Malaysia

Media Diminta Tak Berpihak
kepada Partai Berkuasa

Sabtu, 23 Februari 2008 | 02:08 WIB

KUALA LUMPUR, Jumat - Komisi Pemilu Malaysia membutuhkan kekuatan yang lebih untuk mencegah kampanye sepihak. Untuk itu media perlu memberi peliputan berimbang atau proses pemilu di Malaysia menjadi bahan ejekan.

Demikian diutarakan Ketua Komisi Pemilu Malaysia Abdul Rashid Abdul Rahim di Kuala Lumpur, Jumat (22/2). Tampaknya Abdul Rashid mendengar keluhan oposisi tentang media di Malaysia yang bias.

”Jika Anda menginginkan pemilu yang adil dan bebas, jika Anda menginginkan persaingan yang seimbang ... Anda harus memiliki kekuatan untuk memberi perlakuan yang berimbang,” kata Abdul Rashid tentang pemilu 8 Maret mendatang. ”Tanpa peran itu, semua proses pemilu akan menjadi bahan tertawaan,” katanya.

Tampaknya perlakuan berimbang dari pers akan sulit terwujud di Malaysia. Media utama di Malaysia dikuasai pemerintah atau partai-partai berkuasa, yang tergabung dalam koalisi Barisan Nasional (BN).

Media di Malaysia juga dikontrol lewat keharusan pembaruan izin terbit setiap tahun. Inilah penyebab keberpihakan media kepada pemerintah. Oposisi sangat jarang mendapatkan perhatian.

Amandemen UU pemilu

Abdul Rashid mengindikasikan bahwa tangannya pun terikat. Ia hanya menangani pendaftaran warga yang akan mencoblos. Komisi yang dia pimpin tak punya kuasa untuk mencegah keanehan, termasuk jual beli suara dalam pemilu.

Karena itu, undang-undang tentang pemilu harus diubah agar komisi mempunyai otoritas lebih besar. ”UU pemilu sudah berusia 50 tahun dan saya kira saatnya untuk diubah sehingga komisi menjadi lebih kuat,” kata Abdul Rashid.

Sejauh ini keluhan menjelang pemilu sudah mulai bermunculan. Misalnya, ada pemilih yang terdaftar dengan menggunakan nama-nama orang yang sudah lama meninggal.

Juga muncul daftar nama pemilih yang tinggal di daerah lain. Artinya, nama orang yang sama tercatat lebih dari satu kali. Lalu, nama-nama itu akan digunakan oleh orang lain untuk mencoblos partai, yang memberinya ”fasilitas”.

Namun, Abdul Rashid membantah. ”Hal itu tak pernah terjadi. Proses menuju pemilu berlangsung transparan,” katanya. Ia mengatakan, mungkin berbagai kelemahan minor terjadi, tetapi secara keseluruhan tak mengganggu pemilu.

”Lada pedas” mundur

Di kubu oposisi terjadi berita mengejutkan. Fong Po Kuan (34), tokoh terkenal dari Partai Aksi Demokrasi (DAP), salah satu partai oposisi, menyatakan mundur dari pertarungan pemilu parlemen.

Fong mengatakan, ia telah memutuskan mundur awal pekan ini. Padahal, pada pemilu 2004 lalu, Fong berhasil meraih suara tertinggi dari kalangan oposisi mana pun di Malaysia. Ia terkenal dengan pidato yang tajam. Karena itu, ia pun dijuluki sebagai Si ”Lada Pedas”

Ketua DAP Lim Kit Siang mengatakan, pengunduran diri Fong melegakan. Alasannya, kehadiran Fong bisa mengganggu reputasi kalangan oposisi.

Hal ini mengherankan karena Fong adalah salah satu dari 12 anggota parlemen oposisi, dari total 212 kursi di parlemen. Fong pun tak pernah menceritakan soal pengunduran itu sebelumnya. Ia hanya mengatakan, pengunduran dirinya akibat konflik internal di DAP. (AP/AFP/MON)