Kecerdikan Sarkozy dan Keteledoran Kelompok Kiri

Savitri Scherer

Presiden Nicolas Sarkozy optimistis bahwa berbagai program yang dijanjikan selama kampanye presidensial April lalu bersama Perdana Menteri Fillon bakal terlaksana. Hal ini ia tekankan pada jumpa pers pertama di Istana Elysee, 20 Juni lalu. Optimismenya itu didasari hasil pemilu legislatif yang partainya, UMP, berhasil menggaet 324 kursi di Asembli Nasional.

Pilihan Sarkozy dan Fillon untuk kabinet baru mereka patut dipuji. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Perancis, seorang tokoh wanita, yaitu Christine Lagarde (42), mengepalai departemen penting; urusan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan. Lagarde telah berpengalaman sebagai ahli hukum dan sempat mengelola kantor pengacara Amerika.

Tokoh simpatik lainnya, Jean Louis Borloo, menjadi orang nomor dua dalam kabinet. Walaupun selama ini ia belum sempat akrab dengan masalah lingkungan hidup dan lebih akrab dengan masalah ekonomi sosial, Borloo dipercaya menempati posisi yang ditinggalkan Alain Juppe, yang mengundurkan diri karena kalah dalam pemilu legislatif.

Unsur lain yang juga harus dipuji adalah komitmen Sarkozy untuk memberikan peranan dan tanggung jawab luas pada golongan minoritas. Ini dilihat dari masuknya dua aktivis wanita sebagai sekretaris negara. Rama Yade dalam usia 30 tahun, kelahiran Senegal, gadis manis dengan kulit warna gelap ini, bijak berdebat dan jelas dalam mengutarakan posisinya, menduduki sekretaris negara urusan hak asasi. Rama bekerja di bawah Menlu Bernard Kouchner dan bekerja bersama sekretaris negara urusan kerja sama dengan Francophoni, Jean-Marie Bockel.

Kemudian Fadela Amara (43) aktivis dalam organisasi SOS Racisme yang kemudian membentuk organisasi wanita Ni putes ni soumises, (tidak melacur ataupun menjadi gundik) sekarang menjadi sekretaris negara urusan perkotaan, yang bekerja di bawah Menteri Christine Boutin yang menangani perumahan dan urusan perkotaan.

Prestasi Partai Sosialis

Para petinggi di Partai Sosialis (PS) melihat prestasi pemilu legislatif 2007 telah menanjak berkat keberhasilan memperbanyak kursi di parlemen, yang berpotensi menghadang kepopuleran kelompok kanan UMP.

Tetapi, sesungguhnya Partai Sosialis pimpinan Segolene Royal itu sudah kehilangan sekitar empat tokoh simpatisan PS yang digaet masuk kabinet Fillon.

Bernard Kouchner yang menjadi menlu, Fadela Amara, Eric Besson (mantan penasihat ekonomi dalam kampanye capres Segolene Royal) yang sekarang menjadi penasihat ekonomi Fillon untuk pengamatan dan evaluasi kebijaksanaan publik, dan kemudian Jean-Marie Bockel, wali kota dari Moulusse (di bagian Alsace perbatasan Jerman), yang mengurusi Francophoni.

Nah, bukan saja petinggi PS gagal untuk duduk bersama di antara mereka dan mencari di mana kesalahan-kesalahan taktik, visi, dan gaya dari program yang mereka jual, dan memilih siapa dari mereka yang harus memegang tampuk pimpinan selanjutnya, malahan publik (termasuk para pekerja partai) disuguhi lakon "ketoprak". Yaitu, berita pecahnya pasangan yang sudah berjalan hampir tiga dekade, Francois Hollande (ketua PS) dan Segolene Royal, yang sudah memiliki tiga putra dan satu putri.

Banyak simpatisan PS menyesalkan, kenapa pasangan tersebut tidak mengungkapkan situasi sebenarnya rumah tangga mereka, sebelum Segolene Royal berencana untuk menjadi calon presiden.

Menurut disiplin partai, hanya sekretaris partai atau petinggi partai yang populer yang kemudian menjadi calon kandidat dalam pemilihan presiden. Royal selama ini bukan aktivis dalam mesin kepartaian dan tidak memegang jabatan komite resmi dalam organisasi sentral. Tugas-tugas yang menuntut banyak kesabaran dan makan waktu itu dilakoni Hollande.

Rupanya Royal sudah berniat untuk mengambil alih pimpinan teratas PS ini secepat mungkin. Karena itulah Royal memberikan pernyataan publik pada 17 Juni lalu begitu hasil resmi pemilihan legislatif selesai dipublikasi.

