516 Triliun Dollar AS Kekuatan Perusak

E PA / Kompas Images Ben Bernanke

Jumat, 29 Februari 2008 | 00:48 WIB

Paul B Farrel, analis pasar AS, di situs MarketWatch edisi 25 Februari memberi peringatan. Ada sekitar 516 triliun dollar AS dana-dana investasi, yang menjadi kekuatan perusak ekonomi. Persisnya ia menyebutnya sebagai toxic derivatives, transaksi di sektor keuangan yang menjadi fasilitas investasi untuk mengembangbiakkan dana-dana orang berpunya.

Dana-dana ini begitu besar, dibandingkan dengan total produk domestik bruto (PDB) dunia yang hanya 48 triliun dollar AS. Dana-dana ini tidak lagi semata-mata dikelola dalam jenis investasi berjangka panjang. Juga tak lagi dana-dana itu dikelola dengan mengindahkan kaidah-kaidah risiko investasi. Dana-dana ini memasuki pasar, yang memberi fasilitas investasi mirip perjudian. Misalnya, banyak bursa saham di dunia yang memasang taruhan soal naik turunnya indeks saham alias bukan lagi terbatas pada naik turunnya saham sebuah perusahaan.

Mereka terkadang bermain di composite index, indeks harga saham gabungan. Jangka waktu permainan bisa dalam hitungan detik, tak lagi menit.

Dana-dana yang dikelola para manajer dana investasi ini memasuki pasar yang dianggap bisa ”dimainkan” untuk meraup untung besar dalam waktu cepat, lalu keluar dari pasar setelah untung. Investor-investor yang naif akan menjadi sasaran empuk.

Selama ini dana-dana tersebut bermain di kisaran saham, obligasi, dan valuta asing, seperti dollar AS dan mata uang kuat dunia lainnya.

Mengapa dana-dana ini oleh Farrel disebut sebagai toxic derivatives? Berbagai kantor berita terkadang memberi julukan pada investor itu sebagai bloodied investors. Alasannya, mereka bisa menaikkan atau menurunkan saham, yang menyebabkan kerugian besar bagi pihak lain, yang bahkan disebut sebagai kerugian berdarah-darah karena magnitude-nya begitu luar biasa.

Bahkan, investor itu yang disebut bloodied itu juga bisa mandi darah. Artinya, ia bisa rugi besar dan bangkrut, seperti dekade 1990-an, yang dialami Long Term Capital Management (AS). Jika masih bisa bergerak, bloodied investor ini makin mengamuk dan menggasak seperti banteng menyeruduk (raging bull), istilah yang dipakai Phil Flynn, analis dari perusahaan Alaron Trading (Chicago, AS), di situs Forbes.

Buktinya sudah banyak. Bank sekaliber UBS (Swiss) pun sudah berdarah-darah dengan kerugian sekitar 12 miliar dollar AS. Setidaknya sudah ada kerugian 100 miliar dollar AS yang dialami lembaga keuangan internasional.

Konsumen dikorbankan

Permainan belum berakhir dan gejolak belum akan berhenti. Kini taruhannya bukan lagi semata-mata para investor termakan investor. Atau istilahnya, fenomena yang akan terjadi ke depan bukan lagi para investor saling memakan.

Hideki Amikura, manajer valuta asing dari Nomura Trust and Banking, Tokyo, mengatakan, kini investor sedang jengkel dengan dollar AS, obligasi, dan harga-harga saham, yang menjadi mainan mereka.

Para investor kini memasuki komoditas, yang permainannya sudah disediakan pula di bursa, seperti bursa logam London (London), bursa komoditas Chicago, dan di belahan dunia lainnya.

Bukti sudah ada. Harga minyak dan gas terus meroket. Harga gandum sudah mencapai rekor, demikian pula kedelai atau tanaman biji-bijian. Demikian pula emas telah mencapai rekor baru.

”Komoditas juga kini jadi safe haven,” kata Farrel. Investor ingin mengamankan investasinya dari kemerosotan dollar AS, kemerosotan harga saham dan obligasi dengan memburu komoditas.

Taruhannya adalah konsumen. ”Harga gas yang naik telah merogoh kantong konsumen,” demikian dikatakan harian New York Times edisi Kamis (28/2).

Konsumen di Indonesia pun sudah menjadi korban berupa kenaikan harga-harga pangan, termasuk harga tempe, yang terbuat dari kedelai.

Bagaimana menghentikan ini semua? Guru investor obligasi dunia asal AS, Bill Gross, mengatakan, ini semua akibat leluasanya para manajer dana investasi melakukan aktivitasnya. Regulasi pasar tak ada sehingga tak membatasi aksi-aksi mereka, yang terbukti sudah melahirkan gejolak besar.

Inilah juga yang disuarakan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di pengujung tahun 2007. Peringatan serupa juga sudah disampaikan The Bank for International Settlements (BIS) dan juga sudah diingatkan delegasi Jerman pada pertemuan G-7 di Tokyo awal tahun ini.

Namun, Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke dan Menkeu AS Henry Paulson menganggap sepi semua itu. ”Mereka pembohong,” kata Farrel.

Bagaimana Indonesia? Jika tak menjaga ketahanan pangan, konsumen akan membayar harga mahal sebagaimana rakyat sudah terbebani dengan kenaikan harga BBM dan listrik yang byar pet. (MON)

Thaksin Pulang dan Bayar Jaminan

Akan Fokus ke Sepak Bola

EPA/BARBARA WALTON / Kompas Images Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang mengasingkan diri ke luar negeri setelah digulingkan kudeta militer pada September 2006, Kamis (28/2) tiba dan mencium tanah seusai menginjakkan kakinya di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand.

Jumat, 29 Februari 2008 | 00:46 WIB

Bangkok, Kamis - Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, tidak ditahan setelah membayar sejumlah jaminan, Kamis (28/2) di Bangkok Dia diperintahkan tidak meninggalkan Thailand tanpa seizin pengadilan. Thaksin juga mengatakan keluar dari politik dan memilih mengelola klub sepak bola.

Thaksin yang pulang setelah mengasingkan diri selama 17 bulan dibebaskan dengan uang jaminan sebesar delapan juta baht (sekitar Rp 2,37 miliar) setelah pertemuan selama 20 menit.

”Dia juga dilarang melakukan sesuatu yang dapat memperburuk berlangsungnya proses legal. Jika melanggar, jaminan itu akan hangus,” kata pernyataan itu. Pengadilan pertama akan dijadwalkan pada 12 Maret.

Thaksin tiba Kamis pagi dan langsung mencium bumi setibanya di Bangkok. Di luar bandara, banyak pendukung Thaksin mengelu-elukannya.

Dakwaan yang dituduhkan kepada Thaksin adalah menggunakan kekuasaannya untuk membeli sebuah properti dari lembaga pemerintah untuk istrinya dengan harga murah pada tahun 2003. Thaksin dan istrinya, Pojaman, menghadapi ancaman penjara maksimal 13 tahun jika terbukti melakukan hal itu.

Setelah meninggalkan pengadilan, polisi menggiring Thaksin ke kantor Jaksa Agung untuk mendengarkan tuduhan lain, yaitu memanipulasi berkas-berkas yang diserahkan kepada pengawas pasar modal dalam proses menjadi perusahaan publik pada tahun 2003. Thaksin juga menghadapi tuduhan korupsi lain yang diajukan oleh penyidik militer.

Sementara PM Thailand yang baru terpilih, Samak Sundaravej, mengatakan, pemerintahannya sedang mempertimbangkan pengampunan untuk Thaksin, tetapi hanya untuk dua tahun.

Samak mengatakan, halangan berpolitik terhadap Thaksin dan pendukungnya bukanlah proses wajar dalam hukum Thailand dan harus segera diubah. Namun, dia mengatakan, pemerintahannya tak akan memproses pengampunan tersebut sampai keadaan politik mereda.

”Jika iklim politik bagus, kami akan melakukannya. Segera sesudah pemerintah berkuasa selama dua tahun, kami akan melakukan hal itu, tetapi jika ada keberatan, kami akan menghentikannya,” kata Samak.

Ditanya tentang kritik yang mengatakan bahwa kabinet merupakan perwakilan sepenuhnya dari Thaksin, Samak mengatakan, ”Katakanlah apa yang hendak kalian katakan. Tetapi, saya memerlukan dukungan, tolong beri waktu kami untuk bekerja,” katanya lagi. Partai Samak dianggap sebagai pengganti partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin yang telah dilarang.

Sonthi tetap setia

Jenderal yang memimpin kudeta terhadap Thaksin mengatakan tetap mencintai mantan perdana menteri itu dan bersumpah mendukung pemerintahan yang dibentuk aliansi Thaksin.

Jenderal Sonthi Boonyaratglin yang menumbangkan pemerintahan Thaksin September 2006 menuduh jutawan itu korupsi besar-besaran dan tidak setia terhadap raja yang merupakan pelanggaran serius di Thailand.

Aliansi Thaksin secara dramatis kembali memenangi pemilu Desember lalu dan rekannya, Samak Sundaravej, menjadi perdana menteri terpilih.

Sonthi mengatakan kepada wartawan telah dua kali berbicara dengan Thaksin per telepon sejak Partai Kekuatan Rakyat Samak menang. Namun, dia tidak berbicara tentang kembalinya Thaksin ke Thailand.

”Kami saling menyayangi satu sama lain dan persaudaraan kami tetap akrab,” kata Sonthi.

Menteri Keuangan Surapong Suebwonglee mengatakan akan menunjuk Thaksin sebagai penasihat ekonomi.

Utamakan sepak bola

Sementara itu, Thaksin mengatakan akan menjauhkan diri dari politik dan berkonsentrasi pada sepak bola. Dia berjanji membuat Manchester City, klub sepak bola dalam Liga Utama Inggris, menjadi kebanggaan Thailand. Thaksin membeli klub ini pada Juli 2007.

”Tim ini akan menjadi tim yang dibanggakan Thailand,” katanya. Dia juga merencanakan mengharumkan nama klub itu di seluruh Asia dengan jaringan pelatihan dan perekrutan.

”Akan ada Man City China, Man City Jepang, dan Man City US. Pada musim yang akan datang, Man City akan menjadi Man United yang lain,” kata Thaksin.>kern 251m<

Sementara itu, indeks saham gabungan di bursa Thailand naik 1,21 persen karena investor lega kedatangan Thaksin berlangsung aman dan tertib. Sebelumnya, para investor takut terjadi kekacauan, seperti protes besar-besaran di jalan. (AFP/AP/joe)

Pelajaran "Nasionalisme" dari Bolivia

Oleh Fahmi Fahriza

Kamis, 21 Februari 2008
Tentu kita sempat dibuat kagum oleh keputusan Morales yang mampu mengakhiri dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk minyak, hanya dalam tempo 10 bulan setelah menjabat presiden. Dengan kontrak baru itu, semua perusahaan asing harus menyetor 82 persen dari penerimaan (bukan total laba) ke YPBF (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, mirip Pertamina) dan hanya 18 persen untuk perusahaan asing sebagai operator eksplorasi minyak. Dengan kontrol negara tersebut, YPBF juga dengan leluasa mengontrol praktik penipuan keuangan yang umum dilakukan perusahaan asing, yang bertujuan mengelabui negara tempatnya beroperasi.

Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Di Indonesia, kontrak karya dengan profit-sharing agreement (PSA) ala Orde Baru terbilang antinasionalisasi. PSA seolah menempatkan RI sebagai pemilik, dan multinational corporation sebagai kontraktor. Namun, pada praktiknya korporasi multinasional itulah yang mengontrol ladang yang notabene mendatangkan laba berlipat ganda -mirip kolonialisme.

