Abbas Ingin Ambil Alih Gaza
Olmert: Israel Mitra Sejati Pemerintahan Baru Palestina

Ramallah, Senin - Pemerintahan darurat bentukan Presiden Mahmoud Abbas berjanji akan menancapkan kembali kekuasaannya di Jalur Gaza yang kini dikuasai oleh Hamas. Namun, mereka belum memiliki rencana matang.

"Pemerintah akan mengusahakan batas wilayah kekuasaannya mencakup seluruh daerah (Palestina) tanpa menghiraukan apa yang terjadi di Gaza," ujar Menteri Informasi pemerintahan bentukan Abbas, Riyad al-Malki, seusai sidang kabinet di Ramallah, Gaza, Senin (18/6).

Dia tak menjelaskan apa yang akan dilakukan pemerintahan baru untuk merebut kembali Gaza. Saat ini, upaya yang telah dilakukan Abbas baru sebatas mencegah agar pertempuran di Gaza tak merembet ke Tepi Barat. Selain itu, Abbas berupaya menghimpun dukungan internasional.

Sejauh ini, belum jelas benar seberapa besar pengaruh pemerintahan Abbas di Jalur Gaza. Yang jelas, sejak pemilu parlemen tahun lalu, Jalur Gaza menjadi basis Hamas. Kini, Hamas menguasai sepenuhnya Jalur Gaza setelah mereka memenangi perang selama delapan hari melawan Fatah.

Secara de facto, Palestina kini telah terbelah dua. Jalur Gaza dikuasai oleh Hamas dan Tepi Barat dikuasai Fatah. Masing-masing pihak mengklaim sebagai pemerintah yang sah di Palestina. Secara geografis kedua daerah ini dipisahkan wilayah Israel sejauh 45 kilometer.

Bantuan asing

Sejauh ini Israel dan negara- negara Barat mendukung pemerintahan darurat bentukan Abbas yang dianggap lebih moderat dan kooperatif. Karena itu, mereka berjanji akan memperkuat posisi Abbas sambil meneruskan isolasi terhadap Hamas.

Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Uni Eropa (UE), misalnya, berjanji akan mencabut embargo ekonomi atas Palestina. "Tidak perlu diragukan lagi sebagian dana (bantuan asing) akan masuk ke rekening Perdana Menteri Salam Fayyad," ujar Kepala Bidang Kebijakan Luar Negeri UE Javier Solana, Senin.

Salam Fayyad adalah PM yang ditunjuk Abbas untuk memimpin pemerintahan darurat. Dia dikenal sebagai ahli keuangan yang diterima Barat.

Meski demikian, Solana tidak menjelaskan kapan dana bantuan itu akan dikirim. Dia juga menegaskan bahwa UE akan berhubungan langsung dengan pemerintahan Abbas.

Sebelumnya, negara-negara Barat tidak bersedia berhubungan dengan pemerintahan koalisi Hamas-Fatah karena di dalamnya terdapat orang-orang Hamas.

Pemerintah Israel juga berjanji akan mencairkan kembali dana pengembalian pajak milik bangsa Palestina yang mereka bekukan. Syaratnya, pemerintahan darurat bentukan Abbas memiliki komitmen perdamaian dan bersedia mengakui keberadaan negara Israel.

"Kami akan bersedia bekerja sama dengan para pendukung solusi dua negara, yakni Palestina dan Israel, yang hidup berdampingan secara damai," ujar Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni.

"Dengan pemerintahan semacam inilah Israel akan bekerja sama dan tentu saja mencairkan ratusan juta dollar dana pengembalian pajak," ujar Livni.

Mitra sejati

Pernyataan senada disampaikan PM Ehud Olmert di New York, AS, Minggu. Dia bahkan menyebut pemerintahan baru bentukan Abbas sebagai mitra sejati Israel. Karena itu, dia berharap pemerintahan darurat Abbas akan solid.

Hal itu dinyatakan Olmert, Minggu, ketika berbicara di sebuah konferensi para presiden organisasi utama Yahudi di New York. Olmert juga mengatakan, dia akan bertemu lagi dengan Abbas untuk melanjutkan perundingan damai yang sempat terganggu oleh perang saudara di Palestina pekan lalu.

Selama di Amerika Serikat, Olmert bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Minggu pagi. Dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden George Walker Bush, Selasa (19/6). Dalam pertemuan dengan Ban, Olmert mengusulkan penempatan pasukan perdamaian internasional di perbatasan Gaza dan Mesir. Usulan ini mungkin akan ditolak Mesir dan Hamas. (AP/REUTERS/BSW)