Intrik Politik di Banglades

Kemelut politik di Banglades semakin mendapat sorotan luas karena kasus penahanan mantan Perdana Menteri Ny Sheikh Hasina atas tuduhan korupsi.

Kasus penahanan pimpinan Partai Liga Awami itu memicu gelombang protes para pendukungnya. Namun, tidak sedikit yang bergembira atas penahanan Hasina sebagai terobosan melawan bahaya korupsi.

Hasina dalam kedudukan sebagai PM tahun 1996-2001 maupun sebagai pemimpin koalisi partai Liga Awami dinilai korup. Citra serupa terdapat pada mantan PM Khaleda Zia dari Partai Nasionalis Banglades (PNB) yang berkuasa tahun 1991-1996.

Upaya memberantas korupsi memang menjadi sebuah keniscayaan, tetapi dalam kasus penahanan Hasina justru muncul banyak kecurigaan. Penangkapan Hasina terkesan kuat lebih bermotif kepentingan kekuasaan ketimbang keseriusan memberantas kejahatan korupsi.

Pemerintahan transisi pimpinan Presiden Ahmed Fakhruddin dukungan militer dinilai sedang berusaha menyingkirkan Hasina dan Zia, yang mendominasi panggung politik Banglades sejak tahun 1991.

Militer melalui pemerintahan transisi sedang berusaha menyingkirkan kedua perempuan yang merupakan ahli waris dua dinasti kekuasaan paling berpengaruh di Banglades. Hasina merupakan putri Bapak Bangsa dan PM pertama Banglades, Sheikh Mujibur Rahman, sedangkan Zia merupakan istri mantan Presiden Ziaur Rahman yang berkuasa 1975-1981.

Pijakan kedua perempuan yang bersaing ketat itu juga bertumpu pada partai yang pendukungnya sangat besar. Peluang politik bagi kekuatan lain pun menjadi terbatas. Namun, militer dinilai sedang mencoba-coba kembali ke panggung kekuasaan melalui pemerintahan transisi. Dengan dukungan militer, pemerintahan transisi memberlakukan keadaan darurat pertengahan Januari lalu.

Padahal, tugas utama pemerintahan transisi mempersiapkan pemilihan umum yang menurut rencana dilaksanakan 22 Januari lalu setelah kekuasaan Hasina berakhir Oktober 2006. Pemerintahan transisi justru memberlakukan keadaan darurat, menunda pemilu sampai tahun 2008, dan mencanangkan kampanye antikorupsi dengan target utama Hasina dan Zia.

Paling tidak sudah 170 politisi senior ditahan sejak Januari lalu atas tuduhan korupsi. Juga atas tuduhan korupsi, Hasina dan Zia pernah didesak mengasingkan diri ke luar negeri, tetapi mereka menolak keras.

Desakan macam itu sudah menimbulkan kecurigaan, militer melalui pemerintahan transisi sedang melakukan intrik politik untuk kembali berkuasa. Kampanye antikorupsi hanya dipakai sebagai dalih dan jargon.