Dengan model tersebut, korporasi-korporasi itulah yang punya kedaulatan. Klausul stabilisasi PSA mengatakan UU RI tak berlaku bagi setiap kegiatan multinational corporation dan tak bisa jadi rujukan jika sengketa terjadi. Yang berlaku adalah hukum internasional yang tak kenal kepentingan nasional. Dan, hampir tak ada satu pun kasus yang dibawa ke arbritase internasional yang pulang membawa keberhasilan bagi kepentingan nasional negara berkembang seperti Indonesia. Bukankah ini menjebak?

Adapun terkait dengan hitungan 70-85 persen untuk pemerintah Indonesia, angka ini tergantung bunyi kontrak masing-masing. Memang, terkadang membuat orang menganggukkan kepala pertanda kagum bahwa kita menerima kompensasi yang sangat besar. Padahal jika dicermati, angka 85 persen itu diperoleh dari porsi equity to be split (ETS) dalam mekanisme kontrak migas/PSC (petroleum sharing contract). ETS sendiri diperoleh dari pengurangan nilai produksi (revenue) dengan first tranche petroleum, investment credit, dan cost recovery. Banyak pengamat memberikan istilah ETS adalah nilai sisa (ampas) dari pengurangan revenue. Jadi, hanya di situlah bagian yang diterima pemerintah Indonesia.

Soal cost recovery, konsepnya sebenarnya ada di skema PSC kita. Namun ironisnya, konsep PSC di Indonesia mempunyai hole (lubang) yang menguntungkan bagi kontraktor migas dan tentu sangat merugikan negara. Dalam PSC kita, tidak ada batasan secara detil aturan cost recovery ini. Dan, jika coba baca-baca PSC itu, kita pun akan dibuat terbengong-bengong. Bagaimana bisa pemerintah kita mau saja ditipu mentah-mentah atas konsep PSC. Audit BPK pun menemukan banyak sekali kerugian negara yang telah berlangsung selama ini dari model-model PSC itu. Belum lagi ketika berbicara mengenai porsi domestic market obligation (DMO) untuk Indonesia yang ruwet dan kecil. Padahal kita juga kan butuh minyak.

Kita ambil contoh kasus Freeport. Kalau kita selami, inti persoalan dari masalah Freeport selama ini adalah dibebaskannya Freeport Mc-Moran (FCX) dari kewajiban menyerahkan saham mayoritas (51%) PT Freeport Indonesia (PT FI) kepada pihak Indonesia seperti yang tercantum pada Kontrak Karya II lantaran dan masih adanya klausul yang membebaskannya bila ada peraturan yang lebih ringan. Dan, peraturan yang lebih ringan yang bisa membebaskan FCX dari kewajiban pengalihan saham mayoritas itu adalah PP No 17 Tahun 1992. Juga adanya keinginan FCX untuk menguasai 100% saham PT. FI yang menurut PP No.20 Tahun 1994 memungkinkan penanaman modal asing (PMA) menguasai 100% atas perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Bahkan kabarnya PT FI sudah pernah melobi Mentamben/Ketua BKPM kala itu untuk meminta agar saham PT FI disesuaikan dengan PP No 20/1994 itu.

Atas nama modal dan teknologi, FCX selama KK I hingga tahun 1991 menguasai 90% saham. Dan, kontrak puluhan tahun itu tak menghasilan transfer teknologi dan modal yang memungkinkan di akhir masa kontrak pemerintah bisa melakukan eksploitasi dan eksplorasi sendiri. Sungguh ironis. Bahkan dalam KK II yang kontraknya baru akan berakhir tahun 2021, hanya diberikan ke pihak Indonesia 20%, bukan saham mayoritas yang minimal 51%. Bahkan ada kecenderungan mereka ingin menguasai 100% saham. Di sinilah letak keanehannya.

Berbeda dengan Bolivia yang berani bersikap tegas meminta bagiannya demi kepentingan nasionalnya, Indonesia tampaknya tidak demikian. Rakyat Bolivia tentu lebih bahagia dibanding rakyat Indonesia yang diberi tahu para pemimpinnya bahwa kontrak karya migas dan nonmigas dengan korporasi asing tidak bisa diubah. Mengapa? Katanya, jika menuntut negosiasi ulang, apalagi nasionalisasi industri migas dan pertambangan, Indonesia bisa diperkarakan di level dunia yang katanya bisa berdampak pada diasingkannya negara kita oleh komunitas dunia. Selain itu, ada adagium, sekali kontrak ditandatangani, perlu dihormati kesuciannya. Haruskah demi menjaga kesucian kontrak itu, negara kemudian rela membiarkan penderitaan rakyatnya akibat dibawa larinya hasil-hasil kekayaan alam kita ke negeri orang?

Langkah yang dilakukan Bolivia menunjukkan kontrak kerja sama migas bukan hal yang tabu untuk diubah. Karena sebenarnya ada klausul di dalam kontrak kerja sama yang menyatakan bahwa apa pun yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, kedaulatan negara ada di atas semua itu. Bahkan, menurut pakar perminyakan, Kurtubi, ada kalimat di klausul PSC yang dengan jelas memberi hak hukum pada Indonesia. Di dalam klausul itu tertulis bahwa pada setiap kontrak tidak boleh ada pihak yang memiliki kesempatan membawa sengketa bisnis ke arbitrase internasional. Setiap kontrak juga tidak boleh mencegah atau membatasi pemerintah Indonesia untuk mengutamakan kepentingannya. Ini jelas-jelas merupakan pintu hukum yang sah dan kuat untuk Indonesia, dalam memaksimalkan kekayaan alam untuk kepentingan negara.

Jadi, apalagi yang membuat pemerintah tidak berani melakukan langkah sebagaimana dilakukan Bolivia? Dengan melihat keberanian Bolivia, masihkah kita berpikir "tidak mungkin" untuk menego ulang kontrak-kontrak tersebut. Keberanian adalah kuncinya.***

Penulis adalah peneliti di KALAM Center Bogor

Kebebasan Pers di Malaysia

Media perlu memberikan liputan pemilihan umum yang berimbang atau proses pemilu di Malaysia akan menjadi bahan ejekan dan tertawaan.

Seruan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilu Malaysia Abdul Rashid Abdul Rahim setelah mendengarkan keluhan oposisi bahwa media di Malaysia bias. Apa yang disampaikan Ketua Komisi Pemilu itu menjadi penting artinya dalam konteks peran media dan demokrasi.

Apakah politik media di Malaysia sudah sedemikian tidak memberikan kebebasan sehingga partai oposisi mengeluh kepada Ketua Komisi Pemilu? Sejauh kita tahu sampai saat ini, media utama di Malaysia dikuasai pemerintah atau partai-partai yang berkuasa, yang tergabung dalam koalisi Barisan Nasional.

Sekadar contoh. Media massa, baik cetak maupun elektronik, di Pakistan memperoleh keleluasaan dan kebebasan dalam memainkan perannya selama masa pemilu yang baru lalu. Masyarakat pembaca dan pemirsa memperoleh informasi yang memadai. Padahal, sebelumnya, media sempat dikontrol ketat pemerintah.

Media di Malaysia—sama seperti di Indonesia pada masa lalu—dikontrol lewat keharusan pembaruan izin terbit. Pembaruan izin terbit di Malaysia ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan di Indonesia pada masa lalu, yakni setiap tahun. Karena itu, wajar kalau kemudian media juga lebih berpihak kepada pemerintah ketimbang oposisi.

Hanya persoalannya, apakah dengan posisi seperti itu peran media sebagai pilar keempat demokrasi terpenuhi? Media sendiri selama ini dipandang dan dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, selain tiga pilar lainnya, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mengapa media menjadi pilar keempat?

Lewat media, salah satu nilai yang dijunjung demokrasi dipenuhi, yakni kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi diidentikkan dengan kebebasan mengungkapkan pendapat. Karena itu, orang banyak berharap dari demokrasi.

Orang berharap demokrasi akan mengurangi ketidakadilan. Oleh karena itu, jika kebebasan berpendapat dihalangi, atau ada ketidakadilan dalam menyampaikan pendapat atau pengekangan menyampaikan pendapat, maka demokrasi sebagai sistem politik terancam.

Memang, kebebasan bukan segala-galanya atau bukan tanpa batas. Sama halnya dengan demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan tegaknya tatanan hukum dan ketertiban. Tanpa semua itu, demokrasi menjadi tidak mungkin. Akan tetapi, semestinya kebebasan berpendapat lewat media tetap menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik.

Taliban Tak Mau Diusik

Senin, 25 Februari 2008 | 00:59 WIB

islamabad, minggu - Jika Pemerintah Pakistan yang baru masih menjalankan kampanye melawan teror seperti pada rezim Presiden Pervez Musharraf, kelompok Taliban mengancam meningkatkan serangannya, Minggu (24/2). Sampai sekarang kebijakan pemerintah yang baru tentang kampanye melawan teror belum jelas. Saat ini partai-partai politik pemenang pemilu masih berunding untuk membentuk koalisi.

Juru bicara Taliban, Maulvi Omar, memastikan tindakan apa pun yang dilakukan pemerintah dipastikan akan berakibat gejolak kekerasan. ”Siapa pun yang menjadi pemimpin baru, kami hanya mengingatkan bahwa kami tidak mau ada konflik. Kami ingin perdamaian. Tetapi, jika mereka yang mulai memicu perang, kami tidak akan diam saja. Kami tidak ingin pemerintah baru kembali mengulangi kesalahan Musharraf yang didikte AS,” ujarnya.

Omar menjamin tidak ada satu pun anggota kelompok perlawanan asing yang sembunyi di daerah pegunungan di Pakistan. Taliban juga berjanji akan membantu pemerintah. ”Kami dapat membantu untuk berbicara dan memberi dukungan,” ujarnya.

Proses transisi damai

Selama ini Partai Rakyat Pakistan (PPP) dan partai-partai yang lain kerap mengecam ekstremisme dan bertekad menumpas kelompok militan. Namun, sampai sekarang belum jelas karena partai politik masih membahas koalisi dan nasib Musharraf. Di satu sisi, mayoritas partai menuntut Musharraf mundur dan mengancam pemakzulan jika menolak mundur. Namun di sisi lain PPP menolak hal itu karena PPP ingin agar proses transisi pemerintahan dari militer ke sipil berlangsung damai. (REUTERS/LUK)

Pangan dalam Inflasi China

Film kolosal China terbaru berjudul The Warlords memperlihatkan kepada kita tentang pentingnya persoalan pangan sehingga orang bisa saling membunuh. Persoalan pangan China sudah lama dipikirkan penguasa negeri itu. Namun, lima tahun belakangan ini persoalan pangan di China sangat merisaukan dan dunia terus bertanya apa yang tengah terjadi di China.

Media massa di Hongkong SAR seperti The Standard, South China Morning Post, dan Financial Times pada pertengahan Desember 2007 ramai memberitakan inflasi China yang mencapai 6,9 persen (Oktober 2006-Oktober 2007). Angka ini merupakan angka tertinggi sejak 11 tahun terakhir.

Bila dirinci lebih mendalam, penyebab utama inflasi itu adalah kenaikan harga pangan yang mencapai 18,2 persen. Bila dirinci lagi, sejumlah komoditas pangan menjadi penyebab inflasi, mulai dari makanan pokok, minyak goreng, daging ayam dan sapi, daging babi, telur, pangan asal laut, sayuran, hingga buah-buahan (lihat tabel). Kenaikan tertinggi terjadi pada harga daging babi yang mencapai 56 persen.

