Brussels, Kamis - Para pemimpin Uni Eropa Kamis (21/6) bertemu di Brussels, Belgia, untuk memutuskan apakah mereka akan menyepakati rancangan traktat baru untuk menggantikan Konstitusi Eropa yang gagal diadopsi. Namun, sejak awal Inggris dan Polandia sudah menyatakan penentangannya terhadap rancangan traktat yang diusulkan Jerman itu.
Kebutuhan Uni Eropa (UE) untuk memiliki sebuah konstitusi yang bisa menjadi acuan hukum sudah lama diidamkan, mengingat semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi UE yang beranggotakan 27 negara. Impian itu hampir terwujud pada tahun 2005 ketika 18 negara meratifikasi Konstitusi Eropa.
Namun, harapan itu kandas setelah Perancis dan Belanda menolak lewat referendum. Sejak saat itu, nasib Konstitusi Eropa tidak jelas lagi.
Jerman yang kali ini mendapat giliran memimpin UE mengusulkan sebuah "traktat baru yang direformasi" untuk mengamandemen traktat-traktat yang saat ini dipakai di UE. Meskipun Jerman menghindari pengaitan traktat baru tersebut dengan Konstitusi Eropa, tetapi fungsinya jelas sama.
Pemerintah Inggris sejak awal langsung menyuarakan penolakan. Menteri Luar Negeri Margaret Beckett mengatakan kepada parlemen bahwa Inggris siap memblokade traktat itu bila isinya tidak sesuai dengan keinginan Inggris. "Kita akan berupaya keras untuk mempertahankan kepentingan Inggris," katanya.
Sementara itu, PM Tony Blair yang pekan depan akan mundur dari jabatannya menyebutkan, ia akan meminta jaminan tertulis untuk semua traktat yang disepakati bahwa traktat itu tidak berdampak terhadap UU Inggris.
Kepada The Times Blair mengatakan, Inggris tidak akan melepas kontrol terhadap kebijakan luar negerinya, sistem perpajakan dan aturan keamanan sosial.
Dua koran berpengaruh di Inggris, The Sun dan The Daily Mail, bahkan lebih tegas lagi. Menurut mereka, setiap kesepakatan yang dicapai di Brussels dan ingin diterapkan di Inggris harus melalui referendum. "Bila tidak, itu sama artinya dengan mengkhianati rakyat."
Penentangan Warsawa
Polandia juga sudah menunjukkan tanda-tanda menolak. Anggota baru UE ini menentang keras sistem voting yang diusulkan Jerman. Warsawa menolak usulan bahwa setiap keputusan penting harus disetujui "55 persen negara anggota yang mewakili 65 persen jumlah populasi Uni Eropa". Usulan ini dianggap memberikan privilese kepada negara-negara besar seperti Jerman serta mengabaikan negara-negara kecil dan menengah.
Ketua Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menelepon PM Polandia Jaroslaw Kaczynsky selama satu jam untuk mencari titik temu, tetapi Polandia bergeming. "Kemungkinan veto tetap besar," kata Kaczynsky.
Meski demikian, Barroso menolak kemungkinan "jalan keluar alternatif" bila KTT UE gagal mencapai kesepakatan soal traktat baru. "Kami hanya punya plan A. Kalau kita gagal (mencapai kesepakatan), hal itu akan menumbuhkan saling tidak percaya di antara negara anggota," kata Barroso.
Bila disetujui, traktat ini kemudian akan dibawa ke konferensi antarpemerintah (IGC).
No comments:
Post a Comment