Sesungguhnya akan menjadi tragedi besar bila kelompok kiri Perancis itu urung untuk memperbarui visi mereka. Pertama, peta perpolitikan di Eropa Barat sudah berubah drastis semenjak tumbangnya tembok Berlin dan bubarnya USSR.

Selayaknya bila program ekonomi kelompok kiri disesuaikan dengan realitas di lapangan yang memasuki keterbukaan ekonomi pasar, yang menuntut ritme kerja yang tangkas dan lentur. Tetapi, di pihak lain, meluasnya ekonomi pasar dengan kapitalisme yang tak terkendali telah membuat cemas masyarakat awam di mana-mana.

Bilamana kekuatan kanan yang biasanya sangat propasar bebas tidak menerima masukan oposisi secara patut, kelompok kanan akan mudah terperangkap dalam situasi totaliter sehingga dapat menerapkan kebijaksanaan yang tak terbendung.

Sebenarnya ada kesempatan emas bagi kelompok kiri untuk merevisi peranan dan tanggung jawab ke masyarakat. Yaitu, ketika pimpinan PCF (Partai Komunis Perancis) Marie George-Buffet, Desember 2006, sempat melemparkan saran di kongres partai, di Saint Ouen, di pinggir Paris, untuk menggalang kerja sama dengan PS maupun partai sempalan moderat kiri lain, dan supaya lebih terbuka pada pasar demi memperluas dukungan.

Namun, ide ini tidak digubris. Malahan, Buffet harus merevisi sikapnya terhadap ekonomi liberal, bila ia ingin terus memimpin PCF. Saran Buffet juga tidak menjadi lonceng peringatan bagi petinggi di PS. Sedangkan Royal sendiri, baru sesudah putaran pertama pemilu legislatif dan sepekan sebelum putaran kedua, mencoba mendekati Francois Bayrou (dari Modem/Moderat Democracy). Langkah Royal tidak digubris Bayrou.

Sekarang setiap percobaan pembaruan dan keterbukaan hanya datang dari kubu Sarkozy, seolah-olah hanya dia dan kelompoknya yang mampu berpikiran maju. Dengan banyaknya simpatisan PS dalam kabinet Fillon terlihat bagaimana PS selama ini telah melecehkan berbagai dukungan yang mereka dapat dari kelompok minoritas dan aktivis ormas yang bersimpati pada PS.

Dalam wawancara dengan saluran TV TF1 pada 20 Juni lalu, Sarkozy menekankan bahwa ia ingin menjadi presiden untuk semua warga Perancis, baik yang telah memilihnya maupun yang tidak. Karena itulah ia mencoba merangkul sebanyak mungkin tokoh dari kelompok di luar partainya sendiri.

Ia juga menjelaskan tekadnya untuk menunjuk sejumlah perempuan dengan beragam latar untuk menduduki berbagai posisi. Selain Rachida Dati yang ditunjuk menjadi hakim tinggi, ia menambah lagi dua perempuan tokoh minoritas dalam kabinet.

Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintahnya juga beraneka ragam yang mencerminkan aspirasi warga Perancis yang datang dari berbagai pelosok dunia. Bahwa demokrasi Perancis memberikan kesempatan kepada kaum perempuan, dan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan, khususnya mereka yang berasal dari kawasan marjinal.

Sarkozy mengaku bahwa kebijaksanaan di Perancis memang agak terlambat dalam mempromosikan warga dari lingkungan pendatang. "Mulai saat ini, demokrasi di Perancis harus menjadi demokrasi teladan," ujar Sarkozy.

Dalam hal ini Sarkozy harus dilihat sebagai politikus dunia yang progresif. Rama Yade melalui tugasnya yang dinaungi departemen luar negeri, tidak dapat tidak, akan muncul dalam arena internasional. Ia terutama akan bergerak di sektor HAM dan diharapkan vokal di arena internasional untuk membela kondisi kaum tertindas, baik di Perancis maupun di dunia berkembang.

Sarkozy harus menyandang tugas sangat berat untuk mendorong Perancis ke abad XXI. Pertama, mengubah peraturan mengenai pemogokan, khususnya di sektor transportasi umum. Jasa minimum harus tetap disediakan demi kepentingan pekerja lain.

Selain itu, perubahan menyangkut sektor pendidikan tinggi; universitas dapat memiliki otonomi untuk mengurus anggaran dan mengumpulkan dana sendiri, misalnya untuk menggaji lektor ahli, memperbaiki perpustakaan ataupun asrama mahasiswa, tanpa menunggu pembagian dan stempel dari kantor administrasi pusat.