Palestina
Kelompok DFLP Dukung Abbas

Cairo, Kompas - Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina atau DFLP pimpinan Nayef Hawatmeh dalam keterangan persnya yang dikirim ke Kompas di Cairo, Mesir, Jumat (22/6), menyatakan mendukung Presiden Mahmoud Abbas dan pemerintahan darurat pimpinan Perdana Menteri Sallam Fayyad.

Namun, dukungan itu bersyarat, yakni pemerintahan tersebut harus mampu mengakhiri anarkisme, meningkatkan kesejahteraan rakyat, membenahi kembali lembaga-lembaga pemerintah yang sedang mengalami kelumpuhan, dan memperbaiki Undang-Undang Pemilu.

DFLP juga menyatakan mendukung keputusan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Jumat, yang meminta Presiden Abbas menggelar pemilu dini untuk memilih presiden dan legislatif. DFLP menyarankan pemilu itu menerapkan sistem distrik secara penuh. Hal itu dianggap sebagai solusi untuk keluar dari krisis politik internal saat ini. Pada pemilu legislatif Palestina bulan Januari 2006, Hamas menang telak lewat sistem pemilu proporsional.

Menurut DFLP, krisis internal Palestina adalah akibat monopoli kekuasaan, baik yang dilakukan Fatah (sebelum pemilu legislatif 2006) maupun Hamas (pascapemilu legislatif 2006).

DFLP juga mengkritik kesepakatan Mekkah pada Februari 2007 yang dinilai sebagai kesepakatan setengah hati karena menciptakan monopoli baru, dari monopoli tunggal (Fatah atau Hamas) menjadi monopoli bersama Hamas-Fatah. DFLP juga mengkritik upaya Presiden Abbas dan kubu Fatah untuk mereduksi peran parlemen yang dikuasai Hamas dan digantikan dengan Dewan Pusat PLO.

Kesalahan dekade 1990-an

Faksi pimpinan Nayef Hawatmeh yang berbasis di Damascus itu menegaskan, parlemen punya peran tersendiri sesuai dengan konstitusi, yang harus dihormati. Dewan Pusat PLO juga punya wewenang sendiri yang harus dihargai. "Tidak dibenarkan Dewan Pusat PLO mendepak dan menggantikan peran parlemen," tegas Hawatmeh.

Seperti diketahui, Dewan Nasional Palestina merupakan parlemen Palestina di pengasingan yang menduduki posisi tertinggi di dalam struktur lembaga PLO.

Ia mengingatkan jangan terulang kesalahan dekade 1990-an, di mana Otoritas Palestina yang dibentuk sesuai kesepakatan Oslo tahun 1993 langsung menyampingkan peran PLO. Tindakan itu melemahkan persatuan rakyat Palestina dan berujung pada krisis politik internal saat ini.

Sekjen DFLP ini menegaskan, Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ia menolak keras pemisahan secara de facto antara Jalur Gaza dan Tepi Barat seperti yang terjadi sekarang ini.

DFLP mengusulkan paket solusi yang terdiri dari beberapa butir. Pertama, mengembalikan peran PLO seperti semula, yakni sebagai satu-satunya perwakilan dan rujukan rakyat Palestina dengan melakukan pembenahan dan reformasi di dalam lembaga yang didirikan pada tahun 1969 itu. Sebagai bagian dari proses reformasi lembaga PLO harus segera digelar pemilihan anggota Dewan Nasional Palestina dan di pengasingan dengan menerapkan sistem pemilu distrik secara penuh.

Kedua, melakukan reformasi sistem politik dengan menerapkan sistem pemilu distrik dalam pemilihan di semua lembaga, yakni pemilu presiden, legislatif, Dewan Nasional Palestina hingga ke organisasi profesional.

Ketiga, menggelar dialog komprehensif di antara faksi-faksi Palestina.

Menurut Hawatmeh, situasi Jalur Gaza harus dikembalikan seperti semula, sebelum Hamas mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza, untuk membuka jalan menuju dialog komprehensif sesuai dengan aspirasi kesepakatan piagam nasional pada Juni 2006.

DFLP juga meminta lembaga-lembaga pemerintah di Jalur Gaza yang kini dikuasai Hamas harus diserahkan kepada pemerintah pimpinan Perdana Menteri Sallam Fayyad yang merupakan simbol pemerintah persatuan hakiki, bukan pemerintah koalisi berdasarkan perimbangan kekuatan di parlemen. (MTH)