”Saya hanya bisa membeli 500 gram daging babi setiap minggu, padahal biasanya saya bisa membeli 1 kilogram,” kata Jia Lanying, warga Beijing yang bergaji 2.000 yuan, seperti dikutip South China Morning Post, menyusul kenaikan harga daging tersebut dari 8 yuan menjadi 14 yuan per 500 kilogram.

Warga Hongkong pun diingatkan untuk berhati-hati. Menurut ekonom dari Universitas Lingnan, inflasi Hongkong bisa terpengaruh karena kenaikan konsumsi dan juga pergerakan mata uang yuan.

Perkembangan China

Lebih dari lima tahun lalu banyak pengamat telah memperingatkan kepada dunia tentang perkembangan di China. Problem ini ditambah dengan kenyataan produksi pangan yang cenderung turun sehingga harga sejumlah komoditas di pasar dunia mengalami kenaikan.

Laporan harian Asia Wall Street Journal, Maret 2004, mengungkapkan keluhan warga China terhadap kenaikan harga pangan. Di Fujian, kota di wilayah selatan China, pada pertengahan Februari 2004 harga beras mencapai 2.500 yuan per ton, atau lebih tinggi 19 persen daripada harga dua pekan sebelumnya. Di Provinsi Jianxi dan Zhejiang, harga beras mengalami kenaikan 60 yuan per ton dibandingkan dengan dua pekan sebelumnya.

Hal ini bermula dari saat China membuka perekonomiannya. Investasi riil masuk ke China. Investasi ini membutuhkan lahan untuk industri maupun infrastruktur. Alih fungsi lahan membuat lahan pertanian berkurang. Dampaknya, produksi berbagai komoditas pertanian berkurang. China yang dulu mengekspor beras dan gula berubah menjadi pengimpor.

Makanan pokok mereka adalah beras dan gandum. Kedua harga komoditas itu telah mengalami kenaikan harga yang fantastis. Harga beras yang pada empat tahun lalu di bawah 200 dollar AS kini telah di atas 300 dollar AS per ton. Stok gandum akan turun hingga titik terendah dalam 60 tahun terakhir. Stok turun dari 312 juta gantang menjadi 280 juta gantang pada akhir musim tanam 2007/2008. Musim dingin di Argentina, kekeringan di Australia, serta banjir di Eropa menjadi penyebab penurunan produksi gandum dunia.

Adapun kenaikan harga telur dan daging diakibatkan oleh kenaikan harga pakan. Harga pakan naik karena harga bahan dasar pakan seperti jagung mengalami kenaikan. Harga jagung mencapai 4,19 dollar AS per gantang, ini merupakan harga tertinggi dalam enam bulan ini.

Stok komoditas kedelai juga akan mengalami titik terendah. Harga kedelai untuk penyerahan bulan Januari 2008 adalah 11,32 dollar AS per gantang. Harga ini merupakan harga tertinggi selama 34 tahun.

Kenaikan harga minyak goreng diakibatkan oleh kenaikan harga bahan baku minyak goreng, yaitu minyak sawit mentah (CPO), yang terus mengalami kenaikan. Harga pada awal tahun 2007 sekitar 500 dollar AS, namun pada pertengahan tahun 2007 telah menjadi 760 dollar AS per ton. Kenaikan ini juga akibat penggunaan CPO untuk energi pengganti bahan bakar fosil.

Masalah ini masih akan berlarut-larut bila China tidak mengambil langkah-langkah pengetatan moneter. Laporan yang dikeluarkan Departemen Pertanian AS (USDA) menyebutkan, produksi komoditas pangan seperti jagung, kedelai, dan gandum akan mengalami penurunan.

Peringatan tentang situasi ini telah dikeluarkan Michael Lewis dari Deutsche Bank di London, seperti dikutip Financial Times. Ia menyebutkan, penurunan stok pangan dunia dan penurunan produksi komoditas pertanian di Asia akan menyebabkan lonjakan harga pada tahun 2008.

Harga komoditas

Lonjakan harga komoditas itu karena penurunan produksi dan permintaan dunia yang tinggi, baik untuk pangan maupun untuk produksi energi, menyusul kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 100 dollar AS per barrel.

Kenaikan harga pangan sangat memukul penduduk di desa karena inflasi di desa sebesar 7,6 persen, sedangkan di kota hanya 6,6 persen. Masalah ini bisa meresahkan penduduk desa setelah sebelumnya penduduk desa memprotes sengketa tanah, polusi, dan korupsi yang terjadi di berbagai wilayah, seperti dilaporkan majalah Time bulan Maret 2006.

Kalangan dunia tengah mengamati langkah yang akan dilakukan China. Pengetatan ekonomi sudah pasti menjadi pilihan untuk mengerem inflasi. Bank Sentral China dilaporkan telah meminta bank-bank untuk meningkatkan rasio cadangan sebesar 1 persen. Angka ini tergolong tinggi sejak 1987.

Beijing juga sudah mengumumkan kebijakan moneter dari prudent (hati-hati) menjadi tight (ketat). Kebijakan kenaikan suku bunga bank juga diperkirakan akan dilakukan.

Meski demikian, harga bahan bakar minyak dunia yang mendekati 100 dollar AS per barrel akan menjadi masalah tersendiri. Meski sekarang harga bahan bakar minyak di China masih murah karena dikendalikan oleh pemerintah, namun harga minyak yang sangat tinggi dipastikan menyulitkan China.

Bila langkah yang dilakukan Pemerintah China adalah menaikkan harga minyak domestik, maka akan memunculkan masalah baru terkait dengan inflasi. Cepat atau lambat ”getaran” di China itu pasti dirasakan pula oleh negara tetangga, termasuk Indonesia. (MAR)

Arroyo Akui Tidak Sempurna

Revolusi Rakyat Akan Rusak Citra Negara

AP photo/AARON FAVILA / Kompas Images

Rodolfo Lozada Jr (kiri) adalah saksi atas perbuatan korupsi yang dilakukan Jose Miguel, suami Presiden Gloria Macapagal-Arroyo. Ia berbicara dengan mantan Presiden Corazon Aquino menjelang acara misa di gereja, Minggu (24/2) di Manila.

Senin, 25 Februari 2008 | 01:00 WIB

Manila, Minggu - Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo, Minggu (24/1), mengatakan tahu bahwa dia tidak sempurna. Namun, ia memperingatkan saingan-saingannya bahwa sebuah upaya menggulingkannya dalam revolusi ”people’s power” akan merusak citra negara dan menghalau investasi asing.

Pernyataan Arroyo itu diberikan saat pihak oposisi dan kelompok-kelompok sayap kiri bersiap untuk memperingati pemberontakan rakyat tahun 1986 yang menggulingkan diktator Ferdinand Marcos pada hari Senin ini. Kelompok-kelompok itu merencanakan untuk melakukan demonstrasi di 15 kota untuk menuntut pengunduran diri Arroyo menyusul sejumlah skandal korupsi yang telah mengguncang pemerintahannya yang telah berlangsung selama tujuh tahun.

Polisi, tentara, dan tank-tank berkumpul di pusat kota Manila untuk menjamin keamanan selama demonstrasi itu di tengah kabar angin akan kemungkinan sebuah kudeta. Para pemimpin militer dan polisi telah mengulangi kesetiaan mereka pada rantai komando dan memperingatkan orang-orang mereka agar tidak mendukung kegiatan antipemerintah.

Tetap membantah

Presiden Arroyo mengakui bahwa dia mengetahui soal kemungkinan korupsi di balik sebuah kontrak bisnis telekomunikasi dengan perusahaan China hampir 6 bulan sebelum dia membatalkannya. Namun, Arroyo membantah keluarganya mendapat keuntungan dari transaksi- transaksi pemerintah. Ia menyatakan tidak akan mengecualikan siapa pun kalau terbukti bersalah melakukan korupsi.

”Kita semua tahu, saya tidak sempurna, tetapi saya telah bekerja keras setiap hari untuk mencapai perubahan yang positif dan lestari bagi bangsa,” kata Arroyo. ”Saya jamin siapa pun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab,” kata Arroyo.

”Kami akan meminta para pejabat bertanggung jawab kalau mereka terlibat korupsi. Kami tidak akan mengecualikan siapa pun begitu penyidikan selesai dan teman serta musuh harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan pengadilan.”

”Saya adalah Presiden, bukan orang lain. Hanya saya yang memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah. Keluarga saya tidak terlibat dalam bisnis apa pun dalam pemerintah,” katanya.

Seorang pejabat telah bersaksi dalam penyidikan Senat bahwa suami Arroyo, Jose Miguel, dan mantan ketua badan pemilu mencoba mendapatkan suap dari sebuah bisnis telekomunikasi dengan perusahaan China, ZTE.(AFP/AP/Reuters/DI)

Di Tengah Pertarungan Pusat Keuangan Dunia

Senin, 25 Februari 2008 | 01:01 WIB

ANDREAS MARYOTO

Posisi Singapura yang terus menguat ditambah dengan kehadiran Shanghai, China, yang makin menjadi pusat perhatian dunia telah mengusik Hongkong dari posisi nyaman selama ini sehingga bangkit untuk berbenah. Tiga kota di Asia itu kini tengah berlomba untuk menjadi kota bercitra pusat keuangan dunia.

Kepala Ekonom Hongkong Special Administrative Region Helen Chan kepada wartawan dari berbagai negara mengatakan, Hongkong masih terus menempatkan diri dan membangun citra sebagai pusat keuangan dunia dan sebagai tempat ideal untuk belajar bagi masyarakat internasional mengenai pengelolaan keuangan.

Menurut Helen, Hongkong kompetitif dibandingkan dengan berbagai tempat lain di dunia karena memiliki kekuatan fundamental, seperti memiliki lembaga-lembaga penunjang yang kuat (untuk penegakan hukum, pengaturan keuangan dan sistem pajak yang sederhana, pengenaan pajak yang relatif rendah, kebebasan modal dan informasi, serta infrastruktur), pasar kerja yang fleksibel, penduduk dengan semangat kewirausahaan yang tinggi, dan memiliki kebijakan pasar bebas.

Strategi yang dilakukan oleh Hongkong adalah menginternasionalkan standar-standar yang ada dan berusaha makin kompetitif dalam jasa keuangan, perdagangan, dan logistik. Hongkong juga berusaha mengintegrasikan dengan China daratan.

Untuk itu Hongkong terus memperbaiki struktur pasar tenaga kerja. Terkait dengan ini, Hongkong meningkatkan standar pendidikan tenaga kerja yang masuk ke bursa kerja. Hanya tenaga yang berstandar tinggi yang bisa masuk ke lapangan kerja di Hongkong. Pada tahun 1995 proporsi tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan tinggi sekitar 19 persen, sedangkan tahun 2007 proporsi mereka meningkat menjadi 32 persen. ”Standar pendidikan yang makin tinggi dibutuhkan karena orientasi ekonomi Hongkong adalah jasa,” kata Helen.

Hongkong menerapkan arus kapital dan informasi tanpa kontrol. Hongkong juga menerapkan aturan ekonomi yang sama untuk semua pelaku ekonomi, baik bagi perusahaan dari dalam maupun luar negeri.

Untuk infrastruktur, Hongkong membanggakan pelabuhan laut mereka. Kepala Urusan Umum Pelabuhan Hongkong Anthony Tam menyebutkan, pelabuhan Hongkong merupakan pelabuhan tersibuk di dunia. Otomatisasi terus dilakukan untuk menangani pergerakan kapal dan barang. ”Prinsipnya, kami berusaha sekecil mungkin peran manusia dalam pergerakan barang,” kata Anthony.

Saat ini pergerakan barang di Pelabuhan Hongkong dikendalikan oleh satu operator di ruang kendali dan satu operator crane di lapangan. Nyaris semua pergerakan barang dikendalikan dengan komputer. Hanya perintah-perintah tertentu yang menggunakan radio.

Helen menambahkan, Hongkong terus mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur sebagai bagian dari penguatan pusat keuangan dunia. Bulan Oktober lalu Hongkong mengumumkan 10 proyek besar dalam jangka 10-15 tahun ke depan.

Reduksi emisi

Hongkong berusaha terus meningkatkan standar lingkungan sebagai bagian dari pelayanan. Mereka tengah berusaha menurunkan tingkat emisi untuk mengurangi polusi, antara lain penerapan standar penggunaan bahan bakar bersih, pajak bagi penggunaan bahan bakar, dan pemberian insentif bagi para pengguna bahan bakar bersih. ”Persoalan lingkungan menjadi penting dan menjadi syarat pokok bagi pusat keuangan dunia yang nyaman,” kata Helen.

Sementara itu, persoalan seperti integrasi dengan China daratan merupakan upaya yang masih harus terus-menerus dipikirkan. Helen mengatakan, Hongkong dan China daratan merupakan dua tempat yang saling menunjang. Hongkong merupakan wilayah dengan kegiatan ekonomi berbasis jasa, sedangkan China daratan berbasis industri manufaktur.

Mengenai kualitas tenaga kerja dari China daratan, Hongkong memberikan syarat tertentu sehingga yang bisa masuk hanya tenaga kerja dengan kualifikasi tinggi.

Terkait posisi dan kompetisi dengan Shanghai atau Singapura, menurut Helen, kompetisi adalah hal yang baik dan akan mendorong semua pihak untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Di tengah pertarungan sebagai pusat keuangan dunia, Hongkong juga berharap bisa menjadi pusat perdagangan dan logistik dunia. Hal itu menjadi penggerak ekonomi di wilayah dengan jumlah penduduk delapan juta jiwa serta memiliki produk domestik bruto sebesar 27.700 dollar AS itu.

Hongkong juga berupaya menjadi penghubung Asia dengan berbagai kota di dunia. Hal itu terkait dengan letak Hongkong yang berada di tengah berbagai kota di Asia. Posisi lain yang menguntungkan, Hongkong memiliki kedekatan dengan China daratan yang sekarang tengah menjadi raksasa ekonomi.

Kata-kata Hillary Makin Kasar

Rasa Frustrasi Membuat Obama Menjadi Sasaran

Senin, 25 Februari 2008 | 01:01 WIB

Washington, Minggu - Hillary Clinton pernah dikritik karena mengandalkan popularitas usang suaminya, Presiden Bill Clinton. Karena itu, ia dijuluki Billary Clinton. Kali ini media menyebutnya frustrasi setelah kalah 11 kali berturut-turut dari pemilu pendahuluan dan kaukus menjelang penentuan calon presiden.

Hillary Rodham Clinton kembali melakukan serangan menjelang pemilu pendahuluan di Texas dan Ohio, 4 Maret 2008. Hillary menuduh Obama telah salah mengartikan kampanyenya soal pelayanan kesehatan.

Isu kesehatan adalah salah satu hal krusial dan dinantikan warga AS. Masalahnya, kini semakin banyak warga AS yang tak mampu membayar biaya kesehatan karena harga yang terlalu mahal.

Menurut Hillary, Obama telah salah mengerti soal usulan Hillary. Hillary juga kembali mencoba membujuk warga kulit hitam, yang kini berbalik mendukung Obama.

Texas dan Ohio adalah penentu apakah Hillary akan maju terus atau tidak sebagai bakal calon presiden. Sembari menantikan 4 Maret, Hillary mulai menggunakan cara-cara atau bahkan dengan kalimat kasar. ”Malulah Anda, Barrack Obama,” kata Hillary di Cincinnati, Ohio, tentang tindakan kubu Obama soal isu kesehatan itu.

Sebelumnya, Hillary juga sudah mulai kehilangan elegansi. ”Saya merasa terhormat telah berada di sini, dalam sebuah pertarungan bersejarah antara seorang pria kulit hitam dan seorang wanita,” kata Hillary dalam debat televisi, yang berlangsung Jumat malam WIB.

Di Cincinnatti, Sabtu, Hillary berang pada Obama. ”Setelah buntu dengan pidato-pidato dan kampanye besar, kemudian dipakailah taktik seperti tertulis di buku Karl Rove,” kata Hillary. Rove adalah mantan penasihat utama Presiden George W Bush.

Intinya, Hillary telah menuduh Obama menyerang dan memojokkan dirinya. Namun, berbagai pihak mengatakan, keunggulan Obama ada pada karisma, daya tarik saat Obama berpidato. Hal terpenting adalah misi Obama untuk merangkul semua warga AS untuk memperjuangkan keadaan negara yang tidak terkotak-kotak antara kelompok ras.

Soal kesehatan, Obama mengatakan programnya lebih baik dari yang ditawarkan Hillary. Obama merencanakan penurunan biaya perobatan, sementara Hillary mengusulkan warga membeli asuransi kesehatan.

Bagi kubu Hillary, tawaran Obama ini lebih berhasil memikat warga. Untuk itu Hillary menyerang Obama karena telah menjelaskan dan menyebarkan perbedaan program itu kepada warga AS. ”Sejak kapan sesama Demokrat saling menyerang tentang isu kesehatan?” demikian Hillary.

Obama menjawab, ”Bukankah dia setiap hari telah melakukan serangan seperti itu terhadap saya, terutama setiap kali ia bicara soal isu kesehatan?” kata Obama. Sejak tahun lalu, Hillary sudah selalu memojokkan Obama soal isu serupa itu.

Makin jauh

Lepas dari itu sampai sejauh ini Obama sudah berhasil mengumpulkan 1.362 delegasi dan Hillary 1.266 delegasi. Setelah sempat unggul, Hillary makin tertinggal sejak 5 Februari soal pengumpulan delegasi. Minimal masing-masing bakal calon presiden dari Partai Demokrat harus meraih 2.025 delegasi untuk menjadi calon presiden dari partai, untuk berhadapan dengan capres dari Partai Republik.

Pemilu pendahuluan di Ohio dan Texas menjadi penting bagi Hillary. Namun, sejumlah jajak pendapat menunjukkan Hillary dan Obama bersaing ketat di dua negara bagian itu. Kelemahan Hillary terjadi di New Orleans, ketika suaminya Bill Clinton mengatakan bahwa keunggulan Obama di South Carolina adalah karena ia kulit hitam.

Negara bagian ini memang memiliki warga kulit hitam yang lebih banyak dari kulit putih. Ucapan Bill Clinton, telah membuat kulit hitam berpaling. Padahal sebelumnya, Bill Clinton dijuluki sebagai presiden pertama kulit hitam karena membela kulit hitam. (REUTERS/AFP/AP/MON)

Pemilu Malaysia

Kampanye Dimulai, Koalisi Akan Menang

Senin, 25 Februari 2008 | 01:02 WIB

Kepala Batas, Minggu - Pemerintahan koalisi Malaysia memenangi enam kursi parlemen tanpa tanding hari Minggu. Hal ini menjadi dimulainya kampanye untuk mendapatkan mayoritas dua pertiga kursi di parlemen dalam pemilu Maret 2008.

Ratusan politisi kawakan maupun pemula mengajukan surat nominasi untuk memperebutkan 222 kursi parlemen dan 505 kursi DPR negara bagian. Proses itu secara resmi menandai awal dari 13 hari masa kampanye menjelang pemilu 8 Maret.

Koalisi itu, bernama Barisan Nasional (BN), yang dipimpin PM Abdullah Ahmad Badawi, mendapat dorongan ketika tak seorang pun kandidat oposisi maju memperebutkan enam kursi parlemen. ”Saya yakin rakyat akan memberikan perhatian kepada BN, yang telah membawa perdamaian dan kemajuan selama 50 tahun,” kata Badawi. ”Saya ingin pemilu ini bebas dari kesulitan.”

Lebih dari 100 orang yang setia kepada pemerintah memadati sebuah pusat nominasi untuk mendukung Badawi saat dia mengajukan surat-surat nominasi melawan seorang penantang dari PAS di Kepala Batas, negara bagian Penang, Malaysia utara.

BN mendapatkan 199 kursi dari 219 kursi parlemen tahun 2004, dengan hanya 19 kursi diambil oleh oposisi, termasuk enam oleh PAS dan 12 oleh Partai Aksi Demokrat yang berbasis etnis China. Istri mantan Deputi PM Anwar Ibrahim memenangi satu-satunya kursi bagi partainya, Partai Keadilan Rakyat. Satu kursi lagi diperoleh kandidat independen.

Generasi kedua

Kali ini ketiga partai telah bersepakat mengajukan hanya satu kandidat di masing-masing daerah pemilihan untuk menghindari persaingan sesama oposisi, yang di masa lalu telah menguntungkan BN. Strategi itu bertujuan untuk mencegah BN mendapatkan mayoritas kursi di parlemen, yang memungkinkan pemerintah mengubah konstitusi dengan mudah.

BN, yang terdiri dari 14 partai, telah memerintah sejak tahun 1957. Diperkirakan, BN akan mendapatkan lebih sedikit kursi dari pemilu sebelumnya. Para pemilih Malaysia akan melihat nama-nama yang akrab pada pemilu mendatang itu.

Sejumlah kandidat dari generasi kedua bertarung, termasuk putra mantan PM Mahathir Mohamad. Mukhriz Mahathir, seorang pengusaha berpengaruh, akan maju sebagai kandidat UMNO di daerah asal ayahnya di negara bagian Kedah. Ayahnya tak akan berkampanye, tetapi memberi restu. (AP/AFP/DI)

Pemilu USA

Ralp Nader Maju Sebagai Capres Alternatif

EPA / Kompas Images

Ralph Nader

Senin, 25 Februari 2008 | 02:07 WIB

WASHINGTON, Minggu - Pembela hak-hak konsumen AS Ralph Nader (73), Minggu (24/2), Washington, mengatakan akan mencalonkan diri sebagai presiden AS mewakili pihak ketiga. Alasannya, para bakal calon presiden dari Partai Demokrat maupun Republik sudah terlalu dekat dengan bisnis besar.

Karena itu ia mengajukan diri untuk bertarung. Cita-citanya adalah untuk mengubah kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir menjadi di tangan banyak orang.

Jika ini benar-benar terjadi, ini adalah ketiga kalinya Nader bertarung dalam pemilu presiden AS. Ia juga menjadi capres dari pihak ketiga dalam pemilu presiden AS tahun 2000 dan 2004.

Dijuluki si pengganggu

Nader adalah tokoh alternatif yang membuat kalangan Demokrat menjadi jengkel. Masalahnya, ia dikatakan telah mencuri suara dari kalangan demokrat, pada pemilu 2000. Hal inilah yang membuat Al Gore kalah menghadapi George W Bush, kemudian menjadi presiden terburuk sepanjang sejarah AS.

Nader balik mengecam dengan mengatakan bahwa kekalahan Gore bukan karena dia tetapi karena faktor di Demokrat yang membuat Gore kalah menghadap Bush.

Nader mengatakan hampir semua warga kecewa dengan Demokrat dan Republik sehubungan dengan dukungan kedua partai terhadap invasi Irak dan ekonomi yang memasuki resesi.

Nader juga mengecam berbagai kebijakan pemerintah yang pro-pengusaha, khususnya di bawah Presiden Bush, yang membuat banyak warga makin jatuh secara ekonomi serta makin terjerat lilitang utang.

Nader mengatakan, di bawah pemerintahan sekarang, banyak warga AS seperti terkunci, tertutup kesempatan, terpinggirkan, dan tak dihargai.

”Lihat saja berbagai masalah, mulai dari Irak, lalu ke Palestina, ke Israel, lalu dari skandal Enron hingga Wall Street, dari bencana akibat topan Katrina ke segala kekacauan yang terjadi di bawah pemerintahan presiden, dan juga sikap Demokrat yang tidak bisa menghentikan Bush, termasuk tak bisa menghentikan pengurangan pajak untuk korporasi,” kata Nader.

”Dalam konteks ini, saya memutuskan untuk maju dalam pemilu presiden,” kata Nader kepada televisi NBC.

Nader juga mengkritik John McCain, Hillary Rodham Clinton, dan Barack Obama karena tak mampu memberikan program jelas dan menarik bagi warga AS yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketiga bakal calon presiden AS itu di mata Nader juga tidak mampu mencegah kesewenang-wenangan Departemen Pertahanan dalam pemborosan anggaran.

Ia menyalahkan para pelobikorporasi dan para kelompok kepentingan, yang telah mendominasi Washington. ”Kita harus mengalihkan kekuasaan dari segelintir ke banyak orang,” kata Nader. (AP/MON)

Protes Kosovo Meluas

Uni Eropa Menarik Tim Ahli UE dari Wilayah Utara

AP Photo/Thanassis Stavrakis / Kompas Images

Keturunan Serbia yang tinggal di Yunani melakukan protes di Athena, Minggu (24/2). Menurut mereka, Kosovo adalah bagian dari Serbia.

pristina, minggu - Usia kemerdekaan Kosovo memasuki satu pekan, Minggu (24/2). Gelombang protes tidak juga menghilang, tetapi justru meluas ke seluruh daratan Eropa. Rakyat Serbia berencana melanjutkan protes di Kota Kosovska Mitrovica yang kini dijaga ketat oleh polisi PBB dan pasukan penjaga perdamaian NATO.

Gelombang protes antikemerdekaan Kosovo menurut rencana akan berlangsung di Geneva, Vienna, dan ibu kota negara Eropa yang lain. Sekitar 2.000 pengunjuk rasa pro-komunis di Yunani memprotes kemerdekaan Kosovo di Kedubes AS di Yunani, Sabtu. Seperti di tempat lain, para pengunjuk rasa mengecam posisi AS, Uni Eropa, dan NATO. Selain itu, bendera AS dan UE juga dibakar. Namun, protes itu berakhir tenang tanpa ada keributan.

Mayoritas warga Yunani ada di pihak Serbia dan menentang keras kemerdekaan Kosovo. Karena itu, Menteri Luar Negeri Yunani Dora Bakoyannis selama ini mendapat kecaman dari rakyatnya karena tak mau mengambil sikap tegas dalam menyikapi kemerdekaan Kosovo. Yunani, yang termasuk anggota UE, sampai saat ini belum menunjukkan pertanda mengakui kemerdekaan Kosovo.

Selain Yunani, gelombang protes dari ribuan warga Serbia juga terjadi di Zurich, Swiss. Pekan ini kemungkinan besar Swiss mengumumkan posisi politiknya, apakah akan mengakui kemerdekaan Kosovo atau tidak.

Di Kosovska Mitrovica, yang selama ini mengalami ketegangan etnis, polisi PBB terpaksa membuat benteng pertahanan di jembatan utama untuk memisahkan masyarakat Serbia dan etnis Albania. Pasalnya, para pengunjuk rasa melempari polisi-polisi PBB itu dengan petasan. Sebelumnya, Jumat, para pengunjuk rasa tidak hanya melempari mereka dengan petasan, tetapi juga dengan botol dan batu-batu. Sejak Kosovo memerdekakan diri, satu pekan lalu, rakyat Serbia protes dan menunjukkan kemarahannya dengan cara merusak kantor-kantor NATO, AS, dan PBB.

Perdana Menteri Serbia Vojislav Kostunica mengecam sikap AS dan negara-negara lain yang mengakui kemerdekaan Kosovo. ”Jika AS masih tetap mendukung Kosovo, maka AS pula yang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terjadi nantinya. AS adalah biang keladi dari semua tindakan kekerasan,” ujarnya.

Tarik semua staf

Gejolak protes yang tidak kunjung berkurang membuat Wakil UE Pieter Feith memutuskan menarik staf-staf yang sedang mempersiapkan misi khusus kepolisian dari Mitrovica di daerah Kosovo utara. Tim ahli UE tengah mempersiapkan misi untuk mengerahkan 2.000 polisi dan aparat hukum lain untuk membantu Kosovo. Kota Mitrovica selama ini kerap dilanda ketegangan etnis karena di daerah itu ada 80.000 etnis Albania di selatan dan 20.000 Serbia di utara.

Keputusan untuk menarik staf dari wilayah yang ”panas” itu juga dilakukan AS. Departemen Luar Negeri AS, Jumat, memerintahkan karyawan kedubes yang ”kurang penting” dan semua keluarga diplomat AS yang ada di Belgrade untuk meninggalkan Serbia. ”Kami tidak yakin mereka aman di sini. Apalagi dengan insiden yang telah terjadi,” kata Duta Besar AS untuk Serbia, Cameron Munter.

Akibat protes antikemerdekaan Kosovo yang berakhir dengan pembakaran sebagian kantor Kedubes AS, Munter mengaku amat marah. Ia juga meminta para pemimpin Serbia mengecam insiden yang terjadi. AS juga meminta Pemerintah Serbia mengantisipasi peristiwa serupa. ”Saya sangat marah dengan apa yang terjadi. Jangan sampai insiden seperti ini terulang lagi,” ujarnya. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Kosovo Merdeka, Hak atau Separatisme?

Sabtu, 23 Februari 2008 | 02:11 WIB

Oleh Nugroho Wisnumurti

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan pada hari Minggu (17/2/2008). Deklarasi kemerdekaan ini merupakan tindakan unilateral karena tidak didukung PBB, dalam hal ini Dewan Keamanan.

Deklarasi ini didukung negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa, tetapi ditolak Rusia, China, beberapa negara Uni Eropa lain, Vietnam, dan beberapa negara lain.

Memancing tanggapan

Dewan Keamanan sekali lagi pecah dan tidak mampu menyelesaikan masalah status final Kosovo melalui perundingan sebagaimana tersirat dalam Resolusi 1244 (1999) Dewan Keamanan. Kenyataannya, Kosovo sudah menjadi negara merdeka. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi kemerdekaan Kosovo?

Masalah pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo yang dideklarasikan secara sepihak itu memancing tanggapan berbeda-beda antara para pakar dan politisi. Hingga kini, pemerintah belum memutuskan apakah akan memberi pengakuan. Masalah Kosovo mempunyai sejarah panjang, berdarah, dan amat kompleks. Proses menuju ke deklarasi kemerdekaan unilateral pun penuh kontroversi. Karena itu, masalah pengakuan terhadap Kosovo yang dideklarasikan secara unilateral perlu dilihat lebih cermat dan hati-hati agar persoalan dan implikasinya bagi kepentingan nasional dapat dilihat secara jernih dan tidak dijadikan komoditas politik berdasarkan pengamatan sejenak atau didorong sentimen etnis atau agama.

Kosovo yang merupakan provinsi Yugoslavia/Serbia itu berpenduduk 2,1 juta, terdiri dari 90 persen etnis Albania yang Muslim, 5,3 persen etnis Serbia yang Katolik Ortodoks, selebihnya etnis Bosnia dan minoritas lain. Selama bertahun-tahun, etnis Albania merasa didiskriminasi Pemerintah Serbia di Belgrade, menjadi sasaran kekerasan dan tindakan represif.

Perkembangan situasi ini mendorong terjadinya perang antara kelompok etnis Albania yang menamakan diri Kosovo Liberation Army (KLA) melawan pasukan Yugoslavia yang dengan kekuatan militer ingin mencegah Kosovo memisahkan diri. Perang tahun 1996-1998 dapat dihentikan dengan kampanye pengeboman NATO secara besar-besaran terhadap sasaran-sasaran Yugoslavia, dengan tujuan sebagaimana dinyatakan juru bicara NATO, ”Serbs out, peacekeepers in, refugees back”.

Perlu ditekankan, serangan NATO ini amat kontroversial karena merupakan intervensi militer yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, yang berdasar Piagam PBB berwenang menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain. Dengan demikian, intervensi militer NATO dapat dikatakan sebagai ”tindakan unilateral kolektif”.

Keterlibatan Dewan Keamanan PBB baru terjadi dalam masalah Kosovo dengan diadopsinya Resolusi 1244 (1999) pada 10 Juni 1999, yang menempatkan provinsi Kosovo di bawah administrasi PBB dengan tugas membentuk pemerintahan sementara untuk Kosovo, agar rakyat Kosovo mendapat otonomi luas dan self-government di Kosovo dalam Republik Federal Yugoslavia, sementara penyelesaian final atas status Kosovo belum ditentukan.

Resolusi itu tidak menyebut bentuk penyelesaian final atas masalah Kosovo, tetapi hanya memutuskan, solusi politik atas krisis Kosovo harus mempertimbangkan kedaulatan dan integritas teritorial Republik Federal Yugoslavia.

Perundingan macet

Status final Kosovo dirintis melalui negosiasi yang dimulai tahun 2006 di bawah pimpinan Utusan Khusus Sekjen PBB Martti Ahtisaari, mantan fasilitator Perundingan Helsinki mengenai Aceh. Negosiasi amat alot karena kedua pihak, Serbia dan Kosovo, bersikukuh pada posisinya, yakni Serbia hanya bisa menerima otonomi luas bagi Provinsi Kopsovo, sedangkan Kosovo hanya bisa menerima kemerdekaan Kosovo.

Akhirnya, tanggal 26 Maret 2007, kepada Dewan Keamanan PBB, Ahtisaari melaporkan, perundingan mengalami kemacetan. Namun, dia menyampaikan draf penyelesaian status Kosovo yang mengusulkan agar Kosovo diberi kemerdekaan di bawah supervisi sementara Uni Eropa dengan angkatan perang NATO dan polisi Eropa. Usulan ini ditolak Rusia dan China. Karena itu, Dewan Keamanan tidak dapat menyetujui usulan Ahtisaari.

Upaya selanjutnya, perundingan langsung antara Serbia dan Kosovo diupayakan dalam waktu 120 hari yang difasilitasi Troika Contact Group (Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa). Hasil perundingan dilaporkan Sekjen kepada Dewan Keamanan pada 19 Desember 2007. AS dan negara-negara Uni Eropa di Dewan Keamanan menyatakan, perundingan telah gagal dan mendesak agar status akhir Kosovo segera diputuskan. Sedangkan Rusia, China, Ghana, Kongo, Panama, dan Afrika Selatan menyarankan agar perundingan diteruskan. Namun, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Barat lain menolak. Perkembangan ini berujung pada deklarasi kemerdekaan Kosovo yang didukung Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa, tetapi ditolak antara lain oleh Rusia, China, beberapa negara Uni Eropa, dan Vietnam. Sedangkan beberapa negara anggota Dewan Keamanan lainnya termasuk negara nonblok belum menegaskan posisinya.

