Konflik Palestina
Mubarak: Ada Arah Menuju Rekonsiliasi

Cairo, Kompas - Presiden Mesir Hosni Mubarak dalam wawancara khusus dengan televisi Mesir, Selasa (26/6) malam, meramalkan Hamas dan Fatah pada akhirnya akan melakukan rekonsiliasi untuk mengatasi perbedaan. Namun, rekonsiliasi butuh waktu menunggu hingga semua pihak lebih tenang.

Namun, lanjut Mubarak, rekonsiliasi itu tentu butuh syarat sehingga tidak terulang lagi peristiwa Jalur Gaza. Mubarak tidak menyebut syarat-syarat itu.

Menurut Presiden Mesir itu, Jalur Gaza dan Tepi Barat tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ia pun memperingatkan Israel dan faksi-faksi tertentu Palestina agar tidak memperlakukan Tepi Barat sebagai wilayah khusus yang terpisah dari Jalur Gaza. "Jika ada upaya khususnya dari Israel untuk memisahkan Jalur Gaza dan Tepi Barat, itu merupakan kesalahan besar," katanya.

Mubarak juga menegaskan, delegasi keamanan Mesir akan kembali lagi ke Jalur Gaza jika situasi sudah tenang kembali. Seperti diketahui, Mesir telah menarik delegasi keamanan dari Jalur Gaza dan memindahkan Kedubes Mesir ke Ramallah.

Abbas masih terkejut

Tentang sikap Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang menolak dialog dengan Hamas, Mubarak mengatakan, Mahmoud Abbas sebagai manusia tentu sangat terkejut setelah mengetahui ada rencana pembunuhan atas dirinya yang mirip seperti operasi pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri. "Tentu saja, kalau ditawari dialog dengan Hamas sekarang, Abbas akan menolak," katanya.

"Masalahnya sekarang butuh ketenangan serta butuh penggunaan logika dan rasio. Setelah semuanya tenang, baru bisa berdialog," kata Mubarak.

Ia mengatakan, penguasaan Hamas secara penuh atas Jalur Gaza tidak akan mengancam keamanan nasional Mesir. Mubarak mengatakan, Mesir mampu mencegah ancaman itu jika ada gejala kekacauan masuk ke wilayah Mesir.

Mubarak membantah adanya campur tangan asing dalam urusan Palestina. "Desas-desus memang banyak. Selama kita tidak punya bukti kuat, tidak bisa menuduh pihak tertentu," ujar Mubarak.

Presiden Mesir itu menepis kemungkinan Israel melakukan operasi militer besar-besaran ke Jalur Gaza untuk membebaskan serdadu Israel, Gilad Shalit.

Ia mengatakan, ide melakukan operasi militer ke Jalur Gaza bukan merupakan ide yang tepat. Israel, lanjut Mubarak, tidak akan bisa membebaskan Gilad Shalit dengan melancarkan operasi militer. Operasi militer itu akan memperkeruh masalah.

Ia mengatakan, butuh cara tertentu untuk membebaskan Gilad Shalit. Mubarak menyebut, delegasi keamanan Mesir telah berusaha keras untuk membantu pembebasan Gilad Shalit. "Sudah ada kesepakatan untuk membebaskan tahanan Palestina dengan imbalan pembebasan Gilad Shalit. Namun, Israel menolak sebagian nama tahanan Palestina yang diminta dibebaskan. Sebenarnya masalahnya masih bisa dijembatani, tetapi setelah Hamas menguasai Jalur Gaza, semuanya menjadi buyar," kata Mubarak.

Mubarak lalu menyinggung pertemuan puncak di Sharm El Sheikh hari Senin lalu yang melibatkan Presiden Mahmoud Abbas, PM Ehud Olmert, dan Raja Abdullah II dari Jordania. Mubarak menegaskan, pertemuan puncak itu bukan reaksi terhadap penguasaan Hamas atas Jalur Gaza, tetapi lebih ditujukan untuk menggerakkan proses perdamaian.

Ia mengungkapkan, pertemuan puncak itu sudah dijadwalkan sebelum peristiwa di Jalur Gaza, untuk menggerakkan proses perdamaian. Ia mengatakan, di antara kesepahaman yang dicapai di Sharm El Sheikh adalah pihak mana pun tidak boleh ikut campur dalam problem Hamas-Fatah, karena hal itu merupakan problem internal Palestina.

Mubarak mengungkapkan, Hamas sebenarnya mulai hilang inisiatif di Jalur Gaza, tetapi aksi militernya mengubah keadaan di Jalur Gaza yang lebih menguntungkan pihak Hamas. Karena itu, lanjutnya, Otoritas Palestina telah melakukan kesalahan besar ketika ia kehilangan kontrol di Jalur Gaza.

Mubarak menyatakan, Palestina dan Israel bisa memulai lagi perundingan damai. (MTH)