Saturday, July 7, 2007

Fretilin Memenangi Pemilu
Partai-partai Kecil Pilih Koalisi dengan Xanana Gusmao dari CNRT

Dili, Kamis - Partai Fretilin dipastikan memenangi pemilu parlemen Timor Leste dengan perolehan suara 29 persen. Namun, perolehan suara Fretilin belum memadai untuk membentuk pemerintahan sendiri. Karena itu, Fretilin harus melakukan koalisi. Masalahnya, sebagian besar partai peserta pemilu enggan berkoalisi dengan Fretilin.

Hingga Kamis (5/7), Komisi Pemilu Nasional Timor Leste telah menghitung 412.679 suara sah dari sekitar 500.000 suara pemilu. Sejauh ini Fretilin masih memimpin, diikuti pesaing terdekatnya, Kongres Nasional Rekonstruksi Timor Leste (CNRT), yang telah mengumpulkan 24,1 persen suara.

Koalisi Asosiasi Demokrat Timor Leste-Partai Sosial Demokrat (ASDT-PSD) memperoleh 15,8 persen, diikuti Partai Demokrat dengan 11,4 persen.

Sisa suara yang belum terhitung diperkirakan tidak akan berpengaruh terhadap kemenangan Fretilin. Meski demikian, pejabat senior Fretilin, Francisco Branco, mengatakan, partainya belum mau mengklaim kemenangan.

Pada pemilu parlemen kali ini, perolehan suara Fretilin turun tajam dibandingkan dengan pemilu 2001. Ketika itu mereka memenangi 57 persen suara dan bisa membentuk pemerintahan sendiri. Namun, dalam perjalanan, Fretilin pecah. Salah satu pemimpin Fretilin, Xanana Gusmao, keluar dari partai dan membentuk partai sendiri, yakni CNRT, yang sekarang menjadi pesaing terberat Fretilin.

Pemilu parlemen Sabtu lalu digelar setelah terjadi kerusuhan politik di Timor Leste tahun lalu. Kerusuhan yang memakan korban jiwa itu memaksa Mari Alkatiri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai PM ketika itu.

Kerusuhan itu juga memaksa 10 persen dari penduduk Timor Leste melarikan diri untuk mencari perlindungan. Saat ini mereka masih berada di kamp-kamp pengungsian dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebagian dari mereka kekurangan bahan makanan dan obat-obatan.

Enggan

Meski memenangi pemilu, Fretilin tidak bisa serta-merta membentuk pemerintahan baru sebab suara yang mereka peroleh kurang dari 50 persen. Karena itu, Fretilin harus melakukan koalisi dengan satu atau lebih partai peserta pemilu yang seluruhnya berjumlah 13 partai.

Branco mengatakan, saat ini Fretilin sedang mempertimbangkan dengan siapa akan berkoalisi. "Kami telah mendekati beberapa partai," ujar Branco tanpa menyebutkan nama-nama partai itu.

Ketua Fretilin Mari Alkatiri, Rabu, mengatakan, partainya sedang berbicara dengan beberapa blok untuk membentuk pemerintahan koalisi. Namun, dia tidak ingin berhubungan dengan Gusmao.

Sebagian partai di Timor Leste memperlihatkan keengganan mereka bergabung dengan Fretilin. Mereka tampaknya lebih senang jika Fretilin tetap menjadi oposisi daripada memegang pemerintahan.

Sejumlah pengamat mengatakan bahwa pemerintahan kemungkinan akan dibentuk oleh CNRT bersama partai lain. Berdasarkan skenario tersebut, pendiri CNRT, Xanana Gusmao, akan diangkat sebagai perdana menteri.

"Jika Fretilin gagal membuat koalisi, lebih baik mereka menjadi oposisi saja. Untuk mencegah kekerasan, pemimpin Fretilin harus meyakinkan pendukungnya agar mengerti bahwa partai itu tidak memenangi mayoritas sederhana," kata Julio Tomas Pinto, profesor ilmu politik di La Paz University, Timor Leste.

Pemerintah persatuan

Presiden Jose Ramos Horta menyerukan kepada partai-partai untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional ketimbang pemerintahan koalisi. Dia khawatir pemerintahan koalisi akan jatuh dalam beberapa bulan jika tidak memasukkan seluruh partai-partai utama.

"Saya yakin, jika semua partai politik mengikuti saran saya, ini akan membawa kita menuju kemakmuran dan kebahagiaan," ujarnya.

Dia tidak ingin pemerintahan hanya bertahan dua-tiga bulan dan jatuh. "Tidak perlu ada blok oposisi di parlemen," kata Ramos Horta.

Dia akan menemui para pemimpin partai dalam beberapa hari ini untuk membicarakan rencana pembentukan pemerintahan persatuan.

Namun, seruan Ramos Horta disambut dingin Fretilin. Branco menegaskan, dia tidak setuju dengan pemerintahan persatuan sebab hal itu akan menghilangkan kesempatan untuk memelihara proses demokrasi. (AP/AFP/BSW

No comments: