Kontroversi Kemerdekaan Kosovo

Kontroversi Kemerdekaan Kosovo

Pengumuman kemerdekaan Kosovo lagi-lagi memperlihatkan proses perpecahan Yugoslavia belumlah selesai dan dikhawatirkan akan berlanjut.

Gejala perpecahan itu tidak hanya memisahkan negara-negara bagian, tetapi negara-negara bagian juga terancam perpecahan seperti dialami Serbia.

Bekas-bekas Federasi Yugoslavia yang terbentuk setelah Perang Dunia II sudah tidak kelihatan lagi. Seluruh enam negara bagian, Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia, dan Serbia, menjadi negara merdeka sendiri-sendiri.

Serbia yang pernah menjadi negara bagian paling utama dan berpengaruh berusaha keras menghambat proses perpecahan Federasi Yugoslavia, tetapi gagal dan mengalami benturan keras seperti dalam kasus pemisahan Bosnia-Herzegovina tahun 1993-1995.

Pemerintah Serbia melakukan pembersihan etnis, ethnic cleansing, terhadap masyarakat Muslim Bosnia sebagai upaya mematikan niat pemisahan diri. Namun, kekejaman Serbia itu mendapat kecaman dunia internasional sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.

Ironinya lagi, Serbia yang ingin mempertahankan kesatuan justru mengalami ancaman perpecahan, terutama oleh gerakan pemisahan Kosovo, salah satu negara bagian Serbia Raya. Pergolakan menjadi perang terbuka tahun 1998-1999. Kekalutan ini membuat Kosovo berada di bawah pengawasan PBB. Pukulan berat dihadapi Serbia hari Minggu 17 Februari lalu ketika Kosovo secara sepihak mengumumkan kemerdekaannya.

Pengumuman itu menimbulkan kontroversi. Pemerintah Serbia menilai tindakan itu sebagai kejahatan yang melanggar integritas wilayah dan kedaulatan negara. Rusia yang juga mengalami ancaman gerakan separatis Chechnya dan trauma atas perpecahan Uni Soviet menolak kemerdekaan Kosovo. Sebaliknya, Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat lainnya mendukung.

Kasus Kosovo juga sangatlah dilematis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di satu sisi, kemerdekaan Kosovo merupakan tindakan separatis yang menghancurkan integritas wilayah dan kedaulatan Serbia.

Namun, di sisi lain, pergolakan masyarakat keturunan Albania di Kosovo antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat Serbia yang terkesan diskriminatif. Keberadaan dalam negara kesatuan Serbia dinilai tidak memberikan perbaikan dan kesejahteraan hidup.

Dalam konteks kawasan Balkan, terutama sejarah kehancuran Yugoslavia, gerakan pemisahan dinilai bukan hal aneh, tetapi sudah menjadi fenomena umum hampir dua dasawarsa terakhir. Pengumuman kemerdekaan Kosovo pun tidak mengejutkan.