Banglades
Pemerintah Kukuh Memberantas Korupsi

Dhaka, Selasa - Setelah berkuasa selama enam bulan, pemerintah sementara Banglades, Selasa (10/7), berjanji akan mempertahankan berbagai upaya melawan korupsi. Pemerintahan militer juga berencana akan menggelar pemilihan umum yang telah diprotes kalangan politisi dan kelompok-kelompok hak asasi manusia.

Pemerintahan sementara pimpinan mantan Direktur Bank Pusat Fakhruddin Ahmed mulai berkuasa 11 Januari lalu atau setelah terjadi bentrokan di jalanan di antara pendukung dua politisi ternama Banglades, Begum Khaleda Zia dan Sheikh Hasina. Dua wanita ini adalah sama-sama mantan Perdana Menteri Banglades. Bentrokan itu juga menimbulkan krisis politik di Banglades.

Ahmed kini menjabat sebagai Presiden interim dan bertugas, antara lain, mempersiapkan pemilu, yang diperkirakan diselenggarakan pada akhir 2008.

Setelah memegang kekuasaan, Fakhruddin mendapat dukungan penuh dari militer Banglades yang sejak awal sudah berjanji tidak akan terlibat di dalam pemerintahan atau memberlakukan status keadaan darurat. Meski demikian, tetap saja ada pejabat militer yang diberikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Para pejabat dari militer ini yang membatalkan pemilu Januari lalu, memberlakukan UU Darurat.

Sejak mengukuhkan tekad melawan korupsi, pemerintahan sementara mendapat dukungan dari publik. Hingga kini setidaknya sudah ada 170 tokoh politik yang ditahan akibat korupsi. Pada pemerintahan sebelumnya para pelaku tindak korupsi dibiarkan begitu saja. Di antara 170 orang yang ditahan karena korupsi, terdapat Tareque Rahman, putra Khaleda Zia, yang mengakhiri kepemimpinannya Oktober lalu.

Rival Zia, Sheikh Hasina, dari Liga Awami menuding kubu Zia, Partai Nasionalis Banglades, memasukkan kelompok perlawanan dari luar dan memicu kekerasan. Namun, kubu Zia berkali-kali sudah membantah tudingan Hasina itu. Terkait dengan kedua tokoh itu, komisi antikorupsi yang baru saja diaktifkan dan direstrukturisasi menyebutkan, Zia dan Hasina kemungkinan harus berhadapan dengan hukum karena dugaan korupsi, memperkaya diri dan keluarga. Kedua tokoh itu hingga kini tetap membantah tuduhan tersebut.

Musuh bersama

Meski awalnya beda pendapat, kedua pemimpin itu akhir-akhir ini menemukan musuh bersama dalam pemerintahan sementara. Keduanya menuding pemerintah sementara berusaha mengganggu dan memecah belah partai-partai mereka dengan cara memicu perselisihan internal.

Veteran Angkatan Darat Banglades, Mayor Jenderal Syed Mohammad Ibrahim, yang kini menjadi pengamat masalah pertahanan dan politik, mengatakan, kedua mantan PM itu sama-sama ingin kembali berkuasa. Padahal, kedua tokoh itu sama-sama dituduh terlibat korupsi.

"Rakyat Banglades yang telah mengorbankan diri untuk kemerdekaan tahun 1971 dan mewujudkan demokrasi harus waspada dengan rencana-rencana yang jahat dari orang-orang yang duduk di kekuasaan," kata Ibrahim.

Zia dan Hasina, dua rival yang sama-sama pernah menjadi PM Banglades dalam 15 tahun terakhir itu, tidak pernah bicara satu sama lain selama lebih dari 10 tahun. Pemerintahan sementara ingin menyingkirkan dua wanita korup itu beserta rekan-rekan mereka. (REUTERS/LUK)