat yang menyerang pribadi kandidat lain. Akan tetapi, asisten Al Gore di pemilu 2000, Doug Hattaway dari Demokrat, menyebutkan, kampanye pada tahun ini justru sangat sopan dan cenderung menghindari konfrontasi secara langsung. "Para kandidat tampak berusaha mendekatkan diri pada pemilihnya. Mereka tidak akan bersikap negatif karena justru akan dijauhi pemilih," kata Hattaway.

Dalam jajak pendapat terbaru, Jumat, senator sekaligus mantan ibu negara, Hillary Clinton (Partai Demokrat), menjadi kandidat paling favorit (43 persen). Senator Barack Obama ada di posisi kedua (24 persen) dan mantan Senator John Edwards mendapat 16 persen. Hillary dipastikan bisa menang mudah (77 persen). Bahkan, menurut pandangan anggota Partai Republik (54 persen) pun, Hillary "sangat mungkin" memenangi pemilihan presiden AS.

Meski demikian, mantan pengatur strategi Demokrat, Bob Shrum, mengingatkan Hillary untuk tidak terlalu optimistis. "Para calon pemilih tampak menolak sesuatu. Ada keinginan yang amat sangat besar akan adanya perubahan di AS. Itu yang justru tidak dilihat Hillary," ujarnya.

Selama ini, kata Shrum, Hillary hanya dipandang sebagai kandidat yang akan bisa memutus hubungan dengan masa lalu. Tidak lebih dari itu. Berbagai pengamat dan pakar selama ini juga mengatakan, Hillary "hanya" melanjutkan kekuasaan suaminya, Clinton, yang pernah dua kali memimpin AS. Pesaing terdekat Hillary, yakni Obama, kemungkinan besar akan ada di urutan kedua. Namun, dari jumlah penggalangan dana kampanye yang diperoleh, Obama ada di urutan terdepan. Sampai saat ini Obama mengumpulkan dana sebesar 32,5 juta dollar AS.

Lebih dari 250.000 orang telah ikut menyumbang sedikitnya 55,7 juta dollar AS kepada senator dari Chicago yang telah menarik simpati rakyat AS itu. Meski Obama mendapat banyak dukungan anggaran, tidak berarti popularitasnya juga ikut meningkat. Tingkat popularitas Obama sampai saat ini stabil 19 hingga 25 persen di antara kalangan Demokrat.

"Masih terlalu awal memang. Kini semuanya bergantung pada kubu Demokrat, apakah Obama bisa mulai memperluas jangkauan kekuasaannya. Bisakah Hillary mempertahankan urutan pertamanya?" kata Doherty.

Jauhi Bush

Gara-gara kebijakan-kebijakan Bush yang kurang disenangi rakyat AS, terutama terkait Irak, Partai Republik tampak pelan- pelan menjaga jarak dengan Bush. Dari hasil jajak pendapat terakhir terlihat mantan Wali Kota New York Rudolph Giuliani menjadi favorit pemilih (33 persen). Mantan senator dan aktor Fred Thompson memperoleh 25 persen, Senator John McCain (15 persen), dan terakhir mantan Gubernur Massachusetts Mitt Romney (8 persen). Yang ikut dalam arena perebutan kekuasaan pada tahun ini beragam. Ada yang memiliki peluang besar dan ada juga yang tidak memiliki peluang.

Dua nama kandidat lain, yakni mantan Wakil Presiden Al Gore (Demokrat) dan Senator Chuck Hagel (Republik), sering muncul dan disebut-sebut berpeluang besar untuk menang pemilihan presiden AS yang akan digelar pada 4 November 2008. Dalam pemilihan pendahuluan, Januari, yang dimulai di daerah Iowa dan New Hampshire, pemilih di 50 negara bagian AS akan memilih delegasi di konvensi nasional yang akan memilih seorang kandidat presiden. (REUTERS/AFP/LUK)