Thailand
Militer Akan Tunda Pemilu sampai 2008

Bangkok, Minggu - Pemilihan umum pascakudeta di Thailand yang sedianya akan digelar pada Desember 2007 kemungkinan akan diundur sampai awal 2008.

Alasan utama pengunduran jadwal itu karena proses perombakan konstitusi diperkirakan akan memerlukan waktu yang lebih panjang. Namun yang lebih krusial, tak tertutup kemungkinan rakyat Thailand akan menolak konstitusi baru tersebut dalam referendum mendatang.

Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Sonthi Boonyaratkalin, Minggu (1/7), mengatakan, ia akan bertemu dengan Perdana Menteri Surayud Chulanont untuk membicarakan kemungkinan pengunduran jadwal pelaksanaan pemilu.

"Sejumlah akademisi telah menyuarakan kekhawatiran mereka bahwa pemilu kemungkinan tidak bisa berjalan sesuai rencana, jadi saya akan bicarakan masalah ini dengan perdana menteri," katanya.

Selain itu, ada kemungkinan konstitusi baru yang akan menggantikan konstitusi tahun 1997 berjudul "Konstitusi Rakyat" itu ditolak dalam referendum yang direncanakan dilakukan tanggal 19 Agustus.

Para pengamat menilai, Thaksin yang kini tinggal di pengasingan bersama partainya yang telah dibubarkan, Thai Rak Thai, akan menentang keras rancangan konstitusi tersebut.

Kubu Thaksin ini akan didukung oleh kelompok-kelompok lainnya yang juga menentang konstitusi baru, seperti mereka yang menginginkan Buddhisme tercantum sebagai agama resmi Thailand.

Tuduhan oposisi

Para aktivis antikudeta menilai langkah militer mengundurkan jadwal pemilu adalah karena keinginan untuk memperpanjang kekuasaan. Namun, Sonthi hari Minggu menyangkal tuduhan tersebut.

Di sisi lain, pengunduran jadwal pemilu juga akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan investor asing, khususnya menyangkut stabilitas politik di Thailand.

Dukungan rakyat terhadap pemerintahan sementara pascakudeta terus menurun, di mana jajak pendapat terakhir menunjukkan tingkat dukungan hanya 45,5 persen dibandingkan dengan bulan Februari yang 48 persen.

Operasi di selatan

Militer Thailand hari Minggu melakukan operasi penggerebekan besar-besaran di desa-desa di provinsi selatan Thailand. Dalam operasi tersebut militer menahan sedikitnya 50 orang yang dituduh memiliki material bahan peledak.

Para tahanan tersebut dibawa ke kamp militer di Narathiwat untuk diinterogasi. Narathiwat merupakan salah satu dari tiga provinsi di Thailand selatan yang terus dilanda konflik sektarian. Sedikitnya 2.300 orang telah tewas dalam tiga tahun terakhir.

Mereka yang tertangkap bisa ditahan selama 28 hari berdasarkan undang-undang darurat. Bulan lalu, militer telah menahan sekitar 160 orang di provinsi yang sama. (AP/AFP/REUTERS/MYR)