PBB dilecehkan

Dengan demikian, deklarasi unilateral kemerdekaan Kosovo merupakan hasil pemaksaan negara-negara Barat tertentu tanpa menghiraukan prinsip dasar hukum internasional. PBB sekali lagi dilecehkan ”unilateralisme kolektif”. Akibat dari proses ini Serbia telah menyatakan tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo dan berjanji akan menggunakan diplomasi untuk menggalang dukungan.

Sementara itu, prospek Kosovo menjadi anggota PBB amat kecil karena dibayang-bayangi veto Rusia. Uni Eropa tetap pecah. Di sisi lain, kemerdekaan Kosovo sudah merupakan kenyataan hidup yang tampaknya sulit dibatalkan (irreservible). Dari segi ini sebaiknya pengakuan dicermati.

Bagi Indonesia, tidak ada alasan untuk tergesa-gesa memutuskan untuk mengakui atau tidak kemerdekaan Kosovo yang bermasalah itu. Pertimbangannya antara lain (1) berdasar hukum internasional dan praktik negara, tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk memberi pengakuan kepada negara baru; (2) dalam praktik yang khususnya terkait negara-negara pecahan Yugoslavia, Indonesia mengakui negara-negara itu setelah mereka diterima sebagai anggota PBB; (3) kemerdekaan Kosovo tidak didukung PBB dan tidak sesuai prinsip hukum internasional tentang kedaulatan dan integritas teritorial; (4) kemerdekaan Kosovo bukan hasil perjuangan melawan penjajah seperti Indonesia, tetapi hasil separatisme yang didukung sekelompok negara Barat, suatu preseden yang akan memberi peluang separatisme di berbagai negara, termasuk di Indonesia; (5) Indonesia harus konsisten berpijak pada prinsip kedaulatan dan integritas teritorial; (6) deklarasi kemerdekaan unilateral Kosovo tidak menjamin terciptanya stabilitas dan perdamaian di kawasan Balkan; (7) Indonesia berkepentingan lebih besar untuk menjaga kredibilitas PBB dan untuk tetap membina hubungan dengan Rusia dan China.

Nugroho Wisnumurti Senior Fellow, CSIS, Anggota Komisi Hukum Internasional PBB, Mantan Dubes RI untuk PBB di New York dan di Geneva

Malaysia

Media Diminta Tak Berpihak
kepada Partai Berkuasa

Sabtu, 23 Februari 2008 | 02:08 WIB

KUALA LUMPUR, Jumat - Komisi Pemilu Malaysia membutuhkan kekuatan yang lebih untuk mencegah kampanye sepihak. Untuk itu media perlu memberi peliputan berimbang atau proses pemilu di Malaysia menjadi bahan ejekan.

Demikian diutarakan Ketua Komisi Pemilu Malaysia Abdul Rashid Abdul Rahim di Kuala Lumpur, Jumat (22/2). Tampaknya Abdul Rashid mendengar keluhan oposisi tentang media di Malaysia yang bias.

”Jika Anda menginginkan pemilu yang adil dan bebas, jika Anda menginginkan persaingan yang seimbang ... Anda harus memiliki kekuatan untuk memberi perlakuan yang berimbang,” kata Abdul Rashid tentang pemilu 8 Maret mendatang. ”Tanpa peran itu, semua proses pemilu akan menjadi bahan tertawaan,” katanya.

Tampaknya perlakuan berimbang dari pers akan sulit terwujud di Malaysia. Media utama di Malaysia dikuasai pemerintah atau partai-partai berkuasa, yang tergabung dalam koalisi Barisan Nasional (BN).

Media di Malaysia juga dikontrol lewat keharusan pembaruan izin terbit setiap tahun. Inilah penyebab keberpihakan media kepada pemerintah. Oposisi sangat jarang mendapatkan perhatian.

Amandemen UU pemilu

Abdul Rashid mengindikasikan bahwa tangannya pun terikat. Ia hanya menangani pendaftaran warga yang akan mencoblos. Komisi yang dia pimpin tak punya kuasa untuk mencegah keanehan, termasuk jual beli suara dalam pemilu.

Karena itu, undang-undang tentang pemilu harus diubah agar komisi mempunyai otoritas lebih besar. ”UU pemilu sudah berusia 50 tahun dan saya kira saatnya untuk diubah sehingga komisi menjadi lebih kuat,” kata Abdul Rashid.

Sejauh ini keluhan menjelang pemilu sudah mulai bermunculan. Misalnya, ada pemilih yang terdaftar dengan menggunakan nama-nama orang yang sudah lama meninggal.

Juga muncul daftar nama pemilih yang tinggal di daerah lain. Artinya, nama orang yang sama tercatat lebih dari satu kali. Lalu, nama-nama itu akan digunakan oleh orang lain untuk mencoblos partai, yang memberinya ”fasilitas”.

Namun, Abdul Rashid membantah. ”Hal itu tak pernah terjadi. Proses menuju pemilu berlangsung transparan,” katanya. Ia mengatakan, mungkin berbagai kelemahan minor terjadi, tetapi secara keseluruhan tak mengganggu pemilu.

”Lada pedas” mundur

Di kubu oposisi terjadi berita mengejutkan. Fong Po Kuan (34), tokoh terkenal dari Partai Aksi Demokrasi (DAP), salah satu partai oposisi, menyatakan mundur dari pertarungan pemilu parlemen.

Fong mengatakan, ia telah memutuskan mundur awal pekan ini. Padahal, pada pemilu 2004 lalu, Fong berhasil meraih suara tertinggi dari kalangan oposisi mana pun di Malaysia. Ia terkenal dengan pidato yang tajam. Karena itu, ia pun dijuluki sebagai Si ”Lada Pedas”

Ketua DAP Lim Kit Siang mengatakan, pengunduran diri Fong melegakan. Alasannya, kehadiran Fong bisa mengganggu reputasi kalangan oposisi.

Hal ini mengherankan karena Fong adalah salah satu dari 12 anggota parlemen oposisi, dari total 212 kursi di parlemen. Fong pun tak pernah menceritakan soal pengunduran itu sebelumnya. Ia hanya mengatakan, pengunduran dirinya akibat konflik internal di DAP. (AP/AFP/MON)

McCain Manfaatkan Skandal

Sejumlah Wartawan Pertanyakan
Motif "The New York Times"

AP photo/Pat Sullivan / Kompas Images

Cindy McCain mendampingi suaminya, Senator John McCain, saat berkampanye di Houston, Texas, Senin (18/2) lalu. McCain merupakan calon kuat kandidat presiden dari Partai Republik dalam menghadapi calon Partai Demokrat pada pemilu 4 November nanti. McCain sedang diterpa isu skandal asmara.

Sabtu, 23 Februari 2008 | 02:09 WIB

Toledo, Kamis - Kubu Republik maupun tim kampanye McCain memanfaatkan berita The New York Times (NYT) soal skandal dengan Vicki Iseman. Isu ini malah dipakai untuk menghimpun dukungan bagi pendanaan kampanye McCain yang kekurangan dana. Di kalangan jurnalis, pengamat, dan warga pemilih, berita NYT itu pun memunculkan perdebatan keras.

Manajer kampanye McCain, Rick Davis, Kamis (21/2), mengatakan, McCain membutuhkan donasi untuk mempertahankan diri dari serangan mesin liberal. ”Kami membutuhkan bantuan Anda untuk melawan perusahaan liberal dan menyerang balik The New York Times dengan memberikan kontribusi hari ini,” papar Davis.

Sementara itu, harian Los Angeles Times menulis, kalangan konservatif beralih memihak McCain dalam ”melawan” isu yang mengganggu kredibilitas bakal calon presiden Partai Republik itu. Padahal sebelumnya mereka meragukan McCain.

Dalam beberapa hal, McCain juga tidak sejalan dengan prinsip- prinsip kalangan konservatif.

Di jaringan internet, jaringan televisi kabel, maupun radio-radio, laporan NYT itu juga ramai diperdebatkan.

David Brody dari Christian Broadcasting Network dalam blog-nya menulis, ”Di kalangan konservatif, jika The New York Times melakukan sebuah ”tugas memukul” Anda, maka Anda kemudian akan menggunakan pukulan itu sebagai lencana tanda penghargaan. Kisah itu sesungguhnya bisa membantu John McCain.”

Dukungan terhadap McCain juga disampaikan rival dari sesama Partai Republik, Mike Huckabee. Dia menyebut McCain sebagai seorang lelaki jujur dan baik hati. Huckabee juga menyambut positif tanggapan McCain atas artikel di NYT itu.

Sejumlah pihak menuduh NYT mempunyai motif-motif politik tertentu, dengan menurunkan laporan itu di saat McCain semakin mengukuhkan diri sebagai bakal calon presiden terkuat dari Partai Republik.

”Anda menunggu sampai tidak ada lagi keraguan bahwa dia (McCain) akan menjadi calon presiden dari Partai Republik. Namun kemudian Anda menjatuhkannya, seperti menjatuhkan sejumlah cairan asam ke dalam kolam yang mencemari seluruh kolam. Itulah yang ada dalam pikiran The New York Times,” kata penyiar radio Laura Ingraham.

Akan tetapi, editor NYT, Bill Keller, dalam pernyataan tertulis maupun wawancara dengan sejumlah media menegaskan, laporan itu bercerita mengenai sesuatu yang memang layak dimuat. Sedangkan mengenai waktu pemuatannya, ”Kebijakan kami adalah memublikasikan kisah- kisah ketika memang sudah siap untuk dipublikasikan.”

Keller mengatakan, reaksi marah sejumlah pihak telah mengabaikan fokus yang lebih luas mengenai sejarah hidup McCain dan bagaimana ”seorang pria yang dianugerahi begitu banyak kehormatan, menurut sejumlah orang yang mengenal dia, juga bisa lalai menjaga reputasinya”.

Hanya teman

Di sela-sela kampanyenya di Toledo, Ohio, McCain menegaskan, Iseman hanyalah seorang teman dan laporan NYT sama sekali tidak benar.

McCain juga mendapat pembelaan dari istrinya, Cindy, yang juga sangat kecewa dengan NYT. ”Yang lebih penting, anak-anak saya dan saya tidak hanya percaya pada suami. Kami juga tahu bahwa dia tidak akan melakukan apapun, yang tak saja akan mengecewakan keluarga, tetapi juga rakyat Amerika,” kata Cindy.

Kalangan Partai Republik tidak terlalu mengkhawatirkan laporan NYT. Namun, ada juga perkiraan bahwa berita itu, skandal asmara McCain dengan Iseman, walau dibantah akan berdampak negatif juga pada karier McCain.

Untuk mengatasi hal itu, kubu McCain gencar melakukan kampanye di berbagai media untuk menjaga citranya. Namun, pihak NYT mengatakan bahwa kisah asmara McCain dengan Iseman sudah menjelaskan sendiri siapa sebenarnya McCain.

McCain mengatakan, Iseman hanya seorang teman. Sebagai teman, kata McCain, Iseman tidak pernah mendapat manfaat atau pernah memiliki hubungan lebih dekat yang lebih jauh dengan dia. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Partai Oposisi Akan Tunjuk PM (PAKISTAN)

Musharraf Janji Kerja Sama dengan Parlemen Baru

Sabtu, 23 Februari 2008 | 02:10 WIB

Islamabad, Jumat - Setelah sepakat membentuk koalisi dengan Partai Liga Muslim Pakistan-N (PML-N) pimpinan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif, kini partai oposisi Partai Rakyat Pakistan (PPP) pimpinan suami mendiang Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, akan menunjuk perdana menteri yang baru, Jumat (22/2).

BBC melaporkan, anggota parlemen dari PPP yang baru terpilih akan bertemu Zardari untuk menentukan calon PM baru. Meski Zardari dianggap tidak memenuhi syarat, ia tetap mempunyai pengaruh yang besar. Dari hasil perolehan suara pemilu, PPP meraih 87 kursi. Dengan kata lain, PPP menguasai sepertiga kursi di parlemen. Sementara PML-N ada di posisi kedua dengan 66 kursi.

Perundingan di antara dua partai itu kemungkinan berlangsung hingga beberapa hari. Namun, menurut anggota senior PPP, Nabeel Gabol, sudah ada nama-nama calon yang muncul, yakni Wakil Ketua PPP Makhdoom Amin Fahim dan Ketua PPP Punjab Shah Mehmood Qureshi.

Zardari dan Sharif tidak dapat dipilih menjadi PM karena tidak memenuhi syarat. Kedua pemimpin itu bukan anggota parlemen. Selain itu, Sharif dilarang duduk di posisi pemerintahan. Sementara Zardari juga tidak boleh karena sebelumnya nama mendiang Benazir Bhutto yang dimasukkan ke dalam daftar nominator PM.

Sebelumnya, PPP sepakat berkoalisi dengan PML-N. Ini dinilai mengancam posisi Presiden Pervez Musharraf yang kalah dalam pemilu parlemen. Namun, bentuk koalisi PPP-PML-N belum secara final disepakati. Zardari mengaku, yang penting kedua partai berjanji tetap bersatu meski banyak hal yang harus diselesaikan di antara kedua partai itu.

Menurut BBC, koalisi PPP dan PML-N kemungkinan besar akan mendesak Musharraf turun dari posisinya sebagai presiden. Meski kedua partai itu sebenarnya tidak memiliki kesamaan ideologi, mereka bersikeras akan bisa bekerja sama mewujudkan pemerintahan baru sipil yang demokratis. Kini kedua partai itu telah menguasai lebih dari separuh kursi parlemen dan jika mereka bisa meraih dua pertiga kursi, Musharraf dipastikan akan bisa dimakzulkan.

”Masa depan demokrasi ada di tangan kita sekarang. Kami akan memperkuat demokrasi dan parlemen. Kami akan bekerja sama untuk Pakistan dan memperkuat Pakistan,” kata Zardari saat jumpa pers bersama dengan Sharif.

Bersedia kerja sama

Untuk memperjelas pernyataan sebelumnya, Musharraf kembali menyatakan bersedia bekerja sama dengan parlemen baru. Hal ini diutarakan melalui tulisan di harian The Washington Post edisi Jumat. Musharraf mengingatkan, Pakistan masih tetap membutuhkan dukungan dari AS, terutama untuk melawan terorisme, membentuk pemerintah yang stabil, dan menciptakan landasan untuk perkembangan ekonomi.

Dalam artikelnya itu, Musharraf menekankan berulang kali pentingnya peran AS dalam transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. ”Kesuksesan ini tetap membutuhkan dukungan AS. Saya akan terus mengingatkan AS bahwa membangun demokrasi itu sulit,” ujarnya.

Ledakan bom lagi

Baru saja situasi keamanan di Pakistan tenang, ledakan bom lagi-lagi mengguncang. Sedikitnya 13 orang tewas dan puluhan terluka ketika terjadi ledakan bom di konvoi kendaraan sebuah pesta pernikahan di Mingora, kota utama di daerah Swat Valley. Insiden ini merupakan ledakan bom yang pertama di Pakistan sejak pemilu parlemen, Senin, yang berlangsung aman. Di Swat Valley ratusan tentara tewas akibat pertikaian dan ledakan bom. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Doktrin Militerisme dan Jihadisme di Pakistan

Oleh :Muladi Mughni

(Mahasiswa Pascasarjana IIU Islamabad)

Pesta demokrasi untuk pemilihan perdana menteri (PM) dan anggota Parlemen Pakistan baru saja berlangsung, tepatnya pada 18 Februari lalu. Perhelatan akbar ini sempat tertunda dari jadwal semula, yaitu pada 8 Januari 2008 karena kebijakan pemerintah menyusul terbunuhnya mendiang mantan PM Benazir Bhutto di Liaquat Bagh-Rawalpindi pada 27 Desember 2007 dalam sebuah aksi terorisme.

Benazir adalah salah satu kandidat terkuat dari Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang akan bertanding memperebutkan kursi PM, di samping calon-calon dari partai lainnya, seperti Nawaz Sharif dari Partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) atau Ch Shujaat Hussain dari Partai Liga Muslim Pakistan-Quaid (PML-Q). Setidaknya 35 orang tewas dan 157 orang luka-luka dalam pemilu hari Senin tersebut.

Semenjak dideklarasikan Negara Pakistan pada 1947 sampai saat ini, gejolak konflik sosial dan politik di negara Muslim ini sudah tidak dapat terbilang dengan hitungan jari. Espektasi membentuk satu negara yang terpisah dari India oleh para founding fathers yang di dalamnya para Muslim eks-India ini nantinya dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam yang seutuhnya, baik dalam ranah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan tampaknya tengah dihadapkan pada batu ujian yang sangat berat, khususnya akhir-akhir dekade ini.

Problem implementasi Islam yang seutuhnya dalam rangka menginterpretasi pakem konstitusi yang telah baku semakin menemukan momentumnya. Terlebih lagi saat kebijakan negara-negara Barat (Amerika dan Eropa) mengampanyekan perang terhadap terorisme. Ironisnya, semakin keras genderang perang ini ditabuh, ibarat gayung bersambut ia memperoleh legalitasnya dari para pemegang otoritas (pemerintahan militer) di negara ini. Justru aksi-aksi terorisme semakin populer dan para aktor di baliknya menganggap aksi ini sebagai misi heroik nan suci.

Militerisme lahirkan jihadisme
Kudeta militer di negeri ini merupakan fenomena yang biasa terjadi. Sebut saja pada 1974 Jend Zulfikar Ali Bhuto mengudeta Jend Yahya Khan. Lalu, pada 1977 Jend Ziaul Haque mengambil alih kekuasaan Ali Bhuto dan mengeksekusinya dengan hukuman gantung.

Terakhir pada 1999 Jend Pervez Musharraf berhasil dalam aksi kudeta tak berdarah atas Pemerintahan Nawaz Sharif. Di bawah Musharraf ini Pakistan kembali berada pada satu sistem pemerintahan yang militeristik. Terbukti dengan keengganannya menanggalkan baju militer atau memilih rangkap jabatan sebagai presiden dan kepala staf AD sampai dengan 8 Oktober 2007.

Namun, baru sebulan ia tanggalkan, Undang-Undang Darurat (Emergency Law) diberlakukannya. Ini tidak lebih agar ia dapat leluasa membungkam lawan-lawan politiknya.

Dalam banyak analisis disampaikan bahwa dengan model pemerintahan yang militeristik ini, selalu mendulang arus kritik atau resisten kalangan penggiat HAM atau civil society di negara itu. Asumsi ini dapat dibenarkan, tetapi tidak selalu tepat.

Media massa memang selalu mengangkat aksi-aksi protes yang dilancarkan oleh kalangan civil society atas kebijakan pemerintah yang menurut mereka bukan hanya strukturnya di bawah kendali militer, tetapi juga sikapnya yang militeristik dan antikebebasan. Tindakan kontroversial seperti pencopotan Ketua Mahkamah Agung Iftikhar M Choudry, penangkapan tokoh-tokoh politik, hukum, dan HAM sebagai konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Darurat atau sebelumnya, memang semakin memperkuat sintesis ketidakcocokan sistem yang berlaku dengan munculnya gerakan-gerakan pembebasan di negara itu.

Namun yang mungkin luput dari analisis tersebut adalah kenyataan di lapangan bahwa doktrin militerisme ini juga menyuburkan doktrin jihadisme kalangan-kalangan Islam ekstremis. Kelompok ini tidak suka berbasa-basi menyatakan ketidaksukaannya atas treatment pemerintahan militer atau siapa pun yang terkait dengan lingkaran kekuasaan.

Media wacana bukanlah lahan yang empuk sebagai saluran sikap protes mereka, selain dari aksi anarkis, seperti teror, bom bunuh diri, atau tembak di tempat. Sementara itu, partai-partai Islam seperti yang tergabung dalam Majelis Ma'mal Al-Muttahida (MMA) pun terkadang tidak mampu membendung arus doktrin jihadisme ini, telanjur dianggap terkooptasi oleh lingkaran kekuasaan. Serbasulit memang posisi partai milik kaum ulama ini, pernyataan politiknya pun kerap blunder khususnya terkait relasi pemerintahan militer dengan kelompok-kelompok militan ini.

Yang paling dapat dilakukan biasanya adalah bersikap netral atau memboikot apa-apa yang murni menjadi produk politik pemerintah. Contohnya dalam kasus pemilihan PM ini, hanya partai milik kaum ulama inilah yang konsisten memboikot pemilu, sementara partai yang lainnya lebih mengikuti langkah irama 'poco-poco'.

Terapkan demokrasi pribumi Bagi Pakistan, untuk mendepak militer secara penuh dari panggung politik masih sebuah mimpi yang entah kapan terwujud, di samping menyingkirkan Islam politik yang mengklaim sebagai penjaga gawang simbol negara Islam juga sama sulitnya. Yang membedakan antara keduanya, bahwa kekhawatiran pemerintah militer adalah pada arus prodemokrasi dan ancaman jihadis.

Sebaliknya Islam politik lebih menghawatirkan tetap bercokolnya militerisme yang pro-Barat sekaligus anti-Islam yang ujungnya akan melahirkan jihadisme. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi pribumi dalam artian demokrasi yang tidak harus meniru 100 persen Barat yang anti-Islam politik atau pemerintahan militer dapat menjadi jalan tengah.

Konsolidasi kekuatan politik seperti yang terjadi di Turki sudah harus dilirik oleh Pakistan. Di Turki hegemoni politik militer sangat kuat, kudeta militer juga sempat terjadi di negara tersebut. Namun, yang membedakan antara kedua negara berpenduduk Muslim ini adalah ketangguhan hegemonik militer Turki masih tunduk pada pakem demokrasi yang mengantarkannya mampu berkonsolidasi dengan kekuatan Islam politik.

Hal ini terbukti dengan mulus dan direstuinya Abdullah Gul terpilih sebagai presiden dari partai Islam. Perbedaan yang lainnya adalah di Turki ketika kudeta militer terjadi, segera prosesi demokrasi berupa pemilu digelar untuk menentukan kepemimpinan yang legitimated, lalu militer kembali ke barak sehingga militer betul-betul berfungsi sebagai pengaman konstitusi dan keutuhan negara.

Dengan pakem demokrasi seperti ini, sekalipun mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, sementara militer tampak sangat kuat, tetapi tren jihadisme tidak sepopuler di Pakistan. Memang untuk sampai ke arah itu sebelumnya harus telah terbangun pandangan umum tentang tidak adanya pertentangan antara Islam dan demokrasi.

Kenyataannya, hal yang terakhir ini masih menyisakan masalah di Pakistan. Konstitusi Negara Islam Pakistan sebagai sebuah sistem yang final sekaligus yang dapat menerima konsep demokrasi modern masih belum seutuhnya diterima.

Kondisi seperti inilah yang sesungguhnya melahirkan doktrin militerisme, sekaligus menemukan momentumnya untuk selalu eksis sehingga reaksi yang muncul adalah doktrin jihadisme yang sama-sama tidak menguntungkan masa depan Pakistan. Clash antarkedua doktrin ini ibarat lingkaran setan yang tidak akan selesai, kecuali Pakistan mau menerapkan demokrasi pribumi ala Turki.

Oposisi Siap Hadapi BN Malaysia

Partai Berbasis Islam Janjikan Kesetaraan

EPA/SHAMSHAHRIN SHAMSUDIN / Kompas Images

Beberapa poster bergambar tokoh oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, di Kuala Lumpur, Selasa (19/2).

Jumat, 22 Februari 2008 | 02:21 WIB

Kuala Lumpur, Kamis - Partai-partai oposisi Malaysia bersatu dan akan memperebutkan setiap kursi pada pemilu parlemen mendatang. Untuk menghadapi Barisan Nasional, koalisi dari beberapa partai oposisi hanya akan mencalonkan satu orang di setiap daerah pemilihan.

Demikian ditegaskan pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, Kamis (21/2) di Kuala Lumpur, seusai pertemuan tiga partai oposisi utama, yaitu Partai Aksi Demokratik (DAP), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Ketiga partai oposisi ini hampir mendekati kesepakatan untuk memajukan hanya satu calon di setiap kursi yang diperebutkan dalam berhadapan dengan BN. Hal itu dilakukan untuk menghindari pertarungan sesama oposisi, yang akan melemahkan posisi melawan BN.

Berdasarkan kesepakatan ketiga partai oposisi itu, PKR akan bertarung memperebutkan lebih dari 100 kursi, DAP akan memperebutkan 54 kursi, sedangkan PAS akan memperebutkan sekitar 60 kursi. Di setiap pertarungan itu, masing-masing partai oposisi bersaing frontal dengan BN saja.

Mereka berharap dengan cara ini, partai oposisi bisa meningkatkan jumlah perwakilan di parlemen tingkat nasional. Saat ini DAP memiliki 12 kursi, PAS enam kursi, dan PKR satu kursi.

”Pada masa lalu ada banyak kursi yang dimenangkan BN tanpa pertarungan, tetapi kali ini kita akan memastikan bahwa setiap kursi harus diperebutkan,” kata Wakil Presiden PKR Azmin Ali. Ia menambahkan, kesepakatan itu merupakan terobosan besar di antara oposisi Malaysia.

”Kami akan keluar sebagai partai oposisi yang kredibel, disegani untuk melawan koalisi nasional. Kami ingin memberikan sebuah pesan yang sangat kuat kepada para pemilih bahwa kami siap memimpin,” kata Azmin Ali.

Pemimpin oposisi di parlemen, Lim Kit Siang, dari DAP mengatakan, ketiga partai masih mendiskusikan mengenai siapa yang akan mengisi kursi-kursi kandidat di negara-negara bagian Sabah dan Sarawak.

”Secara garis besar, kami telah sepakat, tetapi di Sabah dan Sarawak kami masih buntu,” kata Lim. Ia menambahkan bahwa kesepakatan itu merupakan hal yang sangat penting bagi oposisi, yang bertekad untuk mengurangi perolehan kursi koalisi pemerintahan BN.

PAS ubah haluan

Seiring dengan kompromi tiga partai oposisi, PAS pun menegaskan telah membuang tujuan mereka untuk membentuk sebuah negara teokratis. Sebaliknya, PAS pun menjanjikan untuk mengurangi mahalnya biaya hidup dan memastikan kesetaraan antarras di Malaysia.

Ketua umum PAS Abdul Hadi Awang menjelaskan, PAS akan berkampanye dengan slogan ”Sebuah Bangsa yang Peduli dan Berpengharapan”.

Dia menambahkan, partainya menjanjikan harga bahan bakar yang lebih murah, upah minimum standar, pendidikan tinggi gratis, dan perawatan kesehatan yang terjangkau.

PAS sebelumnya sangat dikenal ingin menerapkan hukum Islam secara ketat di Malaysia. >small 2small 0

”Kami menawarkan keadilan yang setara bagi semua, keadilan dalam peluang ekonomi dan juga kebebasan beragama,” kata Abdul Hadi.

PAS, kata Abdul, juga menjanjikan pemerintahan yang bisa dipercaya, adil, dan bersih sehingga mampu memberikan kehidupan yang lebih baik kepada seluruh rakyat. (AP/AFP/OKI)

Zardari & Nawaz Sharif Berkoalisi

ISLAMABAD - Dua partai oposisi utama di Pakistan sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi, setelah mereka memenangi mayoritas kursi dalam pemilu yang digelar Senin awal pekan ini.

Mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif mengatakan, dirinya telah menyepakati sebuah agenda bersama dengan partai pemimpin oposisi terbunuh, Benazir Bhutto.

Sharif telah melakukan pembicaraan dengan suami mendiang Bhutto, Asif Zardari, pemimpin baru Partai Rakyat Pakistan (PPP). Pemerintahan baru itu akan memberikan tekanan baru terhadap Presiden Pervez Musharraf.

"Kami akan bekerja bersama untu kmembentuk pemerintahan di pusat dan di provinsi-provinsi," kata Sharif, pemimpin Partai Liga Muslim-Nawaz (PML-N), dalam jumpa pers dengan Zardari, seperti dilansir BBC, Jumat (22/2/2008) dini hari WIB.

Dia mengatakan, kedua partai juga telah menyepakati untuk mendudukkan kembali hakim agung yang dipecat Musharraf pada November lalu.

Sementara Zardari mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan antara dua partai. "Namun prinsipnya, kami sepakat untuk tetap bersama," imbuh Zardari.

Ditanya mengenai siapa yang akan menjadi perdana menteri, Zardari menyatakan dirinya tidak akan mengambil peran itu, meski partainya telah mendapat suara terbanyak dalam pemilu.

Dia mengatakan, partainya, PPP, akan menunjuk kandidat lain untuk memimpin sebuah pemerintahan koalisi. (jri)

Obama, Gerakan Sosial Pascapolitik AS

Suzie S Sudarman

Banyak orang mengasosiasikan hasil prapemilihan dan kaukus di AS bulan Februari sebagai hal yang berkenaan ”hilangnya politik” (the disappearance of the political).

Namun, penghitungan suara lebih menyiratkan daya guna bentuk kapitalisme alat komunikasi baru, di mana teknologi memfasilitasi upaya menularkan semangat para pemilih AS. Facebook dan YouTube adalah jenis perangkat abad ke-21 yang banyak membantu politik pencitraan Obama, kandidat masa depan AS pascarasisme.

Hasil prapemilihan

Hasil prapemilihan dan kaukus AS sebenarnya lebih dari sekadar manifestasi semangat zaman karena akar gerakan sosial yang kini diwakili Obama telah ada saat kampanye kandidat Partai Demokrat, seperti Eugene McCarthy, George McGovern, Michael Dukakis, Gary Hart, dan Bill Bradley. Keadaan itu kini diuntungkan dengan adanya dukungan kalangan Amerika-Afrika.

Prapemilihan dan kaukus AS menyediakan dua model kepemimpinan untuk mewujudkan agenda progresif Partai Demokrat. Obama menekankan model organisasi komunitas (community organizing) melalui pemberian inspirasi agar tercipta mayoritas yang stabil, sedangkan Clinton mewakili model the New Democrats yang lebih populis, tetapi tetap mengutamakan tanggung jawab pribadi, komunitas, dan keamanan nasional.

Agenda progresif

Secara jeli Obama mengombinasikan teknologi digital dengan upaya penggalangan kaum muda agar ia menjadi penantang tangguh kandidasi Hillary Clinton yang sebelumnya tampak sulit dibendung. Semula Obama memberikan prioritas kepada aplikasi kerja nyata di kampus-kampus universitas dengan jalan menggunakan mahasiswa untuk merekrut mahasiswa lain. Hal ini mirip kerja mesin politik yang amat terbantu bank telepon, telepon seluler, tersedianya situs internet untuk menciptakan jejaring, iklan radio dan televisi.

Obama menonjol karena politisi senior lainnya tidak terbukti mampu mewujudkan apa yang telah dijanjikan dalam siklus pemilihan kongres tahun 2006. Selain itu, sebagai wajah baru yang segar, muda, merepresentasikan masa depan, Obama menyiratkan makna pembaruan yang didambakan warga AS.

Survei majalah Time terhadap masyarakat AS di bawah usia 30 tahun menunjukkan, dua pertiga menyatakan, AS sedang mengarah ke tujuan yang salah, dan mayoritas merasa waswas tentang pekerjaan, perawatan kesehatan, dan Perang Irak.

Yang menarik dari kandidasi Obama ini adalah pengutamaannya kepada proses, bukan hanya sekadar mengejar pencapaian tujuan. Kekuatan Obama terletak pada upaya memenuhi keinginan kaum muda akan perubahan. Karena generasi ini amat mendambakan seorang pemimpin yang jujur, terbuka, dan inklusif, mereka menjadi pelopor agenda progresif (foot soldiers of progressivism) Obama.

Janji rekonsiliasi

Berbagai kemenangan dalam prapemilihan dan kaukus menciptakan momentum bagi nominasi Obama di konvensi Partai Demokrat. Mengantisipasi hal ini, pidato Obama setelah prapemilihan Super Tuesday menekankan soal rekonsiliasi dan masa depan, ”bisikan yang telah menjadi sebuah paduan suara akan terus berubah menjadi himne yang akan menyembuhkan bangsa ini dan tetap mengupayakan terwujudnya masa-masa datang yang berbeda dengan sebelumnya”.

Setelah Potomac Primary, baik Clinton maupun Obama sama-sama mendapat suara kelompok pria Kaukasian (kulit putih/Anglos), kelompok perempuan, orang-orang Amerika-Afrika, dan kelompok Hispanik (Latinos), selain dukungan kalangan yang berpenghasilan sekitar 50.000 dollar AS, penduduk di luar wilayah perkotaan dan pendukung Partai Demokrat di kota-kota kecil dalam proses pembentukan mayoritas yang stabil.

Kompetisi ketat

Ada persaingan ketat antara Obama dan Clinton meski pada dasarnya kedua model kepemimpinan sama-sama bersifat populis serta diarahkan ke warga kelas menengah dan rencana mengatasi kemiskinan. Secara spesifik Clinton menggarisbawahi perbedaan antara solusi vs retorik (solutions division vs promises division) dengan menerbitkan pamflet solusi ekonomi. Obama sebaliknya menonjolkan pentingnya inspirasi saat dukungan media AS pada dirinya menguat.

Obama memenangi prapemilihan Wisconsin dengan dukungan kalangan perempuan, kelas pekerja, seperempat dari kelompok independen. Di saat itu ada 15 persen pemilih yang baru untuk pertama kalinya memilih. Momentum kemenangan prapemilihan Wisconsin adalah yang ke sembilan bagi Obama dalam kurun waktu tiga minggu, dan hampir pasti berlanjut dalam kaukus Hawaii, akan berimbas ke prapemilihan di Texas dan Ohio.

Namun, ke depan, yang akan mengubah secara drastis posisi para kandidat adalah pemulihan kedudukan delegasi Florida dan Michigan yang kena sangsi, tetapi prapemilihannya dimenangi Clinton. Superdelegates yang terlibat proses nominasi juga akan menjadi swing votes yang menentukan. Kalau Obama dan Clinton berakhir seri, Partai Demokrat akan terpecah dan para tokohnya perlu berkompromi.

Sebagai sebuah caveat, penting dicatat, perubahan apa pun di AS tetap mengandung kerawanan bagi bangsa lain yang akan dipengaruhi karena AS yang mengubah kebijakannya itu adalah super power yang kedudukan masyarakat sipilnya tetap lemah di tingkat federal, yang secara terus- menerus dipengaruhi berbagai kelompok kepentingannya.

Suzie S Sudarman Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia